Aturan pidana menentukan perbuatan apa yang dapat dihukum, sedangkan hukum acara pidana menentukan bagaimana seseorang diperiksa, ditangkap, dan diadili. Keduanya berganti pada 2026, dan perubahan itu menyentuh hak setiap warga, bukan hanya orang yang berperkara. Tulisan ini memaparkan persoalan yang kami soroti dan sikap kami.

Pemerintah resmi memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru mulai 2 Januari 2026, disusul dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Baru. Perubahan ini diklaim sebagai pembaruan hukum nasional yang lebih modern dan berdaulat.

Namun, dari sudut pandang lembaga bantuan hukum dan masyarakat sipil, KUHP dan KUHAP Baru justru memunculkan berbagai persoalan serius, mulai dari perluasan kriminalisasi, pasal karet, hingga pelemahan jaminan hak asasi manusia dan due process of law.

Artikel ini membahas penerapan dan kontroversi KUHP dan KUHAP Baru serta dampaknya bagi warga negara.

KUHP Baru dan Ancaman Kriminalisasi Warga

KUHP Baru menggantikan KUHP lama peninggalan kolonial. Sayangnya, semangat pembaruan tidak sepenuhnya tercermin dalam substansinya. Sejumlah ketentuan justru berpotensi mengkriminalisasi kehidupan privat dan kebebasan sipil.

Kriminalisasi Moral dan Ranah Privat

KUHP Baru mengatur pidana terhadap:

• Hubungan seksual di luar perkawinan
• Hidup bersama tanpa ikatan perkawinan (kohabitasi)

Meski dikategorikan sebagai delik aduan, ketentuan ini tetap bermasalah karena:

• Negara masuk terlalu jauh ke ranah privat warga
• Membuka ruang kriminalisasi berbasis tekanan sosial
• Berpotensi disalahgunakan untuk konflik keluarga, pemerasan, dan persekusi

Hukum pidana seharusnya melindungi warga dari kejahatan serius, bukan mengatur moral personal.

Pasal Penghinaan Presiden dan Lembaga Negara

KUHP Baru kembali memuat pasal tentang:

• Penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden
• Penyerangan kehormatan lembaga negara

Pengalaman praktik hukum sebelumnya menunjukkan bahwa pasal-pasal ini:

• Kerap digunakan untuk membungkam kritik
• Menjerat aktivis, jurnalis, dan pembela HAM
• Bertentangan dengan kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi

Dalam negara demokratis, kritik adalah bagian dari kontrol publik, bukan tindak pidana.

Pasal Karet dan Ketidakpastian Hukum

Banyak pasal dalam KUHP Baru menggunakan istilah multitafsir seperti:

• “Meresahkan masyarakat”
• “Menyerang kehormatan”
• “Bertentangan dengan nilai Pancasila”

Rumusan yang kabur ini:

• Memberikan diskresi luas kepada aparat penegak hukum
• Menghilangkan kepastian hukum
• Meningkatkan risiko penyalahgunaan kewenangan

KUHAP Baru dan Pelemahan Due Process of Law

Jika KUHP menentukan perbuatan pidana, maka KUHAP mengatur cara penegakan hukumnya. Dalam KUHAP Baru, persoalan utama terletak pada ketimpangan antara kewenangan aparat dan perlindungan hak tersangka.

Perluasan Wewenang Aparat

KUHAP Baru memperluas kewenangan:

• Penangkapan dan penahanan
• Penggeledahan dan penyitaan

Namun, perluasan ini tidak diimbangi dengan:

• Mekanisme pengawasan yang kuat
• Sanksi tegas atas pelanggaran prosedur
• Jaminan pencegahan salah tangkap dan penyiksaan

Dalam praktik, kondisi ini sangat berbahaya bagi warga miskin dan kelompok rentan.

Hak Tersangka dan Korban Belum Dijamin Optimal

KUHAP Baru belum secara tegas menjamin:

• Akses pendampingan hukum sejak tahap awal
• Perlindungan dari kekerasan dan intimidasi aparat
• Mekanisme pengaduan efektif atas pelanggaran prosedur hukum

Tanpa jaminan due process of law, hukum acara pidana berpotensi menjadi alat kekuasaan, bukan alat keadilan.

Minim Partisipasi Publik dalam Pembentukan Hukum

Proses pembentukan KUHP dan KUHAP Baru dilakukan dengan:

• Partisipasi publik yang terbatas
• Pengabaian masukan masyarakat sipil
• Proses legislasi yang terburu-buru

Padahal, hukum pidana menyangkut hak paling fundamental warga negara, termasuk kebebasan dan perlindungan dari kesewenang-wenangan negara.

Dampak KUHP dan KUHAP Baru bagi Masyarakat

Tanpa evaluasi dan koreksi, penerapan KUHP dan KUHAP Baru berpotensi:

• Meningkatkan kriminalisasi warga
• Membungkam kebebasan berpendapat
• Melegitimasi penyalahgunaan wewenang aparat
• Melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum

Sikap LBH Panglima Hukum

LBH Panglima Hukum menegaskan:

• Hukum pidana harus melindungi warga negara, bukan menakut-nakuti
• Kritik dan ekspresi pendapat bukan tindak pidana
• Proses hukum harus adil sejak tahap awal
• Pasal bermasalah dalam KUHP dan KUHAP Baru harus diuji secara konstitusional

LBH Panglima Hukum akan terus melakukan:

• Advokasi kebijakan hukum
• Pendampingan korban kriminalisasi
• Pendidikan hukum bagi masyarakat

Penutup

KUHP dan KUHAP Baru akan menentukan wajah penegakan hukum Indonesia ke depan. Tanpa pengawasan publik dan perlawanan konstitusional, pembaruan hukum ini berisiko menjadi legalisasi represi.

Masyarakat sipil harus terus bersuara agar hukum tetap berpihak pada keadilan dan hak asasi manusia.

Yang bisa Anda lakukan

Bila Anda atau keluarga dipanggil sebagai saksi atau tersangka, catat pasal yang disebut dalam surat panggilan dan minta salinannya. Jangan menandatangani berita acara yang belum Anda pahami, dan hubungi advokat atau pemberi bantuan hukum sebelum menjawab pertanyaan penyidik.

Ditulis oleh Tim Riset Panglima Hukum. Ada koreksi atau tambahan, kirimkan kepada kami lewat halaman kontak.