
Ingin melapor tetapi bingung mulai dari mana? Telepon atau WhatsApp kami di 08116741212 dan 085283318317, atau buka halaman Kontak.
Banyak orang menunda melapor karena takut ditolak atau tidak tahu urutannya. Panduan ini menjelaskan dokumen, alur di SPKT, hak atas tanda terima, dan jalur bila laporan tidak bergerak.
Anda baru saja mengalami penipuan atau kehilangan barang. Anda ingin segera melapor, tetapi tidak tahu harus membawa apa dan ke bagian mana. Rasa ragu seperti ini wajar dan sering membuat orang menunda.
Kami memisahkan jelas mana bunyi aturan, mana pemberitaan, dan mana pandangan kami. Di bagian akhir ada rencana tindakan yang bisa Anda mulai hari ini.
Poin Penting dalam 30 Detik
6 hal yang perlu Anda tahu- Datang ke SPKT atau hubungi 110. Pelayanan di SPKT tidak dipungut biaya, menurut hukumonline.Naskah resmi
- Laporan tertulis harus ditandatangani pelapor. Pasal 23 ayat (2) UU 20/2025, dirangkum hukumonline.Naskah resmi
- Mintalah surat tanda terima laporan. Pasal 23 ayat (5) UU 20/2025 mewajibkan tanda terima, menurut jurnal Unesa.Naskah resmi
- Polisi dapat menilai kelayakan laporan. Kajian awal diatur Pasal 3 ayat (3) Perkap 6/2019, dan itu sering dipersoalkan.Pemberitaan
- Jangan pergi tanpa bukti dasar. Bawa identitas dan bukti yang Anda punya, walau belum lengkap.Perlu dinilai advokat
- Hasil perkara tidak bisa dijanjikan. Laporan yang diterima belum berarti pelaku pasti dihukum.Perlu dinilai advokat
Pengertian laporan polisi dan siapa yang boleh melapor
Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan seseorang kepada penyelidik atau penyidik mengenai suatu peristiwa pidana.
Bahasa sederhananya: Sederhananya, laporan adalah cerita Anda kepada aparat bahwa ada dugaan pidana. Contohnya, Anda memberi tahu polisi bahwa ponsel Anda dicuri di terminal.
Sumber: dirangkum dari hukumonline klinik. Ringkasan sumber sekunder, bukan kutipan naskah resmi.Menurut hukumonline klinik, laporan bisa disampaikan korban maupun saksi peristiwa. Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 20/2025 menyatakan penyelidik berwenang menerima laporan secara tertulis atau lewat media telekomunikasi dan elektronik, sedangkan Pasal 7 ayat (1) huruf a memberi wewenang serupa kepada penyidik.
Pasal 13 ayat (1) UU 20/2025 pada dasarnya mewajibkan penyelidik menindaklanjuti laporan yang diterima, menurut hukumonline klinik.
Catatan. Penyelidik adalah pejabat polisi yang mencari tahu apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana. Contohnya, petugas yang mendatangi lokasi pencurian dan menanyai saksi.
Dokumen dan bukti yang perlu disiapkan
Aturan yang kami baca tidak memuat daftar dokumen baku. Daftar berikut praktik umum yang kami susun, jadi kantor polisi bisa meminta tambahan.
Yang sebaiknya dibawa ke SPKT
- Identitas diri pelapor, misalnya KTP.
- Kronologi tertulis: kapan, di mana, apa yang terjadi, dan siapa yang diduga terlibat.
- Bukti yang Anda punya, seperti tangkapan layar, bukti transfer, foto, atau rekaman.
- Nama dan kontak saksi bila ada.
- Salinan semua dokumen, agar asli tetap Anda pegang.
Alat bukti dalam perkara pidana diatur Pasal 235 UU 20/2025, antara lain keterangan saksi, surat, dan bukti elektronik, menurut hukumonline klinik. Kumpulkan sedini mungkin.
Geser untuk membaca kesalahan yang sering terjadiMenghapus bukti digital
Pesan dan unggahan yang terhapus sulit dipulihkan. Simpan tangkapan layar sebelum apa pun berubah.
