
Perlu menegur pihak yang ingkar janji? Telepon atau WhatsApp kami di 08116741212 dan 085283318317, atau buka halaman Kontak.
Somasi adalah teguran tertulis agar pihak yang berjanji memenuhi kewajibannya. Panduan ini menjelaskan dasar hukumnya, isi surat yang kuat, contoh sederhana, dan kapan somasi perlu atau tidak perlu dikirim.
Rekan usaha belum membayar padahal tenggatnya sudah lewat. Atau penyewa, rekan kerja sama, atau pemasok tidak menepati janji, dan penagihan lisan tidak lagi didengar.
Teguran tertulis adalah langkah yang paling sering disarankan sebelum perkara dibawa ke pengadilan. Artikel ini memisahkan mana bunyi aturan, mana praktik, dan mana pandangan kami, lalu ditutup dengan lima langkah yang bisa Anda mulai hari ini.
Poin Penting dalam 30 Detik
6 hal yang perlu Anda tahu- Somasi punya dasar pasal. Pasal 1238 KUH Perdata mengatur kapan seseorang dinyatakan lalai.Naskah resmi
- Ganti rugi bergantung pada teguran. Pasal 1243 KUH Perdata mengaitkan ganti rugi dengan debitur yang sudah diperingatkan.Naskah resmi
- Tidak ada format baku. Hukumonline klinik menyebut pengirim bebas merumuskan isi, asal pihak, masalah, dan kehendaknya tegas.Naskah resmi
- Tidak ada jumlah wajib. Praktik lazim 2 sampai 3 kali dengan jeda 7 sampai 14 hari, bukan aturan.Pemberitaan
- Tidak selalu wajib. Bila kontrak menetapkan lalai otomatis setelah tenggat, somasi bisa tidak diperlukan.Perlu dinilai advokat
- Hasil tidak pasti. Kami tidak menjanjikan hasil perkara apa pun.Perlu dinilai advokat
Pengertian somasi dan dasar hukumnya
Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau akta sejenis, atau berdasarkan perikatan sendiri, yaitu bila perikatan itu menetapkan debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.
Bahasa sederhananya: Intinya, orang yang berutang baru dianggap lalai setelah ditegur secara resmi, atau setelah lewat tenggat yang sudah tertulis di kontrak. Contohnya, kontrak mewajibkan bayar tanggal 10 dan Anda menegur tertulis pada tanggal 12.
Sumber: dirangkum dari kutipan hukumonline klinik dan hukumonline klinik tentang cara membuat somasi. Bukan kutipan harfiah, cocokkan dengan naskah resmi.Somasi adalah surat teguran dari kreditur kepada debitur agar memenuhi kewajibannya sampai waktu tertentu. Kreditur adalah pihak yang berhak menagih, sedangkan debitur adalah pihak yang wajib memenuhi.
Menurut Siplaw, istilah somasi tidak disebut langsung dalam KUH Perdata, tetapi dasarnya ada pada Pasal 1238. Tujuan utamanya, menurut hukumonline klinik, agar kewajiban dipenuhi, bukan semata untuk menggugat.
Somasi bukan gugatan.
Catatan. Wanprestasi adalah ingkar janji, yaitu tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian. Contohnya, pembeli tidak melunasi pembayaran setelah barang diterima.
Kapan somasi perlu dikirim
Jawabannya bergantung pada isi perjanjian.
| Situasi | Perlu somasi? | Dasar |
|---|---|---|
| Kontrak tanpa tenggat jelas | Perlu, agar debitur dinyatakan lalai | Pasal 1238 KUH Perdata |
| Kontrak menyebut lalai otomatis setelah tenggat | Umumnya tidak perlu | Pasal 1238, bagian perikatan sendiri |
| Menuntut ganti rugi | Perlu ada peringatan lebih dulu | Pasal 1243 KUH Perdata |
| Akan menggugat wanprestasi | Sering dianggap perlu, tetapi tidak selalu mutlak | Putusan yang dikutip hukumonline dan Siplaw |
Hukumonline mengutip satu putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena somasi belum dilakukan. Siplaw menegaskan di sisi lain bahwa somasi tidak selalu menjadi syarat mutlak sebelum gugatan.
Isi, pengiriman, dan tindak lanjut
Tiga hal yang perlu diperhatikan
Menurut hukumonline klinik, pengirim bebas merumuskan isi somasi, tetapi wajib menentukan dengan tegas pihak yang dituju, masalah yang disomasikan, dan kehendak yang harus dilaksanakan.
Tulis tenggat yang jelas. Contohnya, pembayaran dalam 7 hari sejak surat diterima.
Hukumonline menyarankan isi surat berbentuk teguran atau perintah, bukan surat biasa.
Hukumonline klinik menyebut somasi dapat dikirim oleh pihak yang dirugikan sendiri atau oleh kuasa hukumnya.
Siplaw menegaskan somasi tidak harus dibuat advokat, walau advokat membantu memastikan isinya sesuai ketentuan.
Hukumonline klinik mengutip pendapat bahwa pengirim sebaiknya membuat berita acara penerimaan somasi.
Hukumonline klinik menyebut tidak ada ketentuan jumlah somasi, tetapi praktik lazim 2 atau 3 kali dengan jeda 7 sampai 14 hari.
Siplaw menulis bahwa pihak yang tidak memenuhi 3 somasi dapat dianggap wanprestasi.
Penerima tidak wajib mengakui semua tuntutan, dan boleh menjawab secara tertulis.
Pandangan Panglima Hukum
Pandangan kami, somasi lebih sering gagal karena tidak ada bukti surat itu sampai, bukan karena kata-katanya lemah.
Jalan keluarnya: kirim lewat cara yang meninggalkan tanda terima, lalu simpan salinan dan buktinya.
Alur dari sengketa sampai gugatan
Urutan langkah penggunaan somasi
Berita acara penerimaan adalah catatan bahwa surat sudah diterima. Contohnya, kurir meminta penerima menandatangani tanda terima lengkap dengan nama dan tanggal.
Sumber: hukumonline klinik dan Siplaw. Alur umum berdasarkan praktik, bukan aturan baku.Alur ini memberi Anda bukti bahwa kesempatan memenuhi janji sudah diberikan. Bukti itu berguna bila sengketa berlanjut ke pengadilan.
Siplaw menyebut somasi sering dipakai sebagai tahap awal penyelesaian damai sebelum memilih jalur gugatan.
Contoh surat somasi
Tidak ada format resmi, tetapi lima bagian ini lazim dipakai. Contoh kalimat di bawah memakai nama samaran dan hanya berlabel contoh.
Bagian-bagian surat somasi
- Kepala surat: tanggal, nomor, dan perihal, misalnya “Perihal: Teguran atas keterlambatan pembayaran”.
- Identitas: nama dan alamat para pihak, misalnya “Kepada Yth. [Nama Penerima]”.
- Fakta: perjanjian, tanggal, dan kewajiban yang belum dipenuhi.
- Tuntutan dan tenggat, misalnya “mohon dilunasi dalam 7 hari sejak surat ini diterima”.
- Penutup: akibat bila tidak dipenuhi, lalu nama dan tanda tangan pengirim.
Hukumonline klinik menilai tanda tangan tidak memengaruhi keabsahan somasi, tetapi kami tetap menyarankan surat ditandatangani.
Tulis fakta, bukan emosi.
Kesalahan yang sering terjadi
Geser untuk membaca kesalahan yang sering terjadiTenggat tidak jelas
Tanpa tanggal yang pasti, sulit menunjukkan bahwa waktu yang diberikan sudah lewat.
Tuntutan di luar perjanjian
JDIH Aceh Timur menyebut permintaan harus didasarkan isi perjanjian dan alasan yang tepat.
Tidak ada bukti terkirim
Hukumonline klinik mengutip pendapat bahwa berita acara penerimaan perlu dibuat.
Nada yang memancing konflik
Siplaw memandang somasi sebagai itikad baik untuk damai, jadi nada yang tenang membantu.
Satu surat yang rapi biasanya lebih berguna daripada beberapa surat yang emosional.
Periksa ulang angka dan tanggal sebelum mengirim.
Akibat somasi dan sikap penerima
Menurut hukumonline klinik, Pasal 1243 KUH Perdata mengaitkan kewajiban ganti rugi dengan debitur yang sudah diperingatkan dan tetap lalai. Karena itu somasi berperan dalam membuktikan kelalaian, kata Siplaw.
Hukumonline mengingatkan bahwa somasi hanyalah peringatan dan belum menyatakan debitur sudah wanprestasi. Penerima somasi dapat membantah dengan alasan, misalnya tuntutannya tidak mengandung wanprestasi.
Menurut Siplaw, menanggapi somasi lebih bijaksana daripada mengabaikannya, karena menunjukkan itikad baik.
Jangan abaikan surat somasi.
Jeda antar somasi dalam hari, skala 28 hari
Jeda terpendek yang lazim 7 hari
Jeda terpanjang yang lazim 14 hari
Tiga somasi dengan jeda 14 hari 28 hari
- Hari 0Somasi pertama dikirim dengan tenggat jelas dan bukti terima. Contoh jadwal, bukan aturan.
- Hari 7 sampai 14Jeda lazim sebelum somasi kedua bila belum ada jawaban.
- Hari 14 sampai 28Somasi ketiga bila diperlukan, menurut praktik yang disebut Siplaw.
- 6 November 2026Tanggal pemeriksaan status aturan oleh Tim Riset Panglima Hukum.
1Salah paham 1Somasi harus dibuat advokat
Siplaw menyatakan somasi tidak harus dibuat advokat, walau jasa advokat sering dipilih.
2Salah paham 2Somasi wajib 3 kali
Hukumonline klinik menyebut tidak ada ketentuan jumlah somasi, hanya praktik lazim.
3Salah paham 3Tanpa tanda tangan somasi batal
Hukumonline klinik tidak menemukan kewajiban tanda tangan, sehingga keabsahan tidak terpengaruh.
4Salah paham 4Somasi sama dengan gugatan
Hukumonline klinik menjelaskan somasi dikirim agar kewajiban dipenuhi, bukan semata untuk menggugat.
Rencana tindakan Anda
Jawaban atas pertanyaan “lalu saya harus berbuat apa” adalah lima hal yang bisa dimulai hari ini.
Yang bisa dikerjakan hari ini
- Baca ulang perjanjian dan cari tenggat serta klausul keterlambatan.
- Kumpulkan bukti: kontrak, tagihan, bukti bayar, dan percakapan.
- Tulis somasi dengan fakta, tuntutan, dan tenggat yang jelas.
- Kirim dengan bukti terima, lalu simpan salinan dan tanda terimanya.
- Hubungi advokat sebelum menggugat atau bila Anda menerima somasi.
Perlu meninjau dokumen atau menyusun teguran tertulis? Hubungi kami lewat halaman Kontak atau di 08116741212 dan 085283318317 pada jam kantor.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa yang dimaksud dengan somasi?
Surat peringatan tertulis dari kreditur kepada debitur agar kewajiban dipenuhi pada waktu tertentu.
Apa dasar hukum somasi?
Pasal 1238 KUH Perdata, dan Pasal 1243 untuk kaitannya dengan ganti rugi, menurut hukumonline klinik.
Berapa kali somasi harus dikirim?
Tidak ada angka wajib. Praktik lazim 2 atau 3 kali dengan jeda 7 sampai 14 hari menurut hukumonline klinik.
Apakah somasi wajib sebelum menggugat?
Tidak selalu. Siplaw menyebutnya bukan syarat mutlak, tetapi hukumonline mengutip putusan yang menolak gugatan tanpa somasi.
Apakah somasi harus dibuat advokat?
Tidak. Pihak yang dirugikan boleh membuatnya sendiri, dan advokat membantu memastikan isinya tepat.
Apa yang harus dilakukan bila menerima somasi?
Pelajari tuntutannya, kumpulkan bukti, lalu jawab secara tertulis atau bantah dengan alasan. Konsultasikan dengan advokat.
Apakah kami menjanjikan hasil?
Tidak. Kami hanya memberi informasi umum dan tidak menjanjikan hasil perkara apa pun.
Catatan penting
Tulisan ini penjelasan hukum yang bersifat umum dan disusun dari peraturan serta putusan yang berlaku pada tanggal penerbitan. Ia bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Setiap perkara punya fakta, bukti, dan tenggat yang berbeda, dan peraturan dapat berubah sewaktu waktu. Untuk keputusan yang menyangkut perkara Anda sendiri, konsultasikan lebih dulu dengan advokat atau penasihat hukum.
Catatan metodologi dan keterbukaan
Kami menyusun artikel ini dari ringkasan Pasal 1238 dan 1243 KUH Perdata di hukumonline klinik, hukumonline berita, Siplaw, Kontrak Hukum, dan JDIH Aceh Timur. Tanggal pemeriksaan status aturan adalah 6 November 2026.
Keterbatasan kami: naskah resmi KUH Perdata tidak kami buka langsung, dan kami belum memeriksa aturan sektoral yang dapat mensyaratkan teguran tertentu. Putusan yang dikutip hukumonline tidak kami sebut nomornya karena kami belum membuka naskahnya.
Contoh surat adalah rancangan Tim Riset Panglima Hukum dengan nama samaran, bukan format baku. Pandangan penulis kami pisahkan pada kotak Pandangan Panglima Hukum, dan kami tidak menyimpulkan akibat hukum untuk perkara tertentu.
Sumber
- Pengertian Somasi dan Cara Membuatnya, hukumonline klinik, sumber sekunder.
- Bisakah Isi Somasi Langsung Menuntut Ganti Rugi, hukumonline klinik, sumber sekunder.
- Tentang Somasi, hukumonline klinik, sumber sekunder.
- Kreditor Harus Perhatikan Unsur Kepatutan dalam Pemberian Somasi, hukumonline klinik, sumber sekunder.
- Keabsahan Somasi yang Tidak Ditandatangani, hukumonline klinik, sumber sekunder.
- Beberapa Segi Hukum tentang Somasi, hukumonline, sumber sekunder.
- Sikap jika Mendapat Somasi, hukumonline, sumber sekunder.
- Contoh Surat Somasi, hukumonline, sumber sekunder.
- Debitur Tidak Kunjung Membayar Utang, Kapan Waktu yang Tepat untuk Mengirim Somasi, Siplaw, sumber sekunder.
- Konsekuensi Hukum Mengabaikan Somasi, Siplaw, sumber sekunder.
- Somasi Adalah, Kontrak Hukum, sumber sekunder.
- Dokumen JDIH Kabupaten Aceh Timur tentang somasi, sumber sekunder; dokumen JDIH daerah.
Bacaan lanjutan di Panglima Hukum
Halaman Kontak. Hubungi tim kami untuk konsultasi awal.
Cara Membuat Laporan Polisi: Dokumen, Alur, dan Hak Pelapor. Dokumen dan alur bila sengketa mengarah ke pidana.
Korban Penipuan Online: Langkah Pertama Setelah Anda Tertipu. Langkah awal yang perlu diambil setelah tertipu.
Ditulis dan dianalisis oleh Tim Riset Panglima Hukum. Kami memperbarui artikel ini bila ketentuan tentang teguran dan kelalaian dalam KUH Perdata berubah atau naskah resminya dapat kami periksa. Hubungi kami lewat halaman Kontak, atau telepon dan WhatsApp 08116741212 dan 085283318317. Ada koreksi atau tambahan, kirimkan kepada kami lewat halaman kontak.
Butuh Pendampingan untuk Masalah Hukum Anda?
Siapkan kronologi singkat dan dokumen pendukung untuk membahas langkah yang sesuai dengan keadaan Anda. Hubungi LBH Panglima Hukum & Keadilan untuk memperoleh informasi dan menyampaikan kebutuhan pendampingan hukum Anda.
Membutuhkan bantuan hukum cuma-cuma? Pelajari syarat dan alur layanan Pro Bono LBH Panglima Hukum dan Keadilan.