
Berselisih dengan perusahaan soal PHK atau upah? Telepon atau WhatsApp kami di 08116741212 dan 085283318317, atau buka halaman Kontak.
Sengketa dengan perusahaan tidak langsung berakhir di pengadilan. Ada tahapan berurutan dengan tenggat masing-masing, dan melompati satu tahap bisa membuat gugatan dikembalikan.
Atasan Anda menyatakan hubungan kerja berakhir, atau upah dan lembur Anda tidak dibayar penuh. Anda ingin menuntut, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana.
Jawabannya ada pada urutan yang diatur undang-undang. Artikel ini memetakan urutan itu, lengkap dengan batas waktunya, dan di akhir ada langkah yang bisa Anda mulai hari ini.
Poin Penting dalam 30 Detik
6 hal yang perlu Anda tahu- Urutan itu wajib. Pasal 3 ayat (1) UU 2/2004 dan Pasal 228 ayat (3) UU 27/2026 mewajibkan perundingan bipartit lebih dulu.Naskah resmi
- Mediasi sebelum gugatan. Pasal 83 ayat (1) mewajibkan gugatan ke pengadilan dilampiri risalah mediasi atau konsiliasi.Naskah resmi
- Tenggat tiap tahap berbeda. Bipartit 30 hari kerja, anjuran mediator 10 hari kerja, putusan pengadilan 50 hari kerja.Naskah resmi
- Gugatan PHK ada daluwarsanya. Pasal 82 membatasi gugatan PHK pekerja paling lama 1 tahun.Naskah resmi
- Titik awal 1 tahun bergeser. Putusan MK 132/PUU-XXIII/2025 memaknai ulang acuannya menurut ringkasan sekunder.Pemberitaan
- Hasil tidak pasti. Kami tidak menjanjikan hasil perkara apa pun.Perlu dinilai advokat
Pengertian perselisihan hubungan industrial
Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan pertentangan antara pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja, karena perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, atau antarserikat pekerja dalam satu perusahaan.
Bahasa sederhananya: Intinya, ini sengketa kerja yang tidak selesai lewat obrolan biasa. Contohnya, upah lembur Anda tidak dibayar dan atasan menolak menghitung ulang.
Sumber: dirangkum dari salinan UU 2/2004 di peraturan.go.id dan pasal.id. Bukan kutipan harfiah, cocokkan dengan naskah resmi.UU 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyediakan jalur bertahap untuk sengketa semacam ini. Jalur itu dirancang agar sebagian besar masalah selesai tanpa sidang.
Pengadilan Hubungan Industrial, disingkat PHI, adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan negeri. Menurut Pasal 56 UU 2/2004, PHI berwenang memeriksa dan memutus keempat jenis perselisihan.
Tahapannya berurutan.
Catatan. Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah berakhirnya hubungan kerja karena hal tertentu. Contohnya, Anda menerima surat yang menyatakan kontrak kerja dihentikan mulai akhir bulan.
Empat jenis perselisihan
Jenis perselisihan menentukan jalur yang bisa dipilih.
| Jenis | Dasar | Contoh sehari-hari |
|---|---|---|
| Perselisihan hak | Pasal 2 UU 2/2004 | Upah, lembur, atau cuti yang sudah diatur tetapi tidak dibayar |
| Perselisihan kepentingan | Pasal 2 UU 2/2004 | Beda pendapat soal pembuatan atau perubahan syarat kerja |
| Perselisihan PHK | Pasal 2 UU 2/2004 | Beda pendapat tentang sah tidaknya pemutusan hubungan kerja |
| Perselisihan antarserikat pekerja | Pasal 2 UU 2/2004 | Dua serikat dalam satu perusahaan berbeda pendapat soal keanggotaan atau hak serikat |
Menurut Siplaw, perselisihan hak dan PHK dapat dikasasi langsung ke Mahkamah Agung, sedangkan perselisihan kepentingan dan antarserikat berakhir di PHI. Perbedaan ini penting saat Anda memilih strategi.
Tiga tahap sebelum gugatan
Tiga tahap yang harus dilalui
Bipartit adalah perundingan langsung antara Anda dan perusahaan tanpa pihak ketiga. Contohnya, Anda dan bagian personalia duduk bersama membahas selisih upah.
Pasal 3 ayat (1) UU 2/2004 mewajibkan tahap ini, dan Pasal 3 ayat (2) menetapkan batas paling lama 30 hari kerja sejak perundingan dimulai. Pasal 228 ayat (4) UU 27/2026 memuat batas yang sama untuk perundingan sebelum PHK.
Menurut Pasal 3 ayat (3), bipartit dinyatakan gagal bila salah satu pihak menolak berunding atau 30 hari berlalu tanpa kesepakatan. Hukumonline menjelaskan bahwa buktinya perlu disimpan.
Bila bipartit gagal, Pasal 4 ayat (1) mengatur salah satu pihak mencatatkan perselisihan ke instansi ketenagakerjaan dengan melampirkan bukti upaya bipartit.
Mediasi adalah perundingan yang dipimpin mediator dari instansi itu. Menurut Pasal 4 ayat (3) sampai (6), para pihak boleh memilih konsiliasi atau arbitrase, dan bila dalam 7 hari kerja tidak memilih, perkara dilimpahkan ke mediator.
Pasal 10 meminta mediator menggelar sidang dalam 7 hari kerja, dan Pasal 15 menyelesaikan tugasnya dalam 30 hari kerja. Bila tidak sepakat, Pasal 13 mewajibkan anjuran tertulis paling lambat 10 hari kerja setelah sidang mediasi pertama.
Pasal 83 ayat (1) UU 2/2004 mewajibkan gugatan ke PHI dilampiri risalah mediasi atau konsiliasi. Tanpa lampiran itu, hakim wajib mengembalikan gugatan.
Risalah adalah catatan resmi bahwa perundingan sudah dilakukan dan gagal. Contohnya, dokumen dari mediator yang menyebut kedua pihak tidak mencapai kesepakatan.
Menurut Pasal 103, PHI memutus paling lambat 50 hari kerja sejak sidang pertama. Hukumonline mencatat Putusan MK 68/PUU-XIII/2015 menyatakan anjuran tertulis bukan syarat formil gugatan, sedangkan risalah tetap dipakai.
Pandangan Panglima Hukum
Pandangan kami, kegagalan terbanyak bukan karena kalah argumen, melainkan karena tahap atau lampirannya tidak lengkap.
Jalan keluarnya sederhana: catat tanggal setiap perundingan sejak awal dan simpan bukti tertulisnya.
Alur dari bipartit sampai kasasi
Urutan penyelesaian perselisihan
Perjanjian Bersama adalah kesepakatan tertulis hasil perundingan. Menurut Pasal 7, perjanjian itu mengikat dan wajib didaftarkan ke PHI. Contohnya, perusahaan setuju membayar selisih upah dan Anda setuju menutup sengketa.
Sumber: Siplaw dan peraturan.go.id. Alur umum, bukan aturan baku.Menurut Siplaw, kasasi diajukan dalam 14 hari kerja dan Mahkamah Agung menyelesaikannya dalam 30 hari kerja. Angka ini perlu Anda cocokkan dengan pasal terkait di naskah resmi.
Putusan PHI baru berkekuatan hukum tetap bila tidak ada kasasi dalam batas waktu itu.
Dokumen yang disiapkan
Bukti yang rapi mempercepat setiap tahap. Mediator dan hakim menilai dari dokumen, bukan dari cerita.
Dokumen yang sebaiknya Anda kumpulkan
- Perjanjian kerja, surat pengangkatan, dan peraturan perusahaan.
- Slip upah dan bukti transfer upah beberapa bulan terakhir.
- Surat PHK, surat peringatan, atau pesan tertulis yang menyatakannya.
- Catatan tanggal dan hasil setiap perundingan bipartit.
- Risalah atau anjuran tertulis dari mediator bila sudah ada.
Fotokopi dan salinan digital sama-sama berguna.
Simpan bukti bipartit sejak percakapan pertama, sebab Pasal 4 ayat (1) menjadikannya lampiran pencatatan.
Kesalahan yang sering terjadi
Geser untuk membaca kesalahan yang sering terjadiLangsung menggugat ke pengadilan
Pasal 83 ayat (1) UU 2/2004 membuat gugatan tanpa risalah mediasi dikembalikan hakim.
Bipartit hanya lisan
Tanpa catatan, Anda sulit membuktikan bipartit sudah dilakukan dan gagal.
Menunda sampai lewat 1 tahun
Pasal 82 membatasi gugatan PHK pekerja paling lama 1 tahun, dan titik awalnya perlu diperiksa.
Mengabaikan anjuran mediator
Pasal 13 menyatakan pihak yang tidak menjawab anjuran dianggap menolaknya.
Menurut Pasal 7 UU 2/2004, perjanjian bersama wajib didaftarkan ke PHI agar bisa dieksekusi bila dilanggar.
Jangan menandatangani apa pun tanpa membacanya.
Batas waktu dan putusan MK
Daluwarsa adalah batas waktu yang membuat hak menggugat gugur bila terlewati. Contohnya, Anda baru menggugat PHK setelah lewat batas, sehingga gugatan bisa ditolak karena terlambat. Pasal 82 UU 2/2004 menetapkan batas itu paling lama 1 tahun untuk gugatan PHK oleh pekerja.
Menurut hukumonline, Putusan MK 94/PUU-XXI/2023 tertanggal 29 Februari 2024 menegaskan batas 1 tahun itu tetap berlaku, karena Pasal 171 UU 13/2003 yang semula menjadi rujukan sudah dihapus UU Cipta Kerja.
Putusan MK 132/PUU-XXIII/2025 kemudian memaknai ulang pasal yang sama. Menurut ringkasan Dandapala, gugatan PHK pekerja diajukan dalam 1 tahun sejak mediasi atau konsiliasi tidak mencapai kesepakatan, bukan sejak keputusan PHK diterima. Kami belum membuka naskah putusannya, sehingga tanggal dan akibatnya bagi PHK yang terjadi sebelum putusan perlu Anda cek.
Kami tidak menemukan kata daluwarsa dalam naskah UU 27/2026 yang kami telusuri, jadi tenggat gugatan tetap kami rujuk ke UU 2/2004 dan putusan MK. Konsultasikan hitungan tenggat Anda.
Selama sengketa berjalan, Pasal 235 UU 27/2026 mewajibkan pemberi kerja dan pekerja tetap melaksanakan kewajibannya. Pemberi kerja boleh mengskors pekerja yang sedang diproses PHK, asalkan tetap membayar upah beserta hak lain yang biasa diterima.
Pasal 228 ayat (7) menutup jalan pintas. PHK tanpa kesepakatan atau putusan lembaga penyelesaian yang berkekuatan hukum tetap batal demi hukum, dan pemberi kerja wajib mempekerjakan kembali pekerja. Bila hak Anda sudah disepakati atau diputus tetapi belum dibayar, Pasal 299 menjadikannya utang yang dijamin seluruh aset pemberi kerja.
Batas waktu tiap tahap dalam hari kerja, skala 50 hari
Bipartit, Pasal 3 ayat (2) 30 hari
Penyelesaian mediasi, Pasal 15 30 hari
Putusan PHI, Pasal 103 50 hari
- 29 Februari 2024Putusan MK 94/PUU-XXI/2023 menegaskan batas 1 tahun. Sumber: hukumonline.
- 2025Putusan MK 132/PUU-XXIII/2025 memaknai ulang Pasal 82. Tanggal pasti belum kami verifikasi. Sumber: Dandapala.
- 28 Oktober 2026UU 27/2026 diundangkan dan berlaku, mencabut UU 13/2003. Sumber: peraturan.bpk.go.id.
- 6 November 2026Tanggal pemeriksaan status aturan oleh Tim Riset Panglima Hukum.
1Salah paham 1Bipartit boleh dilewati
Pasal 3 ayat (1) UU 2/2004 mewajibkan bipartit sebelum tahap berikutnya.
2Salah paham 2Anjuran mediator mengikat
Anjuran baru mengikat bila kedua pihak menyetujuinya, dan diam dianggap menolak.
3Salah paham 3Gugatan bisa kapan saja
Pasal 82 membatasi gugatan PHK pekerja dengan daluwarsa 1 tahun.
4Salah paham 4PHK boleh dulu, sengketa belakangan
Pasal 228 ayat (7) UU 27/2026 menyatakan PHK tanpa kesepakatan atau putusan berkekuatan hukum tetap batal demi hukum. Pasal berikutnya mengecualikan alasan tertentu, antara lain pengunduran diri dan berakhirnya PKWT.
Rencana tindakan Anda
Jawaban atas pertanyaan “lalu saya harus berbuat apa” adalah lima hal yang bisa dimulai hari ini.
Yang bisa dikerjakan hari ini
- Tulis kronologi sengketa lengkap dengan tanggalnya.
- Kumpulkan dokumen kerja dan bukti pembayaran upah.
- Ajukan perundingan bipartit secara tertulis dan simpan tanda terimanya.
- Catat batas 30 hari kerja bipartit dan batas 1 tahun untuk gugatan PHK.
- Hubungi advokat sebelum mencatatkan perselisihan atau menandatangani perjanjian.
Menghadapi PHK atau sengketa dengan perusahaan? Hubungi kami lewat halaman Kontak atau di 08116741212 dan 085283318317 pada jam kantor.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa yang dimaksud dengan perselisihan hubungan industrial?
Sengketa antara pekerja dan pengusaha mengenai hak, kepentingan, PHK, atau antarserikat pekerja dalam satu perusahaan menurut UU 2/2004.
Apakah bipartit wajib dilakukan sebelum ke pengadilan?
Ya. Pasal 3 ayat (1) UU 2/2004 mewajibkan musyawarah bipartit lebih dulu, dan bukti upayanya menjadi lampiran pencatatan.
Berapa lama bipartit dan mediasi berlangsung?
Bipartit paling lama 30 hari kerja menurut Pasal 3 ayat (2). Mediator menyelesaikan tugas dalam 30 hari kerja menurut Pasal 15.
Bisakah saya langsung menggugat ke PHI?
Tidak. Pasal 83 ayat (1) mewajibkan lampiran risalah mediasi atau konsiliasi, dan gugatan tanpa lampiran itu dikembalikan hakim.
Berapa lama batas waktu menggugat PHK?
Pasal 82 menyebut 1 tahun. Titik awalnya dimaknai ulang Putusan MK 132/PUU-XXIII/2025 menurut ringkasan sekunder, jadi konsultasikan perhitungan Anda.
Apa akibatnya bila saya menolak anjuran mediator?
Anda bisa melanjutkan ke PHI dengan risalah mediasi. Pasal 13 menganggap pihak yang tidak menjawab sebagai menolak.
Apakah PHK sepihak tetap sah?
Tidak bila tanpa kesepakatan atau putusan berkekuatan hukum tetap. Pasal 228 ayat (7) UU 27/2026 menyatakannya batal demi hukum dan mewajibkan pekerja dipekerjakan kembali.
Apakah kami menjanjikan hasil?
Tidak. Kami hanya memberi informasi umum dan tidak menjanjikan hasil perkara apa pun.
Catatan penting
Tulisan ini penjelasan hukum yang bersifat umum dan disusun dari peraturan serta putusan yang berlaku pada tanggal penerbitan. Ia bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Setiap perkara punya fakta, bukti, dan tenggat yang berbeda, dan peraturan dapat berubah sewaktu waktu. Untuk keputusan yang menyangkut perkara Anda sendiri, konsultasikan lebih dulu dengan advokat atau penasihat hukum.
Catatan metodologi dan keterbukaan
Kami menyusun artikel ini dari naskah resmi UU 27/2026 di peraturan.bpk.go.id (Pasal 228, 229, 235, 299, dan 311), dari ringkasan UU 2/2004 di hukumonline, Siplaw, BP Lawyers, pasal.id, dan salinan di peraturan.go.id, serta ringkasan putusan MK dari hukumonline dan Dandapala. Tanggal pemeriksaan status aturan adalah 6 November 2026, dan naskah UU 27/2026 kami baca pada 9 November 2026.
Keterbatasan kami: naskah resmi UU 2/2004 di JDIH dan naskah Putusan MK 94/PUU-XXI/2023 serta 132/PUU-XXIII/2025 tidak kami buka langsung. Tanggal Putusan 132 belum kami verifikasi, dan angka tenggat kasasi berasal dari Siplaw.
Pasal 311 UU 27/2026 tidak menyebut UU 2/2004, tetapi kami belum menelusuri seluruh naskah untuk perubahan tidak langsung pada tahapan dan tenggat. Pandangan penulis kami pisahkan pada kotak Pandangan Panglima Hukum, dan kami tidak menyimpulkan akibat hukum untuk perkara tertentu.
Sumber
- UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, JDIH BPK, naskah resmi; dibaca 9 November 2026.
- Memahami Perundingan Bipartit dalam Persoalan Hubungan Industrial, hukumonline, sumber sekunder.
- Panduan Selesaikan Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan, Siplaw, sumber sekunder.
- Salinan UU 2/2004, peraturan.go.id, salinan naskah; cocokkan dengan JDIH.
- UU Nomor 2 Tahun 2004, pasal.id, sumber sekunder.
- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, BP Lawyers, sumber sekunder.
- Jangka Waktu Pengajuan Perkara ke Pengadilan Hubungan Industrial, hukumonline klinik, sumber sekunder.
- Masalah Batas Waktu Gugatan PHK dalam UU Cipta Kerja, hukumonline, sumber sekunder.
- Putusan MK 94/PUU-XXI/2023, MKRI, 29 Februari 2024; naskah putusan.
- Pemaknaan Ulang Tenggang Waktu Gugatan PHK Pasca Putusan MK 132/PUU-XXIII/2025, Dandapala, ringkasan penulis artikel; sumber sekunder.
- MK: Anjuran Tertulis Bukan Syarat Pengajuan Gugatan PHI, hukumonline, sumber sekunder.
Bacaan lanjutan di Panglima Hukum
Halaman Kontak. Hubungi tim kami untuk konsultasi awal.
Cara Menghitung Pesangon PHK. Komponen hak yang sering terlewat saat PHK.
Pekerja Kontrak (PKWT): Batas Waktu, Kompensasi, dan Hak saat Kontrak Berakhir. Batas kontrak dan kompensasi saat kontrak berakhir.
Ditulis dan dianalisis oleh Tim Riset Panglima Hukum. Kami memperbarui artikel ini setelah naskah resmi UU 2/2004 dan putusan MK terbaru dapat kami periksa langsung. Hubungi kami lewat halaman Kontak, atau telepon dan WhatsApp 08116741212 dan 085283318317. Ada koreksi atau tambahan, kirimkan kepada kami lewat halaman kontak.
Butuh Pendampingan untuk Masalah Hukum Anda?
Siapkan kronologi singkat dan dokumen pendukung untuk membahas langkah yang sesuai dengan keadaan Anda. Hubungi LBH Panglima Hukum & Keadilan untuk memperoleh informasi dan menyampaikan kebutuhan pendampingan hukum Anda.
Membutuhkan bantuan hukum cuma-cuma? Pelajari syarat dan alur layanan Pro Bono LBH Panglima Hukum dan Keadilan.