Lembaga Bantuan Hukum
WIB . 00:00:00
Est. 2025 . Perdata . Pidana . Pro Bono

Kami membela kebenaran dengan integritas. keberanian. keadilan. dedikasi. integritas.

LBH Panglima Hukum dan Keadilan didukung advokat berizin yang beracara di persidangan. Kami mendampingi warga yang berhadapan dengan hukum, termasuk mereka yang tidak mampu membayar jasa advokat.

01
2025
Tahun Berdiri
02
7
Bidang Hukum
03
3-5
Hari Kerja Proses Permohonan
04
24 / 7
Dukungan Darurat
Tentang Lembaga

Lembaga Bantuan Hukum yang berdiri di sisi warga yang paling membutuhkan.

LBH Panglima Hukum dan Keadilan berdiri pada 2025 di Jakarta Selatan. Kami mendampingi perkara pidana, perdata, keluarga, pertanahan, dan ketenagakerjaan, serta memberi edukasi hukum kepada masyarakat. Bagi pemohon yang tidak mampu, pendampingan diberikan tanpa biaya setelah permohonannya diverifikasi.

Tim Advokat Lembaga Bantuan Hukum Panglima Hukum bekerja
Nilai Keunggulan

Mengapa Memilih Lembaga Bantuan Hukum Kami?

Dekat dengan Warga

Kami memulai dari persoalan Anda, menjelaskan posisi hukum dengan bahasa yang mudah dipahami, lalu menyusun langkah yang bisa ditempuh.

Pendekatan Strategis

Tim advokat kami tidak hanya bereaksi terhadap krisis, melainkan mengantisipasi setiap skenario untuk merancang pembelaan yang solid sejak awal.

Aksesibilitas 24 Jam

Krisis hukum tidak mengenal waktu operasi. Kami menyediakan saluran komunikasi darurat kapan pun Anda membutuhkan representasi krusial.

Potret Mustafa MY Tiba, S.H., Pendiri LBH Panglima Hukum dan Keadilan
Profil Figur Utama

Mustafa MY Tiba, S.H.

Pendiri & Direktur

"Keadilan tidak diberikan, melainkan harus diperjuangkan dengan presisi analisis dan ketegasan eksekusi di ruang sidang."

Sebagai pendiri lembaga ini, beliau adalah advokat yang menekuni perkara pidana, termasuk perkara tindak pidana korupsi, dan memimpin pendampingan hukum bagi warga yang tidak mampu membayar jasa advokat.

  • Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)
  • Menangani perkara pidana, termasuk tindak pidana korupsi
  • Pendiri LBH Panglima Hukum dan Keadilan (2025)
Lihat Profil Tim Lengkap
Struktur Organisasi

Pilar Advokasi Kami

Lembaga Bantuan Hukum kami didukung oleh para ahli hukum yang memiliki spesialisasi mendalam, dedikasi tinggi, dan kepedulian pada warga yang berhadapan dengan hukum.

Tanggung Jawab Sosial

Dedikasi Lembaga Bantuan Hukum untuk Keadilan Merata

Keadilan bukan sekadar hak istimewa bagi mereka yang memiliki kekuatan kapital. Sebagai bentuk komitmen moral dan dedikasi kami terhadap penegakan supremasi hukum di Indonesia, kami secara rutin mengalokasikan sumber daya advokat terbaik kami untuk membela masyarakat rentan dan termarjinalkan tanpa biaya.

Pelajari Program Pro Bono
Kegiatan konsultasi hukum gratis oleh tim pengacara Panglima Hukum
Alur Kerja

Tahapan Pendampingan Lembaga Bantuan Hukum Kami

Proses penyelesaian masalah hukum yang terstruktur, transparan, dan dirancang khusus untuk mengamankan hak serta aset Anda sejak hari pertama.

Evaluasi Kasus Awal

Sesi konsultasi mendalam untuk membedah fakta, meninjau dokumen relevan, dan mengidentifikasi potensi risiko hukum secara objektif.

Strategi dan Perencanaan

Tim advokat kami merancang peta jalan hukum yang solid, menggabungkan analisis yurisprudensi dan strategi mitigasi spesifik untuk kasus Anda.

Advokasi dan Resolusi

Eksekusi strategi melalui negosiasi tegas, mediasi, atau litigasi agresif di pengadilan untuk memastikan hasil yang paling menguntungkan.

Pusat Informasi

Jawaban Atas Pertanyaan Anda

Kejelasan operasional dan kepastian legalitas adalah hak mutlak klien sebelum mempercayakan sengketa hukumnya kepada kami.

Bagi pemohon yang memenuhi syarat program pro bono, pendampingan diberikan tanpa biaya. Untuk perkara di luar program itu, rincian biaya disampaikan secara tertulis sebelum kerja sama dimulai, sehingga tidak ada biaya tersembunyi di tengah proses.
Menjaga rahasia klien adalah kewajiban advokat menurut Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia. Kewajiban itu juga kami terapkan pada staf yang menangani berkas Anda.
Durasi sangat bergantung pada yurisdiksi dan tahap pengadilan. Namun, tim spesialis kami selalu memberikan peta jalan (timeline) strategi sejak awal. Permohonan pro bono diproses dalam 3 sampai 5 hari kerja setelah dokumen lengkap.

Keadilan Tidak Datang Sendiri.
Harus Diperjuangkan.

Menunda sering membuat persoalan hukum makin rumit dan tenggat terlewat. Ceritakan masalah Anda kepada kami. Percakapan Anda kami jaga kerahasiaannya.