Hak Pekerja Rumah Tangga atas Jaminan Sosial: Siapa yang Wajib Membayar Iurannya?

Siapa membayar iuran jaminan sosial PRT? Simak Pasal 16 UU PPRT, tanggungan pemerintah dan pemberi kerja, serta perkembangan perkara MK.
Pernyataan Sikap & Peringatan Keras LBH Panglima Hukum & Keadilan

Siaran pers · Jakarta, 1 Januari 2026 Teror terhadap Aktivis Media Sosial adalah Kejahatan dan Ancaman Serius bagi Demokrasi Pernyataan sikap LBH Panglima Hukum & Keadilan atas teror yang dialami aktivis media sosial, dasar hukum yang kami nilai relevan, dan peringatan kepada negara. Abu Panglima (Mustafa MY Tiba), Direktur LBH Panglima Hukum & Keadilan […]
Refleksi Kritis atas Perjanjian Sewa-Menyewa Rig Vinct 01Transparansi, Keberimbangan, dan Solusi untuk Industri Migas Indonesia

Perdata · Kontrak migas Refleksi Kritis atas Perjanjian Sewa-Menyewa Rig Vinct 01: Transparansi, Keberimbangan, dan Solusi untuk Industri Migas Indonesia Tinjauan umum tentang persoalan yang lazim muncul pada perjanjian sewa rig pengeboran, dan langkah yang bisa ditempuh para pihak agar sengketa tidak berlarut. Tim Riset Panglima Hukum Tampilan dirapikan 14 Oktober 2026 Status pemeriksaan […]
Sembilan Masalah dalam RUU KUHAP

Sembilan catatan masyarakat sipil atas RUU KUHAP 2025 dan nasibnya setelah disahkan menjadi UU 20/2025: mana yang dijawab, mana yang belum, dan apa artinya bagi Anda.
Kekuasaan Penyidik dalam KUHAP Baru: Yang Dulu Dikhawatirkan dan yang Akhirnya Diatur

Empat kekhawatiran dari masa RUU KUHAP, yaitu pemeriksaan tanpa advokat, penahanan, penyitaan ponsel dan blokir rekening, serta pengawasan penyidik, dan jawabannya dalam UU 20/2025.