Warga menyerahkan berkas di meja layanan kepolisian.
Butuh bantuan segera?

Ingin melapor tetapi bingung mulai dari mana? Telepon atau WhatsApp kami di 08116741212 dan 085283318317, atau buka halaman Kontak.

Acara Pidana · Hak Pelapor
Cara Membuat Laporan Polisi: Dokumen, Alur, dan Hak Pelapor

Banyak orang menunda melapor karena takut ditolak atau tidak tahu urutannya. Panduan ini menjelaskan dokumen, alur di SPKT, hak atas tanda terima, dan jalur bila laporan tidak bergerak.

Rp0Biaya pelayanan di SPKT. Sumber: hukumonline berita tentang biaya lapor polisi
110Nomor call center kepolisian untuk laporan lewat telepon. Sumber: hukumonline berita
14 hariTenggat tanpa tanggapan sebelum pelapor dapat mengadu ke atasan penyidik. Sumber: Pasal 23 ayat (6) UU 20/2025, dirangkum jurnal Unesa
857Laporan masuk Ditreskrimum Polda Jawa Timur pada 2025. Sumber: data Polda Jatim dalam jurnal Unesa
Perhatian.Naskah JDIH tidak dapat dibuka dari alat riset kami. Bunyi pasal UU 20/2025 dan Perkap 6/2019 kami ambil dari ringkasan hukumonline dan jurnal, jadi bacalah naskah resminya sebelum Anda bertindak.
Pembaruan terakhir

Status peraturan diperiksa pada 6 November 2026. UU 20/2025 tentang KUHAP baru berlaku sejak 2 Januari 2026 dan mencabut KUHAP lama. Perkap 6/2019 masih dirujuk sumber yang kami baca, tetapi kami belum bisa memastikan penyesuaiannya setelah KUHAP baru.

Anda baru saja mengalami penipuan atau kehilangan barang. Anda ingin segera melapor, tetapi tidak tahu harus membawa apa dan ke bagian mana. Rasa ragu seperti ini wajar dan sering membuat orang menunda.

Kami memisahkan jelas mana bunyi aturan, mana pemberitaan, dan mana pandangan kami. Di bagian akhir ada rencana tindakan yang bisa Anda mulai hari ini.

Poin Penting dalam 30 Detik

6 hal yang perlu Anda tahu
  • Datang ke SPKT atau hubungi 110. Pelayanan di SPKT tidak dipungut biaya, menurut hukumonline.Naskah resmi
  • Laporan tertulis harus ditandatangani pelapor. Pasal 23 ayat (2) UU 20/2025, dirangkum hukumonline.Naskah resmi
  • Mintalah surat tanda terima laporan. Pasal 23 ayat (5) UU 20/2025 mewajibkan tanda terima, menurut jurnal Unesa.Naskah resmi
  • Polisi dapat menilai kelayakan laporan. Kajian awal diatur Pasal 3 ayat (3) Perkap 6/2019, dan itu sering dipersoalkan.Pemberitaan
  • Jangan pergi tanpa bukti dasar. Bawa identitas dan bukti yang Anda punya, walau belum lengkap.Perlu dinilai advokat
  • Hasil perkara tidak bisa dijanjikan. Laporan yang diterima belum berarti pelaku pasti dihukum.Perlu dinilai advokat
1Pengertian

Pengertian laporan polisi dan siapa yang boleh melapor

Kartu pasal · Pasal 1 angka 45 UU 20/2025 Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan seseorang kepada penyelidik atau penyidik mengenai suatu peristiwa pidana.

Bahasa sederhananya: Sederhananya, laporan adalah cerita Anda kepada aparat bahwa ada dugaan pidana. Contohnya, Anda memberi tahu polisi bahwa ponsel Anda dicuri di terminal.

Sumber: dirangkum dari hukumonline klinik. Ringkasan sumber sekunder, bukan kutipan naskah resmi.

Menurut hukumonline klinik, laporan bisa disampaikan korban maupun saksi peristiwa. Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 20/2025 menyatakan penyelidik berwenang menerima laporan secara tertulis atau lewat media telekomunikasi dan elektronik, sedangkan Pasal 7 ayat (1) huruf a memberi wewenang serupa kepada penyidik.

Pasal 13 ayat (1) UU 20/2025 pada dasarnya mewajibkan penyelidik menindaklanjuti laporan yang diterima, menurut hukumonline klinik.

Catatan. Penyelidik adalah pejabat polisi yang mencari tahu apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana. Contohnya, petugas yang mendatangi lokasi pencurian dan menanyai saksi.

2Dokumen

Dokumen dan bukti yang perlu disiapkan

Aturan yang kami baca tidak memuat daftar dokumen baku. Daftar berikut praktik umum yang kami susun, jadi kantor polisi bisa meminta tambahan.

Daftar periksa

Yang sebaiknya dibawa ke SPKT

  • Identitas diri pelapor, misalnya KTP.
  • Kronologi tertulis: kapan, di mana, apa yang terjadi, dan siapa yang diduga terlibat.
  • Bukti yang Anda punya, seperti tangkapan layar, bukti transfer, foto, atau rekaman.
  • Nama dan kontak saksi bila ada.
  • Salinan semua dokumen, agar asli tetap Anda pegang.
Sumber: Tim Riset Panglima Hukum, berdasarkan praktik umum. Bukan daftar resmi kepolisian.

Alat bukti dalam perkara pidana diatur Pasal 235 UU 20/2025, antara lain keterangan saksi, surat, dan bukti elektronik, menurut hukumonline klinik. Kumpulkan sedini mungkin.

Geser untuk membaca kesalahan yang sering terjadi
Kesalahan 1

Menghapus bukti digital

Pesan dan unggahan yang terhapus sulit dipulihkan. Simpan tangkapan layar sebelum apa pun berubah.

Kesalahan 2

Kronologi bertele-tele

Susun urutan kejadian singkat dan bertanggal agar petugas cepat memahaminya.

Kesalahan 3

Menandatangani tanpa membaca

Pasal 23 ayat (2) UU 20/2025 meminta tanda tangan pelapor. Baca isinya dulu.

Kesalahan 4

Pulang tanpa tanda terima

Tanpa dokumen itu Anda sulit membuktikan bahwa Anda sudah melapor.

3Alur

Alur membuat laporan di SPKT

SPKT adalah Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, yaitu loket polisi yang menerima laporan dan pengaduan. Contohnya, bagian depan kantor Polsek tempat orang datang melapor.

Bagan alur

Lima langkah laporan di kantor polisi

Datang ke SPKT Pilih kantor polisi terdekat dari lokasi kejadian. Uraikan kejadian Sampaikan lisan atau tertulis, lalu serahkan bukti. Kajian awal Petugas menilai layak tidaknya dibuat laporan polisi. Tanda tangan Pelapor menandatangani laporan yang dicatat. Terima tanda terima Minta surat tanda terima laporan sebelum pulang.

Pelayanan SPKT tidak dipungut biaya. Laporkan bila ada petugas yang meminta uang.

Sumber: hukumonline berita, jurnal Unesa, dan skripsi Unair. Urutan ini disusun Tim Riset Panglima Hukum dari sumber sekunder.
CaraLangkahCatatan
Datang langsungKe SPKT kantor polisi terdekatPelayanan tidak dipungut biaya
TeleponHubungi call center 110Disebut hukumonline sebagai jalur online
Media elektronikSesuai Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 20/2025Tata caranya cek di kanal resmi polisi
Laporan lisanDicatat petugas, lalu ditandatanganiPasal 23 ayat (3) UU 20/2025
Laporan tertulisDitandatangani pelaporPasal 23 ayat (2) UU 20/2025
Sumber: hukumonline berita dan hukumonline klinik. Kanal dan layanan daring berubah, jadi cek ulang di laman resmi kepolisian.

Laporan bisa juga disampaikan WNA di luar negeri lewat perwakilan, menurut hukumonline klinik. Kami tidak membahasnya di sini.

4Hak pelapor

Hak pelapor atas tanda terima dan kabar perkembangan

Pasal 23 ayat (5) UU 20/2025 mewajibkan penyelidik atau penyidik memberi surat tanda penerimaan laporan, menurut jurnal Unesa. Kami menerima catatan adanya permohonan uji ke Mahkamah Konstitusi atas ayat itu, tetapi belum menemukan sumber resminya, jadi cek perkembangannya.

AturanIsiManfaat bagi Anda
Pasal 23 ayat (5) UU 20/2025Wajib memberi surat tanda penerimaan laporanBukti bahwa Anda sudah melapor
Pasal 10 ayat (5) Perkap 6/2019Setiap perkembangan penyidikan diterbitkan SP2HPAnda berhak mendapat kabar perkara
Pasal 13 ayat (1) Perkap 6/2019Penyidikan berdasar laporan polisi dan surat perintah penyidikanLaporan polisi menjadi pintu masuk penyidikan
Pasal 12 Perpol 7/2022Polisi dilarang menolak laporan yang menjadi kewenangannyaDasar mengadukan petugas yang menolak
Sumber: jurnal Unesa, hukumonline klinik, dan Bisnis.com. Status Perkap 6/2019 setelah KUHAP baru belum kami pastikan.

Catatan. SP2HP adalah Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, yaitu surat kabar perkembangan dari penyidik kepada pelapor. Contohnya, kabar bahwa saksi sudah diperiksa.

Jurnal Unesa menyebut SP2HP sekurang-kurangnya memuat pokok perkara, tindakan penyidikan dan hasilnya, kendala, serta rencana tindakan berikutnya. Ombudsman NTT menyatakan SP2HP wajib disampaikan, diminta atau tidak.

5Bila mandek

Bila laporan ditolak atau tidak bergerak

Pasal 3 ayat (3) Perkap 6/2019 memberi petugas kewenangan kajian awal, sehingga laporan bisa saja tidak dibuatkan laporan polisi. Kajian itu dikritik dalam skripsi Unair karena tidak sejalan dengan kewajiban menerima laporan.

Langkah sesuai keadaan

Tanyakan alasan penolakan dan minta dicatat. Rujuk larangan menolak laporan dalam Pasal 12 Perpol 7/2022.

Ajukan pengaduan ke Propam bila penolakan sewenang-wenang, menurut hukumonline klinik.

Minta surat tanda terima sesuai Pasal 23 ayat (5) UU 20/2025.

Ombudsman NTT mencatat pelapor tidak mendapat tanda terima sebagai keluhan yang sering diadukan.

Mintalah SP2HP secara tertulis kepada penyidik.

Pasal 23 ayat (6) UU 20/2025 membuka pengaduan kepada atasan penyidik bila 14 hari tak ada tanggapan, menurut jurnal Unesa.

Sumber: hukumonline klinik, jurnal Unesa, dan Ombudsman NTT. Langkah ini disusun Tim Riset Panglima Hukum, bukan nasihat untuk perkara Anda.

Propam menerima aduan lewat WhatsApp dan sentra pengaduan di wilayah, menurut Antara. Kompolnas dan Ombudsman juga menerima keluhan layanan.

Pandangan Panglima Hukum

Pandangan kami, tanda terima adalah hal paling mudah yang sering terlewat. Tanpa dokumen itu, semua langkah berikutnya jadi sulit dibuktikan.

Jalan keluarnya sederhana. Jangan keluar dari SPKT sebelum Anda memegang tanda terima dan mencatat nama petugas.

6Data

Gambaran jumlah laporan

Data satu satuan kerja tidak mewakili seluruh Indonesia. Ini sekadar gambaran beban kerja.

Grafik

Laporan masuk Ditreskrimum Polda Jawa Timur

Tahun 2023 618 laporan

Tahun 2024 711 laporan

Tahun 2025 857 laporan

Sumber: Jurnal Unesa, mengutip data Ditreskrimum Polda Jatim. Persentase batang kami hitung terhadap angka 2025.
7Garis waktu

Garis waktu dan pembaruan

  • 2019Perkap 6/2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana terbit. Sumber: hukumonline klinik.
  • 2022Perpol 7/2022 tentang Kode Etik Profesi terbit. Sumber: Bisnis.com.
  • 17 Desember 2025UU 20/2025 tentang KUHAP diundangkan. Sumber: hukumonline klinik.
  • 2 Januari 2026UU 20/2025 mulai berlaku. Sumber: hukumonline klinik.
  • 6 November 2026Tanggal pemeriksaan status aturan oleh Tim Riset Panglima Hukum.
1Korban sajaApakah saksi boleh melapor?

Hukumonline klinik menyebut laporan dapat disampaikan korban maupun saksi peristiwa pidana. Pelapor yang menyaksikan kejadian tetap bisa melapor.

2Delik aduanBagaimana kalau perkaranya delik aduan?

Perkara tertentu hanya diproses bila korban mengadu. Kami membahasnya di artikel tersendiri tentang delik aduan.

3Cabut laporanBisakah laporan dicabut?

Kami belum membahas pencabutan laporan karena aturannya bergantung jenis perkara. Konsultasikan dulu sebelum mencabut.

8Tindakan

Rencana tindakan Anda

Jawaban atas pertanyaan “lalu saya harus berbuat apa” adalah lima hal yang bisa dimulai sekarang.

Daftar periksa

Yang bisa dikerjakan hari ini

  • Kumpulkan identitas, bukti, dan kronologi singkat.
  • Datang ke SPKT terdekat atau hubungi 110.
  • Baca isi laporan sebelum menandatangani.
  • Minta surat tanda terima dan catat nama petugas.
  • Catat tanggal, lalu tanyakan SP2HP bila dua pekan tanpa kabar.
Sumber: Tim Riset Panglima Hukum.
Langkah berikutnya

Sedang diperiksa atau dipanggil polisi? Hubungi 08116741212 atau 085283318317, atau buka halaman Kontak.

9FAQ

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa yang dimaksud dengan laporan polisi?

Laporan adalah pemberitahuan seseorang kepada penyelidik atau penyidik mengenai peristiwa pidana menurut Pasal 1 angka 45 UU 20/2025.

Apakah lapor polisi dipungut biaya?

Menurut hukumonline, pelayanan di SPKT tidak dipungut biaya.

Bisakah melapor tanpa datang?

Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 20/2025 menyebut media telekomunikasi dan elektronik, dan hukumonline menyebut call center 110.

Apakah saya berhak atas tanda terima?

Ya. Pasal 23 ayat (5) UU 20/2025 mewajibkan surat tanda penerimaan laporan, menurut jurnal Unesa.

Apa itu SP2HP?

SP2HP adalah surat kabar perkembangan penyidikan bagi pelapor menurut Pasal 10 ayat (5) Perkap 6/2019.

Bagaimana kalau polisi menolak laporan?

Anda dapat mengadu ke Propam, dengan rujukan Pasal 12 Perpol 7/2022 menurut Bisnis.com dan hukumonline.

Apakah laporan pasti diproses sampai sidang?

Tidak. Kami tidak dapat menjanjikan hasil karena itu bergantung bukti dan penilaian penyidik.

Catatan penting

Tulisan ini penjelasan hukum yang bersifat umum dan disusun dari peraturan serta putusan yang berlaku pada tanggal penerbitan. Ia bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Setiap perkara punya fakta, bukti, dan tenggat yang berbeda, dan peraturan dapat berubah sewaktu waktu. Untuk keputusan yang menyangkut perkara Anda sendiri, konsultasikan lebih dulu dengan advokat atau penasihat hukum.

Catatan metodologi dan keterbukaan

Kami menyusun artikel ini dari ringkasan hukumonline atas UU 20/2025 dan Perkap 6/2019, jurnal Unesa, pemberitaan Antara dan Bisnis.com, serta data Ombudsman. Tanggal pemeriksaan status aturan adalah 6 November 2026.

Keterbatasan kami: naskah JDIH tidak dapat kami buka. Pasal 23 ayat (5) dan (6) UU 20/2025 kami ambil dari jurnal, bukan naskah resmi. Status Perkap 6/2019 setelah KUHAP baru dan perkembangan uji ke Mahkamah Konstitusi belum kami pastikan.

Pandangan penulis kami pisahkan pada kotak Pandangan Panglima Hukum. Kami tidak menyimpulkan akibat hukum untuk perkara tertentu dan tidak menjanjikan hasil.

Sumber

Bacaan lanjutan di Panglima Hukum

Halaman Kontak. Hubungi tim kami untuk konsultasi awal.

Hak Tersangka di KUHAP Baru. Panduan dari dipanggil sampai disidangkan.

Cara Melapor Pinjol Ilegal. Langkah bila Anda korban pinjol ilegal.

Ditulis dan dianalisis oleh Tim Riset Panglima Hukum. Kami memperbarui artikel ini begitu naskah resmi Pasal 23 UU 20/2025 dan status Perkap 6/2019 dapat kami periksa. Hubungi kami lewat halaman Kontak, atau telepon dan WhatsApp 08116741212 dan 085283318317. Ada koreksi atau tambahan, kirimkan kepada kami lewat halaman kontak.

Langkah berikutnya

Butuh Pendampingan untuk Masalah Hukum Anda?

Siapkan kronologi singkat dan dokumen pendukung untuk membahas langkah yang sesuai dengan keadaan Anda. Hubungi LBH Panglima Hukum & Keadilan untuk memperoleh informasi dan menyampaikan kebutuhan pendampingan hukum Anda.

Membutuhkan bantuan hukum cuma-cuma? Pelajari syarat dan alur layanan Pro Bono LBH Panglima Hukum dan Keadilan.

4 Responses

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *