Warga menyiapkan dokumen gugatan sederhana di meja layanan pengadilan.
Butuh bantuan segera?

Sengketa utang atau jual beli bernilai kecil? Telepon atau WhatsApp kami di 08116741212 dan 085283318317, atau buka halaman Kontak.

Perdata · Gugatan Sederhana
Gugatan Sederhana: Syarat, Batas Nilai, dan Cara Mengajukan ke Pengadilan Negeri

Sengketa bernilai kecil tidak harus berlarut-larut di pengadilan. Gugatan sederhana punya batas nilai, syarat para pihak, dan tenggat penyelesaian yang jauh lebih singkat daripada gugatan biasa.

Rp500 jutaBatas nilai gugatan materiil. Sumber: Pasal 3 ayat (1) Perma 4/2019, Siplaw dan hukumonline
25 hariBatas penyelesaian sejak hari sidang pertama. Sumber: Pasal 5 ayat (3) Perma 2/2015, hukumonline klinik
1 hakimPerkara diperiksa dan diputus hakim tunggal. Sumber: Pasal 1 angka 3 Perma 4/2019, hukumonline
7 hariBatas mengajukan keberatan atas putusan. Sumber: Pasal 22 ayat (1) Perma 2/2015, hukumonline klinik
Perhatian.Naskah lengkap Perma 2/2015 dan Perma 4/2019 di JDIH belum kami buka seluruhnya. Sebagian pasal kami baca dari salinan Berita Negara di peraturan.go.id, selebihnya dari ringkasan hukumonline, Siplaw, dan materi sosialisasi pengadilan, jadi cocokkan dengan sumber resmi sebelum bertindak.
Pembaruan terakhir

Status peraturan diperiksa pada 6 November 2026. Kami tidak menemukan perubahan batas Rp500 juta per 6 November 2026. Batas Rp1 miliar yang muncul dalam Perma 1/2026 berlaku untuk sengketa bank dalam likuidasi di Pengadilan Niaga, bukan untuk gugatan sederhana.

Rekan usaha berutang Rp80 juta, tetapi biaya perkara dan lamanya sidang membuat Anda ragu untuk menggugat. Banyak orang berhenti di titik ini karena mengira semua gugatan perdata berjalan berbulan-bulan.

Mahkamah Agung menyediakan jalur yang lebih ringkas untuk nilai kecil. Artikel ini memetakan syarat, tahapan, dan batasnya, lalu ditutup dengan langkah yang bisa Anda mulai hari ini.

Poin Penting dalam 30 Detik

6 hal yang perlu Anda tahu
  • Ada batas nilai. Pasal 3 ayat (1) Perma 4/2019 membatasi nilai gugatan materiil paling banyak Rp500 juta.Naskah resmi
  • Hanya dua jenis perkara. Gugatan sederhana untuk cidera janji dan perbuatan melawan hukum.Naskah resmi
  • Tenggatnya singkat. Penyelesaian paling lama 25 hari sejak sidang pertama menurut Pasal 5 ayat (3) Perma 2/2015.Naskah resmi
  • Pihak dan domisili dibatasi. Pasal 4 Perma 4/2019 membatasi jumlah pihak dan mensyaratkan tergugat yang alamatnya diketahui.Pemberitaan
  • Tidak ada banding. Yang tersedia hanya keberatan, dan putusannya akhir.Perlu dinilai advokat
  • Hasil tidak pasti. Kami tidak menjanjikan hasil perkara apa pun.Perlu dinilai advokat
1Pengertian

Pengertian gugatan sederhana

Kartu pasal · Pasal 3 ayat (1) Perma 4/2019 Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000.

Bahasa sederhananya: Intinya, ini jalur pengadilan khusus untuk sengketa bernilai kecil dengan acara yang diringkas. Contohnya, pembeli tidak melunasi pesanan barang senilai Rp120 juta.

Sumber: dirangkum dari kutipan Siplaw dan hukumonline klinik. Bukan kutipan harfiah, cocokkan dengan naskah resmi.

Gugatan sederhana, yang juga dikenal sebagai small claim court, diatur dalam Perma 2/2015 yang diubah oleh Perma 4/2019. Menurut hukumonline, perubahan utamanya menaikkan batas nilai dari Rp200 juta menjadi Rp500 juta dan membolehkan perkara elektronik.

Menurut sebuah jurnal, Perma 4/2019 ditetapkan pada 6 Agustus 2019 dan berlaku sejak 20 Agustus 2019. Perma 7/2022 kemudian memperluas penyelesaian perkara secara elektronik, termasuk gugatan sederhana.

Aturannya ringkas.

Catatan. Cidera janji atau wanprestasi adalah tidak memenuhi isi perjanjian. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang merugikan orang lain tanpa harus ada perjanjian. Contohnya, utang yang tidak dibayar adalah cidera janji, sedangkan merusak barang orang lain adalah perbuatan melawan hukum.

2Syarat

Syarat yang harus dipenuhi

Semua syarat harus terpenuhi sekaligus.

SyaratIsiDasar
Jenis perkaraCidera janji atau perbuatan melawan hukumPasal 3 ayat (1) Perma 4/2019
Nilai gugatanMateriil paling banyak Rp500 jutaPasal 3 ayat (1) Perma 4/2019
Perkara yang dikecualikanSengketa yang diselesaikan lewat peradilan khusus dan sengketa hak atas tanahPasal 3 ayat (2) Perma 4/2019
Jumlah pihakPenggugat dan tergugat masing-masing paling banyak satu, kecuali berkepentingan hukum samaPasal 4 ayat (1) Perma 4/2019
Alamat tergugatHarus diketahui, dan penggugat di luar wilayahnya menunjuk kuasa setempatPasal 4 ayat (2) dan (3a) Perma 4/2019
KehadiranPara pihak wajib hadir langsung, dengan atau tanpa kuasa hukumPasal 4 ayat (4) Perma 4/2019
Sumber: salinan Perma 4/2019 di peraturan.go.id, hukumonline klinik, hukumonline, dan materi sosialisasi pengadilan. Ringkasan sekunder, cocokkan dengan naskah resmi.

Hukumonline mengutip peringatan seorang pakar bahwa memakai advokat bisa tidak sebanding bila nilai gugatan kecil. Pasal 4 ayat (4) menegaskan para pihak boleh didampingi kuasa hukum atau tidak.

3Tahapan

Tahapan dari pendaftaran sampai putusan

Tiga tahap utama

Menurut hukumonline klinik, tahapannya dimulai dari pendaftaran di pengadilan negeri, lalu pemeriksaan kelengkapan oleh panitera.

Materi sosialisasi pengadilan menyebut bukti tertulis penggugat dilampirkan dalam keadaan sudah dilegalisasi.

Pengadilan boleh menyediakan blanko gugatan sederhana, dan Pasal 6A Perma 4/2019 membolehkan pendaftaran secara elektronik.

Sebelum menetapkan hari sidang, hakim melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk menilai apakah perkara memenuhi syarat gugatan sederhana.

Hukumonline mencatat Perma tidak memberi batas waktu pemeriksaan pendahuluan, dan hakim bisa menyatakan gugatan bukan gugatan sederhana.

Bila lolos, hakim menetapkan hari sidang, memanggil para pihak, mengupayakan perdamaian, lalu memeriksa pembuktian.

Perkara diperiksa dan diputus hakim tunggal, dan Pasal 5 ayat (3) Perma 2/2015 menyebut penyelesaian paling lama 25 hari sejak sidang pertama.

Pasal 13 Perma 4/2019 mengatur tergugat yang tidak hadir bisa diputus verstek, dengan perlawanan dalam 7 hari setelah pemberitahuan putusan.

Pihak yang tidak puas dapat mengajukan keberatan dalam 7 hari, dan hukumonline klinik menyebut putusan keberatan bersifat akhir.

Sumber: hukumonline klinik, hukumonline tentang pemeriksaan pendahuluan, peraturan.go.id, dan materi sosialisasi pengadilan. Ringkasan sekunder.

Pandangan Panglima Hukum

Pandangan kami, perkara kecil paling sering gugur di pemeriksaan pendahuluan karena syarat pihak, domisili, atau jenis perkara tidak terpenuhi.

Jalan keluarnya: cek syaratnya satu per satu sebelum mendaftar, bukan setelah ditolak.

4Alur

Alur singkat di pengadilan negeri

Bagan alur

Urutan gugatan sederhana

Siapkan berkas Gugatan dan bukti yang dilegalisasi. Daftar Ke pengadilan negeri yang berwenang. Pemeriksaan awal Hakim menilai syarat gugatan. Sidang Paling lama 25 hari sejak sidang pertama. Putusan Keberatan dalam 7 hari bila perlu.

Verstek adalah putusan tanpa kehadiran tergugat yang sudah dipanggil patut. Contohnya, tergugat tidak datang pada sidang pertama sehingga hakim memutus tanpa mendengar jawabannya.

Sumber: hukumonline klinik dan materi sosialisasi pengadilan. Alur umum, bukan aturan baku.

Hitungan hari dalam Perma 4/2019 adalah hari kerja menurut Pasal 1 angka 4. Artinya, akhir pekan dan hari libur tidak dihitung.

Menurut hukumonline, Perma 7/2022 memengaruhi cara menghitung hari dalam perkara elektronik, jadi tanyakan kepaniteraan.

5Berkas

Berkas yang disiapkan

Berkas yang rapi mempercepat pemeriksaan pendahuluan. Hakim menilai dari dokumen, bukan dari cerita.

Daftar periksa

Yang sebaiknya Anda kumpulkan

  • Perjanjian, kuitansi, atau bukti transfer yang menunjukkan utang atau kewajiban.
  • Bukti teguran, misalnya somasi dan tanda terima pengirimannya.
  • Identitas lengkap tergugat dan alamat yang pasti diketahui.
  • Hitungan nilai tuntutan, dan pastikan tidak melebihi Rp500 juta.
  • Salinan bukti tertulis yang sudah dilegalisasi untuk dilampirkan saat mendaftar.
Sumber: Tim Riset Panglima Hukum, berdasarkan materi sosialisasi pengadilan dan hukumonline klinik. Daftar rangkuman, bukan daftar baku.

Biaya perkara dan biaya pengiriman panggilan ditentukan pengadilan setempat.

Tanyakan rinciannya ke kepaniteraan.

6Kesalahan

Kesalahan yang sering terjadi

Geser untuk membaca kesalahan yang sering terjadi
Kesalahan 1

Nilai tuntutan melebihi batas

Pasal 3 ayat (1) Perma 4/2019 membatasi nilai materiil paling banyak Rp500 juta.

Kesalahan 2

Pihak lebih dari satu tanpa kepentingan sama

Pasal 4 ayat (1) mengizinkan lebih dari satu pihak hanya bila kepentingan hukumnya sama.

Kesalahan 3

Tidak hadir di sidang

Pasal 13 mengatur putusan verstek atau contradictoir bila pihak tidak hadir tanpa alasan sah.

Kesalahan 4

Terlambat mengajukan keberatan

Hukumonline menyebut keberatan lewat 7 hari tidak dapat diterima.

Satu pihak tidak hadir bisa menentukan hasil perkara.

Catat semua tenggat sejak hari pertama.

7Perubahan

Perubahan aturan dan hak setelah putusan

Putusan gugatan sederhana tidak bisa dibanding. Menurut hukumonline, para pihak hanya dapat mengajukan keberatan dalam 7 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan. Keberatan diperiksa majelis hakim dan putusannya bersifat akhir.

Menurut hukumonline klinik, putusan keberatan diucapkan paling lambat 7 hari setelah penetapan majelis hakim. Pihak yang kalah pada keberatan tidak lagi punya banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Putusan yang sudah tetap diharapkan dijalankan sukarela. Materi sosialisasi pengadilan menyebut pengadilan dapat memimpin eksekusi bila pihak yang kalah tidak melaksanakannya.

Pertimbangkan risiko ini sebelum memilih jalur ini.

Grafik

Batas waktu tahap utama dalam hari kerja, skala 25 hari

Mengajukan keberatan 7 hari

Putusan keberatan 7 hari

Penyelesaian sejak sidang pertama 25 hari

Sumber: hukumonline dan hukumonline klinik. Panjang batang sebanding dengan jumlah hari terhadap 25 hari. Ringkasan sekunder.
  • 2015Perma 2/2015 mengatur gugatan sederhana dengan batas Rp200 juta. Sumber: hukumonline.
  • 20 Agustus 2019Perma 4/2019 berlaku dan menaikkan batas menjadi Rp500 juta. Sumber: jurnal dan hukumonline.
  • 13 Mei 2026Perma 1/2026 berlaku untuk sengketa bank dalam likuidasi, bukan gugatan sederhana. Sumber: Veritask.
  • 6 November 2026Tanggal pemeriksaan status aturan oleh Tim Riset Panglima Hukum.
1Salah paham 1Gugatan sederhana tanpa advokat

Pasal 4 ayat (4) Perma 4/2019 membolehkan para pihak hadir dengan atau tanpa kuasa hukum.

2Salah paham 2Putusan bisa dibanding

Hukumonline menyebut hanya keberatan yang tersedia, dan putusannya akhir.

3Salah paham 3Semua sengketa kecil bisa dipakai

Sengketa hak atas tanah dan perkara peradilan khusus dikecualikan menurut Pasal 3 ayat (2).

4Salah paham 4Batas nilainya sudah Rp1 miliar

Angka itu milik Perma 1/2026 untuk bank dalam likuidasi, bukan gugatan sederhana.

8Tindakan

Rencana tindakan Anda

Jawaban atas pertanyaan “lalu saya harus berbuat apa” adalah lima hal yang bisa dimulai hari ini.

Daftar periksa

Yang bisa dikerjakan hari ini

  • Hitung nilai tuntutan dan pastikan paling banyak Rp500 juta.
  • Pastikan hanya ada satu penggugat dan satu tergugat, atau kepentingan hukumnya sama.
  • Pastikan alamat tergugat diketahui dan bukan sengketa tanah atau peradilan khusus.
  • Kirim somasi lebih dulu dan simpan bukti kirimnya.
  • Hubungi advokat sebelum mendaftar atau bila Anda menerima panggilan sidang.
Sumber: Tim Riset Panglima Hukum, berdasarkan sumber sekunder. Bukan nasihat untuk perkara Anda.
Langkah berikutnya

Perlu meninjau dokumen atau menyusun teguran tertulis? Hubungi kami lewat halaman Kontak atau di 08116741212 dan 085283318317 pada jam kantor.

9FAQ

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa yang dimaksud dengan gugatan sederhana?

Tata cara pemeriksaan gugatan perdata bernilai kecil dengan acara yang diringkas, diatur Perma 2/2015 sebagaimana diubah Perma 4/2019.

Berapa batas nilai gugatan sederhana?

Paling banyak Rp500 juta menurut Pasal 3 ayat (1) Perma 4/2019. Kami tidak menemukan perubahan angka itu per 6 November 2026.

Apakah gugatan sederhana harus memakai advokat?

Tidak wajib. Pasal 4 ayat (4) membolehkan para pihak hadir dengan atau tanpa kuasa hukum.

Berapa lama gugatan sederhana diselesaikan?

Paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama menurut Pasal 5 ayat (3) Perma 2/2015, dihitung dalam hari kerja.

Apakah putusan gugatan sederhana bisa dibanding?

Tidak. Menurut hukumonline, yang tersedia hanya keberatan, dan putusan keberatan bersifat akhir.

Perkara apa yang tidak bisa diajukan?

Sengketa hak atas tanah, sengketa peradilan khusus, dan perkara yang tidak memenuhi syarat pihak atau domisili menurut Pasal 3 dan Pasal 4.

Apakah kami menjanjikan hasil?

Tidak. Kami hanya memberi informasi umum dan tidak menjanjikan hasil perkara apa pun.

Catatan penting

Tulisan ini penjelasan hukum yang bersifat umum dan disusun dari peraturan serta putusan yang berlaku pada tanggal penerbitan. Ia bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Setiap perkara punya fakta, bukti, dan tenggat yang berbeda, dan peraturan dapat berubah sewaktu waktu. Untuk keputusan yang menyangkut perkara Anda sendiri, konsultasikan lebih dulu dengan advokat atau penasihat hukum.

Catatan metodologi dan keterbukaan

Kami menyusun artikel ini dari salinan Berita Negara Perma 4/2019 di peraturan.go.id, ringkasan hukumonline dan hukumonline klinik, Siplaw, materi sosialisasi pengadilan, serta Veritask dan Dandapala. Tanggal pemeriksaan status aturan adalah 6 November 2026.

Keterbatasan kami: naskah lengkap Perma 2/2015 dan Perma 4/2019 di JDIH tidak kami buka seluruhnya, sehingga sebagian nomor pasal berasal dari ringkasan sekunder. Isi Perma 7/2022 tentang perkara elektronik juga belum kami periksa.

Kami belum memeriksa apakah ada putusan Mahkamah Agung atau surat edaran terbaru yang mengubah praktik gugatan sederhana. Pandangan penulis kami pisahkan pada kotak Pandangan Panglima Hukum, dan kami tidak menyimpulkan akibat hukum untuk perkara tertentu.

Bacaan lanjutan di Panglima Hukum

Halaman Kontak. Hubungi tim kami untuk konsultasi awal.

Somasi: Cara Membuat, Contoh Surat, dan Kapan Perlu Dikirim. Teguran tertulis yang lazim dikirim sebelum menggugat.

Korban Penipuan Online: Langkah Pertama Setelah Anda Tertipu. Langkah awal yang perlu diambil setelah tertipu.

Ditulis dan dianalisis oleh Tim Riset Panglima Hukum. Kami memperbarui artikel ini setelah naskah resmi perubahan Perma gugatan sederhana, bila ada, dapat kami periksa. Hubungi kami lewat halaman Kontak, atau telepon dan WhatsApp 08116741212 dan 085283318317. Ada koreksi atau tambahan, kirimkan kepada kami lewat halaman kontak.

Langkah berikutnya

Butuh Pendampingan untuk Masalah Hukum Anda?

Siapkan kronologi singkat dan dokumen pendukung untuk membahas langkah yang sesuai dengan keadaan Anda. Hubungi LBH Panglima Hukum & Keadilan untuk memperoleh informasi dan menyampaikan kebutuhan pendampingan hukum Anda.

Membutuhkan bantuan hukum cuma-cuma? Pelajari syarat dan alur layanan Pro Bono LBH Panglima Hukum dan Keadilan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *