
Butuh bantuan hukum cuma-cuma tetapi dimintai SKTM? Telepon atau WhatsApp kami di 08116741212 dan 085283318317, atau buka halaman Kontak.
Banyak orang gagal mendapat bantuan hukum cuma-cuma hanya karena berkasnya belum lengkap. Panduan ini menjelaskan fungsi SKTM, alur umum mengurusnya, dan apa yang terjadi setelah Anda mengajukan.
Anda sudah menemukan lembaga bantuan hukum yang mau menerima perkara Anda. Petugas lalu meminta SKTM, dan Anda belum pernah mengurusnya. Banyak orang berhenti di titik ini, padahal alurnya cukup sederhana.
Kami memisahkan jelas mana bunyi aturan, mana panduan praktik, dan mana pandangan kami. Di akhir ada rencana tindakan yang bisa Anda mulai hari ini.
Poin Penting dalam 30 Detik
6 hal yang perlu Anda tahu- SKTM adalah kunci administrasi. PP 42/2013 meminta surat keterangan miskin dari lurah atau kepala desa sebagai lampiran permohonan.Naskah resmi
- Ada dokumen pengganti. Pasal 8 PP 42/2013 menyebut kartu bantuan sosial atau dokumen lain bila SKTM belum ada.Naskah resmi
- Permohonan boleh lisan. Pemohon yang tidak mampu menulis dapat mengajukan lisan, lalu pemberi bantuan hukum menuliskannya.Naskah resmi
- Syarat tiap daerah bisa berbeda. Tanyakan kelurahan atau desa sebelum membawa berkas.Pemberitaan
- Jangan memberi data yang tidak benar. Keterangan palsu dapat membawa risiko hukum bagi Anda.Perlu dinilai advokat
- Bantuan tidak otomatis diterima. Pemberi bantuan hukum dapat menerima atau menolak, dan kami tidak menjanjikan hasil.Perlu dinilai advokat
Pengertian SKTM dan fungsinya dalam bantuan hukum
Pemohon bantuan hukum harus mengajukan permohonan tertulis, menyerahkan dokumen perkara, dan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat setingkat di tempat tinggalnya.
Bahasa sederhananya: Sederhananya, SKTM adalah bukti tertulis dari pemerintah desa atau kelurahan bahwa Anda tergolong tidak mampu. Contohnya, surat yang dipakai warga untuk meminta pengacara tanpa membayar jasa.
Sumber: dirangkum dari salinan PP 42/2013 di JDIH Kemenkeu dan peraturan.go.id. Bukan kutipan harfiah.PP 42/2013 memakai istilah surat keterangan miskin, sedangkan masyarakat dan banyak daerah menyebutnya SKTM. Peraturan Bupati Sleman 1.1/2022 mendefinisikan SKTM sebagai surat dari pemerintah kalurahan untuk keluarga miskin atau rentan miskin yang belum ditetapkan dalam keputusan bupati.
Jadi nama dan bentuknya bisa berbeda.
Catatan. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum menurut UU 16/2011. Contohnya, LBH di kota Anda yang terakreditasi.
Dokumen dan alur umum mengurus SKTM
Panduan CNN Indonesia, Fortune Indonesia, dan MedAktual menyebut alur yang mirip. Urutannya dari RT, RW, lalu kelurahan atau desa.
Lima langkah umum mengurus SKTM
Alur dan syaratnya ditetapkan tiap pemerintah daerah. Tanyakan dulu ke kelurahan Anda.
Sumber: CNN Indonesia, Fortune Indonesia, MedAktual, dan Glints. Alur umum, bukan aturan nasional baku.Dokumen yang umumnya diminta
- Fotokopi Kartu Keluarga dan KTP pemohon.
- Surat pengantar dari RT dan RW sesuai domisili.
- Surat pernyataan tidak mampu, kadang bermeterai.
- Formulir permohonan dari kelurahan atau desa.
- Pas foto, bila diminta kelurahan.
Beberapa daerah sudah memakai aplikasi daring dan data terpadu. Pedoman teknis SEPEDA Bangka menyebut integrasi data DTSEN dalam rekomendasi SKTM, tetapi itu aturan daerah tertentu.
Syarat bantuan hukum cuma-cuma menurut PP 42/2013
| Pasal | Isi | Artinya bagi Anda |
|---|---|---|
| Pasal 1 angka 2 | Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin | Bantuan ditujukan bagi yang tidak mampu |
| Pasal 3 | Permohonan tertulis, dokumen perkara, dan surat keterangan miskin | Tiga hal ini disiapkan lebih dulu |
| Pasal 4 | Pemberi bantuan hukum berbadan hukum, terakreditasi, berkantor tetap, berpengurus, dan punya program | Pilih lembaga yang memenuhi syarat itu |
| Pasal 5 ayat (1) | Cakupan perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara, litigasi atau nonlitigasi | Perkara Anda perlu masuk cakupan itu |
| Pasal 10 | Pemohon yang tidak mampu menulis dapat mengajukan lisan | Anda tetap bisa mengajukan permohonan |
Hukumonline klinik menyebut advokat yang memberi bantuan pro bono menurut PP 83/2008 juga memerlukan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang. Pro bono adalah bantuan hukum cuma-cuma dari advokat.
Daerah dapat menambah aturan. Peraturan Bupati Batang 43/2019 dan Perda daerah lain, misalnya, mengulang kewajiban melampirkan surat keterangan miskin.
Bila Anda belum punya SKTM atau tidak bisa menulis
Tiga keadaan yang sering terjadi
Pasal 8 PP 42/2013 membolehkan pemohon melampirkan dokumen pengganti, misalnya kartu bantuan sosial yang dimiliki.
Bila dokumen pengganti juga belum ada, pemberi bantuan hukum membantu memperolehnya, menurut ringkasan naskah JDIH.
Pasal 10 PP 42/2013 membolehkan permohonan lisan.
Pemberi bantuan hukum menuangkannya secara tertulis, lalu Anda menandatangani atau membubuhkan cap jempol.
Pasal 7 PP 42/2013 menyebut identitas dibuktikan dengan KTP atau dokumen lain dari instansi berwenang.
Bila tidak punya, pemberi bantuan hukum membantu mengurus surat keterangan domisili sementara.
Menurut ringkasan yang kami baca, Pasal 9 ayat (2) juga mewajibkan lurah atau kepala desa menerbitkan surat keterangan miskin atau dokumen penggantinya untuk keperluan itu. Kami belum menguji bagaimana kewajiban ini berjalan di lapangan.
Pandangan Panglima Hukum
Pandangan kami, hambatan terbesar bukan syaratnya tetapi ketidaktahuan tentang dokumen pengganti. Banyak orang berhenti karena merasa SKTM adalah satu-satunya jalan.
Jalan keluarnya sederhana. Datangi pemberi bantuan hukum lebih dulu dan tanyakan dokumen apa yang mereka terima.
Proses setelah berkas diajukan
Setelah Anda mengajukan berkas, pemberi bantuan hukum memeriksa kelengkapannya. Setelah lengkap, mereka menyatakan menerima atau menolak.
Batas waktu pemberi bantuan hukum menurut PP 42/2013
Memeriksa kelengkapan berkas 1 hari kerja
Menyatakan menerima atau menolak 3 hari kerja
Bila diterima, bantuan diberikan berdasarkan surat kuasa khusus dari Anda. Bila ditolak, pemberi bantuan hukum menyampaikan alasan secara tertulis, menurut ringkasan naskah.
Catatan. Surat kuasa khusus adalah surat yang memberi wewenang kepada pemberi bantuan hukum untuk mewakili Anda dalam perkara tertentu. Contohnya, mewakili Anda di pengadilan atas sengketa utang.
Kesalahan umum dan risiko data tidak benar
Geser untuk membaca kesalahan yang sering terjadiBerangkat tanpa menanyakan syarat
Syarat tiap kelurahan bisa berbeda. Telepon atau datangi dulu agar tidak bolak-balik.
Lupa berkas perkara
Pasal 3 meminta dokumen perkara. Bawa surat panggilan, laporan, atau gugatan yang ada.
Menunggu hari terakhir
Perkara punya batas waktu. Urus SKTM sebelum tenggat itu mendekat.
Memakai SKTM milik orang lain
Dokumen harus atas nama Anda dan sesuai keadaan Anda sebenarnya.
Penelitian di Riau mencatat kecenderungan penyalahgunaan SKTM sebagai syarat bantuan hukum. Karena itu pemberi bantuan hukum dan aparat bisa memeriksa kebenaran data Anda.
Memalsukan surat dapat diancam Pasal 391 UU 1/2023 menurut hukumonline klinik. Isilah data apa adanya.
Garis waktu dan pembaruan
- 2011UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum diundangkan. Sumber: dasar hukum PP 42/2013.
- 23 Mei 2013PP 42/2013 ditetapkan di Jakarta. Sumber: naskah JDIH Kemenkeu.
- 2015 dan 2016Permenkumham 10/2015 dan perubahannya, Permenkumham 63/2016, melaksanakan PP 42/2013. Sumber: dokumen Kanwil Kemenkumham DKI.
- 2026Pemerintah daerah masih menerbitkan aturan bantuan hukum, misalnya Perda Hulu Sungai Utara 1/2026. Sumber: JDIH daerah.
- 6 November 2026Tanggal pemeriksaan status aturan oleh Tim Riset Panglima Hukum.
1BiayaApakah mengurus SKTM berbayar?
Kami tidak menemukan aturan nasional tentang biayanya. Tanyakan langsung ke kelurahan atau desa Anda.
2Masa berlakuBerapa lama SKTM berlaku?
Masa berlaku ditentukan penerbitnya dan berbeda antardaerah. Tanyakan ke kelurahan, lalu cocokkan dengan kebutuhan pemberi bantuan hukum.
3Kelurahan menolakBila kelurahan menolak menerbitkan
Minta alasannya secara tertulis. Pemberi bantuan hukum dapat membantu mengurus dokumen pengganti menurut ringkasan Pasal 8.
Rencana tindakan Anda
Jawaban atas pertanyaan “lalu saya harus berbuat apa” adalah lima hal yang bisa dimulai sekarang.
Yang bisa dikerjakan hari ini
- Tanyakan ke pemberi bantuan hukum dokumen apa yang mereka terima.
- Kumpulkan KK, KTP, dan dokumen perkara Anda.
- Minta pengantar RT dan RW.
- Datangi kelurahan atau desa dan tanyakan syarat daerah Anda.
- Simpan salinan semua berkas yang Anda serahkan.
Ingin menanyakan perkara Anda? Hubungi 08116741212 atau 085283318317 pada jam kantor, atau buka halaman Kontak.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa yang dimaksud dengan SKTM?
SKTM adalah surat dari pemerintah desa atau kelurahan yang menyatakan seseorang tidak mampu. PP 42/2013 menyebutnya surat keterangan miskin.
Apakah bantuan hukum wajib memakai SKTM?
Pasal 3 PP 42/2013 meminta surat keterangan miskin, tetapi Pasal 8 membolehkan dokumen pengganti.
Siapa yang menerbitkan SKTM?
Lurah, kepala desa, atau pejabat setingkat di tempat tinggal Anda menurut Pasal 3 huruf c PP 42/2013.
Bisakah mengajukan permohonan secara lisan?
Bisa bagi yang tidak mampu menulis. Pasal 10 PP 42/2013 mengaturnya.
Berapa lama keputusan bantuan hukum keluar?
Pemeriksaan berkas 1 hari kerja, lalu keputusan 3 hari kerja setelah lengkap menurut Pasal 11, dirangkum dari naskah JDIH.
Bagaimana kalau permohonan ditolak?
Pemberi bantuan hukum menyampaikan alasan penolakan secara tertulis. Anda dapat mencoba lembaga lain.
Apakah kami menjanjikan bantuan cuma-cuma?
Tidak. Kami tidak menjanjikan hasil, dan pemberi bantuan hukum menilai tiap permohonan.
Catatan penting
Tulisan ini penjelasan hukum yang bersifat umum dan disusun dari peraturan serta putusan yang berlaku pada tanggal penerbitan. Ia bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Setiap perkara punya fakta, bukti, dan tenggat yang berbeda, dan peraturan dapat berubah sewaktu waktu. Untuk keputusan yang menyangkut perkara Anda sendiri, konsultasikan lebih dulu dengan advokat atau penasihat hukum.
Catatan metodologi dan keterbukaan
Kami menyusun artikel ini dari salinan PP 42/2013 di JDIH Kemenkeu dan peraturan.go.id, ringkasan hukumonline klinik, panduan CNN Indonesia dan Fortune Indonesia, serta peraturan daerah sebagai contoh. Tanggal pemeriksaan status aturan adalah 6 November 2026.
Keterbatasan kami: nomor ayat PP 42/2013 kami cocokkan dari beberapa salinan dan ringkasan, jadi periksa naskah resmi. UU 16/2011 tidak kami buka langsung. Alur SKTM bersifat umum dan berbeda tiap daerah.
Pandangan penulis kami pisahkan pada kotak Pandangan Panglima Hukum. Kami tidak menyimpulkan akibat hukum untuk perkara tertentu dan tidak menjanjikan hasil.
Sumber
- PP 42/2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, JDIH Kemenkeu, ditetapkan 23 Mei 2013; salinan.
- PP 42/2013, peraturan.go.id, Lembaran Negara 2013 Nomor 98; salinan.
- PP 42/2013, Wikisource, salinan; sumber sekunder.
- Syarat Memperoleh Bantuan Hukum Secara Pro Bono, hukumonline klinik, PP 83/2008 dan UU 16/2011; sumber sekunder.
- Syarat dan Cara Mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu, CNN Indonesia, 3 Juni 2022, pemberitaan.
- Cara Membuat SKTM untuk Sekolah, CNN Indonesia, 16 Juli 2024, pemberitaan.
- Cara Mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu, Fortune Indonesia, pemberitaan.
- Langkah Mengurus SKTM di Medan, MedAktual, 19 September 2025; contoh satu daerah.
- SKTM untuk KIP Kuliah, Glints, 14 Mei 2024; panduan.
- Perbup Sleman 1.1 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum, definisi SKTM; contoh daerah.
- Perbup Batang 43 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum, contoh syarat daerah.
- Pedoman Teknis SEPEDA Bangka, rekomendasi SKTM dan DTSEN; contoh daerah.
- Penyalahgunaan SKTM sebagai Syarat Bantuan Hukum di Riau, jurnal UMRI, 2017; penelitian.
- Bunyi Pasal 263 KUHP dan Pasal 391 UU 1/2023, hukumonline klinik, sumber sekunder.
- Pemenuhan Akses Keadilan Melalui Bantuan Hukum Cuma-Cuma, Kanwil Kemenkumham DKI, Permenkumham 10/2015 dan 63/2016.
Bacaan lanjutan di Panglima Hukum
Halaman Kontak. Hubungi tim kami untuk konsultasi awal.
Cara Membuat Laporan Polisi. Dokumen, alur, dan hak pelapor.
Hak Tersangka di KUHAP Baru. Panduan dari dipanggil sampai disidangkan.
Ditulis dan dianalisis oleh Tim Riset Panglima Hukum. Kami memperbarui artikel ini begitu naskah resmi UU 16/2011 dan aturan daerah terbaru dapat kami periksa. Hubungi kami lewat halaman Kontak, atau telepon dan WhatsApp 08116741212 dan 085283318317. Ada koreksi atau tambahan, kirimkan kepada kami lewat halaman kontak.
Butuh Pendampingan untuk Masalah Hukum Anda?
Siapkan kronologi singkat dan dokumen pendukung untuk membahas langkah yang sesuai dengan keadaan Anda. Hubungi LBH Panglima Hukum & Keadilan untuk memperoleh informasi dan menyampaikan kebutuhan pendampingan hukum Anda.
Membutuhkan bantuan hukum cuma-cuma? Pelajari syarat dan alur layanan Pro Bono LBH Panglima Hukum dan Keadilan.