Tarif pengacara LBH berbeda dengan advokat pribadi. Pahami cara honorarium dihitung, hak klien, dan pertanyaan yang perlu diajukan sebelum setuju.
Pertanyaan tentang tarif pengacara LBH hampir selalu muncul di awal, sering dengan nada ragu: apakah ada angka standar, apakah berbeda dengan advokat yang membuka kantor sendiri, dan apa yang sebenarnya dibayar ketika seseorang menyewa pengacara? Jawabannya tidak sesederhana satu daftar harga. Bagi penerima bantuan cuma-cuma, pembiayaan jasa hukum mengikuti logika yang berbeda dari advokat pribadi yang menghitung honorarium berdasarkan kesepakatan. Artikel ini menguraikan perbedaan itu, cara honorarium umumnya dihitung, apa saja isi perjanjian kuasa, hak Anda sebagai klien, dan pertanyaan yang sebaiknya diajukan sebelum Anda menandatangani apa pun.
Poin Penting dalam 30 Detik
Artikel ini adalah penjelasan umum yang disusun pada Oktober 2026 berdasarkan peraturan yang disebut di dalamnya. Peraturan dan praktik dapat berubah, sehingga nomor pasal dan rincian teknis sebaiknya Anda cocokkan dengan naskah resmi di JDIH Nasional atau Peraturan BPK sebelum mengambil langkah hukum. Artikel ini sengaja tidak menampilkan angka tarif; tanyakan ketentuan biaya langsung kepada pemberi jasa hukum yang Anda pilih.
Orang yang mencari tarif pengacara LBH biasanya berharap menemukan daftar harga seperti di toko. Sayangnya, jasa hukum tidak bekerja demikian. Setiap perkara berbeda dalam jenis, tingkat kesulitan, lamanya proses, jumlah bukti, dan banyaknya sidang yang harus dihadiri. Karena itu, tidak ada satu angka yang bisa diklaim sebagai tarif resmi untuk semua perkara.
Ada dua keadaan yang perlu dibedakan sejak awal. Keadaan pertama adalah ketika Anda termasuk penerima bantuan hukum cuma-cuma. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 mengatur bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin, dan pemberi bantuan hukum, yaitu lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memenuhi syarat, memberikannya secara cuma-cuma. Dalam keadaan ini, jasa pendampingan pada prinsipnya tidak ditagih kepada penerima bantuan, sehingga pertanyaan “berapa tarifnya” berubah menjadi “apa yang ditanggung dan apa yang tidak”.
Keadaan kedua adalah ketika Anda tidak termasuk penerima bantuan cuma-cuma atau memilih berkonsultasi dan beracara melalui advokat pribadi atau kantor hukum. Di sini berlaku honorarium, yaitu imbalan atas jasa hukum yang besarnya disepakati. Besaran itu muncul dari negosiasi antara klien dan advokat, bukan dari tabel resmi yang berlaku untuk semua orang.
Menyebut angka dalam artikel seperti ini berisiko menyesatkan, sebab angka yang dianggap wajar di satu kota, satu bidang, atau satu tingkat peradilan mungkin tidak masuk akal di tempat lain. Yang bisa kami berikan adalah kerangka untuk menilai apakah sebuah tawaran masuk akal: apa yang termasuk, apa yang tidak, bagaimana pembayarannya diatur, dan apa yang terjadi bila perkara berkembang. Kerangka itulah yang dibahas di bagian-bagian berikut.
Memahami tarif pengacara LBH berarti lebih dulu memahami siapa yang bekerja di baliknya. Istilah “pengacara LBH” dalam percakapan sehari-hari mencakup beberapa peran. Pada lembaga bantuan hukum, pendampingan bisa dilakukan oleh advokat berizin, paralegal, atau relawan hukum di bawah pengawasan. Undang-Undang tentang Bantuan Hukum membuka ruang bagi pemberi bantuan hukum untuk melibatkan advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam pelaksanaan bantuan hukum. Untuk beracara di persidangan, pihak yang bertindak sebagai kuasa hukum harus memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, termasuk berstatus advokat bila perkara memerlukannya.
Pembedaan ini penting bagi Anda karena menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pendampingan. Ketika sebuah lembaga menerima permohonan Anda, tanyakan siapa advokat yang akan menjadi penanggung jawab, siapa yang akan menghubungi Anda sehari-hari, dan bagaimana cara menyampaikan perkembangan perkara.
Pertanyaan lain yang wajar: apakah pendamping Anda adalah advokat yang berizin dan dapat beracara di pengadilan? Advokat berizin terikat kode etik dan Undang-Undang tentang Advokat. Anda berhak mengetahui identitas dan status pendamping yang akan memegang perkara Anda.
LBH Panglima Hukum dan Keadilan didukung advokat berizin yang beracara di persidangan dan mendampingi warga yang berhadapan dengan hukum, termasuk yang tidak mampu. Setiap permohonan akan kami nilai berdasarkan fakta dan kebutuhannya, dan kami tidak menjanjikan hasil tertentu.
Undang-Undang tentang Advokat menyatakan bahwa advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan kepada klien, dan besarnya ditentukan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Dua kata kuncinya adalah “wajar” dan “persetujuan”. Artinya, klien tidak seharusnya dihadapkan pada angka yang tidak dapat ditanya, dan advokat tidak seharusnya dipaksa menerima imbalan yang tidak masuk akal.
Dalam praktik, ada beberapa model perhitungan honorarium yang lazim dikenal. Model ini bukan standar resmi, dan sebuah kantor hukum bisa memakai salah satunya atau menggabungkannya.
Per tahap atau paket. Honorarium dihitung untuk satu paket pekerjaan, misalnya menyusun gugatan, mendampingi satu tingkat peradilan, atau menyelesaikan mediasi. Kelebihannya, klien tahu besaran di muka. Pastikan Anda memahami apa yang termasuk dalam paket itu dan kapan paket dianggap selesai.
Per jam atau per waktu kerja. Honorarium dihitung berdasarkan waktu yang dihabiskan. Model ini umum untuk konsultasi atau pekerjaan yang lingkupnya sulit dipastikan. Mintalah laporan waktu yang jelas.
Retainer atau langganan. Klien membayar jumlah tetap secara berkala untuk layanan hukum berkelanjutan. Model ini biasa dipakai oleh perusahaan, tetapi bisa pula dipakai oleh klien perorangan dengan kebutuhan berulang.
Berbasis hasil. Sebagian honorarium dikaitkan dengan hasil perkara. Model ini perlu dicermati karena ada batasan etik dan hukum tentang bagaimana imbalan boleh dikaitkan dengan hasil. Bila ada tawaran seperti ini, minta penjelasan tertulis mengenai dasarnya, dan bila perlu bandingkan dengan pandangan pihak lain yang netral.
Apa pun modelnya, kode etik advokat menempatkan kepentingan klien pada posisi penting. Besaran honorarium pada prinsipnya mempertimbangkan kemampuan klien, dan klien tidak seharusnya dibebani biaya yang tidak perlu. Bila Anda merasa tarif pengacara LBH atau honorarium yang diminta di luar kewajaran, Anda berhak meminta penjelasan, mencari pendapat kedua, atau mengadukan dugaan pelanggaran etik ke organisasi advokat yang berwenang.
Hubungan antara klien dan advokat biasanya dituangkan dalam dua dokumen yang berbeda fungsi. Yang pertama adalah perjanjian pemberian jasa hukum, yang mengatur hak dan kewajiban kedua pihak, termasuk honorarium. Yang kedua adalah surat kuasa, yang memberi wewenang kepada advokat untuk bertindak atas nama klien. Dalam hukum acara, surat kuasa khusus lazim dipakai untuk perkara tertentu di pengadilan.
Sebelum menandatangani, periksa hal-hal berikut. Tabel berikut dapat Anda gunakan sebagai daftar periksa.
| Hal yang diperiksa | Mengapa penting | Contoh pertanyaan |
|---|---|---|
| Ruang lingkup jasa | Menentukan pekerjaan apa saja yang termasuk | Apakah mencakup mediasi, sidang, dan banding, atau hanya satu tahap? |
| Honorarium | Dasar tagihan jasa advokat | Bagaimana cara menghitungnya dan kapan harus dibayar? |
| Biaya operasional | Pengeluaran di luar honorarium | Apa saja yang ditagih terpisah, dan apakah ada rincian dan kuitansinya? |
| Ongkos perkara | Biaya yang ditetapkan pengadilan | Siapa yang membayar dan bagaimana bukti pembayarannya? |
| Cara pembayaran | Menghindari salah paham | Dibayar bertahap atau sekaligus, dan ke rekening apa? |
| Pengakhiran kuasa | Hak klien bila tidak puas | Bagaimana cara mengakhiri kuasa dan apa akibatnya pada biaya? |
| Kerahasiaan | Melindungi data pribadi dan perkara | Siapa yang boleh mengakses dokumen saya? |
Perhatikan juga bahwa surat kuasa yang terlalu luas atau yang ditandatangani dalam keadaan kosong bisa berbahaya. Jangan menandatangani dokumen yang bagian pentingnya, termasuk tarif pengacara LBH atau honorarium, belum diisi. Minta salinan semua dokumen yang Anda tanda tangani, dan simpan di tempat yang aman.
Perjanjian yang baik tidak harus rumit, termasuk bagian tarif pengacara LBH atau honorarium di dalamnya. Satu hingga dua halaman yang jelas sering lebih berguna daripada belasan halaman dengan istilah yang tidak Anda pahami. Bila ada kata yang tidak Anda mengerti, mintalah penjelasan dengan bahasa sehari-hari. Advokat yang profesional tidak akan keberatan.
Salah paham terbesar tentang tarif pengacara LBH maupun advokat pribadi biasanya bukan pada angka honorarium, melainkan pada apa yang dianggap termasuk di dalamnya. Tiga jenis pengeluaran berikut berbeda sifat dan sering dibayarkan kepada pihak yang berbeda.
Honorarium adalah imbalan atas jasa dan keahlian advokat. Ini dibayarkan kepada advokat atau kantor hukumnya.
Biaya operasional adalah pengeluaran nyata untuk menjalankan pekerjaan, seperti ongkos perjalanan ke luar kota, fotokopi, pengiriman dokumen, atau biaya penerjemah dokumen. Sebagian kantor hukum memasukkannya dalam paket, sebagian menagihnya terpisah berdasarkan bukti pengeluaran.
Ongkos perkara adalah biaya yang ditetapkan pengadilan untuk memproses perkara dan dibayarkan melalui mekanisme pengadilan, bukan kepada advokat. Pada perkara perdata, biasanya ada panjar biaya perkara pada awal pendaftaran. Besarnya berbeda menurut pengadilan dan jenis perkara.
Ketika dua pihak tidak membedakan ketiganya, konflik muncul. Klien mengira sudah membayar semuanya, advokat mengira operasional belum dibayar, sementara pengadilan memerlukan panjar yang belum disetor. Tuliskan ketiganya dalam kesepakatan, dan tanyakan siapa yang menanggung masing-masing.
Bagi penerima bantuan hukum cuma-cuma, pertanyaan yang tepat bukan “berapa honorariumnya”, melainkan “apakah biaya operasional atau ongkos perkara tetap ada, dan siapa yang menanggungnya”. Untuk gambaran lebih luas, baca juga pembahasan kami tentang biaya LBH dan apa yang ditanggung serta tidak ditanggung oleh bantuan hukum cuma-cuma.
Bila Anda tidak mampu membayar ongkos perkara, tanyakan kemungkinan pembebasan biaya perkara melalui layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014. Peraturan itu mengenal pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung pengadilan, dan pos bantuan hukum.
Siapa pun yang menanyakan tarif pengacara LBH, menyewa advokat, atau didampingi kuasa hukum memiliki hak dasar yang perlu diketahui. Daftar ini bersifat umum dan berlaku, dengan penyesuaian, baik bagi klien advokat pribadi maupun penerima bantuan hukum.
Hak-hak ini berjalan beriringan dengan kewajiban Anda: memberikan informasi yang benar dan lengkap, menyerahkan dokumen asli atau salinannya, menepati janji temu, dan menjawab pesan penting. Advokat tidak bisa bekerja maksimal bila klien menyembunyikan fakta. Kejujuran justru melindungi Anda, karena strategi yang dibangun di atas fakta yang lengkap lebih tahan ketika lawan membuka kelemahan.
Kebiasaan bertanya adalah perlindungan terbaik Anda, termasuk ketika Anda membicarakan tarif pengacara LBH. Berikut daftar pertanyaan yang dapat dipakai saat bertemu dengan pengacara LBH maupun advokat pribadi. Catat jawabannya, atau minta ringkasan tertulis melalui pesan.
Bila Anda menghubungi lembaga bantuan hukum, tambahkan pertanyaan: apakah saya masuk kriteria penerima bantuan cuma-cuma, dokumen apa yang diperlukan, dan apakah ada biaya penunjang. Jawaban soal tarif pengacara LBH yang jelas, tidak berbelit, dan tidak menekan adalah tanda baik. Jawaban yang menghindar atau menuntut keputusan terburu-buru patut diwaspadai.
Contoh berikut fiktif dan hanya untuk memberi gambaran. Tokohnya rekaan, dan tidak ada angka karena besaran sepenuhnya tergantung kesepakatan.
Ibu S adalah pedagang kecil yang akan digugat secara perdata oleh pemasok barang. Ia menerima surat teguran dan ingin tahu pilihan yang tersedia. Ia memperoleh dua penjelasan, salah satunya menyangkut tarif pengacara LBH.
Penjelasan pertama datang dari seorang advokat pribadi yang menawarkan paket penanganan sampai putusan tingkat pertama, dengan honorarium yang dibayar bertahap dan biaya operasional ditagih terpisah berdasarkan bukti. Perjanjian tertulis menyebut ruang lingkup, jadwal bayar, dan cara mengakhiri kuasa.
Penjelasan kedua datang dari sebuah lembaga bantuan hukum yang menilai apakah Ibu S memenuhi kriteria penerima bantuan cuma-cuma. Pendamping meminta identitas, kronologi, surat teguran, dan bukti kondisi ekonomi. Jika diterima, jasa pendampingan tidak ditagih, tetapi mereka menjelaskan bahwa ongkos perkara dan biaya penunjang perlu dibicarakan, dan menyarankan Ibu S menyiapkan permohonan pembebasan biaya perkara bila ia berada di posisi penggugat.
Kedua tawaran tampak sama-sama wajar, tetapi dasarnya berbeda. Ibu S memutuskan setelah membandingkan ruang lingkup, syarat, dan kemampuannya, bukan hanya angka. Pelajaran dari contoh ini: bandingkan apa yang diberikan, bukan hanya apa yang ditagih. Perlu diingat bahwa pada perkara nyata, posisi sebagai tergugat atau penggugat memengaruhi biaya yang timbul, sehingga penilaian sebaiknya dilakukan oleh pendamping yang melihat berkas Anda.
Bila Anda menerima lebih dari satu tawaran, termasuk tarif pengacara LBH dan honorarium advokat pribadi, gunakan perbandingan yang sama untuk semuanya. Perbandingan yang adil mencakup lebih dari satu kolom angka.
| Pembanding | Lembaga bantuan hukum (penerima bantuan cuma-cuma) | Advokat pribadi atau kantor hukum |
|---|---|---|
| Dasar biaya | Bantuan hukum cuma-cuma bagi orang atau kelompok orang miskin | Honorarium berdasarkan persetujuan kedua pihak |
| Penilaian awal | Pemohon dinilai memenuhi syarat atau tidak | Kesepakatan dan kecocokan kedua pihak |
| Biaya yang masih mungkin ada | Ongkos perkara, biaya penunjang | Honorarium, biaya operasional, ongkos perkara |
| Kepastian ruang lingkup | Ditentukan kebijakan lembaga | Ditentukan perjanjian |
| Hal yang harus ditanyakan | Syarat penerima dan biaya penunjang | Cara hitung honorarium dan pengakhiran kuasa |
Beberapa pertimbangan non-uang juga layak masuk perhitungan: pengalaman pendamping pada jenis perkara Anda, kemudahan dihubungi, keterbukaan komunikasi, dan kesediaan memberi penjelasan. Jangan menilai dari seberapa banyak janji yang diberikan, karena janji berlebihan justru tanda yang perlu dicurigai.
Dalam mencari pendamping, periksa pula status lembaga. Pemberi bantuan hukum menurut undang-undang harus berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program bantuan hukum. Informasi dapat dicek pada sumber resmi seperti Badan Pembinaan Hukum Nasional (https://bphn.go.id/). Pembahasan lebih lanjut tentang cara memilih lembaga bantuan hukum tersedia pada artikel kami tentang cara memilih LBH.
Tidak semua orang mampu membayar honorarium advokat, dan hukum Indonesia tidak membiarkan kelompok yang tidak mampu tanpa jalur. Ada beberapa pilihan yang bisa dijajaki, dan tidak saling meniadakan.
Bantuan hukum cuma-cuma melalui pemberi bantuan hukum. Bagi orang atau kelompok orang miskin, ini jalur utama. Siapkan bukti ketidakmampuan dan kronologi perkara.
Kewajiban advokat memberi bantuan cuma-cuma. Undang-Undang tentang Advokat mewajibkan advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu, dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 mengatur persyaratan dan tata caranya. Anda dapat menanyakan kemungkinan ini kepada advokat atau organisasi advokat.
Layanan di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 mengatur layanan bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, meliputi pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung pengadilan, dan pos bantuan hukum. Cek ketersediaannya di pengadilan setempat atau pada portal resmi Mahkamah Agung (https://www.mahkamahagung.go.id/).
Penyelesaian damai. Pada banyak perkara perdata, penyelesaian lewat musyawarah atau mediasi bisa lebih ringan dari sisi biaya dan waktu. Namun jangan menandatangani kesepakatan damai tanpa memahami isinya dan akibatnya.
Jujurlah tentang kemampuan Anda sejak awal, termasuk saat menanyakan tarif pengacara LBH. Advokat yang baik mempertimbangkan kemampuan klien, dan keterbukaan Anda membantu mencari jalan yang realistis. Menunda hingga mendekati tenggat justru mempersempit pilihan.
Memutuskan berdasarkan angka termurah saja. Honorarium rendah belum tentu hemat bila banyak biaya lain ditagih terpisah, dan honorarium tinggi belum tentu menjamin mutu. Nilai seluruh paket.
Menyerahkan uang tanpa tanda terima. Setiap pembayaran harus punya bukti. Jika diminta membayar tunai tanpa catatan, mintalah kuitansi.
Percaya pada janji hasil. Hakim yang memutus perkara, bukan advokat. Pendamping yang jujur tidak memberi kepastian atas putusan.
Tidak membaca isi surat kuasa. Surat kuasa menentukan apa yang boleh dilakukan atas nama Anda. Bacalah sebelum tanda tangan dan tanyakan bagian yang tidak jelas.
Takut bertanya soal uang. Bertanya tentang biaya adalah hak Anda, bukan tanda tidak sopan. Pendamping profesional terbiasa dengan pertanyaan itu.
Menganggap tarif pengacara LBH sama di mana-mana. Setiap lembaga punya kebijakan, bidang, dan kapasitas berbeda. Hubungi dan tanyakan langsung, jangan berasumsi dari pengalaman orang lain.
Tidak menyimpan dokumen. Simpan salinan perjanjian, kuasa, kuitansi, dan korespondensi. Dokumen ini penting bila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat.
Tidak ada tarif pengacara LBH yang tunggal. Bagi penerima bantuan hukum cuma-cuma, jasa pendampingan oleh pemberi bantuan hukum pada prinsipnya tidak ditagih, tetapi ongkos perkara dan biaya penunjang bisa tetap ada. Untuk advokat pribadi, honorarium ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan klien. Tanyakan rincian secara langsung dan tertulis, karena besaran sangat bergantung pada jenis perkara dan lembaga.
Pengacara LBH bekerja dalam kerangka lembaga bantuan hukum, yang bagi penerima bantuan cuma-cuma tidak menagih jasa hukum. Advokat pribadi atau kantor hukum bekerja berdasarkan perjanjian dan honorarium. Keduanya terikat hukum dan kode etik, tetapi dasar hubungan, syarat, dan pembiayaannya berbeda. Pilih sesuai kebutuhan, kemampuan, dan jenis perkara Anda.
Honorarium ditentukan secara wajar berdasarkan persetujuan klien dan advokat. Dalam praktik, ada model per tahap atau paket, per waktu, langganan, atau model yang dikaitkan dengan hasil. Tidak ada tabel resmi yang berlaku umum. Pastikan Anda memahami ruang lingkup, jadwal pembayaran, dan biaya lain yang ditagih terpisah sebelum menyetujui.
Boleh, dan sangat dianjurkan. Rincian tertulis mencegah salah paham antara honorarium, biaya operasional, dan ongkos perkara. Minta pula kuitansi untuk setiap pembayaran serta salinan perjanjian dan surat kuasa. Pendamping yang profesional akan menyediakannya. Jika permintaan wajar ini ditolak atau dihindari, pertimbangkan untuk mencari pendapat kedua.
Anda dapat mengajukan permohonan bantuan hukum cuma-cuma kepada pemberi bantuan hukum, menanyakan kemungkinan bantuan cuma-cuma dari advokat, dan memanfaatkan layanan bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, seperti pembebasan biaya perkara dan pos bantuan hukum. Siapkan bukti ketidakmampuan dan kronologi perkara. Segera hubungi pendamping, jangan menunda sampai mendekati tenggat.
Catatan penting: Artikel ini berisi penjelasan umum dan bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Setiap perkara berbeda dalam fakta, bukti, dan tenggatnya, dan peraturan dapat berubah. Konsultasikan perkara Anda dengan advokat atau pemberi bantuan hukum sebelum mengambil keputusan.
Siapkan kronologi singkat dan dokumen pendukung untuk membahas langkah yang sesuai dengan keadaan Anda. Hubungi LBH Panglima Hukum & Keadilan untuk memperoleh informasi dan menyampaikan kebutuhan pendampingan hukum Anda.
Membutuhkan bantuan hukum cuma-cuma? Pelajari syarat dan alur layanan Pro Bono LBH Panglima Hukum dan Keadilan.
