Pekerja dan staf HR menelaah dokumen kontrak kerja di kantor.
Butuh bantuan segera?

Kontrak Anda akan habis atau kompensasi belum dibayar? Telepon atau WhatsApp kami di 08116741212 dan 085283318317, atau buka halaman Kontak.

Ketenagakerjaan · Pekerja Kontrak
Pekerja Kontrak (PKWT): Batas Waktu, Kompensasi, dan Hak saat Kontrak Berakhir

Kontrak kerja punya batas waktu, dan saat kontrak berakhir ada hak yang wajib dipenuhi perusahaan. Panduan ini membaca aturan PKWT dalam UU 27/2026, yang berlaku sejak 28 Oktober 2026 dan menggantikan UU 13/2003.

4 tahunBatas PKWT: 2 tahun ditambah 2 kali perpanjangan masing-masing paling lama 1 tahun. Sumber: Pasal 82 ayat (2) UU 27/2026
7 hariPemberitahuan tertulis rencana perpanjangan paling lambat sebelum kontrak berakhir. Sumber: Pasal 82 ayat (3) UU 27/2026
3 hari kerjaBatas pencatatan PKWT sejak ditandatangani. Sumber: Pasal 87 ayat (3) UU 27/2026
28 Okt 2026Tanggal UU 27/2026 mulai berlaku. Sumber: Pasal 313 UU 27/2026, peraturan.bpk.go.id
Status terkini.UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan berlaku sejak 28 Oktober 2026 dan mencabut UU 13/2003 menurut Pasal 311. Pasal PKWT kami kutip dari naskah resmi di peraturan.bpk.go.id yang kami baca pada 9 November 2026. Besaran uang kompensasi diserahkan Pasal 88 ayat (3) kepada peraturan pemerintah yang belum kami temukan.
Pembaruan terakhir

Status peraturan diperiksa pada 6 November 2026. Aturan PKWT yang berlaku kini ada di Pasal 80 sampai 92 UU 27/2026. Batas total kontrak menjadi 4 tahun, bukan 5 tahun seperti pada PP 35/2021. Rumus uang kompensasi belum dapat dipastikan karena Pasal 88 ayat (3) menyerahkannya ke peraturan pemerintah.

Kontrak kerja Anda tinggal beberapa bulan lagi, atau baru saja berakhir tanpa kabar kelanjutan. Pertanyaan yang muncul biasanya sama: sampai kapan boleh dikontrak, dan apa yang berhak Anda terima.

Kami memisahkan jelas mana bunyi pasal, mana ringkasan sumber sekunder, dan mana pandangan kami. Di akhir ada lima langkah yang bisa Anda mulai hari ini.

Poin Penting dalam 30 Detik

6 hal yang perlu Anda tahu
  • PKWT ada batasnya. Pasal 82 ayat (2) UU 27/2026 membatasi paling lama 2 tahun, dengan dua kali perpanjangan masing-masing paling lama 1 tahun.Naskah resmi
  • Kompensasi adalah kewajiban. Pasal 88 ayat (1) mewajibkan Pemberi Kerja memberi uang kompensasi saat PKWT berakhir.Naskah resmi
  • Pekerjaan tetap tidak boleh dikontrak. Pasal 87 ayat (2) melarangnya, dan ayat (5) menjadikan PKWT yang melanggar sebagai PKWTT demi hukum.Naskah resmi
  • Kontrak lisan menjadi tetap. Pasal 85 menyatakan PKWT yang tidak tertulis demi hukum menjadi PKWTT.Naskah resmi
  • Besaran kompensasi menunggu aturan turunan. Pasal 88 ayat (3) menyerahkan caranya ke peraturan pemerintah yang belum kami temukan.Pemberitaan
  • Hasil tidak pasti. Kami tidak menjanjikan hasil perkara apa pun.Perlu dinilai advokat
1Pengertian

Pengertian PKWT dan bedanya dengan pekerja tetap

Kartu pasal · Pasal 80 ayat (1) UU 27/2026 Perjanjian Kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.

Bahasa sederhananya: Anda diterima bekerja selama satu tahun dengan tanggal berakhir yang tertulis, itulah kontrak waktu tertentu. Anda diterima tanpa tanggal berakhir, itulah pekerja tetap.

Sumber: rangkuman Pasal 80 ayat (1) dari naskah resmi di peraturan.bpk.go.id, dibaca 9 November 2026.

PKWT adalah perjanjian kerja waktu tertentu, yang sehari-hari disebut kontrak kerja. Lawannya adalah PKWTT, yaitu perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau pekerja tetap yang tidak punya tanggal berakhir.

Pasal 80 ayat (2) menambahkan bahwa perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali atau diubah sepihak. Perubahan baru sah bila para pihak setuju. Contohnya, perusahaan tidak boleh mengecilkan upah di kontrak Anda tanpa persetujuan Anda.

Status kontrak tidak menghapus hak Anda.

Catatan. Demi hukum berarti akibat hukum terjadi dengan sendirinya tanpa perlu putusan baru. Contohnya, kontrak yang tidak ditulis dianggap kontrak pekerja tetap sejak awal.

2Syarat sah

Syarat sah PKWT menurut UU 27/2026

Tidak semua kontrak boleh dibuat. Pasal 87 ayat (1) membatasi PKWT pada pekerjaan yang menurut jenis dan sifatnya akan selesai dalam waktu tertentu.

Jenis pekerjaanDasar pasalContoh sehari-hari
Sekali selesai atau sementaraPasal 87 ayat (1) huruf aMembangun panggung untuk satu acara
Selesai dalam waktu tidak terlalu lama, paling lama 2 tahunPasal 87 ayat (1) huruf bProyek pengerjaan gedung dengan jadwal jelas
MusimanPasal 87 ayat (1) huruf cTambahan staf toko saat musim belanja
Produk atau kegiatan baru yang masih dalam percobaanPasal 87 ayat (1) huruf dUji coba lini produk baru
Pekerjaan yang jenis dan sifatnya tidak tetapPasal 87 ayat (1) huruf ePekerjaan lepas yang datang dan pergi
Sumber: naskah resmi UU 27/2026 di peraturan.bpk.go.id. Kolom contoh adalah ilustrasi Tim Riset Panglima Hukum, bukan bunyi pasal.

Pasal 87 ayat (2) tegas: PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Pasal 86 ayat (1) juga melarang masa percobaan pada PKWT, dan bila tetap dicantumkan, ayat (2) menyatakannya batal demi hukum dengan masa kerja tetap dihitung.

Pasal 83 ayat (1) mewajibkan PKWT dibuat tertulis dalam bahasa Indonesia dan huruf latin. Bila dibuat dua bahasa dan penafsirannya berbeda, yang berlaku versi bahasa Indonesia.

3Batas waktu

Batas waktu, perpanjangan, dan pencatatan

Tiga hal tentang jangka waktu kontrak

Pasal 82 ayat (2) UU 27/2026: jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu paling lama 2 tahun.

PKWT hanya dapat diperpanjang 2 kali, masing-masing paling lama 1 tahun, sehingga total 4 tahun.

Bandingkan dengan PP 35/2021 yang menurut hukumonline klinik membolehkan total 5 tahun.

Pasal 82 ayat (3): Pemberi Kerja yang ingin memperpanjang wajib memberitahu secara tertulis paling lambat 7 hari sebelum kontrak berakhir.

Tanpa pemberitahuan tertulis, Anda punya alasan menanyakan dasar perpanjangan sebelum menandatangani.

Pasal 82 ayat (4) menyerahkan tata cara lebih rinci ke peraturan pemerintah yang belum kami temukan.

Pasal 87 ayat (3): Pemberi Kerja wajib mencatatkan PKWT paling lambat 3 hari kerja sejak ditandatangani kepada Pemerintah Pusat atau Daerah.

Pasal 87 ayat (4): PKWT yang telah dicatatkan dapat diakses oleh pekerja dan pengawas ketenagakerjaan.

Pasal 87 ayat (5): PKWT yang melanggar ayat (1) dan (2) demi hukum menjadi PKWTT.

Sumber: naskah resmi UU 27/2026 di peraturan.bpk.go.id dan hukumonline klinik untuk PP 35/2021. Ringkasan PP 35/2021 adalah sumber sekunder.

Pandangan Panglima Hukum

Pandangan kami, angka 4 tahun adalah batas atas, bukan hak perusahaan untuk selalu memperpanjang.

Jalan keluarnya adalah mencatat tanggal mulai kontrak sejak hari pertama dan menghitung sendiri total masa kerja Anda.

4Kontrak berakhir

Alur saat kontrak berakhir

Bagan alur

Dari kontrak berakhir sampai kompensasi

Kontrak berakhir Jangka waktu habis atau pekerjaan selesai, Pasal 81 ayat (1). Hitung masa kerja Dasar kompensasi menurut Pasal 88 ayat (2). Kompensasi dibayar Kewajiban Pemberi Kerja, Pasal 88 ayat (1). Bila diperpanjang Pemberitahuan tertulis paling lambat 7 hari. Tidak dibayar Sanksi administratif dan jalur perselisihan.

Perselisihan hak adalah sengketa karena hak yang sudah diatur tidak dipenuhi. Contohnya, kompensasi yang sudah jatuh tempo tidak dibayar perusahaan.

Sumber: naskah resmi UU 27/2026 di peraturan.bpk.go.id. Alur umum yang disusun Tim Riset Panglima Hukum, bukan aturan baku.

Pasal 81 ayat (1) menyebut PKWT berakhir antara lain karena jangka waktunya habis, pekerjaannya selesai, atau para pihak sepakat mengakhiri. Pasal 81 ayat (3) menambahkan bahwa bila perusahaan dialihkan, hak pekerja menjadi tanggung jawab pengusaha baru.

Bila salah satu pihak mengakhiri kontrak sebelum waktunya, Pasal 90 mewajibkannya membayar ganti rugi kepada pihak lain sebesar upah sampai batas waktu kontrak. Contohnya, kontrak berakhir Desember tetapi diputus Agustus, maka ganti ruginya setara upah September sampai Desember.

5Kompensasi

Uang kompensasi: yang pasti dan yang masih menunggu

Uang kompensasi adalah uang yang wajib dibayar Pemberi Kerja kepada pekerja kontrak saat kontraknya berakhir. Contohnya, kontrak Anda habis akhir bulan, maka kompensasi menjadi hak Anda pada saat itu.

Yang pasti dari naskah resmi: Pasal 88 ayat (1) mewajibkan pembayaran, dan ayat (2) mengaitkan besarnya dengan masa kerja Anda di perusahaan itu. Pasal 89 ayat (1) memberi sanksi administratif bagi yang tidak membayar, berupa peringatan tertulis, denda administratif, dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.

Yang belum pasti: rumus angkanya. Pasal 88 ayat (3) menyerahkan ketentuan lebih lanjut ke peraturan pemerintah, dan peraturan itu belum kami temukan.

Daftar periksa

Langkah menghitung perkiraan kompensasi

  • Hitung masa kerja terus-menerus dalam bulan, dari tanggal mulai kontrak.
  • Catat upah bulanan Anda dari slip upah.
  • Rumus lama PP 35/2021 menurut sumber sekunder: masa kerja dibagi 12, lalu dikali 1 bulan upah.
  • Contoh hitungan kami dengan rumus lama: upah Rp5.000.000 dan masa kerja 8 bulan menghasilkan Rp3.333.333.
  • Status rumus lama belum pasti. Tanyakan ke perusahaan atau advokat sebelum menjadikannya patokan.
Sumber: hukumonline klinik dan pasal.id untuk rumus PP 35/2021, sumber sekunder. Contoh angka adalah hitungan Tim Riset Panglima Hukum, bukan jaminan hasil.

Pasal 310 UU 27/2026 mempertahankan peraturan pelaksana lama sepanjang tidak bertentangan dengan UU baru. Rumus PP 35/2021 tidak bertentangan dengan pasal mana pun yang kami baca, karena Pasal 88 ayat (3) hanya menyerahkan rumus ke peraturan pemerintah. Karena itu rumus lama kemungkinan masih dipakai sampai peraturan pemerintah baru terbit, tetapi ini penafsiran kami, bukan bunyi pasal.

6Hak terlewat

Hak yang sering terlewat

Geser untuk membaca hak yang kerap terlewat
Hak 1

Kompensasi saat kontrak berakhir

Pasal 88 ayat (1) UU 27/2026 mewajibkan Pemberi Kerja memberikannya.

Hak 2

Masa kerja tetap dihitung

Pasal 86 ayat (2): masa percobaan yang dicantumkan di PKWT batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung.

Hak 3

Ganti rugi bila diputus lebih awal

Pasal 90 mewajibkan pihak yang memutus membayar sebesar upah sampai batas waktu kontrak.

Hak 4

Status tetap bila PKWT melanggar aturan

Pasal 85 dan Pasal 87 ayat (5) menjadikannya PKWTT demi hukum.

Hak 5

Hak yang belum dibayar dijamin aset

Pasal 299 menjadikan hak yang belum dibayar sebagai utang yang dijamin seluruh aset Pemberi Kerja, sejak disepakati atau diputus berkekuatan tetap.

Pasal 87 ayat (6) membuka jalan bagi Anda yang statusnya sudah demi hukum menjadi PKWTT. Anda dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan ke pengadilan negeri setempat, dengan syarat sudah ada perundingan bipartit yang gagal atau ditolak dan pemeriksaan oleh pengawas.

Simpan semua kontrak dan slip upah Anda.

7Perubahan aturan

Dari UU 13/2003 ke UU 27/2026

UU 27/2026 diundangkan dan berlaku pada 28 Oktober 2026. Pasal 311 mencabut UU 13/2003, dan Pasal 313 menetapkan berlakunya pada tanggal diundangkan.

Putusan MK 168/PUU-XXI/2023 dibacakan pada 31 Oktober 2024. Menurut detik dan MKRI, Mahkamah menegaskan batas PKWT 5 tahun termasuk perpanjangan, lalu meminta pembentuk undang-undang membuat UU ketenagakerjaan baru dalam paling lama 2 tahun.

UU 27/2026 memilih batas yang lebih ketat, yaitu 4 tahun dalam Pasal 82 ayat (2). Bab XXII Ketentuan Peralihan (Pasal 300 sampai 306) dan Pasal 307 sampai 309 tidak menyebut PKWT, sehingga tidak ada aturan peralihan tegas untuk kontrak yang sedang berjalan. Pasal 310 hanya mempertahankan peraturan pelaksana lama sepanjang tidak bertentangan, jadi batas 5 tahun PP 35/2021 yang bertentangan dengan batas 4 tahun Pasal 82 ayat (2) tidak dapat Anda pakai sebagai patokan.

Grafik

Batas total PKWT dalam tahun, skala 5 tahun

UU 13/2003 sebelum UU Cipta Kerja 3 tahun

PP 35/2021 dan Putusan MK 168/PUU-XXI/2023 5 tahun

UU 27/2026, Pasal 82 ayat (2) 4 tahun

Sumber: hukumonline klinik, detik, dan naskah resmi UU 27/2026. Panjang batang sebanding dengan jumlah tahun terhadap 5 tahun. Angka 3 tahun dan 5 tahun berasal dari sumber sekunder.
  • 2 Februari 2021PP 35/2021 diundangkan dan berlaku. Sumber: pasal.id.
  • 31 Oktober 2024Putusan MK 168/PUU-XXI/2023 dibacakan. Sumber: detik dan MKRI.
  • 28 Oktober 2026UU 27/2026 diundangkan dan berlaku. Sumber: peraturan.bpk.go.id.
  • 6 November 2026Tanggal pemeriksaan status aturan oleh Tim Riset Panglima Hukum, dengan pembacaan naskah pada 9 November 2026.
1Salah paham 1Kontrak boleh diperpanjang tanpa batas

Pasal 82 ayat (2) UU 27/2026 membatasi dua kali perpanjangan masing-masing paling lama 1 tahun.

2Salah paham 2Kontrak habis berarti tanpa hak

Pasal 88 ayat (1) mewajibkan Pemberi Kerja memberi uang kompensasi.

3Salah paham 3Boleh ada masa percobaan di kontrak

Pasal 86 ayat (1) melarangnya. Masa percobaan hanya diperbolehkan untuk PKWTT, paling lama 3 bulan menurut Pasal 92 ayat (1).

4Salah paham 4Kontrak lisan sama sahnya dengan kontrak tertulis

Pasal 85 menjadikan PKWT yang tidak tertulis sebagai PKWTT demi hukum.

8Tindakan

Rencana tindakan Anda

Jawaban atas pertanyaan “lalu saya harus berbuat apa” adalah lima hal yang bisa dimulai hari ini.

Daftar periksa

Yang bisa dikerjakan hari ini

  • Kumpulkan kontrak, perpanjangan, dan slip upah sejak hari pertama.
  • Hitung total masa kontrak dan bandingkan dengan batas 4 tahun Pasal 82 ayat (2).
  • Periksa apakah kontrak tertulis, berbahasa Indonesia, dan tidak memuat masa percobaan.
  • Minta uang kompensasi secara tertulis sebelum atau saat kontrak berakhir.
  • Hubungi advokat bila kompensasi tidak dibayar atau status kerja Anda dipersoalkan.
Sumber: Tim Riset Panglima Hukum, berdasarkan UU 27/2026. Bukan nasihat untuk perkara Anda.
Langkah berikutnya

Menghadapi PHK atau sengketa dengan perusahaan? Hubungi kami lewat halaman Kontak atau di 08116741212 dan 085283318317 pada jam kantor.

9FAQ

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa yang dimaksud dengan PKWT?

Perjanjian kerja yang hubungan kerjanya dibatasi tanggal atau selesainya pekerjaan tertentu, diatur dalam Pasal 80 sampai 92 UU 27/2026. Pekerjanya biasa disebut pekerja kontrak.

Berapa lama PKWT paling lama boleh berjalan?

Menurut Pasal 82 ayat (2) UU 27/2026, paling lama 2 tahun ditambah dua kali perpanjangan masing-masing paling lama 1 tahun, jadi total 4 tahun.

Apakah pekerja kontrak mendapat pesangon?

Pasal 88 ayat (1) UU 27/2026 mengatur uang kompensasi untuk PKWT yang berakhir. Rumus angkanya menunggu peraturan pemerintah menurut ayat (3).

Bagaimana bila perusahaan tidak membayar kompensasi?

Pasal 89 ayat (1) menyediakan sanksi administratif bagi perusahaan. Untuk menagih hak Anda, konsultasikan dengan advokat guna memilih jalur perselisihan hubungan industrial yang tepat.

Kapan pekerja kontrak menjadi pekerja tetap?

Bila PKWT tidak tertulis menurut Pasal 85, atau tidak memenuhi syarat jenis pekerjaan menurut Pasal 87 ayat (5). Kedua hal itu terjadi demi hukum.

Apakah kontrak yang sedang berjalan ikut batas baru?

Bab ketentuan peralihan UU 27/2026 tidak mengatur PKWT yang sedang berjalan. Ini kekosongan aturan, jadi pastikan dengan advokat sebelum mengandalkan salah satu batas.

Apakah kami menjanjikan hasil?

Tidak. Kami hanya memberi informasi umum dan tidak menjanjikan hasil perkara apa pun.

Catatan penting

Tulisan ini penjelasan hukum yang bersifat umum dan disusun dari peraturan serta putusan yang berlaku pada tanggal penerbitan. Ia bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Setiap perkara punya fakta, bukti, dan tenggat yang berbeda, dan peraturan dapat berubah sewaktu waktu. Untuk keputusan yang menyangkut perkara Anda sendiri, konsultasikan lebih dulu dengan advokat atau penasihat hukum.

Catatan metodologi dan keterbukaan

Kami menyusun artikel ini dari naskah resmi UU 27/2026 di peraturan.bpk.go.id (Pasal 80 sampai 92, 299 sampai 313), dari putusan dan pemberitaan Mahkamah Konstitusi, serta dari ringkasan sekunder untuk PP 35/2021. Tanggal pemeriksaan status aturan adalah 6 November 2026, dan naskah UU 27/2026 kami baca pada 9 November 2026.

Keterbatasan kami: naskah dipindai sehingga sebagian huruf dan angka terbaca kurang jelas, maka kami hanya mengutip pasal yang terbaca jelas. Rumus uang kompensasi PP 35/2021, angka 3 tahun pada UU 13/2003, dan angka 5 tahun pada PP 35/2021 berasal dari sumber sekunder dan tidak kami cocokkan dengan naskah asli PP.

Peraturan pemerintah pelaksana Pasal 82 ayat (4), Pasal 87 ayat (7), dan Pasal 88 ayat (3) belum kami temukan, dan rumus kompensasi masih berupa penafsiran dari Pasal 310. Pandangan penulis kami pisahkan pada kotak Pandangan Panglima Hukum, dan kami tidak menyimpulkan akibat hukum untuk perkara tertentu.

Bacaan lanjutan di Panglima Hukum

Halaman Kontak. Hubungi tim kami untuk konsultasi awal.

UU Ketenagakerjaan yang Berlaku Saat Ini. Peta aturan dan putusan MK di bidang ketenagakerjaan.

Cara Menghitung Pesangon PHK. Komponen hak yang sering terlewat saat PHK.

Ditulis dan dianalisis oleh Tim Riset Panglima Hukum. Kami memperbarui artikel ini setelah peraturan pemerintah pelaksana UU 27/2026 dapat kami periksa. Hubungi kami lewat halaman Kontak, atau telepon dan WhatsApp 08116741212 dan 085283318317. Ada koreksi atau tambahan, kirimkan kepada kami lewat halaman kontak.

Langkah berikutnya

Butuh Pendampingan untuk Masalah Hukum Anda?

Siapkan kronologi singkat dan dokumen pendukung untuk membahas langkah yang sesuai dengan keadaan Anda. Hubungi LBH Panglima Hukum & Keadilan untuk memperoleh informasi dan menyampaikan kebutuhan pendampingan hukum Anda.

Membutuhkan bantuan hukum cuma-cuma? Pelajari syarat dan alur layanan Pro Bono LBH Panglima Hukum dan Keadilan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *