Perwakilan pekerja dan perusahaan berdiskusi di meja perundingan.
Butuh bantuan segera?

Berselisih dengan perusahaan soal PHK atau upah? Telepon atau WhatsApp kami di 08116741212 dan 085283318317, atau buka halaman Kontak.

Ketenagakerjaan · Perselisihan Industrial
Perselisihan dengan Perusahaan: Tahapan dari Bipartit sampai Pengadilan Hubungan Industrial

Sengketa dengan perusahaan tidak langsung berakhir di pengadilan. Ada tahapan berurutan dengan tenggat masing-masing, dan melompati satu tahap bisa membuat gugatan dikembalikan.

30 hari kerjaBatas perundingan bipartit sejak perundingan dimulai. Sumber: Pasal 3 ayat (2) UU 2/2004 dan Pasal 228 ayat (4) UU 27/2026
10 hari kerjaBatas mediator menerbitkan anjuran tertulis setelah sidang mediasi pertama. Sumber: Pasal 13 UU 2/2004, Siplaw
1 tahunBatas gugatan PHK oleh pekerja. Sumber: Pasal 82 UU 2/2004, Putusan MK 94/PUU-XXI/2023
50 hari kerjaBatas putusan Pengadilan Hubungan Industrial sejak sidang pertama. Sumber: Pasal 103 UU 2/2004, Siplaw
Status terkini.UU 27/2026 berlaku sejak 28 Oktober 2026 dan mencabut UU 13/2003, tetapi Pasal 311 tidak menyebut UU 2/2004. Pasal UU 27/2026 kami kutip dari naskah resmi yang kami baca pada 9 November 2026. Pasal UU 2/2004 dan putusan MK masih dari ringkasan sekunder, jadi cocokkan dengan JDIH sebelum bertindak.
Pembaruan terakhir

Status peraturan diperiksa pada 6 November 2026. UU 27/2026 mewajibkan perundingan bipartit paling lama 30 hari kerja sebelum PHK dan menyatakan PHK tanpa kesepakatan atau putusan berkekuatan hukum tetap batal demi hukum, menurut Pasal 228. Putusan MK 132/PUU-XXIII/2025 menurut ringkasan Dandapala menggeser titik awal tenggat gugatan PHK menjadi sejak mediasi atau konsiliasi gagal.

Atasan Anda menyatakan hubungan kerja berakhir, atau upah dan lembur Anda tidak dibayar penuh. Anda ingin menuntut, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana.

Jawabannya ada pada urutan yang diatur undang-undang. Artikel ini memetakan urutan itu, lengkap dengan batas waktunya, dan di akhir ada langkah yang bisa Anda mulai hari ini.

Poin Penting dalam 30 Detik

6 hal yang perlu Anda tahu
  • Urutan itu wajib. Pasal 3 ayat (1) UU 2/2004 dan Pasal 228 ayat (3) UU 27/2026 mewajibkan perundingan bipartit lebih dulu.Naskah resmi
  • Mediasi sebelum gugatan. Pasal 83 ayat (1) mewajibkan gugatan ke pengadilan dilampiri risalah mediasi atau konsiliasi.Naskah resmi
  • Tenggat tiap tahap berbeda. Bipartit 30 hari kerja, anjuran mediator 10 hari kerja, putusan pengadilan 50 hari kerja.Naskah resmi
  • Gugatan PHK ada daluwarsanya. Pasal 82 membatasi gugatan PHK pekerja paling lama 1 tahun.Naskah resmi
  • Titik awal 1 tahun bergeser. Putusan MK 132/PUU-XXIII/2025 memaknai ulang acuannya menurut ringkasan sekunder.Pemberitaan
  • Hasil tidak pasti. Kami tidak menjanjikan hasil perkara apa pun.Perlu dinilai advokat
1Pengertian

Pengertian perselisihan hubungan industrial

Kartu pasal · Pasal 1 angka 1 UU 2/2004 Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan pertentangan antara pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja, karena perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, atau antarserikat pekerja dalam satu perusahaan.

Bahasa sederhananya: Intinya, ini sengketa kerja yang tidak selesai lewat obrolan biasa. Contohnya, upah lembur Anda tidak dibayar dan atasan menolak menghitung ulang.

Sumber: dirangkum dari salinan UU 2/2004 di peraturan.go.id dan pasal.id. Bukan kutipan harfiah, cocokkan dengan naskah resmi.

UU 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyediakan jalur bertahap untuk sengketa semacam ini. Jalur itu dirancang agar sebagian besar masalah selesai tanpa sidang.

Pengadilan Hubungan Industrial, disingkat PHI, adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan negeri. Menurut Pasal 56 UU 2/2004, PHI berwenang memeriksa dan memutus keempat jenis perselisihan.

Tahapannya berurutan.

Catatan. Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah berakhirnya hubungan kerja karena hal tertentu. Contohnya, Anda menerima surat yang menyatakan kontrak kerja dihentikan mulai akhir bulan.

2Jenis

Empat jenis perselisihan

Jenis perselisihan menentukan jalur yang bisa dipilih.

JenisDasarContoh sehari-hari
Perselisihan hakPasal 2 UU 2/2004Upah, lembur, atau cuti yang sudah diatur tetapi tidak dibayar
Perselisihan kepentinganPasal 2 UU 2/2004Beda pendapat soal pembuatan atau perubahan syarat kerja
Perselisihan PHKPasal 2 UU 2/2004Beda pendapat tentang sah tidaknya pemutusan hubungan kerja
Perselisihan antarserikat pekerjaPasal 2 UU 2/2004Dua serikat dalam satu perusahaan berbeda pendapat soal keanggotaan atau hak serikat
Sumber: Siplaw, BP Lawyers, dan peraturan.go.id. Ringkasan sekunder, cocokkan dengan naskah resmi.

Menurut Siplaw, perselisihan hak dan PHK dapat dikasasi langsung ke Mahkamah Agung, sedangkan perselisihan kepentingan dan antarserikat berakhir di PHI. Perbedaan ini penting saat Anda memilih strategi.

3Tiga tahap

Tiga tahap sebelum gugatan

Tiga tahap yang harus dilalui

Bipartit adalah perundingan langsung antara Anda dan perusahaan tanpa pihak ketiga. Contohnya, Anda dan bagian personalia duduk bersama membahas selisih upah.

Pasal 3 ayat (1) UU 2/2004 mewajibkan tahap ini, dan Pasal 3 ayat (2) menetapkan batas paling lama 30 hari kerja sejak perundingan dimulai. Pasal 228 ayat (4) UU 27/2026 memuat batas yang sama untuk perundingan sebelum PHK.

Menurut Pasal 3 ayat (3), bipartit dinyatakan gagal bila salah satu pihak menolak berunding atau 30 hari berlalu tanpa kesepakatan. Hukumonline menjelaskan bahwa buktinya perlu disimpan.

Bila bipartit gagal, Pasal 4 ayat (1) mengatur salah satu pihak mencatatkan perselisihan ke instansi ketenagakerjaan dengan melampirkan bukti upaya bipartit.

Mediasi adalah perundingan yang dipimpin mediator dari instansi itu. Menurut Pasal 4 ayat (3) sampai (6), para pihak boleh memilih konsiliasi atau arbitrase, dan bila dalam 7 hari kerja tidak memilih, perkara dilimpahkan ke mediator.

Pasal 10 meminta mediator menggelar sidang dalam 7 hari kerja, dan Pasal 15 menyelesaikan tugasnya dalam 30 hari kerja. Bila tidak sepakat, Pasal 13 mewajibkan anjuran tertulis paling lambat 10 hari kerja setelah sidang mediasi pertama.

Pasal 83 ayat (1) UU 2/2004 mewajibkan gugatan ke PHI dilampiri risalah mediasi atau konsiliasi. Tanpa lampiran itu, hakim wajib mengembalikan gugatan.

Risalah adalah catatan resmi bahwa perundingan sudah dilakukan dan gagal. Contohnya, dokumen dari mediator yang menyebut kedua pihak tidak mencapai kesepakatan.

Menurut Pasal 103, PHI memutus paling lambat 50 hari kerja sejak sidang pertama. Hukumonline mencatat Putusan MK 68/PUU-XIII/2015 menyatakan anjuran tertulis bukan syarat formil gugatan, sedangkan risalah tetap dipakai.

Sumber: hukumonline, Siplaw, hukumonline tentang putusan MK soal anjuran, dan peraturan.go.id. Ringkasan sekunder.

Pandangan Panglima Hukum

Pandangan kami, kegagalan terbanyak bukan karena kalah argumen, melainkan karena tahap atau lampirannya tidak lengkap.

Jalan keluarnya sederhana: catat tanggal setiap perundingan sejak awal dan simpan bukti tertulisnya.

4Alur

Alur dari bipartit sampai kasasi

Bagan alur

Urutan penyelesaian perselisihan

Bipartit Berunding langsung, paling lama 30 hari kerja. Catat ke dinas Lampirkan bukti upaya bipartit. Mediasi Mediator menerbitkan anjuran bila gagal. Gugatan PHI Dilampiri risalah, putus 50 hari kerja. Kasasi Untuk perselisihan hak dan PHK.

Perjanjian Bersama adalah kesepakatan tertulis hasil perundingan. Menurut Pasal 7, perjanjian itu mengikat dan wajib didaftarkan ke PHI. Contohnya, perusahaan setuju membayar selisih upah dan Anda setuju menutup sengketa.

Sumber: Siplaw dan peraturan.go.id. Alur umum, bukan aturan baku.

Menurut Siplaw, kasasi diajukan dalam 14 hari kerja dan Mahkamah Agung menyelesaikannya dalam 30 hari kerja. Angka ini perlu Anda cocokkan dengan pasal terkait di naskah resmi.

Putusan PHI baru berkekuatan hukum tetap bila tidak ada kasasi dalam batas waktu itu.

5Dokumen

Dokumen yang disiapkan

Bukti yang rapi mempercepat setiap tahap. Mediator dan hakim menilai dari dokumen, bukan dari cerita.

Daftar periksa

Dokumen yang sebaiknya Anda kumpulkan

  • Perjanjian kerja, surat pengangkatan, dan peraturan perusahaan.
  • Slip upah dan bukti transfer upah beberapa bulan terakhir.
  • Surat PHK, surat peringatan, atau pesan tertulis yang menyatakannya.
  • Catatan tanggal dan hasil setiap perundingan bipartit.
  • Risalah atau anjuran tertulis dari mediator bila sudah ada.
Sumber: hukumonline dan Siplaw. Daftar ini adalah rangkuman Tim Riset Panglima Hukum, bukan daftar baku.

Fotokopi dan salinan digital sama-sama berguna.

Simpan bukti bipartit sejak percakapan pertama, sebab Pasal 4 ayat (1) menjadikannya lampiran pencatatan.

6Kesalahan

Kesalahan yang sering terjadi

Geser untuk membaca kesalahan yang sering terjadi
Kesalahan 1

Langsung menggugat ke pengadilan

Pasal 83 ayat (1) UU 2/2004 membuat gugatan tanpa risalah mediasi dikembalikan hakim.

Kesalahan 2

Bipartit hanya lisan

Tanpa catatan, Anda sulit membuktikan bipartit sudah dilakukan dan gagal.

Kesalahan 3

Menunda sampai lewat 1 tahun

Pasal 82 membatasi gugatan PHK pekerja paling lama 1 tahun, dan titik awalnya perlu diperiksa.

Kesalahan 4

Mengabaikan anjuran mediator

Pasal 13 menyatakan pihak yang tidak menjawab anjuran dianggap menolaknya.

Menurut Pasal 7 UU 2/2004, perjanjian bersama wajib didaftarkan ke PHI agar bisa dieksekusi bila dilanggar.

Jangan menandatangani apa pun tanpa membacanya.

7Batas waktu

Batas waktu dan putusan MK

Daluwarsa adalah batas waktu yang membuat hak menggugat gugur bila terlewati. Contohnya, Anda baru menggugat PHK setelah lewat batas, sehingga gugatan bisa ditolak karena terlambat. Pasal 82 UU 2/2004 menetapkan batas itu paling lama 1 tahun untuk gugatan PHK oleh pekerja.

Menurut hukumonline, Putusan MK 94/PUU-XXI/2023 tertanggal 29 Februari 2024 menegaskan batas 1 tahun itu tetap berlaku, karena Pasal 171 UU 13/2003 yang semula menjadi rujukan sudah dihapus UU Cipta Kerja.

Putusan MK 132/PUU-XXIII/2025 kemudian memaknai ulang pasal yang sama. Menurut ringkasan Dandapala, gugatan PHK pekerja diajukan dalam 1 tahun sejak mediasi atau konsiliasi tidak mencapai kesepakatan, bukan sejak keputusan PHK diterima. Kami belum membuka naskah putusannya, sehingga tanggal dan akibatnya bagi PHK yang terjadi sebelum putusan perlu Anda cek.

Kami tidak menemukan kata daluwarsa dalam naskah UU 27/2026 yang kami telusuri, jadi tenggat gugatan tetap kami rujuk ke UU 2/2004 dan putusan MK. Konsultasikan hitungan tenggat Anda.

Selama sengketa berjalan, Pasal 235 UU 27/2026 mewajibkan pemberi kerja dan pekerja tetap melaksanakan kewajibannya. Pemberi kerja boleh mengskors pekerja yang sedang diproses PHK, asalkan tetap membayar upah beserta hak lain yang biasa diterima.

Pasal 228 ayat (7) menutup jalan pintas. PHK tanpa kesepakatan atau putusan lembaga penyelesaian yang berkekuatan hukum tetap batal demi hukum, dan pemberi kerja wajib mempekerjakan kembali pekerja. Bila hak Anda sudah disepakati atau diputus tetapi belum dibayar, Pasal 299 menjadikannya utang yang dijamin seluruh aset pemberi kerja.

Grafik

Batas waktu tiap tahap dalam hari kerja, skala 50 hari

Bipartit, Pasal 3 ayat (2) 30 hari

Penyelesaian mediasi, Pasal 15 30 hari

Putusan PHI, Pasal 103 50 hari

Sumber: hukumonline dan Siplaw. Panjang batang sebanding dengan jumlah hari terhadap 50 hari. Ringkasan sekunder.
  • 29 Februari 2024Putusan MK 94/PUU-XXI/2023 menegaskan batas 1 tahun. Sumber: hukumonline.
  • 2025Putusan MK 132/PUU-XXIII/2025 memaknai ulang Pasal 82. Tanggal pasti belum kami verifikasi. Sumber: Dandapala.
  • 28 Oktober 2026UU 27/2026 diundangkan dan berlaku, mencabut UU 13/2003. Sumber: peraturan.bpk.go.id.
  • 6 November 2026Tanggal pemeriksaan status aturan oleh Tim Riset Panglima Hukum.
1Salah paham 1Bipartit boleh dilewati

Pasal 3 ayat (1) UU 2/2004 mewajibkan bipartit sebelum tahap berikutnya.

2Salah paham 2Anjuran mediator mengikat

Anjuran baru mengikat bila kedua pihak menyetujuinya, dan diam dianggap menolak.

3Salah paham 3Gugatan bisa kapan saja

Pasal 82 membatasi gugatan PHK pekerja dengan daluwarsa 1 tahun.

4Salah paham 4PHK boleh dulu, sengketa belakangan

Pasal 228 ayat (7) UU 27/2026 menyatakan PHK tanpa kesepakatan atau putusan berkekuatan hukum tetap batal demi hukum. Pasal berikutnya mengecualikan alasan tertentu, antara lain pengunduran diri dan berakhirnya PKWT.

8Tindakan

Rencana tindakan Anda

Jawaban atas pertanyaan “lalu saya harus berbuat apa” adalah lima hal yang bisa dimulai hari ini.

Daftar periksa

Yang bisa dikerjakan hari ini

  • Tulis kronologi sengketa lengkap dengan tanggalnya.
  • Kumpulkan dokumen kerja dan bukti pembayaran upah.
  • Ajukan perundingan bipartit secara tertulis dan simpan tanda terimanya.
  • Catat batas 30 hari kerja bipartit dan batas 1 tahun untuk gugatan PHK.
  • Hubungi advokat sebelum mencatatkan perselisihan atau menandatangani perjanjian.
Sumber: Tim Riset Panglima Hukum, berdasarkan UU 2/2004 menurut ringkasan sekunder dan UU 27/2026. Bukan nasihat untuk perkara Anda.
Langkah berikutnya

Menghadapi PHK atau sengketa dengan perusahaan? Hubungi kami lewat halaman Kontak atau di 08116741212 dan 085283318317 pada jam kantor.

9FAQ

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa yang dimaksud dengan perselisihan hubungan industrial?

Sengketa antara pekerja dan pengusaha mengenai hak, kepentingan, PHK, atau antarserikat pekerja dalam satu perusahaan menurut UU 2/2004.

Apakah bipartit wajib dilakukan sebelum ke pengadilan?

Ya. Pasal 3 ayat (1) UU 2/2004 mewajibkan musyawarah bipartit lebih dulu, dan bukti upayanya menjadi lampiran pencatatan.

Berapa lama bipartit dan mediasi berlangsung?

Bipartit paling lama 30 hari kerja menurut Pasal 3 ayat (2). Mediator menyelesaikan tugas dalam 30 hari kerja menurut Pasal 15.

Bisakah saya langsung menggugat ke PHI?

Tidak. Pasal 83 ayat (1) mewajibkan lampiran risalah mediasi atau konsiliasi, dan gugatan tanpa lampiran itu dikembalikan hakim.

Berapa lama batas waktu menggugat PHK?

Pasal 82 menyebut 1 tahun. Titik awalnya dimaknai ulang Putusan MK 132/PUU-XXIII/2025 menurut ringkasan sekunder, jadi konsultasikan perhitungan Anda.

Apa akibatnya bila saya menolak anjuran mediator?

Anda bisa melanjutkan ke PHI dengan risalah mediasi. Pasal 13 menganggap pihak yang tidak menjawab sebagai menolak.

Apakah PHK sepihak tetap sah?

Tidak bila tanpa kesepakatan atau putusan berkekuatan hukum tetap. Pasal 228 ayat (7) UU 27/2026 menyatakannya batal demi hukum dan mewajibkan pekerja dipekerjakan kembali.

Apakah kami menjanjikan hasil?

Tidak. Kami hanya memberi informasi umum dan tidak menjanjikan hasil perkara apa pun.

Catatan penting

Tulisan ini penjelasan hukum yang bersifat umum dan disusun dari peraturan serta putusan yang berlaku pada tanggal penerbitan. Ia bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Setiap perkara punya fakta, bukti, dan tenggat yang berbeda, dan peraturan dapat berubah sewaktu waktu. Untuk keputusan yang menyangkut perkara Anda sendiri, konsultasikan lebih dulu dengan advokat atau penasihat hukum.

Catatan metodologi dan keterbukaan

Kami menyusun artikel ini dari naskah resmi UU 27/2026 di peraturan.bpk.go.id (Pasal 228, 229, 235, 299, dan 311), dari ringkasan UU 2/2004 di hukumonline, Siplaw, BP Lawyers, pasal.id, dan salinan di peraturan.go.id, serta ringkasan putusan MK dari hukumonline dan Dandapala. Tanggal pemeriksaan status aturan adalah 6 November 2026, dan naskah UU 27/2026 kami baca pada 9 November 2026.

Keterbatasan kami: naskah resmi UU 2/2004 di JDIH dan naskah Putusan MK 94/PUU-XXI/2023 serta 132/PUU-XXIII/2025 tidak kami buka langsung. Tanggal Putusan 132 belum kami verifikasi, dan angka tenggat kasasi berasal dari Siplaw.

Pasal 311 UU 27/2026 tidak menyebut UU 2/2004, tetapi kami belum menelusuri seluruh naskah untuk perubahan tidak langsung pada tahapan dan tenggat. Pandangan penulis kami pisahkan pada kotak Pandangan Panglima Hukum, dan kami tidak menyimpulkan akibat hukum untuk perkara tertentu.

Bacaan lanjutan di Panglima Hukum

Halaman Kontak. Hubungi tim kami untuk konsultasi awal.

Cara Menghitung Pesangon PHK. Komponen hak yang sering terlewat saat PHK.

Pekerja Kontrak (PKWT): Batas Waktu, Kompensasi, dan Hak saat Kontrak Berakhir. Batas kontrak dan kompensasi saat kontrak berakhir.

Ditulis dan dianalisis oleh Tim Riset Panglima Hukum. Kami memperbarui artikel ini setelah naskah resmi UU 2/2004 dan putusan MK terbaru dapat kami periksa langsung. Hubungi kami lewat halaman Kontak, atau telepon dan WhatsApp 08116741212 dan 085283318317. Ada koreksi atau tambahan, kirimkan kepada kami lewat halaman kontak.

Langkah berikutnya

Butuh Pendampingan untuk Masalah Hukum Anda?

Siapkan kronologi singkat dan dokumen pendukung untuk membahas langkah yang sesuai dengan keadaan Anda. Hubungi LBH Panglima Hukum & Keadilan untuk memperoleh informasi dan menyampaikan kebutuhan pendampingan hukum Anda.

Membutuhkan bantuan hukum cuma-cuma? Pelajari syarat dan alur layanan Pro Bono LBH Panglima Hukum dan Keadilan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *