
Kajian tentang kedudukan warga yang puluhan tahun menempati tanah negara tanpa sertifikat, dan bagaimana UUPA serta aturan pendaftaran tanah memandangnya.
Tulisan ini terbit 6 Oktober 2025 dan belum diperiksa ulang. Pada 14 Oktober 2026 kami menghapus satu rujukan putusan Mahkamah Agung (123 K/Sip/1960) karena nomornya belum dapat kami cocokkan dengan direktori putusan resmi, dan mengubah kesimpulan tentang kasus ini menjadi bersyarat. Kami juga menandai Pasal 24 ayat (2) PP 24/1997 untuk diperiksa: apakah ketentuan itu berlaku bagi tanah negara, serta apakah PP 24/1997 sudah diubah.
Sudah puluhan tahun menempati tanah, tetapi belum memegang sertifikat hak milik: bagaimana kedudukan hukumnya? Tulisan ini mengkaji pertanyaan itu lewat kasus warga Tridhama I-II di Jakarta Selatan.
Poin Penting dalam 30 Detik
3 hal yang perlu Anda tahu- Pendaftaran tanah menjamin kepastian hukum. Pasal 19 ayat (1) UUPA mewajibkan pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia.
- Penguasaan lama bukan jaminan hak. Tulisan ini mengutip Pasal 24 ayat (2) PP 24/1997 tentang penguasaan fisik 20 tahun atau lebih, dengan catatan bahwa penerapannya pada tanah negara perlu diperiksa.
- Fakta kasus berasal dari keterangan warga. Klaim perusahaan swasta belum diuji di sini, sehingga kesimpulan kasusnya bersyarat.
Abstrak
Tanah merupakan sumber daya strategis dalam pembangunan nasional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Implementasi dari amanat konstitusi ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menekankan pada asas kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak atas tanah. Artikel ini menganalisis kasus warga Tridhama I-II, RW 08 dan RW 012, Jakarta Selatan yang telah menempati tanah negara selama lebih dari 50 tahun, namun belum memperoleh kepastian hukum berupa hak milik, dengan adanya klaim dari pihak ketiga berupa perusahaan swasta. Kajian ini dilakukan dengan pendekatan normatif yuridis melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan.
Kata Kunci: Hak atas tanah, UUPA, Pendaftaran tanah, Kepastian hukum, Hak milik.
Pendahuluan
Penguasaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia diatur secara tegas melalui UUPA yang mengandung prinsip-prinsip nasionalisme, demokratisasi, dan keadilan sosial.¹ Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi sengketa akibat ketidakjelasan status hak atas tanah, tumpang tindih administrasi pertanahan, dan lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat kecil yang telah menguasai tanah secara turun-temurun.²
Kasus yang terjadi pada warga Tridhama I-II, RW 08 Kelurahan Pondok Labu dan RW 012 Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan, merupakan contoh nyata persoalan agraria yang krusial. Warga telah menempati dan memanfaatkan tanah negara selama lebih dari 50 tahun dengan itikad baik. Namun, setiap kali mengajukan permohonan peningkatan hak ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), selalu muncul klaim dari pihak perusahaan yang mengaku memiliki dasar pelepasan hak dari negara.
Persoalan ini menimbulkan pertanyaan mengenai implementasi asas kepastian hukum dalam pendaftaran tanah sebagaimana diamanatkan Pasal 19 UUPA.³ Bagaimana posisi hukum warga yang telah menempati tanah negara lebih dari 20 tahun dengan itikad baik? Apakah klaim perusahaan swasta dapat membatalkan hak masyarakat yang nyata-nyata telah menguasai dan mengelola tanah tersebut? Artikel ini mencoba menjawab pertanyaan tersebut.
Rumusan Masalah
- Bagaimana pengaturan hukum mengenai penguasaan tanah negara oleh warga menurut UUPA dan peraturan pelaksanaannya?
- Bagaimana kedudukan hukum warga Tridhama I-II yang telah menempati tanah negara selama lebih dari 50 tahun?
- Bagaimana seharusnya penyelesaian sengketa agraria antara warga dan perusahaan swasta yang mengklaim tanah negara tersebut?
Pembahasan
Pengaturan Hukum Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah
Pasal 19 ayat (1) UUPA menegaskan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.⁴ Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak, sehingga hak-hak atas tanah dapat dibuktikan dengan sertifikat yang memiliki kekuatan hukum yang kuat.
Lebih lanjut, Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa penguasaan fisik atas tanah dengan itikad baik selama 20 tahun atau lebih dapat dijadikan dasar pendaftaran hak, meskipun tanpa adanya alat bukti tertulis.⁵ Dengan demikian, warga yang telah menguasai tanah negara lebih dari 50 tahun secara turun-temurun dapat mengajukan pengakuan haknya, sepanjang syarat dan pembuktiannya terpenuhi.
Kedudukan Hukum Warga Tridhama I-II
Berdasarkan keterangan warga yang dimuat tulisan ini, warga telah menempati tanah tersebut selama lebih dari 50 tahun. Jika benar dan dapat dibuktikan, hal ini menunjukkan adanya penguasaan fisik dengan itikad baik yang diakui oleh hukum. Dalam doktrin hukum agraria, penguasaan tanah secara terus-menerus dengan itikad baik (rechtsverwerking) dapat menimbulkan hak bagi penguasanya.⁶
Penyelesaian Sengketa Agraria
Sengketa agraria seperti kasus Tridhama seharusnya diselesaikan dengan mengedepankan asas keadilan sosial. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga, sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum.⁷ Penyelesaian dapat dilakukan melalui:
- Pendaftaran tanah secara sistematis oleh BPN dengan mengutamakan pengakuan terhadap warga.
- Pemeriksaan keabsahan dokumen perusahaan yang mengklaim tanah tersebut. Jika terbukti tidak sah, hal itu dapat menjadi dasar untuk membatalkan klaim melalui prosedur yang berlaku.
- Litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila ada keputusan administratif BPN yang merugikan warga.
Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap warga Tridhama adalah implementasi dari prinsip tanah untuk rakyat yang menjadi ruh UUPA.
Kesimpulan
- UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997 memberikan dasar hukum bagi warga yang telah menguasai tanah lebih dari 20 tahun untuk memperoleh hak atas tanah, meskipun tanpa bukti tertulis.
- Menurut kajian ini, apabila penguasaan fisik lebih dari 50 tahun dan itikad baik warga Tridhama I-II terbukti, warga memiliki dasar untuk mengajukan permohonan hak atas tanah. Pembuktiannya tetap melewati pemeriksaan BPN atau pengadilan.
- Keabsahan klaim perusahaan swasta perlu diperiksa, termasuk ada tidaknya penguasaan fisik atas tanah, dan hasil pemeriksaan itulah yang menentukan.
- Negara melalui BPN berkewajiban memberikan kepastian hukum lewat proses pendaftaran yang adil bagi semua pihak.
Catatan Kaki
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 45.
- Maria S.W. Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 102.
- UUPA, Pasal 19.
- Ibid.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 24 ayat (2).
- Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 67.
- UUD NRI 1945, Pasal 28D ayat (1).
Daftar Pustaka
- Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan, 2008.
- Maria S.W. Sumardjono. Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Jakarta: Kompas, 2009.
- Urip Santoso. Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah. Jakarta: Kencana, 2012.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Yang bisa Anda lakukan
Bila Anda menempati tanah tanpa sertifikat, kumpulkan bukti penguasaan: bukti pembayaran PBB, surat keterangan RT/RW dan kelurahan, foto bangunan dari tahun ke tahun, serta kesaksian tetangga. Ajukan permohonan ke kantor pertanahan setempat dan simpan tanda terimanya. Bila ada klaim pihak lain atau keputusan BPN yang merugikan, konsultasikan dengan advokat atau pemberi bantuan hukum sebelum menempuh gugatan, termasuk ke PTUN, karena ada batas waktu mengajukannya.
Catatan penting
Tulisan ini penjelasan hukum yang bersifat umum dan disusun dari peraturan serta putusan yang berlaku pada tanggal penerbitan. Ia bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Setiap perkara punya fakta, bukti, dan tenggat yang berbeda, dan peraturan dapat berubah sewaktu waktu. Untuk keputusan yang menyangkut perkara Anda sendiri, konsultasikan lebih dulu dengan advokat atau penasihat hukum.
Catatan metodologi dan keterbukaan
Tulisan ini kajian normatif berbentuk makalah dengan catatan kaki. Fakta kasus berasal dari keterangan warga, bukan dari putusan atau data BPN. Karena itu bagian kasus kami tampilkan sebagai kajian bersyarat dan bukan kesimpulan atas perkara yang sedang berjalan. Pasal dan peraturan yang dirujuk dapat Anda cocokkan di JDIH.
Tampilan tulisan ini dirapikan pada 14 Oktober 2026. Isi hukumnya tidak kami tulis ulang, dan pasal, nomor peraturan, serta angka di dalamnya belum kami cocokkan ulang dengan naskah resmi. Pembaruan isi akan dilakukan bertahap.
Bacaan lanjutan di Panglima Hukum
Bantuan Hukum. Siapa yang berhak didampingi dan jalur mengajukannya.
Implementasi UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3). Penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam.
Ditulis oleh Tim Riset Panglima Hukum. Ada koreksi atau tambahan, kirimkan kepada kami lewat halaman kontak.
Butuh Pendampingan untuk Masalah Hukum Anda?
Siapkan kronologi singkat dan dokumen pendukung untuk membahas langkah yang sesuai dengan keadaan Anda. Hubungi LBH Panglima Hukum & Keadilan untuk memperoleh informasi dan menyampaikan kebutuhan pendampingan hukum Anda.
Membutuhkan bantuan hukum cuma-cuma? Pelajari syarat dan alur layanan Pro Bono LBH Panglima Hukum dan Keadilan.