
Anda atau orang terdekat sedang terancam? Telepon atau WhatsApp kami di 08116741212 dan 085283318317, atau buka halaman Kontak.
Kekerasan di rumah sering membuat korban merasa sendirian dan ragu melapor. Panduan ini menjelaskan jalur pelaporan, perlindungan yang tersedia, dan hak korban menurut UU 23/2004.
Seseorang yang Anda sayangi memukul, mengancam, atau menahan uang belanja Anda. Setelah itu ia meminta maaf, dan Anda bertanya apakah ini cukup serius untuk dilaporkan. Keraguan seperti ini wajar, dan hukum memberi jalur yang jelas.
Kami memisahkan jelas mana bunyi aturan, mana pemberitaan, dan mana pandangan kami. Di akhir ada rencana tindakan yang bisa Anda mulai hari ini.
Poin Penting dalam 30 Detik
6 hal yang perlu Anda tahu- KDRT adalah tindak pidana, bukan urusan pribadi. UU 23/2004 menjadikannya perkara hukum, menurut jurnal yang kami baca.Naskah resmi
- Ada empat bentuk kekerasan. Fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga, menurut Pasal 5 UU 23/2004.Naskah resmi
- Polisi dapat memberi perlindungan sementara. Sampai pengadilan menetapkan perintah perlindungan, menurut hukumonline.Naskah resmi
- Sebagian kasus berstatus delik aduan. Kekerasan ringan antara suami dan istri hanya diproses bila korban mengadu.Pemberitaan
- Jangan menghapus bukti. Simpan foto luka, pesan ancaman, dan catatan medis sebelum apa pun berubah.Perlu dinilai advokat
- Hasil perkara tidak bisa dijanjikan. Kami tidak menilai kasus Anda dan tidak menjanjikan putusan.Perlu dinilai advokat
Pengertian KDRT dan siapa yang dilindungi
Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga.
Bahasa sederhananya: Sederhananya, ini kekerasan yang terjadi di dalam lingkaran rumah. Contohnya, suami yang memukul istri atau orang tua yang mengurung anak dan menahan makannya.
Sumber: dirangkum dari hukumonline klinik. Ringkasan sumber sekunder, bukan kutipan naskah resmi.Menurut jurnal yang kami baca, Pasal 2 ayat (1) UU 23/2004 mencakup suami, istri, dan anak, serta orang yang berhubungan darah, perkawinan, atau persusuan dan menetap dalam rumah tangga. Pekerja rumah tangga yang menetap juga termasuk.
Jadi lingkup undang-undang ini lebih luas dari pasangan suami istri.
Catatan. Persusuan adalah hubungan keluarga karena disusui oleh ibu yang sama. Contohnya, dua anak yang disusui satu ibu susu dianggap bersaudara menurut ketentuan itu.
Empat bentuk kekerasan menurut undang-undang
Pasal 5 UU 23/2004 melarang kekerasan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga. Bentuknya dibagi empat.
| Bentuk | Gambaran | Pasal definisi dan pidana |
|---|---|---|
| Kekerasan fisik | Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat | Pasal 6 dan Pasal 44 |
| Kekerasan psikis | Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, atau ketidakberdayaan | Pasal 7 dan Pasal 45 |
| Kekerasan seksual | Pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga | Pasal 8 serta Pasal 46 sampai 48 |
| Penelantaran rumah tangga | Menelantarkan orang yang menjadi tanggung jawabnya atau membatasi gerak ekonominya | Pasal 9 dan Pasal 49 |
Contoh kekerasan psikis adalah hinaan terus-menerus dan ancaman. Contoh penelantaran adalah suami yang mampu tetapi tidak menafkahi keluarga.
Siapa yang boleh melapor dan soal delik aduan
Delik aduan adalah tindak pidana yang baru diproses bila korban mengadu. Contohnya, polisi tidak bisa memulai perkara kekerasan ringan antara suami dan istri tanpa pengaduan istri.
| Aturan | Isi | Artinya bagi Anda |
|---|---|---|
| Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU 23/2004 | Korban melapor sendiri atau memberi kuasa kepada orang lain | Keluarga atau pendamping dapat melapor bila Anda memberi kuasa |
| Pasal 51 | Kekerasan fisik ringan suami terhadap istri, Pasal 44 ayat (4), adalah delik aduan | Proses bergantung pada laporan Anda |
| Pasal 52 | Kekerasan psikis ringan suami terhadap istri, Pasal 45 ayat (2), adalah delik aduan | Proses bergantung pada laporan Anda |
| Pasal 53 | Kekerasan seksual suami terhadap istri, Pasal 46, adalah delik aduan | Proses bergantung pada laporan Anda |
Hukumonline klinik juga menyebut orang lain yang mengetahui kekerasan dapat membantu korban mengajukan permohonan penetapan perlindungan, dengan persetujuan korban. Dasarnya Pasal 15 huruf d dan Pasal 30 ayat (3).
Geser untuk membaca kesalahan yang sering terjadiMenunggu sampai luka parah
Bukti paling kuat sering hilang. Dokumentasikan sejak kekerasan pertama.
Menghapus pesan ancaman
Tangkapan layar dan rekaman bisa menjadi alat bukti. Simpan di tempat aman.
Pulang tanpa perlindungan
Berdamai tanpa jaminan keamanan membuat kekerasan dapat berulang.
Mencabut laporan karena tekanan
Untuk delik aduan, pencabutan dapat menghentikan perkara, menurut commoner-law. Konsultasikan dulu.
Cara melapor langkah demi langkah
Visum et repertum adalah surat dokter yang menjelaskan luka korban untuk dipakai sebagai bukti. Contohnya, dokter UGD menuliskan jenis dan letak memar setelah pemukulan.
Lima langkah melapor KDRT
Urutan bisa berubah menurut keadaan. Keselamatan Anda selalu didahulukan.
Sumber: jurnal Unisri, SIP Law Firm, dan Jawa Pos. Urutan disusun Tim Riset Panglima Hukum dari sumber sekunder.| Kanal | Cara menghubungi | Fungsi |
|---|---|---|
| Kepolisian | Kantor polisi atau call center 110 | Laporan polisi dan perlindungan sementara |
| SAPA 129 | Telepon 129 atau WhatsApp 08111129129 | Lapor, konsultasi, rujukan, dan pendampingan |
| UPTD PPA | Kantor di daerah Anda | Layanan perlindungan perempuan dan anak |
| Komnas Perempuan | komnasperempuan.go.id | Informasi dan pengaduan, cek kanal terbaru |
| Pengadilan negeri | Kantor pengadilan setempat | Permohonan penetapan perintah perlindungan |
Menurut hukumonline, korban berhak melapor langsung kepada polisi di tempat korban berada atau di lokasi kejadian. Untuk dasar pelaporan umum, baca juga panduan membuat laporan polisi.
Perlindungan dan hak korban
Pasal 10 UU 23/2004 memberi korban hak atas perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, dan lembaga sosial. Perlindungan itu bisa sementara atau berdasarkan penetapan pengadilan.
Tiga lapis perlindungan
Polisi memberi perlindungan sementara dalam 1 x 24 jam sejak mengetahui atau menerima laporan, menurut Pasal 16 UU 23/2004.
Dalam waktu itu polisi juga wajib meminta penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, menurut jurnal Unisri.
Ketua pengadilan wajib mengeluarkan penetapan dalam 7 hari sejak permohonan diterima, menurut Pasal 28 UU 23/2004.
Perintah itu umumnya berlaku 1 tahun dan dapat diperpanjang, menurut commoner-law. Cek langsung bunyi pasalnya.
Korban berhak atas pelayanan kesehatan, penanganan khusus soal kerahasiaan, pendampingan pekerja sosial dan bantuan hukum, serta bimbingan rohani.
Daftar ini dirangkum dari Pasal 10 UU 23/2004 oleh sumber sekunder.
Komnas Perempuan mengingatkan bahwa perlindungan sementara dan perintah perlindungan perlu dipakai lebih optimal. Hukumonline mencatat UU 23/2004 belum mengatur rinci cara memeriksa permohonan perlindungan.
Pandangan Panglima Hukum
Pandangan kami, perlindungan yang tertulis belum tentu terasa di lapangan. Korban perlu pendamping yang memantau bahwa batas 1 x 24 jam dan 7 hari benar-benar dijalankan.
Jalan keluarnya sederhana. Minta tanda terima laporan, catat jam laporan, dan hubungi pendamping bila batas waktu terlewat.
Ancaman pidana bagi pelaku
Angka pada grafik adalah ancaman paling lama, bukan hukuman yang pasti dijatuhkan. Hakim menilai tiap perkara.
Ancaman penjara paling lama menurut UU 23/2004, dalam tahun
Kekerasan psikis, Pasal 45 3 tahun
Penelantaran, Pasal 49 3 tahun
Kekerasan fisik, Pasal 44 ayat (1) 5 tahun
Kekerasan fisik luka berat, Pasal 44 ayat (2) 10 tahun
Kekerasan seksual, Pasal 46 12 tahun
Kekerasan fisik berakibat meninggal, Pasal 44 ayat (3) 15 tahun
Selain pidana pokok, Pasal 50 UU 23/2004 memuat pidana tambahan, antara lain pembatasan gerak pelaku dan penetapan mengikuti program konseling, menurut skripsi yang kami baca. Pelaku yang belum diputus bersalah tetap disebut terduga pelaku atau terdakwa.
Catatan. Kami belum memastikan apakah UU 1/2026 mengubah angka ancaman pada grafik. Periksa naskah resmi terbaru sebelum memakainya dalam dokumen hukum.
Garis waktu dan pembaruan
- 22 September 2004UU 23/2004 tentang Penghapusan KDRT disahkan. Sumber: jurnal Unisri.
- 2024Komnas Perempuan memperingati 20 tahun UU PKDRT dan menyerukan optimalisasi perintah perlindungan. Sumber: siaran pers Komnas Perempuan.
- 2 Januari 2026KUHP baru (UU 1/2023) dan UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana mulai berlaku. Sumber: BPK dan hukumonline.
- 6 November 2026Tanggal pemeriksaan status aturan oleh Tim Riset Panglima Hukum.
1AnakBagaimana jika korbannya anak?
Anak termasuk dalam lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 ayat (1) UU 23/2004. Untuk anak, hubungi juga lembaga perlindungan anak setempat dan SAPA 129.
2Bukan istriApakah hanya istri yang dilindungi?
Tidak. Undang-undang menyebut suami, istri, anak, dan anggota keluarga yang menetap dalam rumah tangga. Definisinya menyebut perempuan sebagai korban terutama, tetapi tidak membatasinya.
3Pelaku mengancamBila pelaku mengancam setelah dilaporkan
Laporkan ancaman itu dan minta perintah perlindungan. Simpan setiap pesan sebagai bukti.
Rencana tindakan Anda
Jawaban atas pertanyaan “lalu saya harus berbuat apa” adalah lima hal yang bisa dimulai sekarang.
Yang bisa dikerjakan hari ini
- Pastikan Anda dan anak berada di tempat aman.
- Periksakan diri ke dokter dan simpan surat hasil pemeriksaan.
- Simpan foto, pesan, dan rekaman di tempat yang tidak bisa dijangkau pelaku.
- Hubungi SAPA 129 atau polisi, lalu minta tanda terima laporan.
- Tanyakan permohonan perintah perlindungan kepada pendamping atau advokat.
Jika Anda atau orang terdekat sedang terancam, hubungi 08116741212 atau 085283318317, atau buka halaman Kontak.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa yang dimaksud dengan KDRT?
KDRT adalah perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran dalam lingkup rumah tangga menurut Pasal 1 angka 1 UU 23/2004.
Ke mana saya melapor lebih dulu?
Hubungi polisi di 110 atau SAPA 129 bila ada bahaya. Setelah aman, buat laporan polisi dan periksakan diri ke dokter.
Apakah KDRT selalu delik aduan?
Tidak. Menurut Pasal 51 sampai 53, hanya bentuk ringan antara suami dan istri yang berstatus delik aduan.
Bisakah keluarga melapor untuk saya?
Bisa bila Anda memberi kuasa menurut Pasal 26 ayat (2) UU 23/2004, atau membantu permohonan perlindungan dengan persetujuan Anda.
Berapa lama perlindungan sementara?
Polisi memberi perlindungan sementara dalam 1 x 24 jam sejak mengetahui atau menerima laporan menurut Pasal 16 UU 23/2004.
Apa itu perintah perlindungan?
Penetapan pengadilan yang melindungi korban, dan ketua pengadilan wajib mengeluarkannya dalam 7 hari menurut Pasal 28.
Apakah pelaku pasti dihukum?
Kami tidak dapat menjanjikan hasil. Putusan bergantung bukti dan penilaian hakim.
Catatan penting
Tulisan ini penjelasan hukum yang bersifat umum dan disusun dari peraturan serta putusan yang berlaku pada tanggal penerbitan. Ia bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Setiap perkara punya fakta, bukti, dan tenggat yang berbeda, dan peraturan dapat berubah sewaktu waktu. Untuk keputusan yang menyangkut perkara Anda sendiri, konsultasikan lebih dulu dengan advokat atau penasihat hukum.
Catatan metodologi dan keterbukaan
Kami menyusun artikel ini dari ringkasan hukumonline atas UU 23/2004, jurnal dan skripsi hukum, siaran pers Komnas Perempuan, serta pemberitaan Suara Surabaya, NU Online, dan Jawa Pos. Tanggal pemeriksaan status aturan adalah 6 November 2026.
Keterbatasan kami: naskah JDIH dan laman resmi LPSK, KPAI, serta Komnas Perempuan tidak dapat kami buka dari alat riset. Pasal 16 dan Pasal 28 kami ambil dari jurnal. Masa berlaku perintah perlindungan berasal dari situs commoner-law. Dampak UU 1/2026 pada angka ancaman belum kami pastikan.
Pandangan penulis kami pisahkan pada kotak Pandangan Panglima Hukum. Kami tidak menyimpulkan akibat hukum untuk perkara tertentu dan tidak menjanjikan hasil.
Sumber
- Penganiayaan oleh Suami dan Mertua, hukumonline klinik, Pasal 44 dan 51; sumber sekunder.
- Pengertian dan Bentuk KDRT, hukumonline klinik, Pasal 1 dan 5; sumber sekunder.
- Sanksi Pidana KDRT, hukumonline, pemberitaan.
- Memperbarui Perlindungan Korban KDRT, hukumonline, pemberitaan.
- Jurnal Unisri tentang Perlindungan Korban KDRT, memuat Pasal 10, 16, dan 28 UU 23/2004.
- Bab II skripsi UIR tentang UU PKDRT, memuat Pasal 45 sampai 53; sumber sekunder.
- Bab I skripsi Unisba Blitar tentang pidana KDRT, memuat Pasal 44 sampai 50; sumber sekunder.
- Tesis Unissula tentang delik aduan KDRT, sumber sekunder.
- Siaran Pers 20 Tahun UU PKDRT, Komnas Perempuan, 2024.
- SAPA 129, Suara Surabaya, Juli 2026, pemberitaan.
- Menteri PPPA dan Hak Korban, NU Online, pemberitaan.
- Jadi Korban KDRT Lakukan Hal Ini, Jawa Pos, pemberitaan.
- KDRT: Perlindungan Hukum dan Proses Penanganannya, SIP Law Firm, sumber sekunder.
- KDRT di Indonesia, commoner-law, sumber sekunder; masa perintah perlindungan.
- UU 1/2023 tentang KUHP, JDIH BPK, metadata peraturan; berlaku 2 Januari 2026.
- UU Penyesuaian Pidana, hukumonline, 2026, pemberitaan.
Bacaan lanjutan di Panglima Hukum
Halaman Kontak. Hubungi tim kami untuk konsultasi awal.
Cara Membuat Laporan Polisi. Dokumen, alur, dan hak pelapor.
Hak Tersangka di KUHAP Baru. Panduan dari dipanggil sampai disidangkan.
Ditulis dan dianalisis oleh Tim Riset Panglima Hukum. Kami memperbarui artikel ini begitu naskah resmi UU 23/2004 dan dampak UU 1/2026 dapat kami periksa. Hubungi kami lewat halaman Kontak, atau telepon dan WhatsApp 08116741212 dan 085283318317. Ada koreksi atau tambahan, kirimkan kepada kami lewat halaman kontak.
Butuh Pendampingan untuk Masalah Hukum Anda?
Siapkan kronologi singkat dan dokumen pendukung untuk membahas langkah yang sesuai dengan keadaan Anda. Hubungi LBH Panglima Hukum & Keadilan untuk memperoleh informasi dan menyampaikan kebutuhan pendampingan hukum Anda.
Membutuhkan bantuan hukum cuma-cuma? Pelajari syarat dan alur layanan Pro Bono LBH Panglima Hukum dan Keadilan.