
Kontrak Anda akan habis atau kompensasi belum dibayar? Telepon atau WhatsApp kami di 08116741212 dan 085283318317, atau buka halaman Kontak.
Kontrak kerja punya batas waktu, dan saat kontrak berakhir ada hak yang wajib dipenuhi perusahaan. Panduan ini membaca aturan PKWT dalam UU 27/2026, yang berlaku sejak 28 Oktober 2026 dan menggantikan UU 13/2003.
Kontrak kerja Anda tinggal beberapa bulan lagi, atau baru saja berakhir tanpa kabar kelanjutan. Pertanyaan yang muncul biasanya sama: sampai kapan boleh dikontrak, dan apa yang berhak Anda terima.
Kami memisahkan jelas mana bunyi pasal, mana ringkasan sumber sekunder, dan mana pandangan kami. Di akhir ada lima langkah yang bisa Anda mulai hari ini.
Poin Penting dalam 30 Detik
6 hal yang perlu Anda tahu- PKWT ada batasnya. Pasal 82 ayat (2) UU 27/2026 membatasi paling lama 2 tahun, dengan dua kali perpanjangan masing-masing paling lama 1 tahun.Naskah resmi
- Kompensasi adalah kewajiban. Pasal 88 ayat (1) mewajibkan Pemberi Kerja memberi uang kompensasi saat PKWT berakhir.Naskah resmi
- Pekerjaan tetap tidak boleh dikontrak. Pasal 87 ayat (2) melarangnya, dan ayat (5) menjadikan PKWT yang melanggar sebagai PKWTT demi hukum.Naskah resmi
- Kontrak lisan menjadi tetap. Pasal 85 menyatakan PKWT yang tidak tertulis demi hukum menjadi PKWTT.Naskah resmi
- Besaran kompensasi menunggu aturan turunan. Pasal 88 ayat (3) menyerahkan caranya ke peraturan pemerintah yang belum kami temukan.Pemberitaan
- Hasil tidak pasti. Kami tidak menjanjikan hasil perkara apa pun.Perlu dinilai advokat
Pengertian PKWT dan bedanya dengan pekerja tetap
Perjanjian Kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.
Bahasa sederhananya: Anda diterima bekerja selama satu tahun dengan tanggal berakhir yang tertulis, itulah kontrak waktu tertentu. Anda diterima tanpa tanggal berakhir, itulah pekerja tetap.
Sumber: rangkuman Pasal 80 ayat (1) dari naskah resmi di peraturan.bpk.go.id, dibaca 9 November 2026.PKWT adalah perjanjian kerja waktu tertentu, yang sehari-hari disebut kontrak kerja. Lawannya adalah PKWTT, yaitu perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau pekerja tetap yang tidak punya tanggal berakhir.
Pasal 80 ayat (2) menambahkan bahwa perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali atau diubah sepihak. Perubahan baru sah bila para pihak setuju. Contohnya, perusahaan tidak boleh mengecilkan upah di kontrak Anda tanpa persetujuan Anda.
Status kontrak tidak menghapus hak Anda.
Catatan. Demi hukum berarti akibat hukum terjadi dengan sendirinya tanpa perlu putusan baru. Contohnya, kontrak yang tidak ditulis dianggap kontrak pekerja tetap sejak awal.
Syarat sah PKWT menurut UU 27/2026
Tidak semua kontrak boleh dibuat. Pasal 87 ayat (1) membatasi PKWT pada pekerjaan yang menurut jenis dan sifatnya akan selesai dalam waktu tertentu.
| Jenis pekerjaan | Dasar pasal | Contoh sehari-hari |
|---|---|---|
| Sekali selesai atau sementara | Pasal 87 ayat (1) huruf a | Membangun panggung untuk satu acara |
| Selesai dalam waktu tidak terlalu lama, paling lama 2 tahun | Pasal 87 ayat (1) huruf b | Proyek pengerjaan gedung dengan jadwal jelas |
| Musiman | Pasal 87 ayat (1) huruf c | Tambahan staf toko saat musim belanja |
| Produk atau kegiatan baru yang masih dalam percobaan | Pasal 87 ayat (1) huruf d | Uji coba lini produk baru |
| Pekerjaan yang jenis dan sifatnya tidak tetap | Pasal 87 ayat (1) huruf e | Pekerjaan lepas yang datang dan pergi |
Pasal 87 ayat (2) tegas: PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Pasal 86 ayat (1) juga melarang masa percobaan pada PKWT, dan bila tetap dicantumkan, ayat (2) menyatakannya batal demi hukum dengan masa kerja tetap dihitung.
Pasal 83 ayat (1) mewajibkan PKWT dibuat tertulis dalam bahasa Indonesia dan huruf latin. Bila dibuat dua bahasa dan penafsirannya berbeda, yang berlaku versi bahasa Indonesia.
Batas waktu, perpanjangan, dan pencatatan
Tiga hal tentang jangka waktu kontrak
Pasal 82 ayat (2) UU 27/2026: jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu paling lama 2 tahun.
PKWT hanya dapat diperpanjang 2 kali, masing-masing paling lama 1 tahun, sehingga total 4 tahun.
Bandingkan dengan PP 35/2021 yang menurut hukumonline klinik membolehkan total 5 tahun.
Pasal 82 ayat (3): Pemberi Kerja yang ingin memperpanjang wajib memberitahu secara tertulis paling lambat 7 hari sebelum kontrak berakhir.
Tanpa pemberitahuan tertulis, Anda punya alasan menanyakan dasar perpanjangan sebelum menandatangani.
Pasal 82 ayat (4) menyerahkan tata cara lebih rinci ke peraturan pemerintah yang belum kami temukan.
Pasal 87 ayat (3): Pemberi Kerja wajib mencatatkan PKWT paling lambat 3 hari kerja sejak ditandatangani kepada Pemerintah Pusat atau Daerah.
Pasal 87 ayat (4): PKWT yang telah dicatatkan dapat diakses oleh pekerja dan pengawas ketenagakerjaan.
Pasal 87 ayat (5): PKWT yang melanggar ayat (1) dan (2) demi hukum menjadi PKWTT.
Pandangan Panglima Hukum
Pandangan kami, angka 4 tahun adalah batas atas, bukan hak perusahaan untuk selalu memperpanjang.
Jalan keluarnya adalah mencatat tanggal mulai kontrak sejak hari pertama dan menghitung sendiri total masa kerja Anda.
Alur saat kontrak berakhir
Dari kontrak berakhir sampai kompensasi
Perselisihan hak adalah sengketa karena hak yang sudah diatur tidak dipenuhi. Contohnya, kompensasi yang sudah jatuh tempo tidak dibayar perusahaan.
Sumber: naskah resmi UU 27/2026 di peraturan.bpk.go.id. Alur umum yang disusun Tim Riset Panglima Hukum, bukan aturan baku.Pasal 81 ayat (1) menyebut PKWT berakhir antara lain karena jangka waktunya habis, pekerjaannya selesai, atau para pihak sepakat mengakhiri. Pasal 81 ayat (3) menambahkan bahwa bila perusahaan dialihkan, hak pekerja menjadi tanggung jawab pengusaha baru.
Bila salah satu pihak mengakhiri kontrak sebelum waktunya, Pasal 90 mewajibkannya membayar ganti rugi kepada pihak lain sebesar upah sampai batas waktu kontrak. Contohnya, kontrak berakhir Desember tetapi diputus Agustus, maka ganti ruginya setara upah September sampai Desember.
Uang kompensasi: yang pasti dan yang masih menunggu
Uang kompensasi adalah uang yang wajib dibayar Pemberi Kerja kepada pekerja kontrak saat kontraknya berakhir. Contohnya, kontrak Anda habis akhir bulan, maka kompensasi menjadi hak Anda pada saat itu.
Yang pasti dari naskah resmi: Pasal 88 ayat (1) mewajibkan pembayaran, dan ayat (2) mengaitkan besarnya dengan masa kerja Anda di perusahaan itu. Pasal 89 ayat (1) memberi sanksi administratif bagi yang tidak membayar, berupa peringatan tertulis, denda administratif, dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
Yang belum pasti: rumus angkanya. Pasal 88 ayat (3) menyerahkan ketentuan lebih lanjut ke peraturan pemerintah, dan peraturan itu belum kami temukan.
Langkah menghitung perkiraan kompensasi
- Hitung masa kerja terus-menerus dalam bulan, dari tanggal mulai kontrak.
- Catat upah bulanan Anda dari slip upah.
- Rumus lama PP 35/2021 menurut sumber sekunder: masa kerja dibagi 12, lalu dikali 1 bulan upah.
- Contoh hitungan kami dengan rumus lama: upah Rp5.000.000 dan masa kerja 8 bulan menghasilkan Rp3.333.333.
- Status rumus lama belum pasti. Tanyakan ke perusahaan atau advokat sebelum menjadikannya patokan.
Pasal 310 UU 27/2026 mempertahankan peraturan pelaksana lama sepanjang tidak bertentangan dengan UU baru. Rumus PP 35/2021 tidak bertentangan dengan pasal mana pun yang kami baca, karena Pasal 88 ayat (3) hanya menyerahkan rumus ke peraturan pemerintah. Karena itu rumus lama kemungkinan masih dipakai sampai peraturan pemerintah baru terbit, tetapi ini penafsiran kami, bukan bunyi pasal.
Hak yang sering terlewat
Geser untuk membaca hak yang kerap terlewatKompensasi saat kontrak berakhir
Pasal 88 ayat (1) UU 27/2026 mewajibkan Pemberi Kerja memberikannya.
Masa kerja tetap dihitung
Pasal 86 ayat (2): masa percobaan yang dicantumkan di PKWT batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung.
Ganti rugi bila diputus lebih awal
Pasal 90 mewajibkan pihak yang memutus membayar sebesar upah sampai batas waktu kontrak.
Status tetap bila PKWT melanggar aturan
Pasal 85 dan Pasal 87 ayat (5) menjadikannya PKWTT demi hukum.
Hak yang belum dibayar dijamin aset
Pasal 299 menjadikan hak yang belum dibayar sebagai utang yang dijamin seluruh aset Pemberi Kerja, sejak disepakati atau diputus berkekuatan tetap.
Pasal 87 ayat (6) membuka jalan bagi Anda yang statusnya sudah demi hukum menjadi PKWTT. Anda dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan ke pengadilan negeri setempat, dengan syarat sudah ada perundingan bipartit yang gagal atau ditolak dan pemeriksaan oleh pengawas.
Simpan semua kontrak dan slip upah Anda.
Dari UU 13/2003 ke UU 27/2026
UU 27/2026 diundangkan dan berlaku pada 28 Oktober 2026. Pasal 311 mencabut UU 13/2003, dan Pasal 313 menetapkan berlakunya pada tanggal diundangkan.
Putusan MK 168/PUU-XXI/2023 dibacakan pada 31 Oktober 2024. Menurut detik dan MKRI, Mahkamah menegaskan batas PKWT 5 tahun termasuk perpanjangan, lalu meminta pembentuk undang-undang membuat UU ketenagakerjaan baru dalam paling lama 2 tahun.
UU 27/2026 memilih batas yang lebih ketat, yaitu 4 tahun dalam Pasal 82 ayat (2). Bab XXII Ketentuan Peralihan (Pasal 300 sampai 306) dan Pasal 307 sampai 309 tidak menyebut PKWT, sehingga tidak ada aturan peralihan tegas untuk kontrak yang sedang berjalan. Pasal 310 hanya mempertahankan peraturan pelaksana lama sepanjang tidak bertentangan, jadi batas 5 tahun PP 35/2021 yang bertentangan dengan batas 4 tahun Pasal 82 ayat (2) tidak dapat Anda pakai sebagai patokan.
Batas total PKWT dalam tahun, skala 5 tahun
UU 13/2003 sebelum UU Cipta Kerja 3 tahun
PP 35/2021 dan Putusan MK 168/PUU-XXI/2023 5 tahun
UU 27/2026, Pasal 82 ayat (2) 4 tahun
- 2 Februari 2021PP 35/2021 diundangkan dan berlaku. Sumber: pasal.id.
- 31 Oktober 2024Putusan MK 168/PUU-XXI/2023 dibacakan. Sumber: detik dan MKRI.
- 28 Oktober 2026UU 27/2026 diundangkan dan berlaku. Sumber: peraturan.bpk.go.id.
- 6 November 2026Tanggal pemeriksaan status aturan oleh Tim Riset Panglima Hukum, dengan pembacaan naskah pada 9 November 2026.
1Salah paham 1Kontrak boleh diperpanjang tanpa batas
Pasal 82 ayat (2) UU 27/2026 membatasi dua kali perpanjangan masing-masing paling lama 1 tahun.
2Salah paham 2Kontrak habis berarti tanpa hak
Pasal 88 ayat (1) mewajibkan Pemberi Kerja memberi uang kompensasi.
3Salah paham 3Boleh ada masa percobaan di kontrak
Pasal 86 ayat (1) melarangnya. Masa percobaan hanya diperbolehkan untuk PKWTT, paling lama 3 bulan menurut Pasal 92 ayat (1).
4Salah paham 4Kontrak lisan sama sahnya dengan kontrak tertulis
Pasal 85 menjadikan PKWT yang tidak tertulis sebagai PKWTT demi hukum.
Rencana tindakan Anda
Jawaban atas pertanyaan “lalu saya harus berbuat apa” adalah lima hal yang bisa dimulai hari ini.
Yang bisa dikerjakan hari ini
- Kumpulkan kontrak, perpanjangan, dan slip upah sejak hari pertama.
- Hitung total masa kontrak dan bandingkan dengan batas 4 tahun Pasal 82 ayat (2).
- Periksa apakah kontrak tertulis, berbahasa Indonesia, dan tidak memuat masa percobaan.
- Minta uang kompensasi secara tertulis sebelum atau saat kontrak berakhir.
- Hubungi advokat bila kompensasi tidak dibayar atau status kerja Anda dipersoalkan.
Menghadapi PHK atau sengketa dengan perusahaan? Hubungi kami lewat halaman Kontak atau di 08116741212 dan 085283318317 pada jam kantor.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa yang dimaksud dengan PKWT?
Perjanjian kerja yang hubungan kerjanya dibatasi tanggal atau selesainya pekerjaan tertentu, diatur dalam Pasal 80 sampai 92 UU 27/2026. Pekerjanya biasa disebut pekerja kontrak.
Berapa lama PKWT paling lama boleh berjalan?
Menurut Pasal 82 ayat (2) UU 27/2026, paling lama 2 tahun ditambah dua kali perpanjangan masing-masing paling lama 1 tahun, jadi total 4 tahun.
Apakah pekerja kontrak mendapat pesangon?
Pasal 88 ayat (1) UU 27/2026 mengatur uang kompensasi untuk PKWT yang berakhir. Rumus angkanya menunggu peraturan pemerintah menurut ayat (3).
Bagaimana bila perusahaan tidak membayar kompensasi?
Pasal 89 ayat (1) menyediakan sanksi administratif bagi perusahaan. Untuk menagih hak Anda, konsultasikan dengan advokat guna memilih jalur perselisihan hubungan industrial yang tepat.
Kapan pekerja kontrak menjadi pekerja tetap?
Bila PKWT tidak tertulis menurut Pasal 85, atau tidak memenuhi syarat jenis pekerjaan menurut Pasal 87 ayat (5). Kedua hal itu terjadi demi hukum.
Apakah kontrak yang sedang berjalan ikut batas baru?
Bab ketentuan peralihan UU 27/2026 tidak mengatur PKWT yang sedang berjalan. Ini kekosongan aturan, jadi pastikan dengan advokat sebelum mengandalkan salah satu batas.
Apakah kami menjanjikan hasil?
Tidak. Kami hanya memberi informasi umum dan tidak menjanjikan hasil perkara apa pun.
Catatan penting
Tulisan ini penjelasan hukum yang bersifat umum dan disusun dari peraturan serta putusan yang berlaku pada tanggal penerbitan. Ia bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Setiap perkara punya fakta, bukti, dan tenggat yang berbeda, dan peraturan dapat berubah sewaktu waktu. Untuk keputusan yang menyangkut perkara Anda sendiri, konsultasikan lebih dulu dengan advokat atau penasihat hukum.
Catatan metodologi dan keterbukaan
Kami menyusun artikel ini dari naskah resmi UU 27/2026 di peraturan.bpk.go.id (Pasal 80 sampai 92, 299 sampai 313), dari putusan dan pemberitaan Mahkamah Konstitusi, serta dari ringkasan sekunder untuk PP 35/2021. Tanggal pemeriksaan status aturan adalah 6 November 2026, dan naskah UU 27/2026 kami baca pada 9 November 2026.
Keterbatasan kami: naskah dipindai sehingga sebagian huruf dan angka terbaca kurang jelas, maka kami hanya mengutip pasal yang terbaca jelas. Rumus uang kompensasi PP 35/2021, angka 3 tahun pada UU 13/2003, dan angka 5 tahun pada PP 35/2021 berasal dari sumber sekunder dan tidak kami cocokkan dengan naskah asli PP.
Peraturan pemerintah pelaksana Pasal 82 ayat (4), Pasal 87 ayat (7), dan Pasal 88 ayat (3) belum kami temukan, dan rumus kompensasi masih berupa penafsiran dari Pasal 310. Pandangan penulis kami pisahkan pada kotak Pandangan Panglima Hukum, dan kami tidak menyimpulkan akibat hukum untuk perkara tertentu.
Sumber
- UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, JDIH BPK, naskah resmi; dibaca 9 November 2026.
- Hak-Hak Karyawan Kontrak Menurut UU Cipta Kerja, hukumonline klinik, sumber sekunder; PP 35/2021.
- Pengaturan Pekerja Kontrak Pasca UU Cipta Kerja, hukumonline klinik, sumber sekunder; PP 35/2021.
- Jika Kompensasi PKWT Ditiadakan atas Dasar Aturan Lama, hukumonline klinik, sumber sekunder.
- PP Nomor 35 Tahun 2021, pasal.id, teks pemindaian sebagian rusak; sumber sekunder.
- Tok! MK Putuskan Batas PKWT Paling Lama 5 Tahun, detik, 1 November 2024; pemberitaan.
- MK Kabulkan Sebagian Uji UU Cipta Kerja, MKRI, pemberitaan MK.
- Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang Resmi Disahkan, Tempo, pemberitaan.
- UU Pelindungan Ketenagakerjaan Terbit, Ada Aturan Baru Cuti dan Pesangon, CNBC Indonesia, 7 November 2026; pemberitaan.
Bacaan lanjutan di Panglima Hukum
Halaman Kontak. Hubungi tim kami untuk konsultasi awal.
UU Ketenagakerjaan yang Berlaku Saat Ini. Peta aturan dan putusan MK di bidang ketenagakerjaan.
Cara Menghitung Pesangon PHK. Komponen hak yang sering terlewat saat PHK.
Ditulis dan dianalisis oleh Tim Riset Panglima Hukum. Kami memperbarui artikel ini setelah peraturan pemerintah pelaksana UU 27/2026 dapat kami periksa. Hubungi kami lewat halaman Kontak, atau telepon dan WhatsApp 08116741212 dan 085283318317. Ada koreksi atau tambahan, kirimkan kepada kami lewat halaman kontak.
Butuh Pendampingan untuk Masalah Hukum Anda?
Siapkan kronologi singkat dan dokumen pendukung untuk membahas langkah yang sesuai dengan keadaan Anda. Hubungi LBH Panglima Hukum & Keadilan untuk memperoleh informasi dan menyampaikan kebutuhan pendampingan hukum Anda.
Membutuhkan bantuan hukum cuma-cuma? Pelajari syarat dan alur layanan Pro Bono LBH Panglima Hukum dan Keadilan.