Jenis Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia: LBH, Posbakum, Klinik Hukum Kampus, dan LBH Ormas

Ketika seseorang berkata “saya akan minta bantuan LBH”, yang dimaksud sering kali bermacam-macam. Ada yang membayangkan kantor lembaga swadaya masyarakat di pusat kota, ada yang teringat meja layanan di gedung pengadilan, ada yang sudah mendengar tentang klinik hukum di kampus, dan ada pula yang mengenal lembaga bantuan hukum milik organisasi kemasyarakatan. Semuanya sah disebut sebagai bagian dari ekosistem bantuan hukum, tetapi cara kerja, dasar hukum, dan siapa yang dilayaninya berbeda-beda. Artikel ini memetakan jenis lembaga bantuan hukum di Indonesia, menjelaskan kekuatan dan batas masing-masing, lalu memberi pegangan untuk memilih jalur yang sesuai dengan perkara Anda. Tujuannya sederhana: agar Anda mengetuk pintu yang tepat sejak awal, bukan setelah tenggat terlewat.

Poin Penting dalam 30 Detik

1. Ada beberapa jenis pintu bantuan hukum: LBH atau pemberi bantuan hukum berbasis masyarakat, posbakum di pengadilan, klinik hukum kampus, LBH organisasi kemasyarakatan, advokat yang memberi layanan cuma-cuma, dan program daerah.
2. Dasar hukum utamanya UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum, PP 42/2013, UU 18/2003 tentang Advokat, PP 83/2008, dan PERMA 1/2014; tiap jenis punya syarat dan batas layanan sendiri.
3. Pilih jalur menurut tahap dan jenis perkara, verifikasi status lembaga, dan tanyakan biaya serta cakupan layanan secara tertulis.

Peta Singkat Jenis Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia

Mari mulai dengan gambaran besar. Secara praktis, ada enam pintu yang sering dimasuki orang ketika mencari bantuan hukum.

Pertama, lembaga bantuan hukum atau organisasi pemberi bantuan hukum yang bekerja di tengah masyarakat, biasanya berbentuk badan hukum seperti yayasan atau perkumpulan. Kedua, pos bantuan hukum atau posbakum yang berada di pengadilan. Ketiga, klinik hukum yang dikelola kampus, umumnya fakultas hukum. Keempat, lembaga bantuan hukum yang berada di bawah atau dikelola organisasi kemasyarakatan (LBH ormas). Kelima, advokat yang memberikan layanan cuma-cuma sebagai bagian dari kewajiban profesinya. Keenam, program bantuan hukum yang dikelola pemerintah daerah di wilayah tertentu, bila ada.

Pembagian ini bukan klasifikasi resmi tunggal yang tercantum dalam satu pasal; ia adalah cara praktis memahami bentuk yang ditemui di lapangan. Beberapa lembaga bisa masuk lebih dari satu kategori. Misalnya, klinik hukum kampus bisa bekerja sama dengan advokat, dan lembaga ormas bisa juga menjadi pemberi bantuan hukum terakreditasi.

Mengapa perbedaan ini penting? Karena yang membedakan bukan hanya nama, melainkan hal-hal yang berdampak langsung pada Anda: apakah layanan itu gratis, perkara apa yang diterima, apakah pendamping boleh beracara di persidangan, apakah ia dapat mendampingi sampai tingkat banding, dan berapa lama Anda menunggu. Kekeliruan memilih jenis dapat membuat Anda kehilangan waktu pada saat yang kritis.

Tabel berikut memberi gambaran awal yang akan dijelaskan lebih jauh di bagian-bagian selanjutnya.

Jenis	Siapa pengelolanya	Biasanya cocok untuk	Yang perlu Anda cek
LBH atau pemberi bantuan hukum berbasis masyarakat	Badan hukum nirlaba, sering lembaga swadaya masyarakat	Pendampingan perkara dari tahap awal hingga persidangan	Status badan hukum, akreditasi, bidang perkara
Posbakum di pengadilan	Pengadilan bersama pihak penyelenggara layanan	Informasi, konsultasi, dan bantuan penyusunan dokumen di pengadilan	Jenis layanan, syarat, jam layanan
Klinik hukum kampus	Fakultas hukum atau perguruan tinggi	Konsultasi, penyuluhan, bantuan awal	Siapa pendamping dan apa batas layanannya
LBH ormas	Organisasi kemasyarakatan	Anggota atau komunitas, kadang masyarakat umum	Cakupan penerima dan status lembaga
Advokat cuma-cuma	Advokat berizin	Perkara yang diterima atas dasar kewajiban profesi	Status advokat dan kesepakatan tertulis
Program daerah	Pemerintah daerah	Warga tidak mampu di daerah tertentu	Ada atau tidaknya program, syarat

Dasar Hukum yang Membingkai Jenis Lembaga Bantuan Hukum

Untuk memahami mengapa jenis lembaga bantuan hukum berbeda-beda, ada baiknya mengenal kerangka hukumnya. Berikut peraturan yang paling sering menjadi rujukan.

UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-undang ini mengatur bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum. Agar dapat menyalurkan layanan yang dibiayai dana bantuan hukum negara, pemberi bantuan hukum harus berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program bantuan hukum. Cakupannya meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik litigasi maupun nonlitigasi.

PP 42/2013. Aturan pelaksanaan yang menjelaskan syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum serta penyaluran dana bantuan hukum.

UU 18/2003 tentang Advokat. Pasal 22 ayat 1 menyatakan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. PP 83/2008 menjabarkan persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat.

PERMA 1/2014. Pedoman layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, termasuk posbakum dan pembebasan biaya perkara (prodeo).

Mari lihat bagaimana kerangka ini membentuk jenis lembaga. UU 16/2011 menjadi dasar bagi pemberi bantuan hukum berbasis lembaga atau organisasi kemasyarakatan. UU Advokat menjadi dasar bagi advokat yang memberi layanan cuma-cuma. PERMA 1/2014 menjadi dasar bagi layanan di pengadilan. Sementara klinik hukum kampus berada di wilayah yang lebih beragam: dalam banyak kasus ia bekerja sebagai bagian dari kegiatan pendidikan dan pengabdian masyarakat, dan keterkaitannya dengan sistem bantuan hukum negara bergantung pada kerja samanya dengan pemberi bantuan hukum atau advokat.

Naskah lengkap peraturan dapat dibaca di portal JDIH Nasional dan Peraturan BPK. Bila peraturan berubah, rujukan terbaru ada di sana, bukan di artikel ini.

LBH Berbasis Masyarakat: Pemberi Bantuan Hukum yang Paling Dikenal

Ketika orang berkata “LBH”, biasanya mereka merujuk pada jenis ini: lembaga nirlaba yang secara khusus bekerja memberikan bantuan hukum. Dalam sejarahnya, lembaga bantuan hukum pertama di Indonesia umumnya dicatat berdiri di Jakarta pada 1970, lalu berkembang menjadi jaringan yang kemudian dikenal sebagai YLBHI. Sejak itu, banyak lembaga serupa tumbuh dengan bidang fokus yang berbeda.

Ciri umumnya: berbentuk badan hukum nirlaba, memiliki pengurus dan program, dan memiliki advokat atau pendamping hukum yang bekerja di dalamnya atau bersama lembaga. Banyak di antaranya memberikan layanan konsultasi, pendampingan di kepolisian dan persidangan, serta pendidikan hukum bagi masyarakat. Sebagian terakreditasi sebagai pemberi bantuan hukum dalam kerangka UU 16/2011, sebagian lain bekerja di luar skema dana negara dengan pendanaan sendiri.

Kekuatan jenis ini terletak pada kedalaman layanan. Karena didirikan khusus untuk bantuan hukum, mereka umumnya memiliki pengalaman menangani perkara dari awal hingga akhir dan terbiasa menjelaskan prosesnya kepada orang awam. Batasnya adalah kapasitas dan fokus: tidak semua lembaga menerima semua jenis perkara, dan antrean bisa panjang di lembaga yang sedang banyak permintaan.

Sebelum menghubungi, ketahui bahwa status akreditasi dan pendanaan berpengaruh pada syarat penerima. Bantuan hukum cuma-cuma dalam kerangka UU 16/2011 ditujukan bagi orang atau kelompok orang miskin, sehingga Anda mungkin diminta menyerahkan dokumen pendukung. Lembaga yang bekerja di luar skema itu mungkin memiliki kebijakan penerima yang berbeda.

Contoh ilustrasi: seorang pekerja, sebut saja Bapak D, menerima surat pemutusan hubungan kerja dan ingin berunding dengan perusahaan, lalu mungkin melanjutkan ke penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Untuk jalur ini, lembaga dengan pengalaman ketenagakerjaan yang dapat mendampingi dari tahap perundingan hingga persidangan tentu lebih relevan daripada layanan yang hanya memberikan informasi awal. Ilustrasi ini fiktif.

Posbakum di Pengadilan: Layanan di Gedung Pengadilan

Posbakum atau pos bantuan hukum adalah layanan yang berada di pengadilan. Dasarnya antara lain PERMA 1/2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, yang juga mengatur pembebasan biaya perkara atau prodeo.

Keunggulan posbakum adalah kemudahan akses: Anda datang ke tempat perkara sedang atau akan diproses dan dapat bertanya langsung. Layanan yang umum dikenal meliputi pemberian informasi, konsultasi hukum, dan bantuan penyusunan dokumen tertentu. Namun, jenis layanan dan batasnya diatur sesuai ketentuan dan dapat berbeda antarpengadilan. Karena itu, jangan berasumsi posbakum otomatis mendampingi Anda sepanjang persidangan; tanyakan kepada petugas apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan.

Posbakum cocok bila Anda sudah memiliki perkara di pengadilan dan membutuhkan bantuan administratif atau informasi dasar, misalnya cara mengajukan gugatan sederhana, menyusun surat, atau mengetahui prosedur sidang. Ia kurang ideal bila Anda memerlukan pendampingan yang panjang dan mendalam, di mana lembaga bantuan hukum atau advokat lebih sesuai.

Informasi mengenai posbakum paling akurat berasal dari pengadilan negeri setempat atau situs Mahkamah Agung. Bawalah dokumen identitas dan surat atau berkas perkara yang Anda miliki. Tanyakan juga prosedur prodeo bila Anda tidak mampu membayar biaya perkara.

Satu hal yang sering dilewatkan: posbakum berada di pengadilan, sehingga ia paling relevan untuk perkara yang sudah atau akan masuk ke pengadilan itu. Bila Anda masih di tahap pemeriksaan kepolisian, pintu lain mungkin lebih tepat, misalnya lembaga bantuan hukum atau advokat yang dapat mendampingi pemeriksaan.

Klinik Hukum Kampus: Layanan Berbasis Pendidikan

Klinik hukum kampus adalah layanan yang dikelola fakultas hukum atau perguruan tinggi. Tujuannya ganda: memberi layanan kepada masyarakat sekaligus melatih mahasiswa menangani persoalan hukum nyata. Dalam banyak kasus, mahasiswa bekerja di bawah supervisi dosen atau advokat. Secara umum, peraturan memang mengenal pelibatan paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam kegiatan bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum, tetapi ketentuan persisnya perlu dicek pada naskah resmi.

Kekuatan klinik hukum kampus adalah keterjangkauan dan fokus pada edukasi: Anda dapat memperoleh penjelasan awal, bantuan menyusun surat, atau penyuluhan komunitas. Dukungan keilmuan dari dosen juga dapat berharga untuk memahami isu hukum yang rumit.

Batasnya perlu dipahami dengan jujur. Pertama, kapasitas bergantung pada kalender akademik dan jumlah mahasiswa yang tersedia. Kedua, mahasiswa tidak dapat beracara di persidangan layaknya advokat. Pendampingan di persidangan dilakukan advokat sebagaimana diatur UU 18/2003, sehingga untuk perkara yang memerlukan pembelaan di pengadilan, klinik biasanya perlu bekerja sama dengan advokat atau merujuk ke pihak lain. Ketiga, cakupan perkara sering terbatas pada bidang yang dikuasai fakultas.

Jadi, klinik hukum kampus cocok untuk konsultasi awal, pemahaman hak, dan persiapan dokumen, tetapi belum tentu menjadi tempat untuk pendampingan perkara hingga putusan. Tanyakan sejak awal: siapa yang mendampingi, siapa advokat penanggung jawab bila perkara masuk pengadilan, dan sampai tahap mana layanan diberikan.

Karena kebijakan tiap kampus berbeda, hubungi klinik atau fakultas hukum yang bersangkutan untuk mengetahui jam layanan, syarat, dan jenis perkara yang diterima. Jangan menyimpulkan dari satu kampus ke kampus lain.

LBH Ormas: Lembaga Bantuan Hukum Milik Organisasi Kemasyarakatan

UU 16/2011 menyebut pemberi bantuan hukum sebagai lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan. Karena itu, organisasi kemasyarakatan (ormas) termasuk yang dapat menjadi pemberi bantuan hukum dalam kerangka undang-undang tersebut, sepanjang memenuhi syarat sebagaimana pemberi lain: berbadan hukum, terakreditasi, berkantor atau bersekretariat tetap, berpengurus, dan memiliki program bantuan hukum.

LBH ormas muncul dalam banyak bentuk. Ada ormas keagamaan, profesi, buruh, tani, perempuan, pemuda, dan komunitas lain yang membentuk unit bantuan hukum bagi anggotanya atau masyarakat luas. Kekuatan LBH ormas sering terletak pada kedekatan dengan komunitas: mereka memahami persoalan khas anggotanya, misalnya sengketa kerja bagi buruh atau konflik lahan bagi petani, serta memiliki jangkauan lokal yang luas.

Batas dan hal yang perlu dicek: pertama, siapa yang dilayani. Sebagian LBH ormas melayani anggota terlebih dahulu, sebagian terbuka untuk umum. Kedua, status lembaganya: apakah unit tersebut berbadan hukum dan terakreditasi sebagai pemberi bantuan hukum, atau hanya unit internal. Ketiga, bidang fokus dan kapasitas.

Anda berhak menanyakan hal-hal tersebut dan sebaiknya tidak mengasumsikan. Pada prinsipnya, kejelasan status membantu Anda memahami hak dan ruang lingkup layanan. Untuk perkara yang berkaitan dengan komunitas Anda, LBH ormas yang relevan bisa menjadi pilihan yang sangat tepat; untuk perkara di luar bidangnya, mereka dapat merujuk Anda.

Kami tidak membahas atau menilai ormas tertentu di sini. Prinsip verifikasinya sama dengan jenis lain: kenali status, tanyakan cakupan, dan cocokkan dengan sumber resmi.

Advokat Pro Bono, Biro Bantuan Hukum, dan Program Daerah

Selain empat jenis di atas, ada pintu lain yang sering terlewat.

Advokat yang memberi layanan cuma-cuma. Pasal 22 ayat 1 UU 18/2003 mewajibkan advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu, dengan tata cara dijabarkan dalam PP 83/2008. Dalam praktik, ini dapat berupa advokat praktik mandiri atau kantor hukum yang menerima perkara tertentu tanpa imbalan. Kesepakatan lingkup layanan sebaiknya tertulis.

Biro bantuan hukum. Istilah ini dipakai oleh sebagian lembaga, kampus, atau organisasi untuk menyebut unit bantuan hukum internal mereka. Namanya bisa berbeda-beda (biro, unit, pos, pusat), dan bentuk serta statusnya pun beragam. Prinsipnya sama dengan jenis lain: tanyakan siapa pengelolanya, siapa yang dilayani, dan apakah ada advokat penanggung jawab. Nama “biro” bukan jaminan status tertentu.

Program bantuan hukum daerah. Sebagian pemerintah daerah memiliki kebijakan atau program bantuan hukum bagi warga tidak mampu. Ada atau tidaknya program tersebut berbeda antardaerah, jadi tanyakan kepada unit hukum pemerintah daerah atau kelurahan setempat.

Layanan edukasi hukum. Selain pendampingan, ada lembaga yang memberikan seminar, pelatihan, kelas hukum publik, media digital, dan pendampingan komunitas. Layanan ini tidak menggantikan pendampingan perkara, tetapi membantu Anda memahami hak dan bertanya dengan tepat.

Pintu-pintu ini saling melengkapi. Seseorang dapat memulai dari edukasi hukum, melanjutkan ke konsultasi dengan advokat, lalu memanfaatkan posbakum untuk urusan dokumen di pengadilan. Tidak ada keharusan memilih satu pintu saja.

Memilih Jenis yang Tepat Menurut Situasi Anda

Setelah mengenal jenisnya, pertanyaan terpenting adalah mana yang cocok untuk Anda. Jawabannya bergantung pada tahap perkara, jenis perkara, dan apa yang Anda butuhkan. Tabel berikut adalah panduan awal, bukan aturan baku.

Situasi	Jenis yang umumnya relevan	Catatan
Baru menerima surat panggilan polisi, belum punya pendamping	LBH atau pemberi bantuan hukum, advokat cuma-cuma	Tanyakan pendampingan pemeriksaan dan hak Anda; perhatikan tenggat
Perkara sudah di pengadilan, perlu bantuan dokumen	Posbakum di pengadilan	Tanyakan layanan dan prodeo
Ingin memahami hak dan opsi sebelum bertindak	Klinik hukum kampus, edukasi hukum	Cocok untuk konsultasi awal
Sengketa terkait komunitas atau organisasi Anda	LBH ormas yang relevan	Cek apakah terbuka untuk Anda
Perkara panjang yang butuh pembelaan di persidangan	LBH atau advokat	Pastikan ada advokat penanggung jawab
Tidak tahu harus mulai dari mana	Pos pengaduan atau konsultasi awal	Siapkan kronologi satu halaman

Berikut langkah praktis untuk mengambil keputusan.

1. Tentukan tahap perkara. Belum ada proses, sedang diperiksa polisi, sudah di pengadilan, atau sudah ada putusan.
2. Tentukan jenis perkara. Pidana, perdata, ketenagakerjaan, tata usaha negara, atau lainnya.
3. Tentukan kebutuhan. Informasi awal, penyusunan dokumen, atau pendampingan penuh.
4. Hubungi dua atau tiga pihak dengan kronologi yang sama dan bandingkan jawabannya.
5. Verifikasi status setiap pihak, lalu tanyakan biaya dan lingkup layanan secara tertulis.
6. Mulai dari yang paling mendesak. Bila ada tenggat dalam hitungan hari, pilih jalur yang dapat bertindak cepat, lalu tinjau ulang kemudian.

Untuk membantu penilaian, panduan tentang cara memilih lembaga yang lebih rinci tersedia di artikel terpisah. Perlu diingat, tidak ada jenis yang secara umum lebih unggul. Yang ada adalah jenis yang lebih cocok untuk kebutuhan tertentu.

Kesalahpahaman Umum tentang Jenis Lembaga Bantuan Hukum

Beberapa anggapan keliru sering membuat orang salah langkah.

“Semua lembaga bantuan hukum itu sama.” Tidak. Seperti diuraikan di atas, dasar hukum, pengelola, cakupan, dan batas layanan berbeda. Menyamakan semuanya membuat Anda tidak menanyakan hal yang penting.

“Semua bantuan hukum pasti gratis.” Bantuan hukum cuma-cuma dalam kerangka UU 16/2011 memang tanpa pungutan kepada penerima yang memenuhi syarat, tetapi ada juga penyedia jasa hukum yang berbayar. Tanyakan sejak awal, termasuk biaya di luar jasa.

“Lembaga terakreditasi pasti paling cocok.” Akreditasi adalah indikator penting untuk bantuan hukum yang dibiayai negara, tetapi bukan jaminan kecocokan dengan perkara Anda. Sebaliknya, lembaga yang belum terakreditasi belum tentu tidak layak; yang penting Anda memverifikasi statusnya dan memahami cakupan layanannya.

“Mahasiswa atau klinik kampus bisa menggantikan advokat di persidangan.” Pendampingan di persidangan dilakukan advokat. Klinik kampus berperan besar di konsultasi dan persiapan, tetapi untuk beracara perlu advokat.

“Posbakum akan mendampingi saya sampai putusan.” Layanan posbakum mengikuti ketentuan dan batasnya sendiri. Tanyakan secara jelas apa yang termasuk layanan dan apa yang tidak.

“Nama lembaga yang mirip berarti lembaga yang sama.” Waspadai nama yang mirip. Periksa identitas, kontak, dan status melalui sumber resmi seperti BPHN atau Kementerian Hukum, bukan hanya dari kemiripan nama.

Dengan menghindari kesalahpahaman ini, Anda memperbesar peluang bertemu pihak yang tepat dan menghemat waktu yang berharga.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa saja jenis lembaga bantuan hukum di Indonesia?

Secara praktis, jenis yang sering ditemui adalah LBH atau pemberi bantuan hukum berbasis masyarakat, posbakum di pengadilan, klinik hukum kampus, LBH organisasi kemasyarakatan, advokat yang memberi layanan cuma-cuma, dan program bantuan hukum daerah bila ada. Pembagian ini adalah cara memahami praktik di lapangan, bukan klasifikasi tunggal dalam satu pasal, dan beberapa lembaga dapat masuk lebih dari satu kategori.

Apa bedanya LBH dengan posbakum?

LBH atau pemberi bantuan hukum berbasis masyarakat adalah lembaga yang secara khusus memberikan bantuan hukum dan umumnya mampu mendampingi perkara lebih panjang. Posbakum adalah layanan yang berada di pengadilan, diatur antara lain dalam PERMA 1/2014, dan lebih berfokus pada informasi, konsultasi, serta bantuan tertentu di pengadilan. Jenis dan batas layanan posbakum sebaiknya ditanyakan ke pengadilan setempat.

Apakah klinik hukum kampus bisa mendampingi saya di persidangan?

Pendampingan di persidangan dilakukan advokat sebagaimana diatur UU 18/2003. Klinik hukum kampus umumnya berperan pada konsultasi, penyuluhan, dan bantuan awal, dengan mahasiswa bekerja di bawah supervisi. Untuk perkara yang memerlukan pembelaan di pengadilan, klinik biasanya bekerja sama dengan advokat atau merujuk ke pihak lain. Tanyakan hal ini sejak awal.

Apakah LBH ormas hanya melayani anggotanya?

Tidak selalu. Sebagian LBH ormas melayani anggota terlebih dahulu, sebagian terbuka untuk masyarakat umum. Karena kebijakan tiap lembaga berbeda, tanyakan langsung siapa penerima layanannya, apa bidang perkaranya, dan bagaimana statusnya sebagai pemberi bantuan hukum. Jangan berasumsi dari nama organisasinya saja.

Jenis lembaga bantuan hukum mana yang paling tepat untuk saya?

Tidak ada jenis yang paling tepat untuk semua orang. Pilihannya bergantung pada tahap dan jenis perkara, kebutuhan Anda, dan kemampuan ekonomi. Untuk keadaan mendesak, pilih jalur yang bisa bertindak cepat, lalu tinjau ulang. Hubungi dua atau tiga pihak dengan kronologi yang sama, verifikasi statusnya, dan minta kesepakatan lingkup serta biaya secara tertulis.

Yang Bisa Anda Lakukan Sekarang

1. Tulis ringkasan masalah satu halaman dan catat semua tenggat penting.
2. Tentukan tahap dan jenis perkara untuk menyaring jenis lembaga yang relevan.
3. Tanyakan posbakum dan prodeo ke pengadilan negeri setempat bila perkara sudah di pengadilan.
4. Verifikasi status lembaga yang Anda pilih ke sumber resmi sebelum menyerahkan dokumen.
5. Minta lingkup layanan dan biaya, bila ada, secara tertulis sebelum menandatangani surat kuasa.

Anda dapat menyampaikan persoalan Anda melalui Pos Pengaduan Online Gratis LBH Panglima Hukum dan Keadilan, atau menghubungi telepon atau WhatsApp 0811-6741-212 yang dapat dihubungi 24 jam. Kami akan menilai permohonan Anda, dan kami tidak dapat menjanjikan hasil tertentu sebelum fakta dan dokumen Anda diperiksa.