Warga menyerahkan berkas permohonan di loket kelurahan.
Butuh bantuan segera?

Butuh bantuan hukum cuma-cuma tetapi dimintai SKTM? Telepon atau WhatsApp kami di 08116741212 dan 085283318317, atau buka halaman Kontak.

Bantuan Hukum · Akses Keadilan
Surat Keterangan Tidak Mampu: Cara Mengurus untuk Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Banyak orang gagal mendapat bantuan hukum cuma-cuma hanya karena berkasnya belum lengkap. Panduan ini menjelaskan fungsi SKTM, alur umum mengurusnya, dan apa yang terjadi setelah Anda mengajukan.

3 syaratSyarat pemohon bantuan hukum: permohonan tertulis, dokumen perkara, dan surat keterangan miskin. Sumber: Pasal 3 PP 42/2013
1 hari kerjaBatas pemeriksaan kelengkapan berkas oleh pemberi bantuan hukum. Sumber: Pasal 11 ayat (1) PP 42/2013, dirangkum dari naskah JDIH Kemenkeu
3 hari kerjaBatas menyatakan menerima atau menolak setelah berkas lengkap. Sumber: Pasal 11 PP 42/2013, dirangkum dari naskah JDIH Kemenkeu
Rp10.000Meterai pada surat pernyataan tidak mampu di sebagian daerah. Sumber: Fortune Indonesia, cek ketentuan kelurahan Anda
Perhatian.Alur SKTM berbeda di tiap daerah. Yang kami tulis adalah alur umum dari pemberitaan dan panduan, jadi tanyakan syarat pastinya ke kelurahan atau desa Anda.
Pembaruan terakhir

Status peraturan diperiksa pada 6 November 2026. PP 42/2013 kami baca dari salinan JDIH Kemenkeu dan peraturan.go.id. Kami belum menemukan perubahan pada pasal yang kami kutip, tetapi daerah dapat menambah syarat lewat peraturan sendiri.

Anda sudah menemukan lembaga bantuan hukum yang mau menerima perkara Anda. Petugas lalu meminta SKTM, dan Anda belum pernah mengurusnya. Banyak orang berhenti di titik ini, padahal alurnya cukup sederhana.

Kami memisahkan jelas mana bunyi aturan, mana panduan praktik, dan mana pandangan kami. Di akhir ada rencana tindakan yang bisa Anda mulai hari ini.

Poin Penting dalam 30 Detik

6 hal yang perlu Anda tahu
  • SKTM adalah kunci administrasi. PP 42/2013 meminta surat keterangan miskin dari lurah atau kepala desa sebagai lampiran permohonan.Naskah resmi
  • Ada dokumen pengganti. Pasal 8 PP 42/2013 menyebut kartu bantuan sosial atau dokumen lain bila SKTM belum ada.Naskah resmi
  • Permohonan boleh lisan. Pemohon yang tidak mampu menulis dapat mengajukan lisan, lalu pemberi bantuan hukum menuliskannya.Naskah resmi
  • Syarat tiap daerah bisa berbeda. Tanyakan kelurahan atau desa sebelum membawa berkas.Pemberitaan
  • Jangan memberi data yang tidak benar. Keterangan palsu dapat membawa risiko hukum bagi Anda.Perlu dinilai advokat
  • Bantuan tidak otomatis diterima. Pemberi bantuan hukum dapat menerima atau menolak, dan kami tidak menjanjikan hasil.Perlu dinilai advokat
1Pengertian

Pengertian SKTM dan fungsinya dalam bantuan hukum

Kartu pasal · Pasal 3 PP 42/2013 Pemohon bantuan hukum harus mengajukan permohonan tertulis, menyerahkan dokumen perkara, dan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat setingkat di tempat tinggalnya.

Bahasa sederhananya: Sederhananya, SKTM adalah bukti tertulis dari pemerintah desa atau kelurahan bahwa Anda tergolong tidak mampu. Contohnya, surat yang dipakai warga untuk meminta pengacara tanpa membayar jasa.

Sumber: dirangkum dari salinan PP 42/2013 di JDIH Kemenkeu dan peraturan.go.id. Bukan kutipan harfiah.

PP 42/2013 memakai istilah surat keterangan miskin, sedangkan masyarakat dan banyak daerah menyebutnya SKTM. Peraturan Bupati Sleman 1.1/2022 mendefinisikan SKTM sebagai surat dari pemerintah kalurahan untuk keluarga miskin atau rentan miskin yang belum ditetapkan dalam keputusan bupati.

Jadi nama dan bentuknya bisa berbeda.

Catatan. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum menurut UU 16/2011. Contohnya, LBH di kota Anda yang terakreditasi.

2Alur SKTM

Dokumen dan alur umum mengurus SKTM

Panduan CNN Indonesia, Fortune Indonesia, dan MedAktual menyebut alur yang mirip. Urutannya dari RT, RW, lalu kelurahan atau desa.

Bagan alur

Lima langkah umum mengurus SKTM

Siapkan berkas Fotokopi KK dan KTP serta surat pernyataan tidak mampu. Pengantar RT dan RW Minta tanda tangan dan stempel pengantar. Ke kelurahan atau desa Serahkan berkas dan sampaikan keperluan Anda. Verifikasi Petugas memeriksa kelengkapan dan data Anda. Terima SKTM Sebagian daerah meminta pengesahan kecamatan.

Alur dan syaratnya ditetapkan tiap pemerintah daerah. Tanyakan dulu ke kelurahan Anda.

Sumber: CNN Indonesia, Fortune Indonesia, MedAktual, dan Glints. Alur umum, bukan aturan nasional baku.
Daftar periksa

Dokumen yang umumnya diminta

  • Fotokopi Kartu Keluarga dan KTP pemohon.
  • Surat pengantar dari RT dan RW sesuai domisili.
  • Surat pernyataan tidak mampu, kadang bermeterai.
  • Formulir permohonan dari kelurahan atau desa.
  • Pas foto, bila diminta kelurahan.
Sumber: MedAktual, Fortune Indonesia, dan CNN Indonesia (2024). Syarat tambahan mengikuti daerah.

Beberapa daerah sudah memakai aplikasi daring dan data terpadu. Pedoman teknis SEPEDA Bangka menyebut integrasi data DTSEN dalam rekomendasi SKTM, tetapi itu aturan daerah tertentu.

3Syarat

Syarat bantuan hukum cuma-cuma menurut PP 42/2013

PasalIsiArtinya bagi Anda
Pasal 1 angka 2Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskinBantuan ditujukan bagi yang tidak mampu
Pasal 3Permohonan tertulis, dokumen perkara, dan surat keterangan miskinTiga hal ini disiapkan lebih dulu
Pasal 4Pemberi bantuan hukum berbadan hukum, terakreditasi, berkantor tetap, berpengurus, dan punya programPilih lembaga yang memenuhi syarat itu
Pasal 5 ayat (1)Cakupan perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara, litigasi atau nonlitigasiPerkara Anda perlu masuk cakupan itu
Pasal 10Pemohon yang tidak mampu menulis dapat mengajukan lisanAnda tetap bisa mengajukan permohonan
Sumber: JDIH Kemenkeu, peraturan.go.id, dan Wikisource. Ringkasan kami, nomor ayat dicocokkan dari beberapa salinan.

Hukumonline klinik menyebut advokat yang memberi bantuan pro bono menurut PP 83/2008 juga memerlukan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang. Pro bono adalah bantuan hukum cuma-cuma dari advokat.

Daerah dapat menambah aturan. Peraturan Bupati Batang 43/2019 dan Perda daerah lain, misalnya, mengulang kewajiban melampirkan surat keterangan miskin.

4Alternatif

Bila Anda belum punya SKTM atau tidak bisa menulis

Tiga keadaan yang sering terjadi

Pasal 8 PP 42/2013 membolehkan pemohon melampirkan dokumen pengganti, misalnya kartu bantuan sosial yang dimiliki.

Bila dokumen pengganti juga belum ada, pemberi bantuan hukum membantu memperolehnya, menurut ringkasan naskah JDIH.

Pasal 10 PP 42/2013 membolehkan permohonan lisan.

Pemberi bantuan hukum menuangkannya secara tertulis, lalu Anda menandatangani atau membubuhkan cap jempol.

Pasal 7 PP 42/2013 menyebut identitas dibuktikan dengan KTP atau dokumen lain dari instansi berwenang.

Bila tidak punya, pemberi bantuan hukum membantu mengurus surat keterangan domisili sementara.

Sumber: JDIH Kemenkeu dan Wikisource. Ringkasan sumber sekunder. Cocokkan nomor ayat dengan naskah resmi.

Menurut ringkasan yang kami baca, Pasal 9 ayat (2) juga mewajibkan lurah atau kepala desa menerbitkan surat keterangan miskin atau dokumen penggantinya untuk keperluan itu. Kami belum menguji bagaimana kewajiban ini berjalan di lapangan.

Pandangan Panglima Hukum

Pandangan kami, hambatan terbesar bukan syaratnya tetapi ketidaktahuan tentang dokumen pengganti. Banyak orang berhenti karena merasa SKTM adalah satu-satunya jalan.

Jalan keluarnya sederhana. Datangi pemberi bantuan hukum lebih dulu dan tanyakan dokumen apa yang mereka terima.

5Proses

Proses setelah berkas diajukan

Setelah Anda mengajukan berkas, pemberi bantuan hukum memeriksa kelengkapannya. Setelah lengkap, mereka menyatakan menerima atau menolak.

Grafik

Batas waktu pemberi bantuan hukum menurut PP 42/2013

Memeriksa kelengkapan berkas 1 hari kerja

Menyatakan menerima atau menolak 3 hari kerja

Sumber: JDIH Kemenkeu, dirangkum dari Pasal 11. Persentase batang kami hitung terhadap 3 hari kerja. Praktik di lapangan bisa berbeda.

Bila diterima, bantuan diberikan berdasarkan surat kuasa khusus dari Anda. Bila ditolak, pemberi bantuan hukum menyampaikan alasan secara tertulis, menurut ringkasan naskah.

Catatan. Surat kuasa khusus adalah surat yang memberi wewenang kepada pemberi bantuan hukum untuk mewakili Anda dalam perkara tertentu. Contohnya, mewakili Anda di pengadilan atas sengketa utang.

6Risiko

Kesalahan umum dan risiko data tidak benar

Geser untuk membaca kesalahan yang sering terjadi
Kesalahan 1

Berangkat tanpa menanyakan syarat

Syarat tiap kelurahan bisa berbeda. Telepon atau datangi dulu agar tidak bolak-balik.

Kesalahan 2

Lupa berkas perkara

Pasal 3 meminta dokumen perkara. Bawa surat panggilan, laporan, atau gugatan yang ada.

Kesalahan 3

Menunggu hari terakhir

Perkara punya batas waktu. Urus SKTM sebelum tenggat itu mendekat.

Kesalahan 4

Memakai SKTM milik orang lain

Dokumen harus atas nama Anda dan sesuai keadaan Anda sebenarnya.

Penelitian di Riau mencatat kecenderungan penyalahgunaan SKTM sebagai syarat bantuan hukum. Karena itu pemberi bantuan hukum dan aparat bisa memeriksa kebenaran data Anda.

Memalsukan surat dapat diancam Pasal 391 UU 1/2023 menurut hukumonline klinik. Isilah data apa adanya.

7Garis waktu

Garis waktu dan pembaruan

  • 2011UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum diundangkan. Sumber: dasar hukum PP 42/2013.
  • 23 Mei 2013PP 42/2013 ditetapkan di Jakarta. Sumber: naskah JDIH Kemenkeu.
  • 2015 dan 2016Permenkumham 10/2015 dan perubahannya, Permenkumham 63/2016, melaksanakan PP 42/2013. Sumber: dokumen Kanwil Kemenkumham DKI.
  • 2026Pemerintah daerah masih menerbitkan aturan bantuan hukum, misalnya Perda Hulu Sungai Utara 1/2026. Sumber: JDIH daerah.
  • 6 November 2026Tanggal pemeriksaan status aturan oleh Tim Riset Panglima Hukum.
1BiayaApakah mengurus SKTM berbayar?

Kami tidak menemukan aturan nasional tentang biayanya. Tanyakan langsung ke kelurahan atau desa Anda.

2Masa berlakuBerapa lama SKTM berlaku?

Masa berlaku ditentukan penerbitnya dan berbeda antardaerah. Tanyakan ke kelurahan, lalu cocokkan dengan kebutuhan pemberi bantuan hukum.

3Kelurahan menolakBila kelurahan menolak menerbitkan

Minta alasannya secara tertulis. Pemberi bantuan hukum dapat membantu mengurus dokumen pengganti menurut ringkasan Pasal 8.

8Tindakan

Rencana tindakan Anda

Jawaban atas pertanyaan “lalu saya harus berbuat apa” adalah lima hal yang bisa dimulai sekarang.

Daftar periksa

Yang bisa dikerjakan hari ini

  • Tanyakan ke pemberi bantuan hukum dokumen apa yang mereka terima.
  • Kumpulkan KK, KTP, dan dokumen perkara Anda.
  • Minta pengantar RT dan RW.
  • Datangi kelurahan atau desa dan tanyakan syarat daerah Anda.
  • Simpan salinan semua berkas yang Anda serahkan.
Sumber: Tim Riset Panglima Hukum, berdasarkan alur umum. Bukan nasihat untuk perkara Anda.
Langkah berikutnya

Ingin menanyakan perkara Anda? Hubungi 08116741212 atau 085283318317 pada jam kantor, atau buka halaman Kontak.

9FAQ

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa yang dimaksud dengan SKTM?

SKTM adalah surat dari pemerintah desa atau kelurahan yang menyatakan seseorang tidak mampu. PP 42/2013 menyebutnya surat keterangan miskin.

Apakah bantuan hukum wajib memakai SKTM?

Pasal 3 PP 42/2013 meminta surat keterangan miskin, tetapi Pasal 8 membolehkan dokumen pengganti.

Siapa yang menerbitkan SKTM?

Lurah, kepala desa, atau pejabat setingkat di tempat tinggal Anda menurut Pasal 3 huruf c PP 42/2013.

Bisakah mengajukan permohonan secara lisan?

Bisa bagi yang tidak mampu menulis. Pasal 10 PP 42/2013 mengaturnya.

Berapa lama keputusan bantuan hukum keluar?

Pemeriksaan berkas 1 hari kerja, lalu keputusan 3 hari kerja setelah lengkap menurut Pasal 11, dirangkum dari naskah JDIH.

Bagaimana kalau permohonan ditolak?

Pemberi bantuan hukum menyampaikan alasan penolakan secara tertulis. Anda dapat mencoba lembaga lain.

Apakah kami menjanjikan bantuan cuma-cuma?

Tidak. Kami tidak menjanjikan hasil, dan pemberi bantuan hukum menilai tiap permohonan.

Catatan penting

Tulisan ini penjelasan hukum yang bersifat umum dan disusun dari peraturan serta putusan yang berlaku pada tanggal penerbitan. Ia bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Setiap perkara punya fakta, bukti, dan tenggat yang berbeda, dan peraturan dapat berubah sewaktu waktu. Untuk keputusan yang menyangkut perkara Anda sendiri, konsultasikan lebih dulu dengan advokat atau penasihat hukum.

Catatan metodologi dan keterbukaan

Kami menyusun artikel ini dari salinan PP 42/2013 di JDIH Kemenkeu dan peraturan.go.id, ringkasan hukumonline klinik, panduan CNN Indonesia dan Fortune Indonesia, serta peraturan daerah sebagai contoh. Tanggal pemeriksaan status aturan adalah 6 November 2026.

Keterbatasan kami: nomor ayat PP 42/2013 kami cocokkan dari beberapa salinan dan ringkasan, jadi periksa naskah resmi. UU 16/2011 tidak kami buka langsung. Alur SKTM bersifat umum dan berbeda tiap daerah.

Pandangan penulis kami pisahkan pada kotak Pandangan Panglima Hukum. Kami tidak menyimpulkan akibat hukum untuk perkara tertentu dan tidak menjanjikan hasil.

Bacaan lanjutan di Panglima Hukum

Halaman Kontak. Hubungi tim kami untuk konsultasi awal.

Cara Membuat Laporan Polisi. Dokumen, alur, dan hak pelapor.

Hak Tersangka di KUHAP Baru. Panduan dari dipanggil sampai disidangkan.

Ditulis dan dianalisis oleh Tim Riset Panglima Hukum. Kami memperbarui artikel ini begitu naskah resmi UU 16/2011 dan aturan daerah terbaru dapat kami periksa. Hubungi kami lewat halaman Kontak, atau telepon dan WhatsApp 08116741212 dan 085283318317. Ada koreksi atau tambahan, kirimkan kepada kami lewat halaman kontak.

Langkah berikutnya

Butuh Pendampingan untuk Masalah Hukum Anda?

Siapkan kronologi singkat dan dokumen pendukung untuk membahas langkah yang sesuai dengan keadaan Anda. Hubungi LBH Panglima Hukum & Keadilan untuk memperoleh informasi dan menyampaikan kebutuhan pendampingan hukum Anda.

Membutuhkan bantuan hukum cuma-cuma? Pelajari syarat dan alur layanan Pro Bono LBH Panglima Hukum dan Keadilan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *