
Menghadapi PHK dan bingung menghitung hak Anda? Telepon atau WhatsApp kami di 08116741212 dan 085283318317, atau buka halaman Kontak.
Pesangon bukan satu angka. Ada tiga komponen, satu tabel masa kerja, dan faktor pengali yang bergantung pada alasan PHK. Panduan ini memakai UU 27/2026, yang berlaku sejak 28 Oktober 2026 dan menggantikan UU 13/2003.
Surat PHK sudah di tangan, lalu bagian personalia menyebut satu angka. Anda tidak tahu apakah angka itu benar. Hampir semua sengketa pesangon bermula dari titik ini.
Kami memisahkan jelas mana bunyi pasal, mana putusan, mana pemberitaan, dan mana pandangan kami. Di akhir ada rencana tindakan yang bisa Anda kerjakan hari ini.
Poin Penting dalam 30 Detik
6 hal yang perlu Anda tahu- Pesangon punya tiga komponen. Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, menurut Pasal 232 ayat (1) UU 27/2026.Naskah resmi
- Tabel masa kerja jadi dasar. Tabelnya ada di Pasal 232 ayat (2) dan (3), dengan batas atas 9 bulan dan 10 bulan upah.Naskah resmi
- Alasan PHK mengubah pengali. Pasal 236 sampai 249 menetapkan pengali yang berbeda untuk tiap alasan.Naskah resmi
- Resign dan mangkir tidak membawa pesangon. Pasal 242 dan 243 memberi uang penggantian hak dan uang pisah.Naskah resmi
- Rincian turunan masih menunggu. Peraturan pemerintah pengganti PP 35/2021 belum kami temukan.Pemberitaan
- Hasil akhir bergantung pada perkara Anda. Kontrak, peraturan perusahaan, dan bukti upah mengubah angka.Perlu dinilai advokat
Pengertian pesangon dan tiga komponennya
Dalam hal terjadi PHK, Pemberi Kerja wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima, dengan faktor pengali sesuai alasan PHK.
Bahasa sederhananya: PHK adalah berakhirnya hubungan kerja. Contohnya, perusahaan menutup divisi lalu memberhentikan Anda. Saat itu perusahaan harus menghitung tiga komponen, bukan satu.
Sumber: rangkuman Pasal 232 ayat (1) dari naskah resmi UU 27/2026, dibaca 9 November 2026.| Komponen | Singkatan | Dasar hitung |
|---|---|---|
| Uang pesangon | UP | Masa kerja dikalikan faktor alasan PHK |
| Uang penghargaan masa kerja | UPMK | Masa kerja, mulai 3 tahun |
| Uang penggantian hak | UPH | Cuti tahunan yang belum diambil, ongkos pulang, dan hal lain yang diatur perjanjian |
Catatan. Tidak semua PHK menghasilkan ketiga komponen. Pengunduran diri yang memenuhi syarat menurut Pasal 242 hanya membawa uang penggantian hak dan uang pisah.
Upah yang dipakai sebagai dasar hitungan
Kesalahan paling sering ada di sini, sebelum tabel dibuka. Pasal 234 UU 27/2026 menentukan upah apa yang dipakai.
| Jenis pekerja | Dasar upah | Pasal |
|---|---|---|
| Bulanan | Upah pokok ditambah tunjangan tetap bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya | Pasal 234 ayat (1) |
| Harian | 30 kali upah satu hari | Pasal 234 ayat (2) |
| Satuan hasil | Penghasilan rata-rata 12 bulan terakhir | Pasal 234 ayat (3) |
Tunjangan tetap ikut dihitung
Pasal 234 ayat (1) huruf b memasukkan tunjangan tetap ke dasar upah, bukan hanya gaji pokok.
Cuti yang belum gugur
Pasal 232 ayat (4) huruf a memasukkan cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur ke uang penggantian hak.
Ongkos pulang
Pasal 232 ayat (4) huruf b memasukkan biaya pulang untuk Anda dan keluarga ke tempat Anda diterima bekerja.
Hal lain di kontrak
Pasal 232 ayat (4) huruf c membuka ruang bagi hak lain yang tertulis di perjanjian kerja atau peraturan perusahaan.
Tabel uang pesangon dan penghargaan masa kerja
| Masa kerja | Uang pesangon (bulan upah) | Penghargaan masa kerja (bulan upah) |
|---|---|---|
| Kurang dari 1 tahun | 1 | tidak ada |
| 1 sampai kurang dari 2 tahun | 2 | tidak ada |
| 2 sampai kurang dari 3 tahun | 3 | tidak ada |
| 3 sampai kurang dari 4 tahun | 4 | 2 |
| 4 sampai kurang dari 5 tahun | 5 | 2 |
| 5 sampai kurang dari 6 tahun | 6 | 2 |
| 6 sampai kurang dari 7 tahun | 7 | 3 |
| 7 sampai kurang dari 8 tahun | 8 | 3 |
| 8 sampai kurang dari 9 tahun | 9 | 3 |
| 9 sampai kurang dari 12 tahun | 9 | 4 |
| 12 sampai kurang dari 15 tahun | 9 | 5 |
| 15 sampai kurang dari 18 tahun | 9 | 6 |
| 18 sampai kurang dari 21 tahun | 9 | 7 |
| 21 sampai kurang dari 24 tahun | 9 | 8 |
| 24 tahun atau lebih | 9 | 10 |
Uang pesangon dasar dalam bulan upah
Kurang dari 1 tahun 1 bulan
Masa kerja 4 sampai 5 tahun 5 bulan
Masa kerja 8 tahun atau lebih 9 bulan
Faktor pengali menurut alasan PHK
Setelah nilai dasar ketemu, kalikan dengan faktor yang cocok dengan alasan PHK Anda. Alasan yang tertulis di surat PHK menentukan baris mana yang dipakai.
| Alasan PHK | Pasal | UP | UPMK |
|---|---|---|---|
| Perusahaan bergabung atau berubah, pekerja tidak bersedia lanjut | 236 ayat (1) | 1 kali | 1 kali |
| Perusahaan bergabung atau berubah, pemberi kerja tidak mau menerima | 236 ayat (2) | 2 kali | 1 kali |
| Perusahaan tutup karena rugi terus-menerus 2 tahun | 237 | 1 kali | 1 kali |
| Perusahaan tutup permanen atas keputusan pemilik | 238 | 1 kali | 1,5 kali |
| Keadaan memaksa | 239 | 1 kali | 1 kali |
| Penundaan pembayaran utang atau pailit | 240 | 1 kali | 1 kali |
| Pemberi kerja berbuat yang membuat pekerja memohon PHK | 241 ayat (1) | 2 kali | 1 kali |
| Pelanggaran setelah surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga | 244 | 1 kali | 1 kali |
| Sakit berkepanjangan atau disabilitas akibat kecelakaan kerja lebih dari 12 bulan | 246 | 2 kali | 2 kali |
| Pensiun | 247 | 2 kali | 1 kali |
| Pekerja meninggal dunia, dibayarkan kepada ahli waris | 249 | 2 kali | 1 kali |
Kelompok alasan yang paling sering ditanyakan
Pasal 242 ayat (1): pekerja yang mengundurkan diri dengan syarat berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah menurut Pasal 233 ayat (2) atau ayat (3).
Pasal 243 ayat (3): pekerja yang mangkir 5 hari kerja berturut-turut dan dipanggil dua kali secara patut mendapat hak yang sama.
Pasal 242 ayat (2): pengunduran diri tidak memerlukan penetapan lembaga penyelesaian perselisihan.
Pasal 244: pelanggaran setelah surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga membawa UP 1 kali, UPMK 1 kali, dan UPH.
Pasal 245 mengatur pekerja yang ditahan karena diduga melakukan tindak pidana. Pemberi Kerja tidak wajib membayar upah selama itu, tetapi wajib memberi bantuan kepada keluarga.
Orang yang ditahan disebut diduga, bukan bersalah, sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap.
Pasal 250: pemberi kerja usaha mikro dan kecil membayar komponen pesangon dengan besaran berdasarkan kesepakatan dengan pekerja.
Artinya tabel Pasal 232 tidak otomatis menjadi angka untuk pekerja di usaha mikro dan kecil.
Periksa dulu apakah perusahaan Anda masuk kategori itu dan apa isi kesepakatannya.
Contoh hitungan dari awal sampai akhir
Misalkan Anda pekerja tetap dengan upah pokok Rp5.000.000 dan tunjangan tetap Rp1.000.000. Masa kerja Anda 6 tahun 4 bulan, dan sisa cuti 6 hari. Angka ini fiktif untuk latihan.
Lima langkah menghitung
Langkah terakhir membedakan hasilnya. Alasan PHK yang berbeda menghasilkan angka yang berbeda.
Sumber: contoh hitungan kami, memakai tabel dari naskah resmi UU 27/2026. Pembagi 21 hari kerja hanya asumsi; pakai pembagi dari peraturan perusahaan Anda.| Skenario | UP | UPMK | UPH | Total |
|---|---|---|---|---|
| Tutup karena rugi 2 tahun, Pasal 237 (UP 1 kali) | Rp42.000.000 | Rp18.000.000 | Rp1.714.286 | Rp61.714.286 |
| Perusahaan berubah dan pemberi kerja menolak, Pasal 236 ayat (2) (UP 2 kali) | Rp84.000.000 | Rp18.000.000 | Rp1.714.286 | Rp103.714.286 |
Catatan. Selisih Rp42.000.000 pada contoh ini hanya datang dari alasan PHK yang tertulis di surat. Karena itu alasan tersebut perlu Anda baca dengan teliti.
Putusan MK dan makna paling sedikit
MK mengucapkan Putusan 168/PUU-XXI/2023 pada 31 Oktober 2024. Putusan itu mengabulkan sebagian permohonan terhadap UU 6/2023 dan menyentuh sejumlah norma ketenagakerjaan, menurut mkri.id.
Menurut ringkasan hukumonline, tabel uang pesangon waktu itu dibaca sebagai jumlah paling sedikit. UU 27/2026 kini menulis frasa paling sedikit langsung di Pasal 232 ayat (2), sehingga perjanjian kerja atau peraturan perusahaan yang lebih baik tetap dapat memberi lebih.
Pandangan Panglima Hukum
Pandangan kami, frasa paling sedikit tidak otomatis membuat setiap pekerja berhak atas pengali lebih tinggi dari tabel. Pengali per alasan PHK tetap ditetapkan Pasal 236 sampai 249.
Jalan keluarnya praktis. Periksa dulu isi kontrak dan peraturan perusahaan Anda, karena angka yang lebih tinggi paling mudah ditagih bila sudah tertulis di sana.
Dari aturan lama ke UU 27/2026
UU 27/2026 diundangkan dan berlaku pada 28 Oktober 2026. Pasal 311 mencabut UU 13/2003, sedangkan Pasal 310 mempertahankan peraturan pelaksana lama sepanjang tidak bertentangan dengan UU baru.
Karena itu PP 35/2021 tidak otomatis gugur, tetapi bagian yang berbeda dengan tabel dan pengali UU 27/2026 tidak dapat Anda pakai. Peraturan pemerintah baru diwajibkan terbit paling lama satu tahun sejak diundangkan menurut Pasal 312.
- 31 Oktober 2024MK membacakan Putusan 168/PUU-XXI/2023. Sumber: mkri.id.
- 28 Oktober 2026UU 27/2026 diundangkan dan berlaku. Sumber: peraturan.bpk.go.id.
- 28 Oktober 2027Batas waktu penetapan peraturan pelaksana menurut Pasal 312, dihitung satu tahun sejak diundangkan.
- 6 November 2026Tanggal pemeriksaan status aturan oleh Tim Riset Panglima Hukum, dengan pembacaan naskah pada 9 November 2026.
1Hak belum dibayarApa akibatnya bila pesangon belum dibayar?
Pasal 299 menjadikan hak yang belum dibayar sebagai utang yang dijamin seluruh aset Pemberi Kerja, sejak disepakati dalam perjanjian bersama atau diputus berkekuatan hukum tetap.
2Prosedur PHKBoleh langsung di-PHK tanpa perundingan?
Pasal 228 ayat (3) sampai (7) mewajibkan perundingan bipartit paling lama 30 hari kerja. PHK tanpa kesepakatan atau putusan berkekuatan hukum tetap batal demi hukum dan pekerja wajib dipekerjakan kembali.
3Uang pisahApa itu uang pisah?
Pasal 233 ayat (1) mengatur uang pisah pada alasan tertentu yang tertulis di perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Bila tidak diatur, ayat (2) menyebut besarannya dapat ditetapkan paling sedikit 1 bulan upah.
4Dana pensiunIuran pensiun memengaruhi pesangon?
Pasal 248 ayat (1) memungkinkan iuran pensiun yang dibayar penuh pemberi kerja diperhitungkan sebagai bagian dari kewajiban pesangon.
Rencana tindakan Anda
Jawaban atas pertanyaan “lalu saya harus berbuat apa” adalah lima hal yang bisa dikerjakan sekarang.
Yang bisa dikerjakan hari ini
- Minta surat PHK tertulis dan baca alasan PHK yang disebut.
- Kumpulkan slip upah, kontrak, dan peraturan perusahaan.
- Hitung dasar upah, UP, UPMK, dan UPH memakai langkah di atas.
- Bandingkan hasil Anda dengan angka dari perusahaan, lalu catat selisihnya.
- Konsultasikan dengan advokat sebelum Anda menandatangani surat kesepakatan.
Bila angka dari perusahaan berbeda jauh dari hitungan Anda, hubungi 08116741212 atau 085283318317, atau buka halaman Kontak.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa yang dimaksud dengan pesangon?
Dalam arti sehari-hari mencakup uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang dibayar saat PHK menurut Pasal 232 UU 27/2026.
Siapa yang berhak atas pesangon?
Pekerja yang di-PHK dengan alasan yang membawa hak itu menurut Pasal 236 sampai 249. Pekerja kontrak memakai kompensasi PKWT menurut Pasal 88, bukan pesangon.
Upah apa yang dihitung?
Untuk pekerja bulanan, upah pokok ditambah tunjangan tetap menurut Pasal 234 ayat (1). Lembur tidak disebut sebagai komponen dasar dalam pasal itu.
Berapa pesangon maksimal dasarnya?
Nilai dasar uang pesangon paling banyak 9 bulan upah, sebelum dikalikan faktor alasan PHK. Uang penghargaan masa kerja paling banyak 10 bulan upah.
Apakah resign dapat pesangon?
Tidak. Pasal 242 ayat (1) memberi uang penggantian hak dan uang pisah, bukan uang pesangon.
Apakah PP 35/2021 masih dipakai?
Hanya sepanjang tidak bertentangan dengan UU 27/2026 menurut Pasal 310. Untuk tabel dan pengali, pasal UU 27/2026 yang menentukan.
Bolehkah pesangon lebih dari tabel?
Boleh. Pasal 232 ayat (2) memakai frasa paling sedikit, sehingga perjanjian kerja atau peraturan perusahaan dapat memberi lebih.
Catatan penting
Tulisan ini penjelasan hukum yang bersifat umum dan disusun dari peraturan serta putusan yang berlaku pada tanggal penerbitan. Ia bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Setiap perkara punya fakta, bukti, dan tenggat yang berbeda, dan peraturan dapat berubah sewaktu waktu. Untuk keputusan yang menyangkut perkara Anda sendiri, konsultasikan lebih dulu dengan advokat atau penasihat hukum.
Catatan metodologi dan keterbukaan
Kami menyusun artikel ini dari naskah resmi UU 27/2026 di peraturan.bpk.go.id (Pasal 228, 231 sampai 250, 299, 310 sampai 312), dari pemberitaan Mahkamah Konstitusi, dan dari ringkasan hukumonline. Tanggal pemeriksaan status aturan adalah 6 November 2026, dan naskah UU 27/2026 kami baca pada 9 November 2026.
Keterbatasan kami: naskah dipindai sehingga sebagian huruf dan angka terbaca kurang jelas, maka kami hanya mengutip pasal yang terbaca jelas. Kami belum membaca lanjutan Pasal 234 ayat (4), Pasal 235, Pasal 241 ayat (2) dan seterusnya, serta Pasal 245 ayat (5) sampai (7). Peraturan pemerintah pelaksana belum kami temukan.
Pandangan penulis kami pisahkan pada kotak Pandangan Panglima Hukum. Contoh hitungan bersifat fiktif dan tidak menyimpulkan akibat hukum untuk perkara tertentu.
Sumber
- UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, JDIH BPK, naskah resmi; dibaca 9 November 2026.
- Berita Putusan 168/PUU-XXI/2023, mkri.id, situs resmi MK.
- Putusan MK Buka Peluang Pesangon Lebih Tinggi, hukumonline, pemberitaan.
- Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang Resmi Disahkan, Tempo, pemberitaan.
- UU Pelindungan Ketenagakerjaan Terbit, Ada Aturan Baru Cuti dan Pesangon, CNBC Indonesia, 7 November 2026; pemberitaan.
Bacaan lanjutan di Panglima Hukum
Halaman Kontak. Hubungi tim kami untuk konsultasi awal.
UU Ketenagakerjaan yang Berlaku Saat Ini. Peta aturan dan Putusan MK.
Pekerja Kontrak (PKWT). Batas waktu, kompensasi, dan hak saat kontrak berakhir.
Ditulis dan dianalisis oleh Tim Riset Panglima Hukum. Kami memperbarui artikel ini setelah peraturan pemerintah pelaksana UU 27/2026 dapat kami periksa. Hubungi kami lewat halaman Kontak, atau telepon dan WhatsApp 08116741212 dan 085283318317. Ada koreksi atau tambahan, kirimkan kepada kami lewat halaman kontak.
Butuh Pendampingan untuk Masalah Hukum Anda?
Siapkan kronologi singkat dan dokumen pendukung untuk membahas langkah yang sesuai dengan keadaan Anda. Hubungi LBH Panglima Hukum & Keadilan untuk memperoleh informasi dan menyampaikan kebutuhan pendampingan hukum Anda.
Membutuhkan bantuan hukum cuma-cuma? Pelajari syarat dan alur layanan Pro Bono LBH Panglima Hukum dan Keadilan.
satu Respon