Ilustrasi advokat mendampingi warga menelaah dokumen dalam konsultasi hukum.
Butuh bantuan segera?

Anda dipanggil atau sedang diperiksa polisi? Telepon atau WhatsApp kami di 08116741212 dan 085283318317, atau buka halaman Kontak.

Hukum Acara Pidana · Panduan Hak
Hak Tersangka di KUHAP Baru: Panduan dari Dipanggil sampai Disidangkan

KUHAP baru menuliskan 17 hak tersangka, dan hak didampingi advokat berlaku di setiap pemeriksaan. Panduan ini menunjukkan hak apa yang aktif pada tiap tahap, apa batas waktunya, dan ke mana Anda melangkah bila hak itu dilanggar.

17 hakHak tersangka yang tercantum satu per satu. Sumber: Pasal 142 huruf a sampai q UU 20/2025
1×24 jamBatas paling lama penangkapan. Sumber: Pasal 96 UU 20/2025
20 + 40 hariPenahanan oleh penyidik, beserta perpanjangannya. Sumber: Pasal 102 UU 20/2025
1 hariBatas pemberian salinan berita acara pemeriksaan. Sumber: Pasal 153 UU 20/2025
Hak Anda sudah ada sebelum pemeriksaan dimulai.Pasal 31 UU 20/2025 mewajibkan penyidik memberi tahu hak atas bantuan hukum sebelum Anda diperiksa.
Batasan pemeriksaan

Kami belum menemukan putusan pengadilan bernomor yang menerapkan pasal pasal ini, sehingga tidak ada putusan yang dikutip. Peraturan Pemerintah yang diperintahkan Pasal 30 ayat (3) tentang rekaman pemeriksaan dan Pasal 110 ayat (8) tentang syarat penangguhan penahanan juga belum kami temukan. Pasal 100 ayat (5) huruf b dan c sedang diuji di Mahkamah Konstitusi (perkara 285/PUU-XXIV/2026 menurut pemberitaan mkri.id), dan status akhirnya belum kami temukan.

Pembaruan terakhir

Status peraturan diperiksa pada 6 November 2026. Bunyi pasal dicocokkan dengan naskah resmi UU 20/2025 tentang KUHAP dalam bentuk PDF, dan identitas aturannya dengan JDIH Kemenko Infra serta peraturan.bpk.go.id. UU ini ditetapkan dan diundangkan 17 Desember 2025, mulai berlaku 2 Januari 2026 (Pasal 369), dan mencabut UU 8/1981 (Pasal 362).

Anda berhak didampingi advokat di setiap pemeriksaan, dan hak itu kini tertulis jelas di KUHAP baru. Tersangka adalah orang yang karena perbuatan atau keadaannya patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, berdasarkan paling sedikit dua alat bukti (Pasal 1 angka 28 UU 20/2025). Status itu mirip tulisan “diduga” di papan pengumuman. Ia menandai bahwa penyidik sedang memeriksa Anda, dan belum menyatakan Anda bersalah.

KUHAP adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu aturan main bagi polisi, jaksa, dan hakim saat menangani perkara pidana. Anggap saja ia aturan pertandingan: ia tidak menentukan siapa yang benar, tetapi menentukan bagaimana pertandingan boleh dimainkan. UU 20/2025 menggantikan KUHAP lama (UU 8/1981) mulai 2 Januari 2026.

Poin Penting dalam 30 Detik

6 hal yang perlu Anda tahu
  • Anda berhak didampingi advokat di setiap pemeriksaan. Hak ini tercantum di Pasal 142 huruf b UU 20/2025.Naskah resmi
  • Penyidik wajib memberi tahu hak bantuan hukum sebelum memeriksa Anda. Kewajiban ini ada di Pasal 31 UU 20/2025.Naskah resmi
  • Anda boleh memberikan keterangan, dan boleh menolak memberikannya. Dasarnya Pasal 142 huruf e UU 20/2025.Naskah resmi
  • Penangkapan paling lama 1×24 jam, penahanan oleh penyidik 20 hari. Penyidik bisa memperpanjangnya 40 hari lewat penuntut umum (Pasal 96 dan 102 UU 20/2025).Naskah resmi
  • Advokat wajib ditunjuk bila ancaman pidana Anda mati, seumur hidup, atau 15 tahun atau lebih. Bila ancamannya 5 tahun atau lebih dan Anda tidak mampu serta tidak punya advokat, advokat juga wajib ditunjuk (Pasal 155 ayat 1 dan 2 UU 20/2025).Naskah resmi
  • Apakah hak Anda sudah dilanggar, dan jalan apa yang paling tepat, perlu dinilai advokat. Praperadilan (Pasal 158 sampai 163 UU 20/2025) adalah salah satu jalannya.Perlu dinilai advokat
1Definisi

Pengertian Tersangka dan Bedanya dengan Terdakwa

Tiga istilah ini sering dipakai bergantian, padahal masing masing status yang berbeda. Perbedaan itu penting karena hak dan tahap perkaranya ikut berbeda. Urutannya dari yang paling awal.

IstilahArtinya menurut naskahGambaran sehari hari
Tersangka
Pasal 1 angka 28
Orang yang karena perbuatan atau keadaannya patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, berdasarkan minimal dua alat bukti.Pak Budi (tokoh rekaan) dipanggil karena diduga menggelapkan uang kantor, dan penyidik sudah memegang dua alat bukti.
Penetapan tersangka
Pasal 1 angka 31
Proses menjadikan seseorang tersangka, setelah penyidik memperoleh kejelasan terjadinya tindak pidana berdasarkan minimal dua alat bukti.Seperti petugas loket yang baru mencatat nama Anda di daftar setelah dua dokumen pendukungnya lengkap.
Terdakwa
Pasal 1 angka 29
Tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.Perkara Pak Budi sudah dilimpahkan dan ia duduk di ruang sidang.
Terpidana
Pasal 1 angka 30
Terdakwa yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.Putusan sudah final dan tidak bisa dilawan lagi dengan banding atau kasasi.
Sumber: UU 20/2025 tentang KUHAP, Pasal 1 angka 28 sampai 31, naskah resmi PDF, diperiksa 6 November 2026. Tokoh Pak Budi hanya contoh rekaan.
Pasal 1 angka 28 UU 20/2025 Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.

Bahasa sederhananya: Alat bukti adalah sesuatu yang dipakai untuk membuktikan perkara, misalnya keterangan saksi atau dokumen. Status tersangka baru boleh diberikan bila penyidik sudah memegang paling sedikit dua di antaranya. Selama belum ada putusan, Anda tetap disebut diduga.

Sumber: naskah resmi UU 20/2025 (PDF), diperiksa 6 November 2026.
2Panggilan

Surat Panggilan yang Sah

Pemeriksaan dimulai dari sebuah surat panggilan. Penyidik, yaitu pejabat yang berwenang menyidik perkara dan umumnya berasal dari kepolisian, berwenang memanggil tersangka maupun saksi (Pasal 26 ayat 1 UU 20/2025). Agar sah, surat itu harus memperhatikan jangka waktu yang wajar dan menyebut alasan pemanggilan secara jelas (Pasal 26 ayat 2).

Setelah itu giliran Anda. Tersangka yang dipanggil wajib datang (Pasal 28 ayat 1). Bila tidak bisa hadir dan memberi alasan yang sah dan patut, penyidik datang ke kediaman Anda (Pasal 29 ayat 1). Bila Anda tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi dan boleh meminta bantuan pejabat berwenang untuk membawa Anda (Pasal 28 ayat 2).

Bagan alur

Dari surat panggilan sampai pemeriksaan

Surat panggilan tiba (Pasal 26 ayat 2) Alasan pemanggilan jelas? Jangka waktunya wajar? Bisa datang: wajib hadir (Pasal 28 ayat 1) Berhalangan: beri alasan sah dan patut (Pasal 29 ayat 1) Pemeriksaan dimulai penyidik wajib memberi tahu hak (Pasal 31) Pemeriksaan di rumah penyidik datang ke kediaman Anda (Pasal 29 ayat 1) Jalur lain: tidak datang tanpa alasan sah dipanggil sekali lagi dan dapat dibawa oleh pejabat berwenang (Pasal 28 ayat 2)

Singkatnya, surat yang sah memuat alasan dan memberi waktu yang wajar. Setelah itu Anda wajib hadir, atau memberi alasan sah dan patut bila berhalangan.

Sumber: UU 20/2025, Pasal 26, 28, 29, dan 31, naskah resmi PDF, diperiksa 6 November 2026.

Ada satu pembatas bagi perkara ringan. Tersangka yang ancaman pidananya hanya denda paling banyak kategori II tidak dapat ditangkap (Pasal 97 ayat 1). Penangkapan baru boleh bila ia tidak memenuhi panggilan penyidik secara sah dua kali berturut turut tanpa alasan yang sah (Pasal 97 ayat 2).

Mengabaikan panggilan dua kali berturut turut juga termasuk salah satu alasan penahanan, bila ada minimal dua alat bukti (Pasal 100 ayat 5 huruf a). Karena itu, panggilan yang Anda terima sebaiknya tidak dibiarkan.

Catatan. Besaran denda kategori II tidak kami bahas di sini karena tidak tercantum di naskah UU 20/2025 yang kami baca. Nilainya perlu dicek langsung pada ketentuan pidana yang berlaku.

3Persiapan

Sebelum Pemeriksaan Dimulai

Sebelum pesawat lepas landas, pramugari menjelaskan letak pintu darurat. Kewajiban penyidik kepada Anda mirip itu. Hak diberitahukan lebih dulu, baru pertanyaan diajukan.

Pasal 31 UU 20/2025 Sebelum dimulainya pemeriksaan sebagaimana Pasal 30, Penyidik wajib memberitahukan kepada Tersangka mengenai haknya untuk mendapatkan Bantuan Hukum atau pendampingan oleh Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum.

Bahasa sederhananya: Advokat adalah profesional hukum yang mendampingi dan membela Anda. Pemberi Bantuan Hukum adalah pihak yang memberi bantuan hukum, misalnya lembaga bantuan hukum. Penyidik harus menyampaikan hak Anda untuk didampingi salah satunya sebelum bertanya apa pun.

Sumber: naskah resmi UU 20/2025 (PDF), diperiksa 6 November 2026.
Daftar periksa

6 hal yang perlu terjadi sebelum Anda menjawab

  • Penyidik menyampaikan hak Anda atas bantuan hukum atau pendampingan (Pasal 31).
  • Anda diberi tahu dengan jelas, dalam bahasa yang Anda mengerti, apa yang disangkakan (Pasal 142 huruf c).
  • Anda diberi tahu hak hak Anda (Pasal 142 huruf d).
  • Advokat Anda sudah hadir atau sudah dihubungi (Pasal 142 huruf b).
  • Penerjemah atau juru bahasa tersedia bila Anda membutuhkannya (Pasal 142 huruf f).
  • Pemeriksaan direkam kamera pengawas selama berlangsung (Pasal 30 ayat 1).
Sumber: UU 20/2025, Pasal 30, 31, dan 142, naskah resmi PDF, diperiksa 6 November 2026.

Rekaman kamera itu bisa dipakai untuk penyidikan, penuntutan, pembelaan terhadap tersangka atau terdakwa, dan dalam sidang atas permintaan hakim (Pasal 30 ayat 2). Cara penguasaan dan penggunaan rekaman diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (ayat 3). Peraturan itu belum kami temukan, jadi aturan teknisnya belum bisa kami jelaskan.

4Hak

17 Hak Tersangka

Pasal 142 UU 20/2025 menyebut hak tersangka satu per satu, dari huruf a sampai q. Hak yang sama berlaku bagi terdakwa. Hak hak itu dapat dibagi dalam 5 kelompok.

Grafik

Sebaran 17 hak menurut kelompok (jumlah hak)

Saat diperiksa 5 hak (29%)

Pendampingan dan bantuan hukum 3 hak (18%)

Berhubungan dengan orang lain 5 hak (29%)

Membela diri dan memulihkan 3 hak (18%)

Bebas dari penyiksaan 1 hak (6%)

Sumber: UU 20/2025, Pasal 142 huruf a sampai q. Pengelompokan dan persentase hitungan kami.
15 hakSaat Anda diperiksa

Huruf a. Segera menjalani pemeriksaan.

Huruf c. Diberi tahu dengan jelas, dalam bahasa yang Anda mengerti, apa yang disangkakan.

Huruf d. Diberi tahu hak hak Anda.

Huruf e. Memberikan atau menolak memberikan keterangan yang berkaitan dengan sangkaan. Artinya Anda boleh menjawab, dan boleh juga tidak.

Huruf f. Mendapat bantuan penerjemah atau juru bahasa setiap waktu.

23 hakPendampingan dan bantuan hukum

Huruf b. Memilih, menghubungi, dan mendapat pendampingan advokat dalam setiap pemeriksaan.

Huruf g. Mendapat jasa hukum dan atau bantuan hukum.

Huruf m. Mengirim dan menerima surat dari dan kepada advokat dan keluarga.

35 hakBerhubungan dengan orang lain

Huruf j. Menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan dokter untuk pemeriksaan kesehatan atas diri Anda.

Huruf k. Menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan rohaniwan.

Huruf l. Menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan keluarga, kerabat, atau hubungan lain, langsung atau lewat advokat.

Huruf h. Bagi warga negara asing: menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan perwakilan negaranya.

Huruf i. Menunjuk perwakilan suatu negara untuk dihubungi.

43 hakMembela diri dan memulihkan keadaan

Huruf n. Mengajukan permohonan mekanisme keadilan restoratif. Secara umum, keadilan restoratif mengutamakan pemulihan keadaan, misalnya pelaku mengganti kerugian korban dan keduanya berdamai.

Pasal 142 huruf n hanya memberi hak mengajukan permohonan. Syarat dan hasilnya perlu dinilai advokat.

Huruf o. Mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau orang yang memiliki keahlian khusus.

Huruf p. Mengajukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. Ganti rugi adalah uang pengganti kerugian, sedangkan rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak.

51 hakBebas dari penyiksaan

Huruf q. Bebas dari penyiksaan, intimidasi, perbuatan tidak manusiawi, atau yang merendahkan harkat dan martabat manusia selama proses hukum berdasarkan UU ini.

Sumber dan batasan. Ringkasan memakai bahasa kami. Bunyi lengkap ada di Pasal 142 naskah resmi UU 20/2025, diperiksa 6 November 2026.

5Advokat

Peran Advokat: Yang Boleh dan Batasannya

Advokat bukan sekadar teman duduk di ruang pemeriksaan. Naskah memberinya peran yang ditulis jelas, sekaligus syarat dan batasan. Satu istilah perlu dikenal dulu: berita acara pemeriksaan (BAP) adalah catatan resmi tentang apa yang ditanyakan dan apa yang Anda jawab, mirip notulen rapat.

Peran advokat dalam 3 tab

Advokat mendampingi Anda selama jalannya pemeriksaan (Pasal 32 ayat 1). Bila penyidik mengintimidasi atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat, advokat dapat menyatakan keberatan, dan keberatan itu dicatat dalam berita acara (Pasal 32 ayat 2 dan 3).

Advokat juga berhak mengunjungi Anda sejak ditangkap atau ditahan, memberi nasihat hukum, dan meminta salinan BAP sesaat setelah pemeriksaan selesai (Pasal 150 huruf b, c, d, dan e).

Advokat wajib memberikan bantuan hukum, mematuhi kode etik profesi, dan mematuhi peraturan perundang undangan (Pasal 151 ayat 1).

Ia juga wajib menunjukkan surat kuasa kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim (Pasal 151 ayat 2). Surat kuasa adalah surat yang menyatakan Anda mempercayakan tindakan hukum tertentu kepadanya, seperti surat wakil untuk mengurus dokumen.

Saat advokat bertemu Anda, pembicaraan diawasi oleh penyidik, penuntut umum, atau petugas lembaga pemasyarakatan, tanpa mendengar isi pembicaraan (Pasal 152 ayat 1).

Untuk kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat yang bersangkutan dapat mendengar isi pembicaraan (Pasal 152 ayat 2).

Sumber: UU 20/2025, Pasal 32, 150, 151, dan 152, naskah resmi PDF, diperiksa 6 November 2026.
Pasal 153 UU 20/2025 Penyidik, Penuntut Umum, atau petugas lembaga pemasyarakatan wajib memberikan salinan berita acara pemeriksaan kepada Tersangka, Terdakwa, atau Advokatnya untuk kepentingan pembelaannya dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak penandatanganan berita acara pemeriksaan.

Bahasa sederhananya: Anda atau advokat Anda berhak memegang salinan catatan pemeriksaan itu, paling lambat satu hari setelah BAP ditandatangani. Baca isinya sebelum Anda menandatangani.

Sumber: naskah resmi UU 20/2025 (PDF), diperiksa 6 November 2026.
6Bantuan hukum

Bila Anda Tidak Mampu Membayar Advokat

Biaya sebaiknya tidak menghalangi Anda memperoleh pendamping, dan naskah mengaturnya. Pasal 154 ayat 1 menyatakan bantuan hukum diberikan kepada tersangka atau terdakwa yang tidak mampu pada setiap tahap pemeriksaan. Pejabat yang bersangkutan wajib memberitahukan hak itu dan menunjuk advokat atau pemberi bantuan hukum (ayat 2). Pasal 155 menambahkan kewajiban penunjukan berdasarkan berat ancaman pidana.

Keadaan AndaYang wajib dilakukan pejabatDasar
Disangka melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara 15 tahun atau lebihPejabat wajib menunjuk advokat bagi Anda pada semua tahap pemeriksaanPasal 155 ayat 1
Diancam pidana 5 tahun atau lebih, tetapi tidak mampu dan tidak punya advokat sendiriPejabat wajib menunjuk advokat bagi Anda pada semua tahap pemeriksaanPasal 155 ayat 2
Tidak mampu, dengan ancaman pidana yang tidak disebut batasnyaPejabat wajib memberitahukan hak bantuan hukum dan menunjuk advokat atau pemberi bantuan hukumPasal 154 ayat 1 dan 2
Anda menyatakan menolak didampingiKewajiban menunjuk gugur, dibuktikan dengan berita acara yang Anda dan penyidik tandatanganiPasal 154 ayat 4 dan 5
Sumber: UU 20/2025, Pasal 154 dan 155, naskah resmi PDF, diperiksa 6 November 2026. Teks Pasal 154 tidak menyebut batas ancaman pidana.
Pasal 155 ayat (2) UU 20/2025 Tersangka atau Terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi tidak mampu dan tidak mempunyai Advokat sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tahap pemeriksaan wajib menunjuk Advokat bagi Tersangka atau Terdakwa.

Bahasa sederhananya: Bila ancamannya 5 tahun atau lebih dan Anda tidak sanggup membayar advokat, pejabat yang memeriksa Anda yang wajib menyediakannya. Bagaimana Pasal 154 dan Pasal 155 berjalan bersamaan untuk keadaan Anda perlu dinilai advokat.

Sumber: naskah resmi UU 20/2025 (PDF), diperiksa 6 November 2026.

Pandangan Panglima Hukum

Ini penilaian kami, bukan kutipan sumber. Dalam pasal pasal yang kami baca, penunjukan advokat dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan, yaitu pejabat yang pada saat itu juga sedang memeriksa Anda. Kami tidak menemukan mekanisme yang memastikan advokat itu independen dari pemeriksa. Pasal 154 ayat 4 dan 5 juga membuat kewajiban menunjuk gugur bila Anda menolak, dan penolakan mudah terucap saat orang takut atau bingung.

Jalan keluarnya ada di tangan Anda. Gunakan hak memilih advokat sendiri (Pasal 142 huruf b), minta keluarga menghubungi advokat atau lembaga bantuan hukum sebelum hari pemeriksaan, dan baca setiap berita acara penolakan sebelum menandatanganinya.

7Batas waktu

Ditangkap dan Ditahan: Batas Waktunya

Dua istilah ini sering tertukar. Penangkapan adalah pengekangan sementara kebebasan seseorang berdasarkan minimal dua alat bukti untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pengadilan (Pasal 1 angka 32). Penahanan adalah penempatan di tempat tertentu selama proses berjalan. Anggap surat perintah penahanan seperti tiket dengan tanggal kedaluwarsa: tanggal habisnya harus tertulis dan bisa dihitung.

  • Saat ditangkapPenyidik memperlihatkan surat tugas dan memberi surat perintah penangkapan yang memuat identitas, alasan, uraian singkat perkara, dan tempat Anda diperiksa (Pasal 95 ayat 1 dan 2). Bila tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah (ayat 4).
  • Paling lama 1 hari setelah ditangkapTembusan surat perintah penangkapan harus sampai kepada keluarga Anda, orang yang Anda tunjuk, atau ketua RW atau RT tempat Anda tinggal (Pasal 95 ayat 3).
  • Paling lama 1×24 jamBatas penangkapan, kecuali ditentukan lain oleh undang undang (Pasal 96).
  • Bila ditahanPenahanan memerlukan surat perintah atau penetapan hakim, untuk ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih (Pasal 100 ayat 1). Ayat 2 menambah daftar pasal KUHP tertentu yang juga dapat berujung penahanan. Tembusannya diberikan paling lama 1 hari kepada keluarga atau wali, atau orang yang Anda tunjuk (Pasal 100 ayat 4).
Grafik

Batas paling lama penahanan per tahap (hari)

Penyidik (Pasal 102) 20 hari + 40 hari 60 hari Penuntut umum (Pasal 103) 20 hari + 30 hari 50 hari Penahanan awal Perpanjangan

Penyidik dapat menahan 20 hari, lalu meminta perpanjangan paling lama 40 hari kepada penuntut umum. Penuntut umum dapat menahan 20 hari, lalu meminta perpanjangan paling lama 30 hari kepada ketua pengadilan negeri. Jumlah 60 dan 50 hari adalah penjumlahan kami. Masa penahanan di tahap sidang diatur Pasal 104 dan seterusnya, dan tidak dibahas di sini.

Sumber: UU 20/2025, Pasal 102 dan 103, naskah resmi PDF, diperiksa 6 November 2026.
Pasal 102 ayat (3) UU 20/2025 Apabila jangka waktu 40 (empat puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Penyidik wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan.

Bahasa sederhananya: Setelah masa awal 20 hari dan perpanjangan 40 hari habis, penyidik tidak boleh lagi menahan Anda dan wajib mengeluarkan Anda. Aturan serupa untuk penuntut umum ada di Pasal 103 ayat 3.

Sumber: naskah resmi UU 20/2025 (PDF), diperiksa 6 November 2026.

Syarat penahanan menurut Pasal 100 ayat 5

Selain ancaman pidana, penahanan dilakukan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah, bila ia memenuhi salah satu keadaan berikut (Pasal 100 ayat 5 huruf a sampai h).

HurufKeadaan yang dapat menjadi dasar penahanan
aMengabaikan panggilan penyidik dua kali berturut turut tanpa alasan yang sah
bMemberikan informasi tidak sesuai fakta saat pemeriksaan
cMenghambat proses pemeriksaan
dBerupaya melarikan diri
eBerupaya merusak dan menghilangkan barang bukti
fMelakukan ulang tindak pidana
gTerancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan tersangka atau terdakwa
hMempengaruhi saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya
Sumber: UU 20/2025, Pasal 100 ayat 5, naskah resmi PDF, diperiksa 6 November 2026. Huruf b dan c sedang diuji di Mahkamah Konstitusi dan status akhirnya belum kami temukan.

Dua jalur lain perlu Anda kenal. Pertama, penangguhan penahanan: atas permintaan Anda, penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat memberikannya, dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang (Pasal 110 ayat 1 dan 2). Jaminan orang dapat diberikan oleh keluarga, advokat, atau orang lain yang bersedia memikul risikonya (ayat 3). Syarat rincinya diatur Peraturan Pemerintah (ayat 8) yang belum kami temukan.

Kedua, ganti rugi. Bila penahanan atau perpanjangannya tidak sah, Anda berhak mengajukan permohonan ganti rugi kepada pengadilan negeri, dan lamanya Anda ditahan tidak boleh melebihi ancaman pidana maksimum (Pasal 109 ayat 1 dan 2).

8Praperadilan

Jalan Keluar Bila Hak Anda Dilanggar

Hak tidak boleh berhenti sebagai tulisan. Praperadilan adalah pemeriksaan cepat oleh hakim tunggal pengadilan negeri atas sah atau tidaknya tindakan tertentu aparat (Pasal 158 dan 159 ayat 2). Cara mudah membayangkannya adalah tayangan ulang oleh wasit video. Yang dinilai adalah apakah tindakan tadi sah, dan belum menilai bersalah atau tidaknya Anda.

Pasal 158 memuat enam pokok. Yang paling sering relevan bagi tersangka adalah sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan (huruf a). Pokok lainnya adalah sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan (b), permintaan ganti rugi dan rehabilitasi (c), penyitaan benda yang tidak berkaitan dengan tindak pidana (d), penundaan penanganan perkara tanpa alasan sah (e), dan penangguhan pembantaran penahanan (f).

Bagan alur

Dari hak dilanggar sampai putusan praperadilan

LANGKAH 1 Nyatakan keberatan saat itu juga Advokat minta keberatan dicatat di BAP (Pasal 32 ayat 2 dan 3) LANGKAH 2 Kumpulkan dokumen Surat perintah dan salinan BAP (Pasal 95, 100, dan 153) LANGKAH 3 Ajukan permohonan Tersangka, keluarga, atau advokat kepada ketua pengadilan negeri (Pasal 160 ayat 1) LANGKAH 4 Hari sidang ditetapkan paling lama 3 hari sejak permintaan diterima (Pasal 163 ayat 1 huruf a) LANGKAH 5 Putusan paling lama 7 hari sejak permohonan dibacakan (Pasal 163 ayat 1 huruf c)

Tiga batasan perlu Anda ketahui. Permohonan upaya paksa hanya dapat diajukan satu kali untuk hal yang sama (Pasal 160 ayat 3). Permohonan tidak dapat diajukan bila tersangka melarikan diri atau berstatus daftar pencarian orang (ayat 4). Selama praperadilan belum selesai, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan (Pasal 163 ayat 1 huruf e).

Sumber: UU 20/2025, Pasal 32, 158 sampai 160, dan 163, naskah resmi PDF, diperiksa 6 November 2026.
Geser ke samping untuk melihat 4 situasi umum.
Situasi 1 · Panggilan

Surat tidak menyebut alasan

Pasal 26 ayat 2 meminta alasan yang jelas dan waktu yang wajar. Catat tanggal surat diterima dan tanyakan kepada advokat sebelum memutuskan, karena Pasal 28 tetap mewajibkan hadir.

Situasi 2 · Penangkapan

Tidak ada surat yang diperlihatkan

Pasal 95 mensyaratkan surat tugas dan surat perintah, kecuali tertangkap tangan. Minta untuk melihat suratnya, catat nama petugas, dan pastikan keluarga mendapat tembusan.

Situasi 3 · Penahanan

Masa tahanan terlewati

Pasal 102 ayat 3 dan 103 ayat 3 mewajibkan Anda dikeluarkan setelah batas habis. Hitung tanggalnya dari surat perintah penahanan, lalu minta advokat menimbang langkah, termasuk ganti rugi (Pasal 109).

Situasi 4 · Pemeriksaan

Merasa ditekan atau dijebak

Pasal 32 ayat 2 dan 3 membuat keberatan advokat tercatat di berita acara, dan Pasal 142 huruf q menjamin bebas dari intimidasi. Minta keberatan dicatat dan minta salinan BAP.

Catatan. Keempat kartu menunjukkan pasal yang relevan secara umum. Apakah haknya benar benar dilanggar dan jalan mana yang paling tepat adalah penilaian advokat atas fakta perkara Anda.

9Peralihan

Perkara yang Sudah Berjalan sebelum 2 Januari 2026

UU 20/2025 mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan mencabut UU 8/1981 (Pasal 369 dan 362). Perkara yang lahir sebelum tanggal itu tidak otomatis memakai aturan baru. Pasal 361 membaginya menurut sejauh mana perkara sudah berjalan.

Posisi perkara saat UU baru berlakuHukum acara yang dipakaiDasar
Sedang dalam penyidikan atau penuntutanDiselesaikan dengan UU 8/1981Pasal 361 huruf a
Tindak pidana terjadi sebelumnya, tetapi penyidikan atau penuntutan belum dimulaiUU 20/2025Pasal 361 huruf b
Sudah dilimpahkan ke pengadilan dan pemeriksaan sudah dimulaiTetap UU 8/1981, kecuali peninjauan kembali memakai UU 20/2025Pasal 361 huruf c
Sudah dilimpahkan ke pengadilan, tetapi pemeriksaan terdakwa belum dimulaiUU 20/2025Pasal 361 huruf d
Sumber: UU 20/2025, Pasal 361, 362, dan 369, naskah resmi PDF, diperiksa 6 November 2026.

Artinya, hak hak di panduan ini berlaku penuh bila perkara Anda masuk huruf b atau d. Bila masuk huruf a atau c, hukum acara lama yang dipakai. Perkara mana yang Anda alami tidak bisa ditentukan dari tabel ini. Tanggal pelimpahan dan tanggal dimulainya penyidikan perlu dicek advokat pada dokumen perkara Anda.

10Langkah

Yang Perlu Anda Siapkan Hari Ini

Hak hanya berguna bila Anda siap memakainya. Centang satu per satu, dan kerjakan sebelum hari pemeriksaan.

Daftar periksa

9 persiapan sebelum dan sesudah pemeriksaan

  • Foto atau salin surat panggilan, lalu catat tanggal diterima dan batas waktu hadirnya (Pasal 26 ayat 2).
  • Hubungi advokat sebelum hadir. Anda berhak memilih dan menghubunginya (Pasal 142 huruf b).
  • Siapkan surat kuasa untuk advokat Anda, karena ia wajib menunjukkannya (Pasal 151 ayat 2).
  • Beri tahu keluarga atau orang yang Anda percaya, dan simpan nomornya, sebab tembusan surat penangkapan dan penahanan diberikan kepada mereka (Pasal 95 ayat 3 dan 100 ayat 4).
  • Catat jam masuk dan jam keluar pemeriksaan, dan nama pemeriksanya.
  • Baca berita acara sebelum menandatangani, dan minta keberatan Anda dicatat (Pasal 32 ayat 3).
  • Minta salinan BAP paling lambat 1 hari setelah ditandatangani (Pasal 153).
  • Simpan semua surat: panggilan, perintah penangkapan, perintah penahanan.
  • Bila ditahan, hitung tanggal akhir masa tahanan dari surat perintah (Pasal 102 dan 103).
Sumber: UU 20/2025, pasal yang disebut pada tiap butir, naskah resmi PDF, diperiksa 6 November 2026. Daftar ini umum dan bukan nasihat untuk perkara tertentu.

Langkah Berikutnya Bila Anda Dipanggil Polisi

Hak tersangka di KUHAP baru tertulis lengkap, tetapi hak baru bekerja bila Anda memakainya tepat waktu. Jangan abaikan surat panggilan. Hubungi advokat sebelum hadir, dan simpan setiap surat yang Anda terima.

Lalu ikuti daftar periksa di bagian 10 dan catat batas waktunya di bagian 7. Bila hak Anda terasa dilanggar, bagian 8 menunjukkan jalurnya.

Menilai apakah hak itu benar benar dilanggar tetap pekerjaan advokat yang membaca fakta perkara Anda.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa yang dimaksud dengan tersangka?

Menurut Pasal 1 angka 28 UU 20/2025, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, berdasarkan minimal 2 alat bukti. Status ini belum berarti bersalah. Orang yang disidangkan disebut terdakwa (Pasal 1 angka 29), dan baru setelah putusan berkekuatan hukum tetap ia disebut terpidana (Pasal 1 angka 30).

Bolehkah saya diam saat diperiksa?

Pasal 142 huruf e UU 20/2025 memberi Anda hak memberikan atau menolak memberikan keterangan yang berkaitan dengan sangkaan. Anda juga berhak didampingi advokat di setiap pemeriksaan (huruf b). Menjawab sebagian, seluruhnya, atau tidak sama sekali adalah keputusan yang sebaiknya Anda bicarakan lebih dulu dengan advokat.

Apakah saya wajib datang bila dipanggil polisi?

Ya, tersangka yang dipanggil wajib datang (Pasal 28 ayat 1). Bila berhalangan dengan alasan yang sah dan patut, penyidik datang ke kediaman Anda (Pasal 29 ayat 1). Bila Anda tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi dan dapat meminta bantuan pejabat berwenang untuk membawa Anda (Pasal 28 ayat 2).

Berapa lama polisi boleh menahan saya?

Penangkapan paling lama 1×24 jam (Pasal 96). Penahanan oleh penyidik paling lama 20 hari, dan dapat diperpanjang paling lama 40 hari atas permohonan kepada penuntut umum (Pasal 102 ayat 1 dan 2). Lewat dari itu penyidik wajib mengeluarkan Anda dari tahanan (ayat 3). Tahap penuntutan punya batas sendiri, yaitu 20 hari ditambah paling lama 30 hari (Pasal 103).

Bagaimana bila saya tidak mampu membayar advokat?

Pasal 154 ayat 1 dan 2 mewajibkan pejabat yang bersangkutan memberitahukan hak bantuan hukum dan menunjuk advokat atau pemberi bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mampu. Bila ancaman pidananya mati, seumur hidup, atau 15 tahun atau lebih, advokat wajib ditunjuk (Pasal 155 ayat 1). Bila ancamannya 5 tahun atau lebih dan Anda tidak mampu serta tidak punya advokat sendiri, advokat juga wajib ditunjuk (Pasal 155 ayat 2).

Apa yang bisa saya lakukan bila hak saya dilanggar?

Advokat dapat menyatakan keberatan saat pemeriksaan, dan keberatan itu dicatat dalam berita acara (Pasal 32 ayat 2 dan 3). Tersangka, keluarga, atau advokatnya juga dapat mengajukan permohonan praperadilan atas sah atau tidaknya upaya paksa kepada ketua pengadilan negeri (Pasal 160 ayat 1). Sidang ditetapkan paling lama 3 hari dan putusan paling lama 7 hari (Pasal 163 ayat 1). Apakah jalan itu tepat untuk perkara Anda perlu dinilai advokat.

Apakah berlaku untuk perkara sebelum 2 Januari 2026?

Tidak otomatis. Pasal 361 UU 20/2025 membagi perkara menurut tahapnya: yang sedang disidik atau dituntut dan yang pemeriksaannya di pengadilan sudah dimulai tetap memakai UU 8/1981, sedangkan yang penyidikannya belum dimulai atau yang pemeriksaan terdakwanya belum dimulai memakai UU baru. Tahap perkara Anda perlu dicek advokat pada dokumen perkara.

Catatan penting

Tulisan ini penjelasan hukum yang bersifat umum dan disusun dari peraturan serta putusan yang berlaku pada tanggal penerbitan. Ia bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Setiap perkara punya fakta, bukti, dan tenggat yang berbeda, dan peraturan dapat berubah sewaktu waktu. Untuk keputusan yang menyangkut perkara Anda sendiri, konsultasikan lebih dulu dengan advokat atau penasihat hukum.

Catatan metodologi dan keterbukaan

Kami menyusun panduan ini dari naskah resmi UU 20/2025 tentang KUHAP dalam bentuk PDF, lalu mencocokkan bunyi pasal, nomor, dan tanggal berlakunya dengan JDIH Kemenko Infra dan peraturan.bpk.go.id. Daftar perkara pengujian di Mahkamah Konstitusi kami ambil dari pemberitaan mkri.id. Setiap angka hari, jam, dan jumlah hak dalam artikel ini bersumber dari pasal yang disebut di sebelahnya, kecuali penjumlahan dan persentase yang kami tandai sebagai hitungan kami.

Yang tidak berhasil kami temukan: putusan pengadilan bernomor yang menerapkan pasal pasal ini, Peraturan Pemerintah yang diperintahkan Pasal 30 ayat 3 dan Pasal 110 ayat 8, status akhir pengujian Pasal 100 ayat 5 huruf b dan c, serta kontak resmi lembaga lain selain Panglima Hukum. Karena itu artikel ini tidak mengutip putusan dan tidak memuat nomor lembaga lain. Pandangan Panglima Hukum di bagian 6 adalah penilaian kami, bukan kutipan sumber.

Status peraturan diperiksa pada 6 November 2026 di naskah resmi UU 20/2025, JDIH Kemenko Infra, dan peraturan.bpk.go.id. Kami menjadwalkan tinjauan ulang artikel ini dalam tiga bulan.

Sumber

Bacaan lanjutan di Panglima Hukum

Halaman Kontak Panglima Hukum. Tempat menghubungi kami bila Anda sedang dipanggil atau diperiksa.

Artikel hukum lainnya di panglimahukum.id. Kumpulan tulisan kami tentang hukum dan bantuan hukum.

Ditulis dan dianalisis oleh Tim Riset Panglima Hukum. Sedang diperiksa atau dipanggil polisi? Hubungi kami lewat halaman Kontak, atau telepon dan WhatsApp 08116741212 dan 085283318317. Ada koreksi atau tambahan, kirimkan kepada kami lewat halaman kontak.

Langkah berikutnya

Butuh Pendampingan untuk Masalah Hukum Anda?

Siapkan kronologi singkat dan dokumen pendukung untuk membahas langkah yang sesuai dengan keadaan Anda. Hubungi LBH Panglima Hukum & Keadilan untuk memperoleh informasi dan menyampaikan kebutuhan pendampingan hukum Anda.

Membutuhkan bantuan hukum cuma-cuma? Pelajari syarat dan alur layanan Pro Bono LBH Panglima Hukum dan Keadilan.

4 Responses

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *