Gambar pernyataan sikap terhadap aksi teror
Siaran pers · Jakarta, 1 Januari 2026

Teror terhadap Aktivis Media Sosial adalah Kejahatan dan Ancaman Serius bagi Demokrasi

Pernyataan sikap LBH Panglima Hukum & Keadilan atas teror yang dialami aktivis media sosial, dasar hukum yang kami nilai relevan, dan peringatan kepada negara.

Status pemeriksaan

Ini siaran pers bertanggal 1 Januari 2026, satu hari sebelum KUHP baru berlaku. Pasal KUHP yang disebut merujuk KUHP lama, yang sejak 2 Januari 2026 dicabut oleh Pasal 622 ayat (1) huruf a UU 1/2023. Pasal lain dan rujukan UU ITE belum kami periksa ulang pada naskah resmi.

Saya, Abu Panglima (Mustafa MY Tiba), Direktur LBH Panglima Hukum & Keadilan, dengan ini menyampaikan kecaman paling keras terhadap rangkaian aksi teror, intimidasi, dan ancaman nyata yang dialami para aktivis media sosial yang menyampaikan pandangan kritis terhadap pemerintah.

Poin Penting dalam 30 Detik

3 hal yang perlu Anda tahu

Pengiriman telur busuk, bangkai ayam, hingga bom molotov bukan sekadar tindakan tidak bermoral, tetapi merupakan bentuk teror nyata, kejahatan pidana serius, dan upaya sistematis membungkam kebebasan berpendapat. Ini adalah praktik kotor yang lazim digunakan dalam rezim otoriter, bukan dalam negara hukum yang mengaku demokratis.

1Bagian

Pelanggaran Hukum yang Jelas dan Nyata

LBH Panglima Hukum & Keadilan menilai tindakan-tindakan tersebut memenuhi unsur berbagai tindak pidana, antara lain:

Lebih jauh, tindakan ini juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya:

2Bagian

Peringatan Keras kepada Negara dan Aparat Penegak Hukum

LBH Panglima Hukum & Keadilan menyampaikan peringatan terbuka:

3Bagian

Sikap LBH Panglima Hukum & Keadilan

Kami menyatakan:

Teror adalah kejahatan. Kritik bukan musuh negara.
Siapa pun yang membiarkan teror, sedang menggali kubur demokrasi.

Hormat kami,
Abu Panglima (Mustafa MY Tiba)
Direktur
LBH Panglima Hukum & Keadilan

Yang bisa Anda lakukan

Bila Anda menerima teror atau ancaman karena menyampaikan pendapat, simpan buktinya (foto, pesan, rekaman), catat waktu dan tempat kejadian, lalu laporkan ke kepolisian dan minta tanda terima laporan. Hubungi advokat atau pemberi bantuan hukum untuk menilai langkah lanjutan sesuai fakta Anda.

Catatan penting

Tulisan ini penjelasan hukum yang bersifat umum dan disusun dari peraturan serta putusan yang berlaku pada tanggal penerbitan. Ia bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Setiap perkara punya fakta, bukti, dan tenggat yang berbeda, dan peraturan dapat berubah sewaktu waktu. Untuk keputusan yang menyangkut perkara Anda sendiri, konsultasikan lebih dulu dengan advokat atau penasihat hukum.

Catatan metodologi dan keterbukaan

Tulisan ini pernyataan sikap lembaga, bukan analisis netral. Penilaian bahwa suatu perbuatan memenuhi unsur pasal tertentu adalah pandangan kami, dan penentuan pelakunya menjadi wewenang penegak hukum dan pengadilan.

Tampilan tulisan ini dirapikan pada 14 Oktober 2026. Isi hukumnya tidak kami tulis ulang, dan pasal, nomor peraturan, serta angka di dalamnya belum kami cocokkan ulang dengan naskah resmi. Pembaruan isi akan dilakukan bertahap.

Bacaan lanjutan di Panglima Hukum

Bantuan Hukum. Siapa yang berhak didampingi dan jalur mengajukannya.

KUHP dan KUHAP Baru: Penerapan, Kontroversi, dan Dampaknya bagi Hak Warga Negara. Gambaran perubahan hukum pidana sejak 2 Januari 2026.

Ditulis oleh Abu Panglima (Mustafa MY Tiba), Direktur LBH Panglima Hukum & Keadilan. Ada koreksi atau tambahan, kirimkan kepada kami lewat halaman kontak.

Langkah berikutnya

Butuh Pendampingan untuk Masalah Hukum Anda?

Siapkan kronologi singkat dan dokumen pendukung untuk membahas langkah yang sesuai dengan keadaan Anda. Hubungi LBH Panglima Hukum & Keadilan untuk memperoleh informasi dan menyampaikan kebutuhan pendampingan hukum Anda.

Hubungi Kami

Membutuhkan bantuan hukum cuma-cuma? Pelajari syarat dan alur layanan Pro Bono LBH Panglima Hukum dan Keadilan.