Kronologi bertele-tele
Susun urutan kejadian singkat dan bertanggal agar petugas cepat memahaminya.
Menandatangani tanpa membaca
Pasal 23 ayat (2) UU 20/2025 meminta tanda tangan pelapor. Baca isinya dulu.
Pulang tanpa tanda terima
Tanpa dokumen itu Anda sulit membuktikan bahwa Anda sudah melapor.
Alur membuat laporan di SPKT
SPKT adalah Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, yaitu loket polisi yang menerima laporan dan pengaduan. Contohnya, bagian depan kantor Polsek tempat orang datang melapor.
Lima langkah laporan di kantor polisi
Pelayanan SPKT tidak dipungut biaya. Laporkan bila ada petugas yang meminta uang.
Sumber: hukumonline berita, jurnal Unesa, dan skripsi Unair. Urutan ini disusun Tim Riset Panglima Hukum dari sumber sekunder.| Cara | Langkah | Catatan |
|---|---|---|
| Datang langsung | Ke SPKT kantor polisi terdekat | Pelayanan tidak dipungut biaya |
| Telepon | Hubungi call center 110 | Disebut hukumonline sebagai jalur online |
| Media elektronik | Sesuai Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 20/2025 | Tata caranya cek di kanal resmi polisi |
| Laporan lisan | Dicatat petugas, lalu ditandatangani | Pasal 23 ayat (3) UU 20/2025 |
| Laporan tertulis | Ditandatangani pelapor | Pasal 23 ayat (2) UU 20/2025 |
Laporan bisa juga disampaikan WNA di luar negeri lewat perwakilan, menurut hukumonline klinik. Kami tidak membahasnya di sini.
Hak pelapor atas tanda terima dan kabar perkembangan
Pasal 23 ayat (5) UU 20/2025 mewajibkan penyelidik atau penyidik memberi surat tanda penerimaan laporan, menurut jurnal Unesa. Kami menerima catatan adanya permohonan uji ke Mahkamah Konstitusi atas ayat itu, tetapi belum menemukan sumber resminya, jadi cek perkembangannya.
| Aturan | Isi | Manfaat bagi Anda |
|---|---|---|
| Pasal 23 ayat (5) UU 20/2025 | Wajib memberi surat tanda penerimaan laporan | Bukti bahwa Anda sudah melapor |
| Pasal 10 ayat (5) Perkap 6/2019 | Setiap perkembangan penyidikan diterbitkan SP2HP | Anda berhak mendapat kabar perkara |
| Pasal 13 ayat (1) Perkap 6/2019 | Penyidikan berdasar laporan polisi dan surat perintah penyidikan | Laporan polisi menjadi pintu masuk penyidikan |
| Pasal 12 Perpol 7/2022 | Polisi dilarang menolak laporan yang menjadi kewenangannya | Dasar mengadukan petugas yang menolak |
Catatan. SP2HP adalah Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, yaitu surat kabar perkembangan dari penyidik kepada pelapor. Contohnya, kabar bahwa saksi sudah diperiksa.
Jurnal Unesa menyebut SP2HP sekurang-kurangnya memuat pokok perkara, tindakan penyidikan dan hasilnya, kendala, serta rencana tindakan berikutnya. Ombudsman NTT menyatakan SP2HP wajib disampaikan, diminta atau tidak.
Bila laporan ditolak atau tidak bergerak
Pasal 3 ayat (3) Perkap 6/2019 memberi petugas kewenangan kajian awal, sehingga laporan bisa saja tidak dibuatkan laporan polisi. Kajian itu dikritik dalam skripsi Unair karena tidak sejalan dengan kewajiban menerima laporan.
Langkah sesuai keadaan
Tanyakan alasan penolakan dan minta dicatat. Rujuk larangan menolak laporan dalam Pasal 12 Perpol 7/2022.
Ajukan pengaduan ke Propam bila penolakan sewenang-wenang, menurut hukumonline klinik.
Minta surat tanda terima sesuai Pasal 23 ayat (5) UU 20/2025.
Ombudsman NTT mencatat pelapor tidak mendapat tanda terima sebagai keluhan yang sering diadukan.
Mintalah SP2HP secara tertulis kepada penyidik.
Pasal 23 ayat (6) UU 20/2025 membuka pengaduan kepada atasan penyidik bila 14 hari tak ada tanggapan, menurut jurnal Unesa.
Propam menerima aduan lewat WhatsApp dan sentra pengaduan di wilayah, menurut Antara. Kompolnas dan Ombudsman juga menerima keluhan layanan.
Pandangan Panglima Hukum
Pandangan kami, tanda terima adalah hal paling mudah yang sering terlewat. Tanpa dokumen itu, semua langkah berikutnya jadi sulit dibuktikan.
Jalan keluarnya sederhana. Jangan keluar dari SPKT sebelum Anda memegang tanda terima dan mencatat nama petugas.
Gambaran jumlah laporan
Data satu satuan kerja tidak mewakili seluruh Indonesia. Ini sekadar gambaran beban kerja.
Laporan masuk Ditreskrimum Polda Jawa Timur
Tahun 2023 618 laporan
Tahun 2024 711 laporan
Tahun 2025 857 laporan
Garis waktu dan pembaruan
- 2019Perkap 6/2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana terbit. Sumber: hukumonline klinik.
- 2022Perpol 7/2022 tentang Kode Etik Profesi terbit. Sumber: Bisnis.com.
- 17 Desember 2025UU 20/2025 tentang KUHAP diundangkan. Sumber: hukumonline klinik.
- 2 Januari 2026UU 20/2025 mulai berlaku. Sumber: hukumonline klinik.
- 6 November 2026Tanggal pemeriksaan status aturan oleh Tim Riset Panglima Hukum.
1Korban sajaApakah saksi boleh melapor?
Hukumonline klinik menyebut laporan dapat disampaikan korban maupun saksi peristiwa pidana. Pelapor yang menyaksikan kejadian tetap bisa melapor.
2Delik aduanBagaimana kalau perkaranya delik aduan?
Perkara tertentu hanya diproses bila korban mengadu. Kami membahasnya di artikel tersendiri tentang delik aduan.
3Cabut laporanBisakah laporan dicabut?
Kami belum membahas pencabutan laporan karena aturannya bergantung jenis perkara. Konsultasikan dulu sebelum mencabut.
Rencana tindakan Anda
Jawaban atas pertanyaan “lalu saya harus berbuat apa” adalah lima hal yang bisa dimulai sekarang.
Yang bisa dikerjakan hari ini
- Kumpulkan identitas, bukti, dan kronologi singkat.
- Datang ke SPKT terdekat atau hubungi 110.
- Baca isi laporan sebelum menandatangani.
- Minta surat tanda terima dan catat nama petugas.
- Catat tanggal, lalu tanyakan SP2HP bila dua pekan tanpa kabar.
Sedang diperiksa atau dipanggil polisi? Hubungi 08116741212 atau 085283318317, atau buka halaman Kontak.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa yang dimaksud dengan laporan polisi?
Laporan adalah pemberitahuan seseorang kepada penyelidik atau penyidik mengenai peristiwa pidana menurut Pasal 1 angka 45 UU 20/2025.
Apakah lapor polisi dipungut biaya?
Menurut hukumonline, pelayanan di SPKT tidak dipungut biaya.
Bisakah melapor tanpa datang?
Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 20/2025 menyebut media telekomunikasi dan elektronik, dan hukumonline menyebut call center 110.
Apakah saya berhak atas tanda terima?
Ya. Pasal 23 ayat (5) UU 20/2025 mewajibkan surat tanda penerimaan laporan, menurut jurnal Unesa.
Apa itu SP2HP?
SP2HP adalah surat kabar perkembangan penyidikan bagi pelapor menurut Pasal 10 ayat (5) Perkap 6/2019.
Bagaimana kalau polisi menolak laporan?
Anda dapat mengadu ke Propam, dengan rujukan Pasal 12 Perpol 7/2022 menurut Bisnis.com dan hukumonline.
Apakah laporan pasti diproses sampai sidang?
Tidak. Kami tidak dapat menjanjikan hasil karena itu bergantung bukti dan penilaian penyidik.
Catatan penting
Tulisan ini penjelasan hukum yang bersifat umum dan disusun dari peraturan serta putusan yang berlaku pada tanggal penerbitan. Ia bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Setiap perkara punya fakta, bukti, dan tenggat yang berbeda, dan peraturan dapat berubah sewaktu waktu. Untuk keputusan yang menyangkut perkara Anda sendiri, konsultasikan lebih dulu dengan advokat atau penasihat hukum.
Catatan metodologi dan keterbukaan
Kami menyusun artikel ini dari ringkasan hukumonline atas UU 20/2025 dan Perkap 6/2019, jurnal Unesa, pemberitaan Antara dan Bisnis.com, serta data Ombudsman. Tanggal pemeriksaan status aturan adalah 6 November 2026.
Keterbatasan kami: naskah JDIH tidak dapat kami buka. Pasal 23 ayat (5) dan (6) UU 20/2025 kami ambil dari jurnal, bukan naskah resmi. Status Perkap 6/2019 setelah KUHAP baru dan perkembangan uji ke Mahkamah Konstitusi belum kami pastikan.
Pandangan penulis kami pisahkan pada kotak Pandangan Panglima Hukum. Kami tidak menyimpulkan akibat hukum untuk perkara tertentu dan tidak menjanjikan hasil.
Sumber
- Biaya Lapor Polisi dan Cara Pelaporannya, hukumonline, berita, memuat Pasal 1 angka 45 dan Pasal 23 UU 20/2025.
- Bisakah WNA di Luar Negeri Melapor Pidana, hukumonline klinik, sumber sekunder, Pasal 5, 7, dan 13 UU 20/2025.
- Lapor Polisi Modal Kesaksian Korban, hukumonline klinik, sumber sekunder, Pasal 235 UU 20/2025.
- Prosedur Bila Polisi Tidak Menindaklanjuti Laporan, hukumonline klinik, Perkap 6/2019; sumber sekunder.
- Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, hukumonline klinik, Perkap 6/2019 dan Perpol 7/2022; sumber sekunder.
- Jurnal Unesa tentang SP2HP dan KUHAP baru, memuat Pasal 23 ayat (5) dan (6) UU 20/2025 serta data Polda Jatim.
- Bab I skripsi Unair tentang kajian awal laporan, Pasal 3 ayat (3) Perkap 6/2019.
- Kompolnas Nilai Kanal Pengaduan Propam Efektif, Antara, pemberitaan.
- Ombudsman NTT Terima 933 Laporan, Ombudsman RI, pemberitaan.
- Ombudsman NTT Dorong Pembenahan Layanan Perkara, Antara, pemberitaan.
- Cara Melaporkan Oknum Polisi Sewenang-wenang, Bisnis.com, 12 Agustus 2022, Pasal 12 Perpol 7/2022.
Bacaan lanjutan di Panglima Hukum
Halaman Kontak. Hubungi tim kami untuk konsultasi awal.
Hak Tersangka di KUHAP Baru. Panduan dari dipanggil sampai disidangkan.
Cara Melapor Pinjol Ilegal. Langkah bila Anda korban pinjol ilegal.
Ditulis dan dianalisis oleh Tim Riset Panglima Hukum. Kami memperbarui artikel ini begitu naskah resmi Pasal 23 UU 20/2025 dan status Perkap 6/2019 dapat kami periksa. Hubungi kami lewat halaman Kontak, atau telepon dan WhatsApp 08116741212 dan 085283318317. Ada koreksi atau tambahan, kirimkan kepada kami lewat halaman kontak.
Butuh Pendampingan untuk Masalah Hukum Anda?
Siapkan kronologi singkat dan dokumen pendukung untuk membahas langkah yang sesuai dengan keadaan Anda. Hubungi LBH Panglima Hukum & Keadilan untuk memperoleh informasi dan menyampaikan kebutuhan pendampingan hukum Anda.
Membutuhkan bantuan hukum cuma-cuma? Pelajari syarat dan alur layanan Pro Bono LBH Panglima Hukum dan Keadilan.
4 Responses