
Sengketa utang atau jual beli bernilai kecil? Telepon atau WhatsApp kami di 08116741212 dan 085283318317, atau buka halaman Kontak.
Sengketa bernilai kecil tidak harus berlarut-larut di pengadilan. Gugatan sederhana punya batas nilai, syarat para pihak, dan tenggat penyelesaian yang jauh lebih singkat daripada gugatan biasa.
Rekan usaha berutang Rp80 juta, tetapi biaya perkara dan lamanya sidang membuat Anda ragu untuk menggugat. Banyak orang berhenti di titik ini karena mengira semua gugatan perdata berjalan berbulan-bulan.
Mahkamah Agung menyediakan jalur yang lebih ringkas untuk nilai kecil. Artikel ini memetakan syarat, tahapan, dan batasnya, lalu ditutup dengan langkah yang bisa Anda mulai hari ini.
Poin Penting dalam 30 Detik
6 hal yang perlu Anda tahu- Ada batas nilai. Pasal 3 ayat (1) Perma 4/2019 membatasi nilai gugatan materiil paling banyak Rp500 juta.Naskah resmi
- Hanya dua jenis perkara. Gugatan sederhana untuk cidera janji dan perbuatan melawan hukum.Naskah resmi
- Tenggatnya singkat. Penyelesaian paling lama 25 hari sejak sidang pertama menurut Pasal 5 ayat (3) Perma 2/2015.Naskah resmi
- Pihak dan domisili dibatasi. Pasal 4 Perma 4/2019 membatasi jumlah pihak dan mensyaratkan tergugat yang alamatnya diketahui.Pemberitaan
- Tidak ada banding. Yang tersedia hanya keberatan, dan putusannya akhir.Perlu dinilai advokat
- Hasil tidak pasti. Kami tidak menjanjikan hasil perkara apa pun.Perlu dinilai advokat
Pengertian gugatan sederhana
Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000.
Bahasa sederhananya: Intinya, ini jalur pengadilan khusus untuk sengketa bernilai kecil dengan acara yang diringkas. Contohnya, pembeli tidak melunasi pesanan barang senilai Rp120 juta.
Sumber: dirangkum dari kutipan Siplaw dan hukumonline klinik. Bukan kutipan harfiah, cocokkan dengan naskah resmi.Gugatan sederhana, yang juga dikenal sebagai small claim court, diatur dalam Perma 2/2015 yang diubah oleh Perma 4/2019. Menurut hukumonline, perubahan utamanya menaikkan batas nilai dari Rp200 juta menjadi Rp500 juta dan membolehkan perkara elektronik.
Menurut sebuah jurnal, Perma 4/2019 ditetapkan pada 6 Agustus 2019 dan berlaku sejak 20 Agustus 2019. Perma 7/2022 kemudian memperluas penyelesaian perkara secara elektronik, termasuk gugatan sederhana.
Aturannya ringkas.
Catatan. Cidera janji atau wanprestasi adalah tidak memenuhi isi perjanjian. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang merugikan orang lain tanpa harus ada perjanjian. Contohnya, utang yang tidak dibayar adalah cidera janji, sedangkan merusak barang orang lain adalah perbuatan melawan hukum.
Syarat yang harus dipenuhi
Semua syarat harus terpenuhi sekaligus.
| Syarat | Isi | Dasar |
|---|---|---|
| Jenis perkara | Cidera janji atau perbuatan melawan hukum | Pasal 3 ayat (1) Perma 4/2019 |
| Nilai gugatan | Materiil paling banyak Rp500 juta | Pasal 3 ayat (1) Perma 4/2019 |
| Perkara yang dikecualikan | Sengketa yang diselesaikan lewat peradilan khusus dan sengketa hak atas tanah | Pasal 3 ayat (2) Perma 4/2019 |
| Jumlah pihak | Penggugat dan tergugat masing-masing paling banyak satu, kecuali berkepentingan hukum sama | Pasal 4 ayat (1) Perma 4/2019 |
| Alamat tergugat | Harus diketahui, dan penggugat di luar wilayahnya menunjuk kuasa setempat | Pasal 4 ayat (2) dan (3a) Perma 4/2019 |
| Kehadiran | Para pihak wajib hadir langsung, dengan atau tanpa kuasa hukum | Pasal 4 ayat (4) Perma 4/2019 |
Hukumonline mengutip peringatan seorang pakar bahwa memakai advokat bisa tidak sebanding bila nilai gugatan kecil. Pasal 4 ayat (4) menegaskan para pihak boleh didampingi kuasa hukum atau tidak.
Tahapan dari pendaftaran sampai putusan
Tiga tahap utama
Menurut hukumonline klinik, tahapannya dimulai dari pendaftaran di pengadilan negeri, lalu pemeriksaan kelengkapan oleh panitera.
Materi sosialisasi pengadilan menyebut bukti tertulis penggugat dilampirkan dalam keadaan sudah dilegalisasi.
Pengadilan boleh menyediakan blanko gugatan sederhana, dan Pasal 6A Perma 4/2019 membolehkan pendaftaran secara elektronik.
Sebelum menetapkan hari sidang, hakim melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk menilai apakah perkara memenuhi syarat gugatan sederhana.
Hukumonline mencatat Perma tidak memberi batas waktu pemeriksaan pendahuluan, dan hakim bisa menyatakan gugatan bukan gugatan sederhana.
Bila lolos, hakim menetapkan hari sidang, memanggil para pihak, mengupayakan perdamaian, lalu memeriksa pembuktian.
Perkara diperiksa dan diputus hakim tunggal, dan Pasal 5 ayat (3) Perma 2/2015 menyebut penyelesaian paling lama 25 hari sejak sidang pertama.
Pasal 13 Perma 4/2019 mengatur tergugat yang tidak hadir bisa diputus verstek, dengan perlawanan dalam 7 hari setelah pemberitahuan putusan.
Pihak yang tidak puas dapat mengajukan keberatan dalam 7 hari, dan hukumonline klinik menyebut putusan keberatan bersifat akhir.
Pandangan Panglima Hukum
Pandangan kami, perkara kecil paling sering gugur di pemeriksaan pendahuluan karena syarat pihak, domisili, atau jenis perkara tidak terpenuhi.
Jalan keluarnya: cek syaratnya satu per satu sebelum mendaftar, bukan setelah ditolak.
Alur singkat di pengadilan negeri
Urutan gugatan sederhana
Verstek adalah putusan tanpa kehadiran tergugat yang sudah dipanggil patut. Contohnya, tergugat tidak datang pada sidang pertama sehingga hakim memutus tanpa mendengar jawabannya.
Sumber: hukumonline klinik dan materi sosialisasi pengadilan. Alur umum, bukan aturan baku.Hitungan hari dalam Perma 4/2019 adalah hari kerja menurut Pasal 1 angka 4. Artinya, akhir pekan dan hari libur tidak dihitung.
Menurut hukumonline, Perma 7/2022 memengaruhi cara menghitung hari dalam perkara elektronik, jadi tanyakan kepaniteraan.
Berkas yang disiapkan
Berkas yang rapi mempercepat pemeriksaan pendahuluan. Hakim menilai dari dokumen, bukan dari cerita.
Yang sebaiknya Anda kumpulkan
- Perjanjian, kuitansi, atau bukti transfer yang menunjukkan utang atau kewajiban.
- Bukti teguran, misalnya somasi dan tanda terima pengirimannya.
- Identitas lengkap tergugat dan alamat yang pasti diketahui.
- Hitungan nilai tuntutan, dan pastikan tidak melebihi Rp500 juta.
- Salinan bukti tertulis yang sudah dilegalisasi untuk dilampirkan saat mendaftar.
Biaya perkara dan biaya pengiriman panggilan ditentukan pengadilan setempat.
Tanyakan rinciannya ke kepaniteraan.
Kesalahan yang sering terjadi
Geser untuk membaca kesalahan yang sering terjadiNilai tuntutan melebihi batas
Pasal 3 ayat (1) Perma 4/2019 membatasi nilai materiil paling banyak Rp500 juta.
Pihak lebih dari satu tanpa kepentingan sama
Pasal 4 ayat (1) mengizinkan lebih dari satu pihak hanya bila kepentingan hukumnya sama.
Tidak hadir di sidang
Pasal 13 mengatur putusan verstek atau contradictoir bila pihak tidak hadir tanpa alasan sah.
Terlambat mengajukan keberatan
Hukumonline menyebut keberatan lewat 7 hari tidak dapat diterima.
Satu pihak tidak hadir bisa menentukan hasil perkara.
Catat semua tenggat sejak hari pertama.
Perubahan aturan dan hak setelah putusan
Putusan gugatan sederhana tidak bisa dibanding. Menurut hukumonline, para pihak hanya dapat mengajukan keberatan dalam 7 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan. Keberatan diperiksa majelis hakim dan putusannya bersifat akhir.
Menurut hukumonline klinik, putusan keberatan diucapkan paling lambat 7 hari setelah penetapan majelis hakim. Pihak yang kalah pada keberatan tidak lagi punya banding, kasasi, atau peninjauan kembali.
Putusan yang sudah tetap diharapkan dijalankan sukarela. Materi sosialisasi pengadilan menyebut pengadilan dapat memimpin eksekusi bila pihak yang kalah tidak melaksanakannya.
Pertimbangkan risiko ini sebelum memilih jalur ini.
Batas waktu tahap utama dalam hari kerja, skala 25 hari
Mengajukan keberatan 7 hari
Putusan keberatan 7 hari
Penyelesaian sejak sidang pertama 25 hari
- 2015Perma 2/2015 mengatur gugatan sederhana dengan batas Rp200 juta. Sumber: hukumonline.
- 20 Agustus 2019Perma 4/2019 berlaku dan menaikkan batas menjadi Rp500 juta. Sumber: jurnal dan hukumonline.
- 13 Mei 2026Perma 1/2026 berlaku untuk sengketa bank dalam likuidasi, bukan gugatan sederhana. Sumber: Veritask.
- 6 November 2026Tanggal pemeriksaan status aturan oleh Tim Riset Panglima Hukum.
1Salah paham 1Gugatan sederhana tanpa advokat
Pasal 4 ayat (4) Perma 4/2019 membolehkan para pihak hadir dengan atau tanpa kuasa hukum.
2Salah paham 2Putusan bisa dibanding
Hukumonline menyebut hanya keberatan yang tersedia, dan putusannya akhir.
3Salah paham 3Semua sengketa kecil bisa dipakai
Sengketa hak atas tanah dan perkara peradilan khusus dikecualikan menurut Pasal 3 ayat (2).
4Salah paham 4Batas nilainya sudah Rp1 miliar
Angka itu milik Perma 1/2026 untuk bank dalam likuidasi, bukan gugatan sederhana.
Rencana tindakan Anda
Jawaban atas pertanyaan “lalu saya harus berbuat apa” adalah lima hal yang bisa dimulai hari ini.
Yang bisa dikerjakan hari ini
- Hitung nilai tuntutan dan pastikan paling banyak Rp500 juta.
- Pastikan hanya ada satu penggugat dan satu tergugat, atau kepentingan hukumnya sama.
- Pastikan alamat tergugat diketahui dan bukan sengketa tanah atau peradilan khusus.
- Kirim somasi lebih dulu dan simpan bukti kirimnya.
- Hubungi advokat sebelum mendaftar atau bila Anda menerima panggilan sidang.
Perlu meninjau dokumen atau menyusun teguran tertulis? Hubungi kami lewat halaman Kontak atau di 08116741212 dan 085283318317 pada jam kantor.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa yang dimaksud dengan gugatan sederhana?
Tata cara pemeriksaan gugatan perdata bernilai kecil dengan acara yang diringkas, diatur Perma 2/2015 sebagaimana diubah Perma 4/2019.
Berapa batas nilai gugatan sederhana?
Paling banyak Rp500 juta menurut Pasal 3 ayat (1) Perma 4/2019. Kami tidak menemukan perubahan angka itu per 6 November 2026.
Apakah gugatan sederhana harus memakai advokat?
Tidak wajib. Pasal 4 ayat (4) membolehkan para pihak hadir dengan atau tanpa kuasa hukum.
Berapa lama gugatan sederhana diselesaikan?
Paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama menurut Pasal 5 ayat (3) Perma 2/2015, dihitung dalam hari kerja.
Apakah putusan gugatan sederhana bisa dibanding?
Tidak. Menurut hukumonline, yang tersedia hanya keberatan, dan putusan keberatan bersifat akhir.
Perkara apa yang tidak bisa diajukan?
Sengketa hak atas tanah, sengketa peradilan khusus, dan perkara yang tidak memenuhi syarat pihak atau domisili menurut Pasal 3 dan Pasal 4.
Apakah kami menjanjikan hasil?
Tidak. Kami hanya memberi informasi umum dan tidak menjanjikan hasil perkara apa pun.
Catatan penting
Tulisan ini penjelasan hukum yang bersifat umum dan disusun dari peraturan serta putusan yang berlaku pada tanggal penerbitan. Ia bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Setiap perkara punya fakta, bukti, dan tenggat yang berbeda, dan peraturan dapat berubah sewaktu waktu. Untuk keputusan yang menyangkut perkara Anda sendiri, konsultasikan lebih dulu dengan advokat atau penasihat hukum.
Catatan metodologi dan keterbukaan
Kami menyusun artikel ini dari salinan Berita Negara Perma 4/2019 di peraturan.go.id, ringkasan hukumonline dan hukumonline klinik, Siplaw, materi sosialisasi pengadilan, serta Veritask dan Dandapala. Tanggal pemeriksaan status aturan adalah 6 November 2026.
Keterbatasan kami: naskah lengkap Perma 2/2015 dan Perma 4/2019 di JDIH tidak kami buka seluruhnya, sehingga sebagian nomor pasal berasal dari ringkasan sekunder. Isi Perma 7/2022 tentang perkara elektronik juga belum kami periksa.
Kami belum memeriksa apakah ada putusan Mahkamah Agung atau surat edaran terbaru yang mengubah praktik gugatan sederhana. Pandangan penulis kami pisahkan pada kotak Pandangan Panglima Hukum, dan kami tidak menyimpulkan akibat hukum untuk perkara tertentu.
Sumber
- Salinan Berita Negara Perma 4/2019, peraturan.go.id, salinan naskah; dibaca sebagian.
- Seluk Beluk Gugatan Sederhana, hukumonline klinik, sumber sekunder.
- Praktik Gugatan Sederhana di Pengadilan, hukumonline, sumber sekunder.
- Nilai Kerugian dalam Gugatan Sederhana, hukumonline klinik, sumber sekunder.
- Adakah Eksepsi Kewenangan Absolut dalam Gugatan Sederhana, hukumonline klinik, sumber sekunder.
- Sejumlah Perubahan dalam Perma Gugatan Sederhana, hukumonline, sumber sekunder.
- Perma Gugatan Sederhana Dinilai Topang Kemudahan Berusaha, hukumonline, sumber sekunder.
- Akibat Hukum jika Penyelesaian Gugatan Sederhana Molor, hukumonline klinik, sumber sekunder.
- Pemeriksaan Pendahuluan dalam Gugatan Sederhana, hukumonline, sumber sekunder.
- Mekanisme dan Akses Gugatan Sederhana di Indonesia, Siplaw, sumber sekunder.
- Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, materi sosialisasi Mahkamah Agung di JDIH Surakarta, materi sosialisasi; sumber sekunder.
- Perma 1/2026 tentang Sengketa Bank dalam Likuidasi, Veritask, 19 Mei 2026; sumber sekunder.
- Artikel jurnal tentang gugatan sederhana, JPTAM, sumber sekunder; tanggal Perma 4/2019.
- Penyelesaian Gugatan Sederhana melalui E-court Pasca Perma 7 Tahun 2022, Notarius, sumber sekunder.
- Menyederhanakan Gugatan Sederhana, Dandapala, sumber sekunder.
Bacaan lanjutan di Panglima Hukum
Halaman Kontak. Hubungi tim kami untuk konsultasi awal.
Somasi: Cara Membuat, Contoh Surat, dan Kapan Perlu Dikirim. Teguran tertulis yang lazim dikirim sebelum menggugat.
Korban Penipuan Online: Langkah Pertama Setelah Anda Tertipu. Langkah awal yang perlu diambil setelah tertipu.
Ditulis dan dianalisis oleh Tim Riset Panglima Hukum. Kami memperbarui artikel ini setelah naskah resmi perubahan Perma gugatan sederhana, bila ada, dapat kami periksa. Hubungi kami lewat halaman Kontak, atau telepon dan WhatsApp 08116741212 dan 085283318317. Ada koreksi atau tambahan, kirimkan kepada kami lewat halaman kontak.
Butuh Pendampingan untuk Masalah Hukum Anda?
Siapkan kronologi singkat dan dokumen pendukung untuk membahas langkah yang sesuai dengan keadaan Anda. Hubungi LBH Panglima Hukum & Keadilan untuk memperoleh informasi dan menyampaikan kebutuhan pendampingan hukum Anda.
Membutuhkan bantuan hukum cuma-cuma? Pelajari syarat dan alur layanan Pro Bono LBH Panglima Hukum dan Keadilan.