Pekerja dan advokat menelaah slip gaji dan menghitung pesangon.
Butuh bantuan segera?

Menghadapi PHK dan bingung menghitung hak Anda? Telepon atau WhatsApp kami di 08116741212 dan 085283318317, atau buka halaman Kontak.

Hukum Ketenagakerjaan · Pesangon
Cara Menghitung Pesangon PHK: Komponen Hak yang Sering Terlewat

Pesangon bukan satu angka. Ada tiga komponen, satu tabel masa kerja, dan faktor pengali yang bergantung pada alasan PHK. Panduan ini memakai UU 27/2026, yang berlaku sejak 28 Oktober 2026 dan menggantikan UU 13/2003.

9 bulanBatas atas uang pesangon dasar, untuk masa kerja 8 tahun atau lebih. Sumber: Pasal 232 ayat (2) UU 27/2026
10 bulanUang penghargaan masa kerja untuk masa kerja 24 tahun atau lebih. Sumber: Pasal 232 ayat (3) huruf h UU 27/2026
2 kaliPengali uang pesangon tertinggi pada alasan PHK tertentu. Sumber: Pasal 236 ayat (2), 241, 246, 247, dan 249 UU 27/2026
30 hari kerjaBatas perundingan bipartit sebelum PHK. Sumber: Pasal 228 ayat (4) UU 27/2026
Status terkini.UU 27/2026 berlaku sejak 28 Oktober 2026 dan mencabut UU 13/2003 menurut Pasal 311. Tabel dan faktor di artikel ini kami cocokkan dengan naskah resmi di peraturan.bpk.go.id yang kami baca pada 9 November 2026. Peraturan pelaksana yang menggantikan PP 35/2021 belum kami temukan.
Pembaruan terakhir

Status peraturan diperiksa pada 6 November 2026. Hitungan di sini memakai Pasal 232 sampai 250 UU 27/2026, bukan lagi Pasal 156 UU 13/2003. Tabel masa kerja bergeser, dan beberapa faktor berubah. Contohnya, PHK karena pelanggaran setelah tiga surat peringatan kini berpengali pesangon 1 kali menurut Pasal 244.

Surat PHK sudah di tangan, lalu bagian personalia menyebut satu angka. Anda tidak tahu apakah angka itu benar. Hampir semua sengketa pesangon bermula dari titik ini.

Kami memisahkan jelas mana bunyi pasal, mana putusan, mana pemberitaan, dan mana pandangan kami. Di akhir ada rencana tindakan yang bisa Anda kerjakan hari ini.

Poin Penting dalam 30 Detik

6 hal yang perlu Anda tahu
  • Pesangon punya tiga komponen. Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, menurut Pasal 232 ayat (1) UU 27/2026.Naskah resmi
  • Tabel masa kerja jadi dasar. Tabelnya ada di Pasal 232 ayat (2) dan (3), dengan batas atas 9 bulan dan 10 bulan upah.Naskah resmi
  • Alasan PHK mengubah pengali. Pasal 236 sampai 249 menetapkan pengali yang berbeda untuk tiap alasan.Naskah resmi
  • Resign dan mangkir tidak membawa pesangon. Pasal 242 dan 243 memberi uang penggantian hak dan uang pisah.Naskah resmi
  • Rincian turunan masih menunggu. Peraturan pemerintah pengganti PP 35/2021 belum kami temukan.Pemberitaan
  • Hasil akhir bergantung pada perkara Anda. Kontrak, peraturan perusahaan, dan bukti upah mengubah angka.Perlu dinilai advokat
1Pengertian

Pengertian pesangon dan tiga komponennya

Kartu pasal · Pasal 232 ayat (1) UU 27/2026 Dalam hal terjadi PHK, Pemberi Kerja wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima, dengan faktor pengali sesuai alasan PHK.

Bahasa sederhananya: PHK adalah berakhirnya hubungan kerja. Contohnya, perusahaan menutup divisi lalu memberhentikan Anda. Saat itu perusahaan harus menghitung tiga komponen, bukan satu.

Sumber: rangkuman Pasal 232 ayat (1) dari naskah resmi UU 27/2026, dibaca 9 November 2026.
KomponenSingkatanDasar hitung
Uang pesangonUPMasa kerja dikalikan faktor alasan PHK
Uang penghargaan masa kerjaUPMKMasa kerja, mulai 3 tahun
Uang penggantian hakUPHCuti tahunan yang belum diambil, ongkos pulang, dan hal lain yang diatur perjanjian
Sumber: naskah resmi UU 27/2026, Pasal 232 ayat (2), (3), dan (4).

Catatan. Tidak semua PHK menghasilkan ketiga komponen. Pengunduran diri yang memenuhi syarat menurut Pasal 242 hanya membawa uang penggantian hak dan uang pisah.

2Dasar upah

Upah yang dipakai sebagai dasar hitungan

Kesalahan paling sering ada di sini, sebelum tabel dibuka. Pasal 234 UU 27/2026 menentukan upah apa yang dipakai.

Jenis pekerjaDasar upahPasal
BulananUpah pokok ditambah tunjangan tetap bagi Pekerja/Buruh dan keluarganyaPasal 234 ayat (1)
Harian30 kali upah satu hariPasal 234 ayat (2)
Satuan hasilPenghasilan rata-rata 12 bulan terakhirPasal 234 ayat (3)
Sumber: naskah resmi UU 27/2026. Ayat (4) membahas hasil yang lebih rendah dari upah minimum, dan kami belum membaca lanjutan kalimatnya.
Geser untuk membaca bagian yang sering terlewat
Terlewat 1

Tunjangan tetap ikut dihitung

Pasal 234 ayat (1) huruf b memasukkan tunjangan tetap ke dasar upah, bukan hanya gaji pokok.

Terlewat 2

Cuti yang belum gugur

Pasal 232 ayat (4) huruf a memasukkan cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur ke uang penggantian hak.

Terlewat 3

Ongkos pulang

Pasal 232 ayat (4) huruf b memasukkan biaya pulang untuk Anda dan keluarga ke tempat Anda diterima bekerja.

Terlewat 4

Hal lain di kontrak

Pasal 232 ayat (4) huruf c membuka ruang bagi hak lain yang tertulis di perjanjian kerja atau peraturan perusahaan.

3Tabel

Tabel uang pesangon dan penghargaan masa kerja

Masa kerjaUang pesangon (bulan upah)Penghargaan masa kerja (bulan upah)
Kurang dari 1 tahun1tidak ada
1 sampai kurang dari 2 tahun2tidak ada
2 sampai kurang dari 3 tahun3tidak ada
3 sampai kurang dari 4 tahun42
4 sampai kurang dari 5 tahun52
5 sampai kurang dari 6 tahun62
6 sampai kurang dari 7 tahun73
7 sampai kurang dari 8 tahun83
8 sampai kurang dari 9 tahun93
9 sampai kurang dari 12 tahun94
12 sampai kurang dari 15 tahun95
15 sampai kurang dari 18 tahun96
18 sampai kurang dari 21 tahun97
21 sampai kurang dari 24 tahun98
24 tahun atau lebih910
Sumber: naskah resmi UU 27/2026, Pasal 232 ayat (2) dan ayat (3). Pasal 232 ayat (2) memakai frasa paling sedikit untuk uang pesangon. Ini nilai dasar sebelum dikalikan faktor alasan PHK.
Grafik

Uang pesangon dasar dalam bulan upah

Kurang dari 1 tahun 1 bulan

Masa kerja 4 sampai 5 tahun 5 bulan

Masa kerja 8 tahun atau lebih 9 bulan

Sumber: Persentase batang kami hitung terhadap batas atas 9 bulan. Angka dasar dari naskah resmi UU 27/2026.
4Faktor pengali

Faktor pengali menurut alasan PHK

Setelah nilai dasar ketemu, kalikan dengan faktor yang cocok dengan alasan PHK Anda. Alasan yang tertulis di surat PHK menentukan baris mana yang dipakai.

Alasan PHKPasalUPUPMK
Perusahaan bergabung atau berubah, pekerja tidak bersedia lanjut236 ayat (1)1 kali1 kali
Perusahaan bergabung atau berubah, pemberi kerja tidak mau menerima236 ayat (2)2 kali1 kali
Perusahaan tutup karena rugi terus-menerus 2 tahun2371 kali1 kali
Perusahaan tutup permanen atas keputusan pemilik2381 kali1,5 kali
Keadaan memaksa2391 kali1 kali
Penundaan pembayaran utang atau pailit2401 kali1 kali
Pemberi kerja berbuat yang membuat pekerja memohon PHK241 ayat (1)2 kali1 kali
Pelanggaran setelah surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga2441 kali1 kali
Sakit berkepanjangan atau disabilitas akibat kecelakaan kerja lebih dari 12 bulan2462 kali2 kali
Pensiun2472 kali1 kali
Pekerja meninggal dunia, dibayarkan kepada ahli waris2492 kali1 kali
Sumber: naskah resmi UU 27/2026. Semua baris juga memberi uang penggantian hak menurut Pasal 232 ayat (4). Alasan PHK karena efisiensi tanpa penutupan perusahaan tidak kami temukan sebagai pasal tersendiri pada bagian yang kami baca.

Kelompok alasan yang paling sering ditanyakan

Pasal 242 ayat (1): pekerja yang mengundurkan diri dengan syarat berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah menurut Pasal 233 ayat (2) atau ayat (3).

Pasal 243 ayat (3): pekerja yang mangkir 5 hari kerja berturut-turut dan dipanggil dua kali secara patut mendapat hak yang sama.

Pasal 242 ayat (2): pengunduran diri tidak memerlukan penetapan lembaga penyelesaian perselisihan.

Pasal 244: pelanggaran setelah surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga membawa UP 1 kali, UPMK 1 kali, dan UPH.

Pasal 245 mengatur pekerja yang ditahan karena diduga melakukan tindak pidana. Pemberi Kerja tidak wajib membayar upah selama itu, tetapi wajib memberi bantuan kepada keluarga.

Orang yang ditahan disebut diduga, bukan bersalah, sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap.

Pasal 250: pemberi kerja usaha mikro dan kecil membayar komponen pesangon dengan besaran berdasarkan kesepakatan dengan pekerja.

Artinya tabel Pasal 232 tidak otomatis menjadi angka untuk pekerja di usaha mikro dan kecil.

Periksa dulu apakah perusahaan Anda masuk kategori itu dan apa isi kesepakatannya.

Sumber: naskah resmi UU 27/2026. Ini peta umum, bukan penilaian atas perkara Anda.
5Contoh

Contoh hitungan dari awal sampai akhir

Misalkan Anda pekerja tetap dengan upah pokok Rp5.000.000 dan tunjangan tetap Rp1.000.000. Masa kerja Anda 6 tahun 4 bulan, dan sisa cuti 6 hari. Angka ini fiktif untuk latihan.

Bagan alur

Lima langkah menghitung

Dasar upah Rp5.000.000 ditambah Rp1.000.000 sama dengan Rp6.000.000. Cari UP dasar Masa kerja 6 tahun 4 bulan: 7 bulan, yaitu Rp42.000.000. Cari UPMK Kelompok 6 sampai kurang dari 7 tahun: 3 bulan, yaitu Rp18.000.000. Hitung UPH 6 hari dibagi 21 hari kerja dikali Rp6.000.000, yaitu Rp1.714.286. Terapkan faktor Kalikan UP dan UPMK dengan faktor alasan PHK, lalu jumlahkan.

Langkah terakhir membedakan hasilnya. Alasan PHK yang berbeda menghasilkan angka yang berbeda.

Sumber: contoh hitungan kami, memakai tabel dari naskah resmi UU 27/2026. Pembagi 21 hari kerja hanya asumsi; pakai pembagi dari peraturan perusahaan Anda.
SkenarioUPUPMKUPHTotal
Tutup karena rugi 2 tahun, Pasal 237 (UP 1 kali)Rp42.000.000Rp18.000.000Rp1.714.286Rp61.714.286
Perusahaan berubah dan pemberi kerja menolak, Pasal 236 ayat (2) (UP 2 kali)Rp84.000.000Rp18.000.000Rp1.714.286Rp103.714.286
Sumber: hitungan Tim Riset Panglima Hukum atas contoh fiktif di atas. Bukan angka untuk perkara Anda.

Catatan. Selisih Rp42.000.000 pada contoh ini hanya datang dari alasan PHK yang tertulis di surat. Karena itu alasan tersebut perlu Anda baca dengan teliti.

6Putusan MK

Putusan MK dan makna paling sedikit

MK mengucapkan Putusan 168/PUU-XXI/2023 pada 31 Oktober 2024. Putusan itu mengabulkan sebagian permohonan terhadap UU 6/2023 dan menyentuh sejumlah norma ketenagakerjaan, menurut mkri.id.

Menurut ringkasan hukumonline, tabel uang pesangon waktu itu dibaca sebagai jumlah paling sedikit. UU 27/2026 kini menulis frasa paling sedikit langsung di Pasal 232 ayat (2), sehingga perjanjian kerja atau peraturan perusahaan yang lebih baik tetap dapat memberi lebih.

Pandangan Panglima Hukum

Pandangan kami, frasa paling sedikit tidak otomatis membuat setiap pekerja berhak atas pengali lebih tinggi dari tabel. Pengali per alasan PHK tetap ditetapkan Pasal 236 sampai 249.

Jalan keluarnya praktis. Periksa dulu isi kontrak dan peraturan perusahaan Anda, karena angka yang lebih tinggi paling mudah ditagih bila sudah tertulis di sana.

7Perubahan aturan

Dari aturan lama ke UU 27/2026

UU 27/2026 diundangkan dan berlaku pada 28 Oktober 2026. Pasal 311 mencabut UU 13/2003, sedangkan Pasal 310 mempertahankan peraturan pelaksana lama sepanjang tidak bertentangan dengan UU baru.

Karena itu PP 35/2021 tidak otomatis gugur, tetapi bagian yang berbeda dengan tabel dan pengali UU 27/2026 tidak dapat Anda pakai. Peraturan pemerintah baru diwajibkan terbit paling lama satu tahun sejak diundangkan menurut Pasal 312.

  • 31 Oktober 2024MK membacakan Putusan 168/PUU-XXI/2023. Sumber: mkri.id.
  • 28 Oktober 2026UU 27/2026 diundangkan dan berlaku. Sumber: peraturan.bpk.go.id.
  • 28 Oktober 2027Batas waktu penetapan peraturan pelaksana menurut Pasal 312, dihitung satu tahun sejak diundangkan.
  • 6 November 2026Tanggal pemeriksaan status aturan oleh Tim Riset Panglima Hukum, dengan pembacaan naskah pada 9 November 2026.
1Hak belum dibayarApa akibatnya bila pesangon belum dibayar?

Pasal 299 menjadikan hak yang belum dibayar sebagai utang yang dijamin seluruh aset Pemberi Kerja, sejak disepakati dalam perjanjian bersama atau diputus berkekuatan hukum tetap.

2Prosedur PHKBoleh langsung di-PHK tanpa perundingan?

Pasal 228 ayat (3) sampai (7) mewajibkan perundingan bipartit paling lama 30 hari kerja. PHK tanpa kesepakatan atau putusan berkekuatan hukum tetap batal demi hukum dan pekerja wajib dipekerjakan kembali.

3Uang pisahApa itu uang pisah?

Pasal 233 ayat (1) mengatur uang pisah pada alasan tertentu yang tertulis di perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Bila tidak diatur, ayat (2) menyebut besarannya dapat ditetapkan paling sedikit 1 bulan upah.

4Dana pensiunIuran pensiun memengaruhi pesangon?

Pasal 248 ayat (1) memungkinkan iuran pensiun yang dibayar penuh pemberi kerja diperhitungkan sebagai bagian dari kewajiban pesangon.

8Tindakan

Rencana tindakan Anda

Jawaban atas pertanyaan “lalu saya harus berbuat apa” adalah lima hal yang bisa dikerjakan sekarang.

Daftar periksa

Yang bisa dikerjakan hari ini

  • Minta surat PHK tertulis dan baca alasan PHK yang disebut.
  • Kumpulkan slip upah, kontrak, dan peraturan perusahaan.
  • Hitung dasar upah, UP, UPMK, dan UPH memakai langkah di atas.
  • Bandingkan hasil Anda dengan angka dari perusahaan, lalu catat selisihnya.
  • Konsultasikan dengan advokat sebelum Anda menandatangani surat kesepakatan.
Sumber: Tim Riset Panglima Hukum, berdasarkan UU 27/2026.
Langkah berikutnya

Bila angka dari perusahaan berbeda jauh dari hitungan Anda, hubungi 08116741212 atau 085283318317, atau buka halaman Kontak.

9FAQ

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa yang dimaksud dengan pesangon?

Dalam arti sehari-hari mencakup uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang dibayar saat PHK menurut Pasal 232 UU 27/2026.

Siapa yang berhak atas pesangon?

Pekerja yang di-PHK dengan alasan yang membawa hak itu menurut Pasal 236 sampai 249. Pekerja kontrak memakai kompensasi PKWT menurut Pasal 88, bukan pesangon.

Upah apa yang dihitung?

Untuk pekerja bulanan, upah pokok ditambah tunjangan tetap menurut Pasal 234 ayat (1). Lembur tidak disebut sebagai komponen dasar dalam pasal itu.

Berapa pesangon maksimal dasarnya?

Nilai dasar uang pesangon paling banyak 9 bulan upah, sebelum dikalikan faktor alasan PHK. Uang penghargaan masa kerja paling banyak 10 bulan upah.

Apakah resign dapat pesangon?

Tidak. Pasal 242 ayat (1) memberi uang penggantian hak dan uang pisah, bukan uang pesangon.

Apakah PP 35/2021 masih dipakai?

Hanya sepanjang tidak bertentangan dengan UU 27/2026 menurut Pasal 310. Untuk tabel dan pengali, pasal UU 27/2026 yang menentukan.

Bolehkah pesangon lebih dari tabel?

Boleh. Pasal 232 ayat (2) memakai frasa paling sedikit, sehingga perjanjian kerja atau peraturan perusahaan dapat memberi lebih.

Catatan penting

Tulisan ini penjelasan hukum yang bersifat umum dan disusun dari peraturan serta putusan yang berlaku pada tanggal penerbitan. Ia bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Setiap perkara punya fakta, bukti, dan tenggat yang berbeda, dan peraturan dapat berubah sewaktu waktu. Untuk keputusan yang menyangkut perkara Anda sendiri, konsultasikan lebih dulu dengan advokat atau penasihat hukum.

Catatan metodologi dan keterbukaan

Kami menyusun artikel ini dari naskah resmi UU 27/2026 di peraturan.bpk.go.id (Pasal 228, 231 sampai 250, 299, 310 sampai 312), dari pemberitaan Mahkamah Konstitusi, dan dari ringkasan hukumonline. Tanggal pemeriksaan status aturan adalah 6 November 2026, dan naskah UU 27/2026 kami baca pada 9 November 2026.

Keterbatasan kami: naskah dipindai sehingga sebagian huruf dan angka terbaca kurang jelas, maka kami hanya mengutip pasal yang terbaca jelas. Kami belum membaca lanjutan Pasal 234 ayat (4), Pasal 235, Pasal 241 ayat (2) dan seterusnya, serta Pasal 245 ayat (5) sampai (7). Peraturan pemerintah pelaksana belum kami temukan.

Pandangan penulis kami pisahkan pada kotak Pandangan Panglima Hukum. Contoh hitungan bersifat fiktif dan tidak menyimpulkan akibat hukum untuk perkara tertentu.

Bacaan lanjutan di Panglima Hukum

Halaman Kontak. Hubungi tim kami untuk konsultasi awal.

UU Ketenagakerjaan yang Berlaku Saat Ini. Peta aturan dan Putusan MK.

Pekerja Kontrak (PKWT). Batas waktu, kompensasi, dan hak saat kontrak berakhir.

Ditulis dan dianalisis oleh Tim Riset Panglima Hukum. Kami memperbarui artikel ini setelah peraturan pemerintah pelaksana UU 27/2026 dapat kami periksa. Hubungi kami lewat halaman Kontak, atau telepon dan WhatsApp 08116741212 dan 085283318317. Ada koreksi atau tambahan, kirimkan kepada kami lewat halaman kontak.

Langkah berikutnya

Butuh Pendampingan untuk Masalah Hukum Anda?

Siapkan kronologi singkat dan dokumen pendukung untuk membahas langkah yang sesuai dengan keadaan Anda. Hubungi LBH Panglima Hukum & Keadilan untuk memperoleh informasi dan menyampaikan kebutuhan pendampingan hukum Anda.

Membutuhkan bantuan hukum cuma-cuma? Pelajari syarat dan alur layanan Pro Bono LBH Panglima Hukum dan Keadilan.

satu Respon

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *