
Sedang diperiksa atau dipanggil polisi dan ingin menguji tindakan aparat? Telepon atau WhatsApp kami di 08116741212 dan 085283318317, atau buka halaman Kontak.
Praperadilan adalah cara menguji tindakan aparat di pengadilan sebelum perkara pokok disidangkan. Panduan ini menjelaskan objek, siapa yang boleh mengajukan, tahapan, dan perubahan yang dibawa KUHAP baru.
Seseorang ditetapkan sebagai tersangka, ditangkap, atau barangnya disita, lalu bertanya apakah tindakan itu sah. Pertanyaan semacam itu bisa dibawa ke pengadilan negeri lewat praperadilan.
Kami memisahkan jelas mana bunyi aturan, mana pemberitaan, dan mana pandangan kami. Di akhir ada rencana tindakan yang bisa Anda mulai hari ini.
Poin Penting dalam 30 Detik
6 hal yang perlu Anda tahu- Objeknya dirinci. Pasal 158 UU 20/2025 menyebut enam objek, dari sah tidaknya upaya paksa sampai penangguhan pembantaran penahanan.Naskah resmi
- Pemohon berbeda tiap objek. Tersangka, korban, pelapor, dan pihak ketiga punya jalur masing-masing.Naskah resmi
- Waktunya singkat. Sidang ditetapkan dalam 3 hari dan putusan paling lama 7 hari sejak permohonan dibacakan.Naskah resmi
- Ada batas pengajuan. Uji upaya paksa untuk hal yang sama hanya dapat diajukan 1 kali.Perlu dinilai advokat
- Aturan masih bergerak. SEMA 3/2026 sudah terbit dan beberapa pasal sedang diuji di MK.Pemberitaan
- Hasil tidak pasti. Hakim menilai tiap permohonan, dan kami tidak menjanjikan hasil.Perlu dinilai advokat
Pengertian praperadilan
Praperadilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan atas tindakan penyidik atau penuntut umum.
Bahasa sederhananya: Sederhananya, praperadilan adalah sidang singkat untuk menguji apakah tindakan aparat sudah sesuai aturan. Contohnya, keluarga yang menilai penangkapan tidak sah dapat meminta hakim memeriksanya.
Sumber: dirangkum dari hukumonline klinik dan Dandapala. Bukan kutipan harfiah, cocokkan dengan naskah resmi.Keberatan itu dapat diajukan tersangka atau keluarganya, korban atau keluarganya, pelapor, serta advokat atau pemberi bantuan hukum yang diberi kuasa. Rumusan ini lebih luas daripada KUHAP lama, yang diatur Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 sampai 83.
Jadi praperadilan bukan sidang untuk menentukan salah atau tidaknya seseorang.
Catatan. Upaya paksa adalah tindakan aparat yang membatasi hak seseorang. Contohnya, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
Enam objek yang bisa diuji
Pasal 158 UU 20/2025 menyebut enam hal yang dapat diperiksa pengadilan negeri. Sebelumnya, penetapan tersangka masuk lewat Putusan MK 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015, bukan lewat teks KUHAP lama.
| Huruf | Objek | Contoh sehari-hari |
|---|---|---|
| Pasal 158 huruf a | Sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa | Penangkapan tanpa surat yang semestinya |
| Pasal 158 huruf b | Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan | Laporan korban dihentikan tanpa alasan jelas |
| Pasal 158 huruf c | Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi perkara yang dihentikan | Nama baik dipulihkan setelah perkara berhenti |
| Pasal 158 huruf d | Penyitaan benda yang tidak berkaitan dengan tindak pidana | Kendaraan pihak ketiga ikut disita |
| Pasal 158 huruf e | Penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah | Laporan berbulan-bulan tidak diproses |
| Pasal 158 huruf f | Penangguhan pembantaran penahanan | Penahanan yang dibantarkan karena sakit |
Menurut Marinews MA, tiga objek benar-benar baru, termasuk penundaan penanganan perkara. Definisi upaya paksa mencakup penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan, pemblokiran, dan larangan keluar wilayah.
Pasal 89 UU 20/2025 merinci sembilan jenis upaya paksa menurut Marinews MA.
Siapa yang boleh mengajukan dan batasannya
Tiga kelompok pemohon
Pasal 160 ayat (1) UU 20/2025: uji upaya paksa dapat diajukan tersangka, keluarga tersangka, atau advokatnya kepada ketua pengadilan negeri.
Pasal 160 ayat (3): permohonan itu hanya dapat diajukan 1 kali untuk hal yang sama.
Pasal 160 ayat (4), menurut ringkasan sekunder: tidak dapat diajukan bila tersangka melarikan diri atau berstatus daftar pencarian orang.
Pasal 161: uji penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan korban, pelapor, atau kuasa hukumnya dengan menyebutkan alasan.
Pasal 162, menurut ringkasan: ganti rugi atau rehabilitasi dapat diajukan korban atau pelapor.
Menurut Dandapala, KUHAP baru menghapus hak penyidik dan penuntut umum untuk mengajukan uji penghentian perkara.
Pasal 160 ayat (2): permohonan atas penyitaan benda yang tidak berkaitan dengan tindak pidana diajukan oleh pihak ketiga.
Contohnya, pemilik kendaraan yang bukan tersangka tetapi kendaraannya disita.
Pemohon objek huruf e dan f tidak dirinci jelas, dan Marinews MA mencatatnya sebagai celah yang menunggu pedoman.
Menurut blog ITERA, KUHAP tidak mewajibkan pemohon memakai advokat, tetapi Pasal 160 ayat (1) menyebut advokat sebagai salah satu pihak yang bisa mengajukan.
Pandangan Panglima Hukum
Pandangan kami, pembatasan satu kali untuk hal yang sama masuk akal untuk mencegah pengajuan berulang. Namun Marinews MA mencatat aturan ini hanya melarang pengajuan ulang atas hal yang sama, sehingga upaya paksa yang berbeda secara teori dapat diuji satu per satu.
Jalan keluarnya adalah menyusun alasan secara lengkap sejak awal, supaya Anda tidak kehabisan kesempatan pada objek yang sama.
Cara mengajukan, langkah demi langkah
Aturan teknis tiap pengadilan bisa berbeda. Yang kami tulis adalah alur umum berdasarkan pasal yang tersedia.
Lima langkah umum mengajukan praperadilan
Hakim tunggal berarti satu hakim yang memeriksa, dibantu panitera, menurut Pasal 159 ayat (2).
Sumber: hukumonline klinik, blog ITERA, dan Marinews MA. Alur umum. Pengadilan yang berwenang dan syarat teknisnya perlu dicek ke kepaniteraan.Bahan yang sebaiknya disiapkan
- Identitas pemohon dan hubungannya dengan tersangka, bila diajukan keluarga.
- Surat kuasa khusus, bila memakai advokat.
- Dokumen tindakan aparat, misalnya surat perintah penangkapan atau penahanan.
- Kronologi singkat dan alasan mengapa tindakan itu dianggap tidak sah.
- Bukti pendukung dan daftar saksi yang bisa dihadirkan.
Putusan Mahkamah Konstitusi menafsirkan bukti permulaan sebagai minimal dua alat bukti. Karena itu, alasan yang menyangkut penetapan tersangka biasanya diuji pada kecukupan bukti, menurut ringkasan Kepaniteraan MA.
Batas waktu dan isi putusan
Batas waktu praperadilan menurut UU 20/2025
Hakim menetapkan hari sidang 3 hari
Putusan sejak permohonan dibacakan 7 hari
Pemulihan setelah upaya paksa tidak sah 3 hari
Bila termohon tidak hadir dua kali, pemeriksaan tetap berjalan dan termohon dianggap melepaskan haknya, menurut Pasal 163 ayat (1) huruf d. Termohon adalah pihak yang digugat, yaitu penyidik atau penuntut umum.
Pasal 163 ayat (3) memuat aturan baru. Bila penggeledahan, penyitaan, penyadapan, atau pemeriksaan surat dinyatakan tidak sah, bukti dari proses itu tidak dapat digunakan, menurut Dandapala dan Marinews MA.
Putusan wajib memuat dasar dan alasannya.
Menurut Pasal 164 ayat (1), putusan praperadilan atas permohonan Pasal 160 sampai 162 tidak dapat dimintakan banding. Pengecualiannya ada pada Pasal 164 ayat (2), yaitu putusan yang menyatakan penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi.
Praperadilan, perkara pokok, dan uji di MK
Pasal 163 ayat (1) huruf e menyatakan pemeriksaan pokok perkara tidak dapat diselenggarakan selama praperadilan belum selesai. Dalam KUHAP lama, praperadilan gugur ketika perkara pokok mulai diperiksa.
Mahkamah Agung menerbitkan SEMA 3/2026 pada Agustus 2026 untuk menjelaskan penerapannya. Perkara pokok tetap dapat dilimpahkan, tetapi sidangnya harus menunggu putusan praperadilan, dan permohonan yang diajukan setelah pelimpahan tidak menghalangi pemeriksaan pokok perkara.
Geser untuk membaca perkembangan di Mahkamah KonstitusiBatas penangguhan pokok perkara
Menguji Pasal 163 ayat (1) huruf e karena tidak ada batas waktu penangguhan. Sidang pendahuluan digelar 2 September 2026.
Praperadilan berulang
Menguji Pasal 158, Pasal 160, dan Pasal 163 agar pengajuan berulang atas upaya paksa yang dipecah-pecah dibatasi.
Penghentian penyidikan
Menguji Pasal 27 dan Pasal 164 ayat (2). Sidang ketiga digelar 27 Oktober 2026.
Belum diputus
Menurut pemberitaan yang kami baca, belum ada putusan. Cek laman resmi MK sebelum memakai informasi ini.
Nomor permohonan pada kartu ditulis lengkap pada daftar sumber.
Garis waktu dan kesalahan yang sering terjadi
- 28 April 2015Putusan MK 21/PUU-XII/2014 memasukkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Sumber: ringkasan jurnal ilmiah.
- 17 Desember 2025UU 20/2025 diundangkan. Sumber: hukumonline klinik.
- 2 Januari 2026UU 20/2025 berlaku dan mencabut KUHAP lama. Sumber: Pasal 369 dan Pasal 362 menurut hukumonline klinik.
- 19 Agustus 2026Mahkamah Agung mengumumkan SEMA 3/2026. Sumber: Antara.
- 2 September 2026Sidang pendahuluan uji Pasal 163 ayat (1) huruf e di MK. Sumber: CNN Indonesia.
- 6 November 2026Tanggal pemeriksaan status aturan oleh Tim Riset Panglima Hukum.
1Kesalahan 1Mengira hanya tersangka yang boleh mengajukan
Korban dan pelapor boleh menguji penghentian perkara. Pihak ketiga boleh menguji penyitaan benda yang tidak berkaitan dengan tindak pidana.
2Kesalahan 2Menggabungkan semua keberatan tanpa rencana
Uji upaya paksa untuk hal yang sama hanya satu kali. Susun alasan lengkap sejak awal.
3Kesalahan 3Memakai aturan lama sebagai dasar
Pasal 77 sampai 83 KUHAP lama tidak lagi berlaku sebagai rujukan utama. Periksa Pasal 158 sampai 164 UU 20/2025.
4Kesalahan 4Terlambat melihat jadwal sidang pokok perkara
Cek apakah perkara pokok sudah dilimpahkan. SEMA 3/2026 membedakan akibatnya berdasarkan waktu pendaftaran.
Rencana tindakan Anda
Jawaban atas pertanyaan “lalu saya harus berbuat apa” adalah lima hal yang bisa dimulai sekarang.
Yang bisa dikerjakan hari ini
- Catat tindakan aparat yang ingin diuji, lengkap dengan tanggal dan pejabatnya.
- Kumpulkan semua surat yang Anda terima, termasuk tanda terima.
- Cocokkan tindakan itu dengan enam objek di Pasal 158 UU 20/2025.
- Tanyakan ke kepaniteraan pengadilan negeri tentang persyaratan teknis pendaftaran.
- Konsultasikan strategi dengan advokat sebelum mengajukan.
Ingin menanyakan perkara Anda? Hubungi 08116741212 atau 085283318317 pada jam kantor, atau buka halaman Kontak.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa yang dimaksud dengan praperadilan?
Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri menguji keberatan atas tindakan penyidik atau penuntut umum, menurut Pasal 1 angka 15 UU 20/2025.
Siapa saja yang boleh mengajukan?
Tergantung objeknya. Pasal 160 sampai 162 mengatur tersangka, korban, pelapor, dan pihak ketiga.
Apakah penetapan tersangka bisa diuji?
Bisa sebagai bagian dari upaya paksa menurut Pasal 158 huruf a dan rumusan upaya paksa dalam UU 20/2025.
Berapa lama putusannya?
Paling lama 7 hari sejak permohonan dibacakan menurut Pasal 163 ayat (1) huruf c.
Bisakah putusan dibanding?
Pada prinsipnya tidak. Pengecualiannya putusan tentang penghentian penyidikan atau penuntutan menurut Pasal 164.
Apakah sidang pokok perkara berhenti?
Pasal 163 ayat (1) huruf e menahannya, dan SEMA 3/2026 memberi pedoman tentang waktu pendaftaran.
Apakah kami menjanjikan hasil?
Tidak. Hakim menilai tiap permohonan, dan kami tidak menjanjikan hasil perkara apa pun.
Catatan penting
Tulisan ini penjelasan hukum yang bersifat umum dan disusun dari peraturan serta putusan yang berlaku pada tanggal penerbitan. Ia bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Setiap perkara punya fakta, bukti, dan tenggat yang berbeda, dan peraturan dapat berubah sewaktu waktu. Untuk keputusan yang menyangkut perkara Anda sendiri, konsultasikan lebih dulu dengan advokat atau penasihat hukum.
Catatan metodologi dan keterbukaan
Kami menyusun artikel ini dari ringkasan UU 20/2025 di hukumonline klinik, Dandapala, dan Marinews Mahkamah Agung, serta pemberitaan tentang SEMA 3/2026 dan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Tanggal pemeriksaan status aturan adalah 6 November 2026.
Keterbatasan kami: naskah resmi UU 20/2025 di JDIH tidak kami buka langsung, jadi nomor ayat dan huruf kami cocokkan dari beberapa ringkasan sekunder. Halaman resmi MK dan Marinews tertentu tidak dapat kami buka penuh. Pengadilan negeri yang berwenang dan persyaratan teknisnya belum kami verifikasi.
Pandangan penulis kami pisahkan pada kotak Pandangan Panglima Hukum. Kami tidak menyimpulkan akibat hukum untuk perkara tertentu dan tidak menjanjikan hasil.
Sumber
- Praperadilan, hukumonline klinik, UU 20/2025; sumber sekunder.
- Objek Praperadilan Menurut KUHAP Baru, hukumonline klinik, 30 Oktober 2025; sumber sekunder.
- KUHAP Baru Atur Permohonan Praperadilan Upaya Paksa Hanya Sekali, hukumonline, berita.
- Hal-hal Baru dalam KUHAP 2025, hukumonline klinik, sumber sekunder.
- Membedah Praperadilan di KUHAP Baru, Marinews MA, artikel Badan Peradilan.
- Paradigma Baru Praperadilan dalam KUHAP Baru, Marinews MA, artikel Badan Peradilan.
- SEMA 3 Tahun 2026, Marinews MA, berita; SEMA diumumkan Agustus 2026.
- Transformasi Praperadilan dalam KUHAP, Dandapala, 18 Januari 2026; opini kontributor.
- Tujuh Pembaruan Acara Praperadilan di KUHAP Baru, Dandapala, sumber sekunder.
- SEMA 3/2026 Terbit, MA Tegaskan Batas Praperadilan, Dandapala, 20 Agustus 2026.
- MA Terbitkan SEMA 3/2026, Antara, 19 Agustus 2026; pemberitaan.
- Praperadilan dalam KUHAP 2025, blog ITERA, sumber sekunder; cocokkan dengan naskah.
- Sidang Ketiga Permohonan 345/PUU-XXIV/2026, mkri.id, 27 Oktober 2026; pengujian Pasal 27 dan Pasal 164 ayat (2).
- Pengujian KUHAP soal Praperadilan Berulang, Permohonan 317/PUU-XXIV/2026, 15 September 2026; pemberitaan.
- Sidang Pendahuluan Uji Praperadilan, Permohonan 316/PUU-XXIV/2026, CNN Indonesia, 3 September 2026; pemberitaan.
- Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan, jurnal Media Nusantara, Putusan MK 21/PUU-XII/2014; sumber sekunder.
- Praperadilan Pasca Empat Putusan MK, Kepaniteraan MA, sumber sekunder.
Bacaan lanjutan di Panglima Hukum
Halaman Kontak. Hubungi tim kami untuk konsultasi awal.
Hak Tersangka di KUHAP Baru. Panduan dari dipanggil sampai disidangkan.
Peralihan KUHP dan KUHAP. Apa yang berubah dan perkara mana yang terkena.
Ditulis dan dianalisis oleh Tim Riset Panglima Hukum. Kami memperbarui artikel ini setelah naskah resmi UU 20/2025 dan putusan MK terbaru dapat kami periksa. Hubungi kami lewat halaman Kontak, atau telepon dan WhatsApp 08116741212 dan 085283318317. Ada koreksi atau tambahan, kirimkan kepada kami lewat halaman kontak.
Butuh Pendampingan untuk Masalah Hukum Anda?
Siapkan kronologi singkat dan dokumen pendukung untuk membahas langkah yang sesuai dengan keadaan Anda. Hubungi LBH Panglima Hukum & Keadilan untuk memperoleh informasi dan menyampaikan kebutuhan pendampingan hukum Anda.
Membutuhkan bantuan hukum cuma-cuma? Pelajari syarat dan alur layanan Pro Bono LBH Panglima Hukum dan Keadilan.
satu Respon