
Sedang diperiksa atau dipanggil polisi? Telepon atau WhatsApp kami di 08116741212 dan 085283318317, atau buka halaman Kontak.
Dipanggil sebagai saksi tidak berarti Anda tersangka. Namun surat panggilan itu punya syarat sah, dan Anda punya hak yang dijamin KUHAP baru. Panduan ini menjelaskan keduanya, termasuk akibat bila Anda tidak hadir.
Sebuah surat dari kantor polisi tiba di rumah Anda, dan di dalamnya tertulis kata saksi. Rasa cemas wajar muncul, padahal status saksi berbeda jauh dari tersangka.
Kami memisahkan jelas mana bunyi aturan, mana pemberitaan, dan mana pandangan kami. Di akhir ada daftar tindakan yang bisa Anda mulai sebelum hari pemeriksaan.
Poin Penting dalam 30 Detik
6 hal yang perlu Anda tahu- Saksi bukan tersangka. Saksi hanya menerangkan peristiwa yang ia dengar, lihat, dan alami menurut Pasal 1 angka 47 UU 20/2025.Naskah resmi
- Panggilan harus sah. Pasal 26 ayat (2) mensyaratkan surat panggilan yang sah, jangka waktu wajar, dan alasan yang jelas.Naskah resmi
- Anda boleh didampingi advokat. Pasal 143 menyebut hak memilih, menghubungi, dan didampingi advokat dalam setiap pemeriksaan.Naskah resmi
- Hadir adalah kewajiban. Tidak hadir tanpa alasan sah dapat diancam pidana menurut Pasal 285 UU 1/2023.Pemberitaan
- Aturan jemput paksa belum jelas. Pasal yang mengatur jemput paksa di KUHAP baru belum kami verifikasi.Perlu dinilai advokat
- Hasil tidak pasti. Kami tidak menjanjikan hasil perkara apa pun.Perlu dinilai advokat
Pengertian saksi dan siapa yang boleh memanggil
Penyidik berwenang memanggil tersangka dan atau saksi untuk diperiksa, dengan surat panggilan yang sah, jangka waktu wajar, dan alasan pemanggilan yang jelas.
Bahasa sederhananya: Sederhananya, polisi boleh meminta Anda datang memberi keterangan, tetapi harus lewat surat resmi yang menyebut alasannya. Contohnya, tetangga yang melihat kecelakaan dapat dipanggil menceritakan apa yang ia lihat.
Sumber: dirangkum dari hukumonline klinik (9 Januari 2026). Bukan kutipan harfiah, cocokkan dengan naskah resmi.Pasal 1 angka 47 UU 20/2025 mendefinisikan saksi sebagai orang yang memberikan keterangan tentang peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri. Definisi ini berasal dari Pasal 1 angka 26 KUHAP lama yang sudah dicabut.
Saksi berbeda dari tersangka.
Catatan. Penyidik adalah pejabat polisi atau pejabat lain yang diberi wewenang undang-undang untuk mencari bukti dan menemukan tersangka. Contohnya, anggota reserse yang menangani laporan pencurian.
Surat panggilan yang sah
Tidak semua pesan yang mengaku panggilan polisi memenuhi syarat. Memeriksa keabsahan surat adalah langkah pertama Anda.
| Unsur | Dasar | Yang perlu Anda cek |
|---|---|---|
| Surat tertulis | Pasal 26 ayat (2) UU 20/2025 | Ada surat resmi, bukan sekadar telepon atau pesan singkat |
| Alasan jelas | Pasal 26 ayat (2) | Tertulis Anda dipanggil sebagai saksi dalam perkara apa |
| Jangka waktu wajar | Pasal 26 ayat (2) | Ada jarak waktu cukup antara surat diterima dan hari hadir |
| Paling lambat 3 hari | Pasal 278 ayat (1) | Surat sampai paling lambat 3 hari sebelum tanggal hadir |
| Tanda tangan pejabat | Penjelasan Pasal 112 KUHAP lama | Ditandatangani penyidik yang berwenang, ketentuan setara perlu dicek |
Menurut Marinews, Pasal 278 ayat (1) UU 20/2025 mengatur semua panggilan pada semua tahap pemeriksaan kepada terdakwa, saksi, atau ahli disampaikan paling lambat 3 hari sebelum tanggal kehadiran. Kami hanya membaca kutipan dari halaman itu karena halamannya tidak dapat dibuka penuh.
Pasal 22 ayat (1) UU 20/2025 memberi penyidik wewenang memanggil atau mendatangi seseorang untuk memperoleh keterangan tanpa lebih dulu menetapkan status, menurut pemberitaan MKRI. Karena itu surat panggilan awal bisa terbaca netral. Pasal ini diuji di Mahkamah Konstitusi lewat sedikitnya dua permohonan, termasuk Perkara 2/PUU-XXIV/2026, dan kami belum menemukan putusannya per 6 November 2026.
Hak saksi menurut Pasal 143
Tiga kelompok hak saksi
Pasal 143 UU 20/2025: saksi berhak memilih, menghubungi, dan didampingi advokat dalam setiap pemeriksaan.
Saksi juga berhak mendapat bantuan hukum dan juru bahasa.
Menurut hukumonline, DPR menegaskan pendampingan advokat sebagai penguat hak warga negara.
Saksi berhak atas perlindungan keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas dari ancaman terkait kesaksiannya.
Saksi berhak merahasiakan identitas dan bebas dari penyiksaan, intimidasi, serta perlakuan merendahkan martabat.
Saksi juga berhak mendapat penggantian biaya transportasi.
Saksi berhak memberikan keterangan tanpa tekanan dan bebas dari pertanyaan yang menjerat.
Saksi berhak menolak keterangan yang memberatkan dirinya sendiri, meskipun sudah disumpah atau berjanji.
Saksi tidak dapat dituntut pidana atau perdata atas kesaksiannya, kecuali tanpa iktikad baik.
Pandangan Panglima Hukum
Pandangan kami, hak terbesar bagi saksi awam adalah didampingi. Banyak orang datang sendirian karena mengira hak itu hanya milik tersangka.
Jalan keluarnya adalah menghubungi advokat atau lembaga bantuan hukum sebelum hari pemeriksaan, bukan sesudah berita acara ditandatangani.
Wajib hadir dan akibat tidak hadir
Alur bila panggilan tidak dipenuhi
Jemput paksa adalah membawa orang ke penyidik dengan bantuan petugas bila ia tidak datang setelah dipanggil sah.
Sumber: hukumonline klinik, hukumonline klinik tentang Pasal 285, dan Metro TV (usulan draf, 18 Juni 2025). Alur umum, bukan aturan baku.Pasal 285 UU 1/2023 mengancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta, bagi saksi yang melawan hukum tidak datang dalam perkara pidana. Angka ini berasal dari hukumonline klinik, bukan dari naskah resmi.
Di KUHAP lama, saksi yang tidak hadir dipanggil sekali lagi dengan perintah membawa menurut Pasal 112 ayat (2). Apakah aturan serupa berlaku di UU 20/2025, belum kami pastikan.
Cara menghadapi pemeriksaan, langkah demi langkah
Sebelum hari pemeriksaan
- Fotokopi surat panggilan dan catat tanggal diterima.
- Pastikan Anda dipanggil sebagai saksi, bukan tersangka.
- Hubungi advokat atau lembaga bantuan hukum untuk pendampingan.
- Kumpulkan catatan, foto, atau pesan yang berkaitan dengan peristiwa.
- Beri tahu penyidik secara tertulis bila berhalangan hadir.
Saat diperiksa, jawab hanya yang Anda dengar, lihat, dan alami sendiri. Hindari menebak atau menduga hal yang tidak Anda ketahui.
Baca berita acara sebelum menandatangani.
Saat dan sesudah diperiksa
- Minta pendamping hadir di ruang pemeriksaan.
- Sampaikan bila merasa ditekan atau diarahkan.
- Periksa setiap kalimat berita acara sebelum tanda tangan.
- Minta salinan berita acara bila tersedia.
- Catat siapa saja yang memeriksa dan berapa lama.
Hak yang sering terlupa saat diperiksa
Geser untuk membaca hak yang kerap terlewatPendamping advokat
Pasal 143 menyebut hak memilih, menghubungi, dan didampingi advokat di setiap pemeriksaan.
Tanpa tekanan
Saksi berhak memberi keterangan tanpa tekanan dan bebas dari pertanyaan yang menjerat.
Tidak memberatkan diri
Saksi boleh menolak keterangan yang memberatkan dirinya, meski sudah berjanji atau disumpah.
Juru bahasa
Saksi berhak atas penerjemah atau juru bahasa, termasuk pendamping bagi penyandang disabilitas.
Pasal 218 dan 219 UU 20/2025 mengatur siapa yang tidak dapat didengar sebagai saksi dan siapa yang boleh mengundurkan diri, menurut Marinews. Daftar lengkapnya perlu Anda baca di naskah resmi.
Hak menolak keterangan yang memberatkan diri tidak sama dengan hak berbohong.
Batas waktu, garis waktu, dan salah paham
Batas waktu panggilan dalam hari
Semua tahap, paling lambat diterima (Pasal 278 ayat 1) 3 hari
Sidang perdana (Penjelasan Pasal 200 ayat 3) 3 hari
Sidang lanjutan, panggilan penuntut umum (Pasal 194 ayat 3) 7 hari
- 17 Desember 2025UU 20/2025 diundangkan. Sumber: hukumonline klinik.
- 2 Januari 2026UU 20/2025 berlaku dan mencabut KUHAP lama. Sumber: hukumonline klinik dan Antara.
- 9 Januari 2026Artikel hukumonline klinik tentang hak saksi dimutakhirkan. Sumber: hukumonline klinik.
- 6 November 2026Tanggal pemeriksaan status aturan oleh Tim Riset Panglima Hukum.
1Salah paham 1Saksi berarti pasti terlibat
Saksi hanya menerangkan peristiwa yang ia ketahui. Status tersangka ditetapkan lewat prosedur lain.
2Salah paham 2Saksi tidak boleh membawa advokat
Pasal 143 UU 20/2025 menyebut hak memilih dan didampingi advokat dalam setiap pemeriksaan.
3Salah paham 3Panggilan lewat pesan singkat cukup
Pasal 26 ayat (2) mensyaratkan surat panggilan yang sah. Pesan singkat saja belum memenuhi syarat itu.
4Salah paham 4Saksi boleh abai sampai dipanggil dua kali
Hukumonline membahas kelonggaran tidak hadir satu kali pada KUHAP lama. Kami belum memverifikasi aturan serupa di UU 20/2025.
Rencana tindakan Anda
Jawaban atas pertanyaan “lalu saya harus berbuat apa” adalah lima hal yang bisa dimulai hari ini.
Yang bisa dikerjakan hari ini
- Foto surat panggilan dan simpan salinannya.
- Periksa unsur surat: alasan, tanggal, tanda tangan penyidik.
- Hubungi advokat atau lembaga bantuan hukum.
- Tulis kronologi menurut ingatan Anda sebelum bertemu penyidik.
- Jangan mengabaikan panggilan tanpa memberi alasan tertulis.
Ingin menanyakan surat panggilan Anda? Hubungi 08116741212 atau 085283318317 pada jam kantor, atau buka halaman Kontak.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa yang dimaksud dengan saksi?
Orang yang memberi keterangan tentang peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri menurut Pasal 1 angka 47 UU 20/2025.
Bolehkah saya didampingi advokat saat diperiksa sebagai saksi?
Boleh. Pasal 143 menyebut hak memilih, menghubungi, dan didampingi advokat dalam setiap pemeriksaan.
Apa ciri surat panggilan yang sah?
Tertulis, memuat alasan yang jelas, dan memberi jangka waktu yang wajar menurut Pasal 26 ayat (2).
Apa akibatnya bila saksi tidak datang tanpa alasan sah?
Pasal 285 UU 1/2023 mengancam penjara paling lama 9 bulan atau denda kategori II, menurut hukumonline klinik.
Bolehkah saya menolak menjawab pertanyaan tertentu?
Saksi berhak menolak keterangan yang memberatkan dirinya, dan berhak bebas dari pertanyaan yang menjerat.
Bagaimana bila saya sakit pada hari pemeriksaan?
Beri tahu penyidik tertulis dengan bukti. Pasal 29 ayat (1) menyebut penyidik dapat datang ke kediaman bila alasan sah dan patut.
Apakah kami menjanjikan hasil?
Tidak. Kami hanya memberi informasi umum dan tidak menjanjikan hasil perkara apa pun.
Catatan penting
Tulisan ini penjelasan hukum yang bersifat umum dan disusun dari peraturan serta putusan yang berlaku pada tanggal penerbitan. Ia bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Setiap perkara punya fakta, bukti, dan tenggat yang berbeda, dan peraturan dapat berubah sewaktu waktu. Untuk keputusan yang menyangkut perkara Anda sendiri, konsultasikan lebih dulu dengan advokat atau penasihat hukum.
Catatan metodologi dan keterbukaan
Kami menyusun artikel ini dari ringkasan UU 20/2025 di hukumonline dan Marinews, serta pemberitaan Metro TV, Antara, dan MKRI. Tanggal pemeriksaan status aturan adalah 6 November 2026.
Keterbatasan kami: naskah resmi UU 20/2025 di JDIH tidak kami buka langsung, sehingga nomor pasal dan ayat kami cocokkan dari ringkasan sekunder. Halaman Marinews tentang jangka waktu pemanggilan tidak dapat kami buka penuh, jadi angka 3 hari dan 7 hari berasal dari kutipan hasil pencarian. Isi Pasal 29 ayat (1) kami rangkum dari hukumonline klinik. Aturan jemput paksa dan kelonggaran tidak hadir satu kali di KUHAP baru belum kami verifikasi.
Putusan MK atas uji Pasal 22 ayat (1) belum kami temukan per tanggal pemeriksaan. Pandangan penulis kami pisahkan pada kotak Pandangan Panglima Hukum. Kami tidak menyimpulkan akibat hukum untuk perkara tertentu dan tidak menjanjikan hasil.
Sumber
- Hak dan Kewajiban Saksi dalam Perkara Pidana, hukumonline klinik, dimutakhirkan 9 Januari 2026; sumber sekunder.
- Menolak Panggilan sebagai Saksi, Apa Ancaman Pidananya, hukumonline klinik, berdasarkan UU 1/2023; sumber sekunder.
- Membedah Hak Tersangka, Saksi, dan Korban dalam KUHAP Baru, hukumonline, 21 November 2025; pemberitaan.
- Jangka Waktu Pemanggilan Saksi Berdasar KUHAP Baru, Marinews, sumber sekunder; halaman tidak terbuka penuh.
- Membaca Kembali Pasal 218 KUHAP dan Pengaturan Saksi Mahkota, Marinews, sumber sekunder.
- Akibat Hukum Mangkir dari Panggilan Kepolisian, hukumonline, KUHAP lama; sumber sekunder.
- Prosedur Jemput Paksa, hukumonline, KUHAP lama; sumber sekunder.
- Revisi KUHAP, Trisakti Usul Jemput Paksa Harus Izin Pengadilan, Metro TV, 18 Juni 2025; usulan terhadap draf.
- Ahli Sebut Proses Hukum Cacat Jika Abaikan Terlapor, MKRI, Perkara 2/PUU-XXIV/2026; pemberitaan MK.
- KUHAP Dituding Berpotensi Membuka Ruang Penangkapan Sewenang-wenang, MKRI, uji Pasal 22 ayat (1); pemberitaan MK.
- KUHAP Baru Berlaku, Antara, Januari 2026; pemberitaan.
Bacaan lanjutan di Panglima Hukum
Halaman Kontak. Hubungi tim kami untuk konsultasi awal.
Cara Membuat Laporan Polisi. Langkah melapor dan hak pelapor di KUHAP baru.
Hak Tersangka di KUHAP Baru. Panduan dari dipanggil sampai disidangkan.
Ditulis dan dianalisis oleh Tim Riset Panglima Hukum. Kami memperbarui artikel ini setelah naskah resmi UU 20/2025 dan peraturan pelaksananya dapat kami periksa. Hubungi kami lewat halaman Kontak, atau telepon dan WhatsApp 08116741212 dan 085283318317. Ada koreksi atau tambahan, kirimkan kepada kami lewat halaman kontak.
Butuh Pendampingan untuk Masalah Hukum Anda?
Siapkan kronologi singkat dan dokumen pendukung untuk membahas langkah yang sesuai dengan keadaan Anda. Hubungi LBH Panglima Hukum & Keadilan untuk memperoleh informasi dan menyampaikan kebutuhan pendampingan hukum Anda.
Membutuhkan bantuan hukum cuma-cuma? Pelajari syarat dan alur layanan Pro Bono LBH Panglima Hukum dan Keadilan.