
Kritik konstitusional atas Perpol Nomor 10 Tahun 2025: kedudukannya dalam hierarki peraturan, substansi yang dipersoalkan, dan upaya hukum yang tersedia bagi masyarakat.
Keberadaan, isi, dan status berlaku Perpol Nomor 10 Tahun 2025, serta pasal UU 2/2002 dan UU 12/2011 yang disebut, belum kami cocokkan ulang dengan naskah resmi di JDIH. Versi lama tulisan ini memuat tiga kutipan pernyataan tokoh dan tiga nomor putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dapat kami verifikasi, sehingga seluruhnya kami hapus.
Kapolri menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang dalam praktik dan substansinya menimbulkan polemik luas di tengah masyarakat sipil, akademisi hukum, dan pegiat hak asasi manusia. Polemik ini muncul karena Perpol tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) serta mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final dan mengikat.
Poin Penting dalam 30 Detik
3 hal yang perlu Anda tahuTulisan ini disusun sebagai edukasi hukum bagi masyarakat, sekaligus kritik konstitusional agar penegakan hukum di Indonesia tetap berada dalam koridor negara hukum (rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (machtsstaat).
Dalam sistem hukum Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan diatur secara tegas dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022. Dalam hierarki tersebut, Peraturan Kepolisian (Perpol) tidak termasuk sebagai peraturan perundang-undangan yang berdiri sejajar dengan undang-undang.
Lebih lanjut, Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 memang mengakui keberadaan peraturan yang ditetapkan oleh lembaga negara, termasuk Polri, namun keberlakuannya bersifat terbatas dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Dengan demikian, Perpol tidak boleh:
Perpol hanya bersifat delegatif dan administratif, bukan norma baru yang menciptakan pembatasan hak warga negara secara berlebihan.
Perpol Nomor 10 Tahun 2025 menimbulkan masalah serius karena:
UU Polri secara limitatif mengatur tugas, fungsi, dan kewenangan Kepolisian. Pasal 13 UU Polri menegaskan bahwa tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Pasal 14 dan Pasal 15 UU Polri mengatur kewenangan Polri secara enumeratif. Artinya, kewenangan tersebut tidak dapat diperluas melalui Perpol.
Namun Perpol Nomor 10 Tahun 2025 justru dinilai:
Secara hukum tata negara, peraturan di bawah undang-undang dilarang menambah norma baru yang tidak diperintahkan oleh undang-undang (asas lex superior derogat legi inferiori).
Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan prinsip fundamental bahwa pembatasan hak asasi manusia hanya dapat dilakukan dengan undang-undang, bukan melalui peraturan pelaksana atau regulasi internal lembaga.
Dengan tetap mengatur substansi yang telah dikoreksi atau dilarang oleh MK, Perpol 10/2025 berpotensi menjadi bentuk constitutional disobedience, yaitu pembangkangan lembaga negara terhadap konstitusi dan putusan pengadilan konstitusional.
Jika Perpol seperti ini dibiarkan, maka terdapat beberapa ancaman serius:
Dalam negara demokratis, aparat keamanan harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya.
Pembatasan hak berekspresi, berkumpul, dan berpendapat merupakan pelanggaran serius terhadap:
Dalam perspektif akademisi hukum dan HAM, pembatasan hak harus memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan (necessity), dan proporsionalitas (proportionality). Perpol yang bersifat administratif tidak memenuhi standar tersebut.
Oleh karena itu, Perpol tidak boleh dijadikan alat represif yang dilegalkan secara administratif.
Masyarakat tidak boleh diam. Beberapa langkah hukum yang dapat ditempuh antara lain:
LBH Panglima Hukum memandang bahwa kontrol publik adalah elemen penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Penerbitan Perpol Nomor 10 Tahun 2025 bukan sekadar persoalan administratif, melainkan persoalan konstitusional yang menyangkut masa depan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.
Kapolri dan institusi Polri harus kembali pada prinsip dasar: taat konstitusi, tunduk pada undang-undang, dan patuh pada putusan Mahkamah Konstitusi.
Negara hukum hanya akan hidup jika hukum ditempatkan di atas kekuasaan, bukan sebaliknya.
Bila Anda ingin menguji suatu peraturan yang menurut Anda merugikan hak Anda, baca dulu naskah resminya di JDIH, catat pasal yang dipersoalkan dan dasar hukum yang lebih tinggi, lalu konsultasikan dengan advokat atau pemberi bantuan hukum tentang uji materiil ke Mahkamah Agung atau pengaduan ke Komnas HAM.
Catatan penting
Tulisan ini penjelasan hukum yang bersifat umum dan disusun dari peraturan serta putusan yang berlaku pada tanggal penerbitan. Ia bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Setiap perkara punya fakta, bukti, dan tenggat yang berbeda, dan peraturan dapat berubah sewaktu waktu. Untuk keputusan yang menyangkut perkara Anda sendiri, konsultasikan lebih dulu dengan advokat atau penasihat hukum.
Catatan metodologi dan keterbukaan
Tulisan ini adalah kritik dan pandangan penulis, bukan putusan atau naskah resmi. Penilaian bahwa suatu peraturan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi hanya dapat diputus oleh lembaga yang berwenang menguji peraturan.
Tampilan tulisan ini dirapikan pada 14 Oktober 2026. Isi hukumnya tidak kami tulis ulang, dan pasal, nomor peraturan, serta angka di dalamnya belum kami cocokkan ulang dengan naskah resmi. Pembaruan isi akan dilakukan bertahap.
Bacaan lanjutan di Panglima Hukum
KUHP dan KUHAP Baru: Penerapan, Kontroversi, dan Dampaknya bagi Hak Warga Negara. Gambaran perubahan hukum pidana sejak 2 Januari 2026.
Bantuan Hukum. Siapa yang berhak didampingi dan jalur mengajukannya.
Ditulis oleh Tgk. Mustafa MY Tiba, S.H., Direktur LBH Panglima Hukum & Keadilan. Ada koreksi atau tambahan, kirimkan kepada kami lewat halaman kontak.
Siapkan kronologi singkat dan dokumen pendukung untuk membahas langkah yang sesuai dengan keadaan Anda. Hubungi LBH Panglima Hukum & Keadilan untuk memperoleh informasi dan menyampaikan kebutuhan pendampingan hukum Anda.
Membutuhkan bantuan hukum cuma-cuma? Pelajari syarat dan alur layanan Pro Bono LBH Panglima Hukum dan Keadilan.