Pinjaman online (pinjol) adalah pinjaman uang lewat aplikasi atau situs, cukup dengan KTP dan ponsel. Penyelenggara yang berizin diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penyelenggara tanpa izin disebut pinjol ilegal, dan di sinilah banyak keluhan muncul: bunga dan biaya yang tidak jelas, serta penagihan dengan teror.

Mengapa pinjol ilegal berbahaya secara ekonomi

Bunga dan denda yang tidak transparan menggerus penghasilan rumah tangga dan bisa menyeret anggota keluarga lain. Contoh sehari-hari: pinjaman kecil untuk kebutuhan mendesak yang akhirnya ditutup dengan pinjaman di aplikasi lain, sehingga utang bertumpuk.

Catatan pemeriksaan: versi awal menyebut POJK 77/POJK.01/2016, termasuk Pasal 7 dan Pasal 19 ayat (1), dan mengutip bunyi Pasal 7 ayat (1). Kami tidak dapat mencocokkan bunyi itu dengan naskah resmi. Kami juga belum dapat memastikan status POJK tersebut, karena dasar pengaturan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi telah berkembang sejak tulisan ini dibuat. Periksa aturan OJK yang berlaku di situs resmi OJK atau JDIH sebelum mengutipnya. Angka bunga ratusan persen per tahun dalam tulisan awal juga tidak bersumber, sehingga tidak kami pakai sebagai fakta.

Aspek hukum: izin dan data pribadi

Izin penyelenggara

Prinsip umumnya: penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi wajib terdaftar atau berizin di OJK. Anda dapat memeriksa apakah suatu aplikasi terdaftar lewat kanal resmi OJK sebelum meminjam. Bila tidak terdaftar, Anda dapat melapor ke OJK atau kepolisian.

Penyebaran data pribadi

Menyebarkan nama, foto, atau daftar kontak peminjam untuk menekan pembayaran adalah persoalan serius. Dasarnya adalah UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Pasal 67 UU PDP memuat ancaman pidana penjara dan denda bagi perolehan, pengungkapan, dan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum.

Catatan pemeriksaan: versi awal mengutip Pasal 67 ayat (1) dengan ancaman penjara 4 tahun dan denda Rp4 miliar. Kami belum mencocokkan angka itu dengan naskah resmi dan ayat-ayat Pasal 67 membedakan perbuatan serta ancamannya, sehingga kutipan tersebut kami hapus. Periksa rincian per ayat di JDIH. Rujukan Pasal 57 (sanksi administratif) juga belum kami cocokkan.

Ancaman dan teror lewat pesan

Ancaman lewat pesan elektronik dapat dijerat dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah beberapa kali. Versi awal mengutip Pasal 29 dengan ancaman 4 tahun dan denda Rp750 juta, tetapi sanksinya berada di pasal ketentuan pidana yang nomornya berubah pada perubahan terbaru, sehingga rujukan itu kami tandai belum terverifikasi dan angkanya tidak kami tampilkan.

Untuk pemerasan dan pengancaman dalam penagihan, KUHP lama (Pasal 368) sudah dicabut oleh Pasal 622 ayat (1) huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 dan KUHP baru berlaku sejak 2 Januari 2026. Padanannya: Pasal 482 ayat (1) UU 1/2023 mengatur pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, termasuk memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberi utang atau membuat pengakuan utang. Pasal 483 ayat (1) mengatur pengancaman dengan ancaman pencemaran atau membuka rahasia, pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori IV; menurut ayat (2) perkaranya hanya dapat dituntut atas pengaduan korban. Kedua pasal itu kami cocokkan dengan naskah PDF undang-undang.

Ingat: orang yang diduga melakukan penagihan dengan ancaman tetap disebut terduga sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap. Apakah suatu penagihan memenuhi unsur pidana harus dinilai berdasarkan fakta tiap kasus.

Dampak sosial dan budaya

Korban pinjol sering mengalami stigma, tekanan psikologis, dan rusaknya hubungan sosial ketika data mereka tersebar di grup keluarga atau media sosial. Dalam pandangan kami, persoalannya bukan hanya keuangan tetapi juga martabat. Pandangan ini bersifat opini penulis dan bukan hasil riset kuantitatif.

Langkah yang dapat Anda tempuh bila menjadi korban

1. Periksa izin aplikasi. Lihat daftar penyelenggara yang terdaftar di situs resmi OJK. Bila tidak terdaftar, pertimbangkan berkonsultasi sebelum membayar lebih lanjut dan jangan mengambil pinjaman baru untuk menutup yang lama.
2. Kumpulkan bukti. Tangkapan layar pesan ancaman, bukti transfer, nama aplikasi, dan nomor penagih.
3. Laporkan ke OJK. Gunakan kanal pengaduan resmi OJK. Nomor kontak dan alamat laman yang berlaku dapat diperiksa di situs resmi OJK.
4. Laporkan ke kepolisian bila ada ancaman atau penyebaran data pribadi, termasuk lewat kanal pelaporan kejahatan siber kepolisian.
5. Konsultasikan dengan advokat atau pemberi bantuan hukum untuk menilai langkah lain seperti somasi atau gugatan.

Ringkasan dasar hukum yang masih perlu diperiksa

Usulan kebijakan menurut penulis

Pandangan penulis, bukan ketentuan hukum yang berlaku:

• Penegakan hukum lintas lembaga terhadap pinjol ilegal.
• Peningkatan literasi keuangan digital di desa dan sekolah.
• Penguatan pengawasan pelaksanaan UU PDP.
• Pendampingan hukum bagi korban yang mengalami teror atau penyebaran data.
• Kejelasan batas biaya dan standar penagihan yang etis.

Yang bisa Anda lakukan

Bila Anda sedang ditagih dengan ancaman atau data Anda disebar, kumpulkan bukti, periksa izin aplikasi di situs OJK, laporkan lewat kanal resmi OJK dan kepolisian, lalu konsultasikan dengan advokat atau pemberi bantuan hukum agar langkah Anda sesuai fakta perkara.

Ditulis oleh Mustafa My Tiba, S.H. Ada koreksi atau tambahan, kirimkan kepada kami lewat halaman kontak.