Hak dan Kewajiban Kreditur dan Debitur dalam Transaksi Leasing Kendaraan: Panduan Lengkap dengan Dasar Hukum

Ilustrasi artikel: Hak dan kewajiban kreditur dan debitur dalam leasing kendaraan

Perdata · Pembiayaan kendaraan Hak dan Kewajiban Kreditur dan Debitur dalam Leasing Kendaraan: Fidusia, Penarikan, dan Penagihan Cicilan menunggak belum tentu berarti kendaraan boleh ditarik di jalan. Tulisan ini memetakan aturan fidusia, dua putusan Mahkamah Konstitusi, dan aturan penagihan, lalu menutupnya dengan langkah yang bisa Anda ambil. 6 Jan 2020MK: cidera janji tidak boleh ditentukan […]

Refleksi Kritis atas Perjanjian Sewa-Menyewa Rig Vinct 01Transparansi, Keberimbangan, dan Solusi untuk Industri Migas Indonesia

Ilustrasi artikel: Kesengajaan (opzet) dan kelalaian (culpa) dalam hukum pidana

Perdata · Kontrak migas Refleksi Kritis atas Perjanjian Sewa-Menyewa Rig Vinct 01: Transparansi, Keberimbangan, dan Solusi untuk Industri Migas Indonesia Tinjauan umum tentang persoalan yang lazim muncul pada perjanjian sewa rig pengeboran, dan langkah yang bisa ditempuh para pihak agar sengketa tidak berlarut. Tim Riset Panglima Hukum   Tampilan dirapikan 14 Oktober 2026 Status pemeriksaan […]

Advokasi Hukum: Bahaya Pinjaman Online (Pinjol) dan Perlindungan Hukum bagi Korban

Ilustrasi bahaya pinjaman online ilegal

Perlindungan konsumen · Data pribadi Advokasi Hukum: Bahaya Pinjaman Online (Pinjol) dan Perlindungan Hukum bagi Korban Risiko pinjol ilegal dari sisi ekonomi, hukum, dan sosial, serta langkah yang dapat ditempuh korban penagihan dengan ancaman dan penyebaran data pribadi. Mustafa My Tiba, S.H.   Tampilan dirapikan 14 Oktober 2026 Status pemeriksaan Tulisan ini terbit 24 Oktober […]

Azas-Azas Hukum Indonesia: Dasar, Jenis, dan Penerapannya dalam Sistem Hukum Nasional

Teori hukum · Asas hukum Azas-Azas Hukum Indonesia: Dasar, Jenis, dan Penerapannya dalam Sistem Hukum Nasional Pengertian azas hukum, landasannya dalam UUD 1945 dan undang-undang, jenis-jenisnya, fungsinya, dan contoh penerapannya di berbagai bidang hukum. Tim Riset Panglima Hukum   Tampilan dirapikan 14 Oktober 2026 Status pemeriksaan Tulisan ini terbit 12 Oktober 2025 dan belum diperiksa […]

Implementasi UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3) dalam Perspektif Hukum, Sosial, Politik, dan Ekonomi

Hukum tata negara · Sumber daya alam Implementasi UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3) dalam Perspektif Hukum, Sosial, Politik, dan Ekonomi Pembacaan atas amanat konstitusi tentang penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam, dari empat sudut: hukum, sosial, politik, dan ekonomi. Tim Riset Panglima Hukum   Tampilan dirapikan 14 Oktober 2026 Status pemeriksaan Tulisan […]

Hak Atas Tanah Negara oleh Warga: Studi Kasus Warga Tridhama I-II, Jakarta Selatan dalam Perspektif UUPA dan Pendaftaran Tanah

Ilustrasi artikel: Kesengajaan (opzet) dan kelalaian (culpa) dalam hukum pidana

Agraria · Pertanahan Hak Atas Tanah Negara oleh Warga: Studi Kasus Warga Tridhama I-II, Jakarta Selatan dalam Perspektif UUPA dan Pendaftaran Tanah Kajian tentang kedudukan warga yang puluhan tahun menempati tanah negara tanpa sertifikat, dan bagaimana UUPA serta aturan pendaftaran tanah memandangnya. Tim Riset Panglima Hukum   Tampilan dirapikan 14 Oktober 2026 Status pemeriksaan Tulisan […]

Panduan Hak Konsumen di Indonesia menurut UU Nomor 8 Tahun 1999

Perdata · Perlindungan konsumen Panduan Hak Konsumen di Indonesia menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Barang yang Anda beli tidak sesuai janji penjual, dan penjual menolak mengembalikan uang. Tulisan ini memetakan hak dan kewajiban konsumen, larangan klausula baku, ganti rugi, jalur sengketa, dan sanksi, lalu menutupnya dengan langkah yang bisa Anda ambil. 9 hakHak konsumen […]

Perbuatan Melawan Hukum Menurut Pasal 1365 KUHPerdata dan Perbedaannya dengan Wanprestasi

Perdata · Perikatan Perbuatan Melawan Hukum Menurut Pasal 1365 KUHPerdata dan Perbedaannya dengan Wanprestasi Dua jalur ganti rugi yang sering tertukar. Tulisan ini membedah dasar, unsur, dan bukti masing-masing, kapan keduanya bertemu, serta langkah yang bisa Anda ambil sebelum menggugat. 30 tahunDaluwarsa umum tuntutan perdataPasal 1967 KUHPerdata 1 bulanBatas tambahan waktu dari hakim sebelum perjanjian […]

Sembilan Masalah dalam RUU KUHAP

Sembilan catatan masyarakat sipil atas RUU KUHAP 2025 dan nasibnya setelah disahkan menjadi UU 20/2025: mana yang dijawab, mana yang belum, dan apa artinya bagi Anda.