
Perkara Anda berjalan saat KUHAP berganti? Telepon atau WhatsApp kami di 08116741212 dan 085283318317, atau buka halaman Kontak.
Perbuatan terjadi tahun lalu, sidang digelar tahun ini. Tulisan ini memetakan aturan peralihan hukum acara dan hukum pidana, supaya Anda tahu pasal mana yang menentukan dan apa yang perlu ditanyakan kepada advokat.
Surat dakwaan sudah dilimpahkan pada Desember 2025, tetapi sidang pertama baru dibuka setelah tahun berganti. Pada hari itu, hukum acara dan hukum pidana berganti bersamaan. Pertanyaan yang muncul di ruang sidang adalah aturan mana yang dipakai untuk perkara Anda.
Jawabannya tidak tunggal. Aturan acara ditentukan oleh tahap perkara, sedangkan aturan pidana ditentukan oleh asas aturan paling menguntungkan. Kami memisahkan keduanya di bawah ini, lengkap dengan sumber dan batasannya.
Poin Penting dalam 30 Detik
6 hal yang perlu Anda tahu- Tiga aturan berlaku bersamaan. KUHP, KUHAP, dan UU Penyesuaian Pidana mulai berlaku pada 2 Januari 2026.Pemberitaan
- Tahap perkara menentukan hukum acara. Pasal 361 UU 20/2025 membedakan perkara yang sudah dan belum diperiksa terdakwanya.Pemberitaan
- Hukum pidana mengikuti aturan yang menguntungkan. Pasal 3 ayat (1) UU 1/2023 memilih aturan baru kecuali aturan lama lebih menguntungkan pelaku.Pemberitaan
- Ancaman di undang-undang khusus ikut berubah. UU 1/2026 menghapus pidana minimum khusus dan menyesuaikan pidana kurungan.Pemberitaan
- Penafsiran masih diperdebatkan. Makna pemeriksaan terdakwa dan huruf c serta huruf d Pasal 361 dikritik sebagian akademisi dan praktisi.Perlu dinilai advokat
- Perkara Anda perlu dinilai. Jawaban akhir bergantung pada berita acara sidang, tanggal pelimpahan, dan dakwaan Anda.Perlu dinilai advokat
Pengertian aturan peralihan dan mengapa penting
Aturan peralihan adalah pasal yang menentukan nasib perkara yang sedang berjalan ketika undang-undang berganti. Contohnya, Anda diperiksa polisi pada Desember 2025 dan sidangnya baru digelar pada Februari 2026.
Ada dua lapis yang sering tercampur. Hukum acara mengatur cara memproses perkara, misalnya batas waktu penahanan dan urutan sidang. Hukum pidana materiil mengatur perbuatan apa yang dipidana dan berapa ancamannya, misalnya ancaman penjara untuk penipuan.
Kedua lapis itu bisa memakai aturan yang berbeda dalam satu perkara.
| Pertanyaan | Dijawab oleh | Aturan peralihan |
|---|---|---|
| Sidang memakai KUHAP yang mana | UU 20/2025 tentang KUHAP | Pasal 361 |
| Perbuatan dipidana atau tidak, dan ancamannya | UU 1/2023 tentang KUHP | Pasal 3, diubah UU 1/2026 |
| Ancaman pidana di undang-undang khusus | UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana | Pasal I dan Pasal II UU 1/2026 |
Catatan. Memilih aturan yang salah bisa mengubah lamanya penahanan, ancaman pidana, dan jalur upaya hukum. Karena itu pertanyaan ini perlu dijawab di awal perkara.
Hukum acara: Pasal 361 UU 20/2025
UU 20/2025 diundangkan pada 17 Desember 2025 dan berlaku sejak 2 Januari 2026, menurut Mahkamah Agung. Pasal 361 mengatur perkara yang sedang berjalan.
Aturan acara menurut tahap perkara
Penentunya adalah apakah pemeriksaan terdakwa di sidang sudah dimulai pada 2 Januari 2026.
Sumber: ringkasan Pasal 361 dari hukumonline klinik; huruf c dan huruf d dikonfirmasi dalam marinews Mahkamah Agung. Urutan huruf a dan huruf b kami ambil dari urutan ringkasan.Perkara yang sudah dilimpahkan, tetapi pemeriksaan terdakwanya belum dimulai, diperiksa dengan KUHAP baru.
Bahasa sederhananya: Berkas sudah sampai ke pengadilan, tetapi sidang yang memeriksa terdakwa belum jalan pada 2 Januari 2026. Contohnya, dakwaan baru dibacakan pada pekan pertama Januari 2026.
Sumber: dirangkum dari Dandapala dan hukumonline klinik. Ini ringkasan, bukan kutipan naskah resmi.Mahkamah Agung menerbitkan SEMA 1/2026 sebagai panduan penerapan KUHP dan KUHAP baru, termasuk ketentuan peralihan, menurut marinews. Isi lengkap SEMA itu belum kami baca.
Hukum pidana: Pasal 3 UU 1/2023
KUHP baru diundangkan pada 2 Januari 2023 dan berlaku setelah tiga tahun, menurut Pasal 624. Pasal 3 ayat (1) menjawab pertanyaan perbuatan lama.
Bunyinya, bila aturan berubah setelah perbuatan terjadi, aturan baru dipakai, kecuali aturan lama menguntungkan pelaku dan pembantu. Inilah asas aturan paling menguntungkan atau lex favor reo. Contohnya, bila ancaman penjara di aturan lama lebih rendah, aturan lama tetap dipakai.
| Keadaan | Akibat | Dasar |
|---|---|---|
| Ancaman aturan baru lebih ringan | Aturan baru dipakai | Pasal 3 ayat (1) |
| Ancaman aturan lama lebih ringan | Aturan lama tetap dipakai | Pasal 3 ayat (1) |
| Perbuatan tidak lagi pidana | Proses dihentikan demi hukum | Pasal 3 ayat (2) |
| Sudah putusan tetap, ancaman baru lebih ringan | Pelaksanaan putusan disesuaikan | Pasal 3 ayat (7) |
Catatan. Aturan paling menguntungkan dinilai per perkara, setelah membandingkan pasal lama dan pasal baru yang setara. Perbandingannya tidak boleh dilakukan secara mekanis.
Mahkamah Agung menyarankan hakim menguraikan dasar transisi itu secara sistematis dalam pertimbangan putusan, menurut marinews.
UU Penyesuaian Pidana dan ancaman di luar KUHP
UU 1/2026 diteken pada 2 Januari 2026 untuk menyelaraskan ancaman pidana di luar KUHP dengan sistem pemidanaan baru, menurut Tirto dan Mahkamah Agung.
1Minimum khususPidana minimum khusus dihapus
Ketentuan ancaman pidana minimum khusus di undang-undang di luar KUHP dihapus oleh Pasal I ayat (1) UU 1/2026, dengan pengecualian pada ayat (2), menurut IKPI. Contohnya, ancaman penjara minimal yang dulu tertulis di undang-undang khusus tidak lagi berlaku.
2KurunganPidana kurungan disesuaikan
Penyesuaian pidana kurungan diatur Pasal II UU 1/2026 pada tingkat undang-undang. Pidana kurungan tidak lagi menjadi bentuk yang berdiri sendiri di sana, menurut IKPI.
3NarkotikaContoh dari putusan narkotika
Pasal 114 ayat (1) UU 35/2009 sempat dicabut KUHP, lalu berlaku kembali lewat UU 1/2026, menurut Mahkamah Agung. Dalam beberapa putusan kasasi, pidana penjara dan denda yang tadinya kumulatif dibaca sebagai kumulatif alternatif karena lebih menguntungkan terdakwa.
Karena itu, ancaman pidana yang Anda baca di undang-undang khusus lama belum tentu masih sama. Periksa lampiran UU 1/2026 untuk pasal yang relevan.
Tiga contoh perkara sederhana
Contoh sesuai tahap perkara
Berkas dilimpahkan 9 Desember 2025, tetapi dakwaan baru dibacakan 5 Januari 2026. Majelis di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyatakan KUHAP baru mulai diterapkan, menurut hukumonline.
Contoh ini ilustratif. Perkara Anda dinilai dari berita acara sidang Anda sendiri.
Bila pemeriksaan terdakwa sudah dimulai sebelum 2 Januari 2026, hukum acara tetap KUHAP lama, kecuali peninjauan kembali.
Dalam 18 putusan kasasi narkotika awal 2026, Mahkamah Agung menyatakan KUHAP lama berlaku karena alasan itu, menurut analisis marinews.
Perbuatan terjadi pada 2025, tetapi penyidikan baru dibuka setelah 2 Januari 2026. Proses acaranya mengikuti KUHAP baru.
Untuk pasal pidananya, tetap dinilai memakai Pasal 3 ayat (1) KUHP.
Tanggal yang menentukan ada di berita acara sidang, bukan di ingatan pihak mana pun.
Perdebatan tentang makna pemeriksaan terdakwa
Asosiasi Perguruan Tinggi Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia menilai Pasal 361 memuat konflik norma, menurut hukumonline. Mereka meminta pemberlakuan KUHAP baru ditunda sebelum 2 Januari 2026.
Analisis di Dandapala menyoroti definisi pemeriksaan dalam Penjelasan Pasal 142 huruf a UU 20/2025 dan urutan sidang dalam Pasal 201 ayat (1). Menurut analisis itu, kedua pasal tersebut menentukan kapan pemeriksaan terdakwa dianggap dimulai.
Masa antara pengundangan dan mulai berlaku
KUHP (UU 1/2023) 3 tahun
KUHAP (UU 20/2025) 16 hari
Pandangan Panglima Hukum
Pandangan kami, masa tunggu yang singkat membuat banyak aparat dan advokat menafsirkan Pasal 361 sambil jalan. Wajar bila putusan awal 2026 belum seragam.
Jalan keluarnya konkret. Catat tanggal pelimpahan dan tanggal pemeriksaan terdakwa sejak sidang pertama, lalu minta hakim menyebut dasar peralihannya dalam putusan.
Garis waktu dan salah kaprah
- 2 Januari 2023UU 1/2023 tentang KUHP diundangkan; Pasal 624 menunda berlakunya tiga tahun. Sumber: Wikisource dan pasal.id.
- 17 Desember 2025UU 20/2025 tentang KUHAP diundangkan. Sumber: marinews Mahkamah Agung.
- 2 Januari 2026KUHP, KUHAP, dan UU 1/2026 berlaku bersamaan. Sumber: marinews Mahkamah Agung.
- 2026Mahkamah Agung menerbitkan SEMA 1/2026 sebagai panduan penerapan. Sumber: marinews.
- 6 November 2026Tanggal pemeriksaan kami atas status aturan di artikel ini.
Perkara 2025 otomatis KUHAP lama
Tidak selalu. Hukum acara ditentukan tahap sidang, bukan tahun perbuatan.
Aturan acara dan pidana satu paket
Keduanya bisa berbeda dalam satu perkara.
Ancaman di UU khusus tidak berubah
UU 1/2026 mengubah banyak ancaman pidana di luar KUHP.
Dakwaan lama otomatis batal
Hakim dapat menyesuaikan kualifikasi dakwaan menurut Mahkamah Agung, tanpa membatalkannya otomatis.
Apa yang perlu Anda lakukan
Pertanyaan “lalu saya harus berbuat apa” dijawab dengan menyiapkan fakta tanggal sebelum berdebat soal pasal.
Yang perlu Anda siapkan
- Tanggal perbuatan, tanggal penyidikan, dan tanggal pelimpahan berkas.
- Tanggal sidang pertama dan tanggal pemeriksaan terdakwa dalam berita acara.
- Salinan surat dakwaan dan daftar pasal yang didakwakan.
- Catatan perbandingan ancaman pidana aturan lama dan aturan baru.
- Daftar pertanyaan untuk advokat tentang Pasal 361 dan Pasal 3 KUHP.
Sedang diperiksa atau dipanggil polisi? Hubungi 08116741212 atau 085283318317, atau buka halaman Kontak.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa yang dimaksud dengan aturan peralihan?
Aturan peralihan menentukan hukum mana yang dipakai bagi perkara yang berjalan saat undang-undang berganti. Dalam hukum acara pidana, rujukannya Pasal 361 UU 20/2025.
KUHAP mana untuk perkara yang sudah dilimpahkan?
Bergantung pada pemeriksaan terdakwa. Bila sudah dimulai sebelum 2 Januari 2026, KUHAP lama berlaku; bila belum, KUHAP baru, menurut ringkasan Pasal 361.
Bagaimana dengan peninjauan kembali?
Menurut hukumonline klinik, peninjauan kembali mengikuti UU 20/2025 meski perkaranya diperiksa dengan KUHAP lama.
Perbuatan 2025: KUHP lama atau baru?
Pasal 3 ayat (1) UU 1/2023 memilih aturan baru, kecuali aturan lama lebih menguntungkan pelaku. Perbandingan dilakukan per perkara.
Apa itu UU Penyesuaian Pidana?
UU 1/2026 menyesuaikan ancaman pidana di luar KUHP dengan sistem pemidanaan baru, termasuk menghapus pidana minimum khusus menurut IKPI.
Apakah Pasal 361 sudah pasti jelas?
Belum. Sebagian akademisi menilai ada konflik norma, dan makna pemeriksaan terdakwa diperdebatkan di Dandapala.
Apa yang harus saya siapkan?
Kumpulkan tanggal perbuatan, penyidikan, pelimpahan, dan sidang pertama, lalu bawa ke advokat untuk dinilai.
Catatan penting
Tulisan ini penjelasan hukum yang bersifat umum dan disusun dari peraturan serta putusan yang berlaku pada tanggal penerbitan. Ia bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Setiap perkara punya fakta, bukti, dan tenggat yang berbeda, dan peraturan dapat berubah sewaktu waktu. Untuk keputusan yang menyangkut perkara Anda sendiri, konsultasikan lebih dulu dengan advokat atau penasihat hukum.
Catatan metodologi dan keterbukaan
Kami menyusun artikel ini dari ringkasan hukumonline, analisis Mahkamah Agung di marinews, tulisan Dandapala, dan pasal.id. Tanggal pemeriksaan kami adalah 6 November 2026.
Keterbatasan kami: naskah resmi UU 20/2025, UU 1/2023, dan UU 1/2026 tidak kami buka langsung dari JDIH. Urutan huruf a dan huruf b Pasal 361 diambil dari urutan ringkasan, dan nomor pasal tanggal berlaku UU 20/2025 berbeda antarsumber, sehingga tidak kami rujuk.
Pandangan penulis kami pisahkan pada kotak Pandangan Panglima Hukum. Kami tidak menyimpulkan akibat hukum untuk perkara tertentu dan tidak menjanjikan hasil.
Sumber
- Asas Hukum Acara Pidana dalam Masa Transisi, hukumonline klinik, ringkasan Pasal 361 UU 20/2025, sumber sekunder.
- Membaca Putusan Kasasi Narkotika di Awal 2026, marinews, analisis Mahkamah Agung, Pasal 361 huruf c.
- Transisi Hukum Pidana Baru, marinews, analisis Mahkamah Agung, SEMA 1/2026.
- Penyesuaian Kualifikasi Dakwaan di Masa Transisi, marinews, analisis Mahkamah Agung.
- Pasal 3 UU 1/2023, pasal.id, bunyi pasal, sumber sekunder.
- Mengenal Asas Lex Favor Reo, hukumonline klinik, Pasal 3 diubah UU 1/2026.
- UU 1/2023 halaman 228, Wikisource, Pasal 624.
- Konflik Norma, Asperhupiki Minta Penundaan, hukumonline, pemberitaan.
- Pengadilan Tipikor Gunakan KUHAP Baru, hukumonline, pemberitaan.
- Analisis Komparatif Pasal 361 huruf c dan d, Dandapala, analisis, sumber sekunder.
- Kapan KUHAP Baru Berlaku terhadap Perkara Dilimpahkan, Dandapala, analisis, sumber sekunder.
- Penyesuaian Sanksi Pidana Pajak, IKPI, Pasal I dan II UU 1/2026, sumber sekunder.
- Prabowo Teken UU Penyesuaian Pidana, Tirto, 2 Januari 2026, pemberitaan.
- Poin Penting Transformasi di Tiga Aturan Hukum Pidana, hukumonline, pemberitaan.
Bacaan lanjutan di Panglima Hukum
Hak Tersangka di KUHAP Baru. Panduan dari dipanggil sampai disidangkan.
Halaman Kontak. Hubungi tim kami untuk konsultasi awal.
Ditulis dan dianalisis oleh Tim Riset Panglima Hukum. Kami memperbarui artikel ini setelah naskah resmi UU 20/2025 dan UU 1/2026 kami baca langsung dari JDIH. Hubungi kami lewat halaman Kontak, atau telepon dan WhatsApp 08116741212 dan 085283318317. Ada koreksi atau tambahan, kirimkan kepada kami lewat halaman kontak.
Butuh Pendampingan untuk Masalah Hukum Anda?
Siapkan kronologi singkat dan dokumen pendukung untuk membahas langkah yang sesuai dengan keadaan Anda. Hubungi LBH Panglima Hukum & Keadilan untuk memperoleh informasi dan menyampaikan kebutuhan pendampingan hukum Anda.
Membutuhkan bantuan hukum cuma-cuma? Pelajari syarat dan alur layanan Pro Bono LBH Panglima Hukum dan Keadilan.