Pekerja dan advokat menelaah dokumen ketenagakerjaan.
Butuh bantuan segera?

Menghadapi PHK atau sengketa dengan perusahaan? Telepon atau WhatsApp kami di 08116741212 dan 085283318317, atau buka halaman Kontak.

Hukum Ketenagakerjaan · Peta Aturan
UU Ketenagakerjaan yang Berlaku Saat Ini: UU 27/2026 dan Aturan Turunannya

Sejak 28 Oktober 2026 aturan pokok ketenagakerjaan bukan lagi UU 13/2003. Panduan ini memetakan UU 27/2026 yang menggantikannya, nasib peraturan pelaksana lama, dan posisi Putusan MK 168/PUU-XXI/2023.

28 Okt 2026Tanggal UU 27/2026 ditetapkan, diundangkan, dan mulai berlaku. Sumber: peraturan.bpk.go.id, Pasal 313 dan lembar pengesahan
313 pasalJumlah pasal UU 27/2026 dalam naskah, tertulis di 176 halaman. Sumber: naskah resmi di peraturan.bpk.go.id
4 tahunBatas PKWT: 2 tahun ditambah 2 kali perpanjangan masing-masing 1 tahun. Sumber: Pasal 82 ayat (2) UU 27/2026
1 tahunBatas waktu penetapan peraturan pelaksana sejak diundangkan. Sumber: Pasal 312 UU 27/2026
Status terkini.UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan berstatus Berlaku sejak 28 Oktober 2026. Pasal 311 mencabut UU 13/2003 dan sebagian Lampiran UU 6/2023. Kami membaca naskah resminya pada 9 November 2026.
Pembaruan terakhir

Status peraturan diperiksa pada 6 November 2026. UU 27/2026 diundangkan dan berlaku pada 28 Oktober 2026 menurut naskah resmi di peraturan.bpk.go.id. Pasal 311 mencabut UU 13/2003 dan Pasal 80 huruf a serta Pasal 81 dalam Lampiran UU 6/2023. Artikel ini sebelumnya menyebut UU baru belum berlaku, dan bagian itu sudah kami ganti setelah membaca naskahnya.

Pertanyaan yang paling sering kami terima dari pekerja dan pengusaha sederhana: aturan mana yang sekarang berlaku. Sampai Oktober 2026 jawabannya adalah UU 13/2003 yang diubah UU 6/2023. Sejak 28 Oktober 2026 jawabannya berganti.

Tulisan ini memetakan aturan baru itu satu per satu. Kami membedakan jelas empat hal: naskah resmi, putusan, pemberitaan, dan pandangan kami sendiri. Di akhir, Anda akan tahu apa yang perlu diperiksa sebelum mengandalkan sebuah pasal.

Poin Penting dalam 30 Detik

6 hal yang perlu Anda tahu
  • UU 13/2003 sudah dicabut. Pasal 311 UU 27/2026 mencabutnya pada saat UU baru berlaku.Naskah resmi
  • UU 27/2026 berlaku sejak 28 Oktober 2026. Pasal 313 menyatakan berlaku pada tanggal diundangkan.Naskah resmi
  • Peraturan pelaksana lama belum otomatis gugur. Pasal 310 menyatakannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU baru.Naskah resmi
  • Aturan turunan baru paling lambat satu tahun. Pasal 312 mewajibkan peraturan pelaksanaan ditetapkan paling lama satu tahun sejak diundangkan.Naskah resmi
  • Gugatan lama memakai aturan lama. Pasal 300 mengatur gugatan yang sudah didaftarkan sebelum UU baru berlaku.Pemberitaan
  • Perkara Anda tetap perlu dinilai. Tanggal, bukti, dan isi kontrak Anda mengubah jawabannya.Perlu dinilai advokat
1Pengertian

Pengertian singkat: aturan ketenagakerjaan mana yang berlaku hari ini

Ketenagakerjaan bukan hanya soal orang yang sedang bekerja, tetapi seluruh rangkaian sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

Kartu pasal · Pasal 313 UU 27/2026 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Bahasa sederhananya: Tanggal diundangkan tertulis 28 Oktober 2026 pada lembar pengesahan, ditandatangani Presiden dan diundangkan Menteri Sekretaris Negara. Contohnya, PHK yang terjadi pada atau setelah tanggal itu dinilai dengan UU baru, kecuali gugatan yang sudah terdaftar sebelumnya.

Sumber: naskah UU 27/2026 di peraturan.bpk.go.id, dibaca 9 November 2026 (LN 2026 Nomor 179, TLN Nomor 7222).

Jawaban singkatnya begini. Hari ini Anda membaca UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, ditambah peraturan pelaksana lama yang masih sejalan, dan Putusan MK 168/PUU-XXI/2023 sebagai latar. UU 13/2003 tidak lagi menjadi pegangan untuk peristiwa yang terjadi sejak 28 Oktober 2026.

Catatan. Status “Berlaku” pada peraturan.bpk.go.id merujuk pada UU 27/2026. Peraturan pelaksana seperti PP 35/2021 dan PP 51/2023 perlu Anda periksa pasal demi pasal terhadap UU baru, karena Pasal 310 hanya mempertahankan ketentuan yang tidak bertentangan.

2Garis waktu

Garis waktu aturan: dari UU 13/2003 sampai UU 27/2026

Urutan waktu membantu Anda menentukan aturan mana yang menimpa aturan lain. Peristiwa berikut kami susun dari naskah resmi bila ada, dan dari pemberitaan bila belum ada.

  • 25 Maret 2003UU 13/2003 ditetapkan dan diundangkan. Sumber: metadata peraturan.bpk.go.id.
  • 2023UU 6/2023 menetapkan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dan mengubah UU 13/2003.
  • 31 Oktober 2024MK membacakan Putusan 168/PUU-XXI/2023 dan mengabulkan sebagian permohonan. Sumber: JDIH Kemnaker dan hukumonline.
  • 30 April 2026Permenaker 7/2026 tentang Pekerjaan Alih Daya diterbitkan. Sumber: Kompas TV.
  • 6 Oktober 2026DPR mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam rapat paripurna. Sumber: pemberitaan Tempo.
  • 28 Oktober 2026UU 27/2026 ditetapkan, diundangkan, dan mulai berlaku. Sumber: naskah di peraturan.bpk.go.id.
  • 28 Oktober 2027Batas akhir penetapan peraturan pelaksanaan menurut Pasal 312, dihitung dari tanggal diundangkan.

Dari putusan MK ke pengundangan berjalan 727 hari, hampir seluruh tenggat dua tahun yang diberikan.

Grafik

Tenggat dua tahun dari MK dan masa penyusunan peraturan pelaksana

Tenggat terpakai saat UU diundangkan (727 dari 730 hari) 99,6 persen

Masa penyusunan peraturan pelaksana yang sudah berjalan (11 dari 365 hari per 8 November 2026) 3 persen

Sumber: hitungan Tim Riset Panglima Hukum dari tanggal putusan MK (31 Oktober 2024) dan tanggal pengundangan (28 Oktober 2026). Tenggat dua tahun menurut hukumonline, tenggat satu tahun menurut Pasal 312 UU 27/2026
3Lapisan aturan

Lapisan aturan: undang-undang, peraturan pelaksana, dan putusan MK

Peraturan pelaksana adalah aturan turunan yang merinci undang-undang. Contohnya, undang-undang menyebut upah minimum, lalu peraturan pemerintah menjelaskan cara menghitungnya.

LapisanAturanYang diaturStatus menurut naskah resmi
Undang-undangUU 27/2026 tentang Pelindungan KetenagakerjaanHubungan kerja, upah, PHK, perselisihanBerlaku sejak 28 Oktober 2026
Undang-undangUU 13/2003 tentang KetenagakerjaanAturan pokok sebelumnyaDicabut oleh Pasal 311 UU 27/2026
Undang-undangUU 6/2023 (penetapan Perppu 2/2022)Klaster ketenagakerjaan dalam LampiranBab IV Bagian Kesatu Pasal 80 huruf a dan Bagian Kedua Pasal 81 dicabut
Peraturan pelaksanaPP 35/2021, PP 51/2023Kontrak, alih daya, waktu kerja, PHK, pengupahanTetap berlaku sepanjang tidak bertentangan (Pasal 310)
Peraturan menteriPermenaker 7/2026Pekerjaan alih dayaTerbit 30 April 2026; kesesuaian dengan UU baru perlu diperiksa
Putusan MKPutusan 168/PUU-XXI/2023Memaknai ulang norma UU 6/2023Ditindaklanjuti UU 27/2026 menurut abstrak resmi di peraturan.bpk.go.id
Sumber: naskah dan metadata UU 27/2026 di peraturan.bpk.go.id (Pasal 310, 311, 312), Kompas TV untuk Permenaker 7/2026. Status tiap PP perlu Anda cek ulang di JDIH sebelum dipakai.
Bagan alur

Cara memeriksa aturan sebelum Anda bertindak

Tentukan masalahnya Kontrak, upah, alih daya, atau PHK. Catat tanggal peristiwanya Sebelum atau sesudah 28 Oktober 2026? Cari pasal di UU 27/2026 Catat nomor pasal dan ayatnya. Baca peraturan pelaksananya PP atau Permenaker yang masih sejalan. Cocokkan dengan putusan MK Apakah ada norma yang dimaknai ulang?

Urutan ini sengaja dimulai dari tanggal peristiwa. Pasal 300 membuat gugatan yang sudah terdaftar sebelum UU baru berlaku tetap diproses dengan aturan lama.

Sumber: urutan kerja Tim Riset Panglima Hukum.
4Isi UU 27/2026

Isi UU 27/2026 yang sudah kami cocokkan dengan naskah resmi

Kami hanya memuat pasal yang sudah kami baca langsung di naskah. Bagian lain, seperti cuti, lembur, dan outsourcing, tidak kami bahas di sini karena belum kami cocokkan satu per satu.

Kartu pasal · Pasal 82 ayat (2) UU 27/2026 Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu ditentukan paling lama 2 (dua) tahun dan hanya dapat diperpanjang 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun.

Bahasa sederhananya: PKWT adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Contohnya, kontrak dua tahun dapat diperpanjang dua kali masing-masing satu tahun, sehingga total paling lama empat tahun. Pasal 82 ayat (3) mewajibkan pemberi kerja memberi tahu pekerja secara tertulis paling lambat 7 hari sebelum kontrak berakhir bila ingin memperpanjang.

Sumber: naskah UU 27/2026, Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3).
Grafik

Batas total lama kontrak kerja (PKWT) menurut aturan yang berbeda

PP 35/2021 5 tahun UU 27/2026 Pasal 82 ayat (2) 4 tahun

Karena Pasal 310 mempertahankan aturan lama hanya bila tidak bertentangan, batas lima tahun dari PP 35/2021 patut dipertanyakan bila kontrak Anda dibuat atau diperpanjang setelah 28 Oktober 2026.

Sumber: PP 35/2021 dari ringkasan hukumonline; UU 27/2026 dari naskah resmi Pasal 82 ayat (2). PP 35/2021 hanya bertahan sepanjang tidak bertentangan (Pasal 310).
1PKWTKapan kontrak menjadi pekerja tetap

Pasal 87 ayat (5) menyatakan PKWT yang tidak memenuhi syarat Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) demi hukum menjadi PKWTT. Pasal 85 menyatakan PKWT yang tidak dibuat tertulis juga demi hukum menjadi PKWTT. Pasal 86 menyatakan masa percobaan dalam PKWT batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung.

2Uang kompensasiHak saat kontrak berakhir

Pasal 88 ayat (1) mewajibkan pemberi kerja memberikan uang kompensasi saat PKWT berakhir. Pasal 88 ayat (2) menghitungnya menurut masa kerja, dan rinciannya diserahkan ke peraturan pemerintah. Pasal 89 mengancam pemberi kerja yang tidak membayar dengan sanksi administratif.

3Prosedur PHKLangkah wajib sebelum PHK

Pasal 228 ayat (3) mewajibkan perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat, dan ayat (4) membatasinya 30 hari kerja. Bila tidak sepakat, ayat (6) mensyaratkan penetapan lembaga penyelesaian perselisihan yang berkekuatan hukum tetap. Ayat (7) menyatakan PHK tanpa kesepakatan atau putusan itu batal demi hukum dan pekerja wajib dipekerjakan kembali.

4Upah selama sengketaKewajiban selama perselisihan

Pasal 235 ayat (1) mewajibkan pemberi kerja dan pekerja tetap melaksanakan kewajibannya selama penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kami belum membaca seluruh ayat pasal ini, jadi periksa rincian upah di naskahnya.

Pesangon dihitung dari masa kerja. Pasal 232 ayat (2) menetapkan uang pesangon, dan ayat (3) menetapkan uang penghargaan masa kerja, keduanya dalam bulan upah. Contohnya, pekerja dengan masa kerja 5 tahun 6 bulan mendapat pesangon 6 bulan upah menurut baris keenam di tabel ini.

Masa kerjaUang pesangon (bulan upah)Uang penghargaan masa kerja (bulan upah)
Kurang dari 1 tahun1tidak ada
1 sampai kurang dari 2 tahun2tidak ada
2 sampai kurang dari 3 tahun3tidak ada
3 sampai kurang dari 4 tahun42
4 sampai kurang dari 5 tahun52
5 sampai kurang dari 6 tahun62
6 sampai kurang dari 7 tahun73
7 sampai kurang dari 8 tahun83
8 sampai kurang dari 9 tahun93
9 sampai kurang dari 12 tahun94
12 sampai kurang dari 15 tahun95
15 sampai kurang dari 18 tahun96
18 sampai kurang dari 21 tahun97
21 sampai kurang dari 24 tahun98
24 tahun atau lebih910
Sumber: naskah UU 27/2026, Pasal 232 ayat (2) dan ayat (3). Pasal 232 ayat (2) memakai kata “paling sedikit” untuk uang pesangon. Faktor pengali per alasan PHK ada pada Pasal 236 sampai Pasal 241.

Besaran di tabel itu dikalikan faktor sesuai alasan PHK. Contohnya, Pasal 236 ayat (2) memberi pesangon 2 kali bila perusahaan bergabung atau berubah dan pemberi kerja tidak mau menerima pekerja. Pasal 237 sampai Pasal 240 memberi pesangon 1 kali untuk tutup karena rugi 2 tahun, tutup permanen, keadaan memaksa, serta penundaan pembayaran utang atau pailit.

Catatan. Pasal 232 ayat (4) menyebut uang penggantian hak mencakup cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, ongkos pulang pekerja dan keluarganya, serta hal lain yang ditetapkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Pasal 234 menetapkan upah pokok dan tunjangan tetap sebagai dasar hitungan.

5Putusan MK

Putusan MK 168/PUU-XXI/2023 dan hubungannya dengan UU baru

Uji materi adalah permohonan kepada MK untuk menguji apakah suatu pasal bertentangan dengan UUD 1945. Contohnya, serikat pekerja menilai satu pasal merugikan buruh, lalu meminta MK memeriksanya.

Dalam Putusan 168/PUU-XXI/2023 MK mengabulkan sebagian permohonan terhadap UU 6/2023. Menurut hukumonline, ada 21 norma dalam tujuh topik, dan pembentuk undang-undang diminta membuat undang-undang ketenagakerjaan baru dalam paling lama dua tahun. Abstrak resmi UU 27/2026 di peraturan.bpk.go.id menyatakan UU baru menindaklanjuti putusan itu.

Geser untuk membaca salah paham yang sering muncul
Salah paham 1

UU 13/2003 masih berlaku

Tidak lagi. Pasal 311 UU 27/2026 mencabutnya sejak 28 Oktober 2026.

Salah paham 2

Semua aturan lama langsung hilang

Tidak. Pasal 310 mempertahankan peraturan pelaksana lama sepanjang tidak bertentangan, sampai peraturan baru terbit.

Salah paham 3

Putusan MK sudah tidak berguna

Putusan MK tetap menjadi latar tafsir. Cocokkan tiap norma dengan bunyi UU 27/2026 sebelum mengutipnya.

Salah paham 4

Perkara lama otomatis memakai UU baru

Tidak. Pasal 300 menyatakan gugatan yang sudah didaftarkan sebelum UU baru berlaku diselesaikan dengan UU 13/2003 sebagaimana diubah UU 6/2023.

Daftar periksa

Yang sudah dan belum jelas tentang UU baru

  • Sudah: tanggal ditetapkan, diundangkan, dan berlaku adalah 28 Oktober 2026 (naskah resmi).
  • Sudah: UU 13/2003 dicabut oleh Pasal 311.
  • Sudah: PP lama bertahan sepanjang tidak bertentangan (Pasal 310).
  • Belum: peraturan pelaksana baru, batasnya 28 Oktober 2027 menurut Pasal 312.
  • Belum: isi lengkap pasal alih daya, cuti, dan lembur yang belum kami cocokkan dengan naskah.
Sumber: naskah UU 27/2026. Ringkasan pemberitaan: Tempo, CNBC Indonesia.
6Dampak

Apa artinya bagi pekerja, pengusaha, dan pelajar hukum

Dampaknya berbeda menurut posisi Anda, jadi pilih tab yang paling sesuai.

Cara menyikapi masa peralihan aturan

Simpan perjanjian kerja, slip upah, dan surat yang Anda terima dari perusahaan. Dokumen itu tetap menjadi bukti utama, apa pun aturan yang sedang berlaku.

Catat tanggal setiap kejadian, misalnya tanggal kontrak berakhir atau tanggal surat PHK. Tanggal menentukan apakah UU 27/2026 atau aturan lama yang dipakai.

Tinjau perjanjian kerja dan peraturan perusahaan terhadap UU 27/2026, terutama soal PKWT, uang kompensasi, dan prosedur PHK. Bagian yang bertentangan dengan UU baru berisiko disengketakan.

Siapkan jadwal penyesuaian sambil memantau peraturan pelaksana baru, yang menurut Pasal 312 harus terbit paling lambat 28 Oktober 2027.

Rujuk UU 27/2026 langsung dari naskah resmi di JDIH, bukan dari ringkasan berita. Ringkasan membantu orientasi, tetapi pasal yang mengikat ada di naskahnya.

Bila menulis tentang peralihan dari UU 13/2003, rujuk Pasal 300, 310, dan 311 UU 27/2026 sebagai ketentuan peralihan dan pencabutan.

Sumber: Tim Riset Panglima Hukum, disusun dari bagian 1 sampai 5 artikel ini.

Pandangan Panglima Hukum

Pandangan kami, bagian yang paling membingungkan masyarakat adalah jarak 22 hari antara pengesahan DPR pada 6 Oktober 2026 dan pengundangan pada 28 Oktober 2026. Pada masa itu pekerja dan pengusaha tidak punya naskah resmi untuk dirujuk.

Jalan keluarnya konkret. Pembentuk undang-undang perlu mengumumkan naskah segera setelah pengesahan, dan pembaca perlu membiasakan diri memeriksa JDIH sebelum percaya pada ringkasan mana pun.

7Tindakan

Langkah yang bisa Anda ambil sekarang

Jawaban atas pertanyaan “lalu saya harus berbuat apa” bergantung pada masalah Anda. Urutan berikut aman untuk hampir semua kasus.

Daftar periksa

Lima langkah sebelum Anda mengambil keputusan

  • Kumpulkan perjanjian kerja, slip upah, dan surat resmi dari perusahaan.
  • Tulis kronologi dengan tanggal yang jelas, dan tandai peristiwa sebelum atau sesudah 28 Oktober 2026.
  • Cari pasal yang relevan di UU 27/2026 pada naskah resminya.
  • Baca peraturan pelaksana yang masih berlaku dan cocokkan dengan UU baru.
  • Konsultasikan dengan advokat sebelum menandatangani surat atau perjanjian baru.
Sumber: Tim Riset Panglima Hukum, disusun dari urutan lapisan aturan pada bagian 3.
Langkah berikutnya

Bawa dokumen Anda ke konsultasi awal. Hubungi 08116741212 atau 085283318317, atau buka halaman Kontak.

8FAQ

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa yang dimaksud dengan aturan kerja yang berlaku?

Sejak 28 Oktober 2026 yang dimaksud adalah UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, ditambah peraturan pelaksana lama yang tidak bertentangan dengannya menurut Pasal 310. Putusan MK 168/PUU-XXI/2023 menjadi latar karena UU baru menindaklanjutinya.

Apakah UU 13/2003 sudah dicabut?

Ya. Pasal 311 UU 27/2026 mencabut UU 13/2003 pada saat UU baru berlaku, yaitu 28 Oktober 2026. Pasal yang sama juga mencabut Pasal 80 huruf a dan Pasal 81 dalam Lampiran UU 6/2023.

Kapan UU 27/2026 mulai berlaku?

Pasal 313 menyatakan UU ini berlaku pada tanggal diundangkan, dan lembar pengesahan mencatat 28 Oktober 2026. Peraturan pelaksananya harus ditetapkan paling lama satu tahun sejak tanggal itu menurut Pasal 312.

Bagaimana dengan gugatan yang sudah terdaftar?

Pasal 300 menyatakan gugatan perselisihan hubungan industrial yang sudah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial sebelum UU baru berlaku diselesaikan menurut UU 13/2003 sebagaimana diubah UU 6/2023.

Berapa lama kontrak kerja (PKWT) menurut UU baru?

Pasal 82 ayat (2) menetapkan paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing paling lama 1 tahun. Totalnya paling lama 4 tahun, dan perpanjangan wajib diberitahukan tertulis paling lambat 7 hari sebelum kontrak berakhir.

Apakah PHK boleh langsung dilakukan?

Tidak. Pasal 228 ayat (3) mewajibkan perundingan bipartit, dan ayat (6) serta ayat (7) mengatur PHK tanpa kesepakatan atau putusan berkekuatan hukum tetap batal demi hukum. Situasi Anda tetap perlu dinilai advokat.

Ke mana saya bertanya bila perusahaan melanggar aturan?

Mulailah dengan menyimpan bukti dan menyusun kronologi, lalu konsultasikan dengan advokat. Anda dapat menghubungi kami lewat halaman Kontak atau di 08116741212 dan 085283318317.

Catatan penting

Tulisan ini penjelasan hukum yang bersifat umum dan disusun dari peraturan serta putusan yang berlaku pada tanggal penerbitan. Ia bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Setiap perkara punya fakta, bukti, dan tenggat yang berbeda, dan peraturan dapat berubah sewaktu waktu. Untuk keputusan yang menyangkut perkara Anda sendiri, konsultasikan lebih dulu dengan advokat atau penasihat hukum.

Catatan metodologi dan keterbukaan

Kami menyusun artikel ini dari naskah resmi UU 27/2026 dan metadata statusnya di peraturan.bpk.go.id, yang kami baca pada 9 November 2026. Daftar putusan di JDIH Kemnaker, ringkasan amar dari hukumonline, dan pemberitaan kami pakai sebagai pelengkap.

Keterbatasan kami: teks PDF naskah hasil pemindaian memuat salah ketik, sehingga kami hanya mengutip pasal yang terbaca jelas dan sebaiknya Anda cocokkan ke naskah. Kami belum membaca pasal alih daya, cuti, lembur, dan pengupahan, serta belum menelusuri peraturan pelaksana yang terbit setelah 28 Oktober 2026.

Pandangan penulis kami pisahkan pada kotak berjudul Pandangan Panglima Hukum. Kami tidak menjanjikan hasil perkara dan tidak menyimpulkan akibat hukum untuk kasus tertentu.

Sumber

Bacaan lanjutan di Panglima Hukum

Halaman Kontak. Hubungi tim kami untuk konsultasi awal.

Beranda Panglima Hukum. Artikel hukum lain dari tim kami.

Ditulis dan dianalisis oleh Tim Riset Panglima Hukum. Kami memperbarui artikel ini begitu peraturan pelaksana UU 27/2026 terbit. Hubungi kami lewat halaman Kontak, atau telepon dan WhatsApp 08116741212 dan 085283318317. Ada koreksi atau tambahan, kirimkan kepada kami lewat halaman kontak.

Langkah berikutnya

Butuh Pendampingan untuk Masalah Hukum Anda?

Siapkan kronologi singkat dan dokumen pendukung untuk membahas langkah yang sesuai dengan keadaan Anda. Hubungi LBH Panglima Hukum & Keadilan untuk memperoleh informasi dan menyampaikan kebutuhan pendampingan hukum Anda.

Membutuhkan bantuan hukum cuma-cuma? Pelajari syarat dan alur layanan Pro Bono LBH Panglima Hukum dan Keadilan.

2 Responses

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *