Alamat LBH: Cara Mencari Alamat dan Kontak LBH yang Resmi dan Terpercaya

Orang yang sedang menghadapi masalah hukum biasanya tidak punya waktu untuk berputar-putar. Surat panggilan sudah di tangan, atau keluarga ditahan, atau gaji tidak dibayar, dan yang dibutuhkan adalah tempat untuk bertanya hari ini juga. Karena itulah banyak orang mengetik “alamat LBH” di mesin pencari lalu mengikuti hasil pertama yang muncul. Masalahnya, tidak semua hasil itu benar, mutakhir, atau dikelola oleh lembaga yang sungguh ada. Artikel ini menjelaskan cara mencari alamat LBH dan kontaknya dengan cara yang aman: apa saja ciri lembaga yang resmi, ke mana memeriksanya, bagaimana mengenali penipuan, dan apa yang perlu disiapkan sebelum Anda mendatangi atau menghubungi sebuah lembaga bantuan hukum.

Mengapa Mencari Alamat LBH Tidak Semudah Mengetik di Mesin Pencari

Sekilas, mencari alamat LBH tampak sepele: ketik kata kunci, pilih hasil teratas, catat alamatnya. Dalam praktik, ada beberapa hal yang membuat langkah sesederhana ini berisiko.

Pertama, informasi di internet sering usang. Kantor pindah, nomor telepon berganti, atau lembaga berhenti beroperasi, tetapi halaman lama di direktori, peta daring, atau unggahan media sosial tetap tampil seolah-olah masih berlaku. Orang yang menempuh perjalanan jauh ke alamat lama kehilangan waktu dan ongkos, dan dalam perkara yang dikejar tenggat, kehilangan waktu itu bisa mahal.

Kedua, nama “LBH” dipakai sangat luas. Secara umum, LBH adalah singkatan dari lembaga bantuan hukum, yaitu lembaga yang memberikan layanan hukum kepada masyarakat. Ada lembaga yang berdiri dengan badan hukum dan menjalankan program bantuan hukum secara terstruktur, ada pula kantor hukum biasa, kelompok komunitas, atau akun daring yang meminjam nama itu. Kemiripan nama tidak berarti kesamaan status.

Ketiga, orang yang sedang panik mudah dimanfaatkan. Pelaku penipuan paham bahwa orang yang takut dipenjara atau kehilangan pekerjaan akan cepat percaya pada siapa pun yang mengaku bisa membantu. Pola yang berulang adalah akun yang mengaku sebagai lembaga bantuan hukum, meminta biaya “administrasi” atau “uang pelicin”, lalu menghilang.

Keempat, ada perbedaan antara alamat yang menjadi tempat layanan tatap muka dan alamat yang hanya berupa alamat surat atau kantor sekretariat. Tidak semua lembaga membuka loket konsultasi setiap hari. Ada yang menerima tamu berdasarkan janji temu, ada yang memprioritaskan pengaduan daring lebih dulu. Mengetahui hal ini membuat Anda tidak kecewa ketika pintu kantor tertutup.

Karena keempat hal itu, mencari alamat LBH sebaiknya diperlakukan sebagai proses verifikasi singkat, bukan sekadar menyalin teks dari layar.

Seperti Apa Alamat LBH yang Resmi?

Tidak ada satu ciri tunggal yang menjamin sebuah alamat LBH resmi, tetapi ada sejumlah petunjuk yang saling menguatkan. Semakin banyak yang terpenuhi, semakin besar alasan untuk percaya.

Landasan umumnya ada dalam UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-undang itu mengatur bahwa pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum, dan bahwa untuk dapat menjalankan peran itu dalam kerangka undang-undang tersebut, lembaga harus memenuhi syarat tertentu. Syarat yang lazim dikutip adalah berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program bantuan hukum. Aturan pelaksanaannya dapat dibaca pada PP 42/2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Dari syarat itu, Anda bisa menurunkan pertanyaan yang praktis. Apakah lembaga itu menyebut nama badan hukumnya, misalnya yayasan atau perkumpulan? Apakah ada nama pengurus atau pimpinan yang dapat ditelusuri? Apakah alamatnya berupa alamat lengkap yang bisa dicek di peta, bukan sekadar nama kota atau kotak pos? Apakah ada program atau layanan yang dijelaskan secara terbuka, termasuk cara mengajukan permohonan dan siapa yang berhak dibantu?

Perlu dicatat, akreditasi yang dimaksud di sini berkaitan dengan lembaga yang ingin menjadi pemberi bantuan hukum dalam skema undang-undang dan menerima dana bantuan hukum dari negara. Lembaga yang belum terakreditasi tidak otomatis palsu. Banyak organisasi dan advokat memberikan pendampingan hukum atas dasar kepedulian, termasuk melalui kewajiban advokat memberi bantuan hukum cuma-cuma sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat 1 UU 18/2003 tentang Advokat. Yang menentukan keaslian adalah keterbukaan identitas, bukan sekadar ada atau tidaknya sertifikat. Ketentuan akreditasi dibahas lebih rinci dalam artikel kami tentang daftar LBH terakreditasi.

Ciri lain yang membantu adalah konsistensi. Alamat, nomor telepon, dan nama lembaga yang sama muncul di beberapa tempat yang tidak saling menyalin, misalnya situs resmi lembaga, daftar yang diterbitkan instansi pemerintah, dan pemberitaan. Ketidakcocokan di antara sumber-sumber itu adalah alasan untuk berhenti dan memeriksa lebih jauh.

Sumber Resmi untuk Memeriksa Alamat LBH

Sumber terbaik untuk memeriksa alamat LBH adalah sumber yang tidak bergantung pada lembaga yang sedang Anda periksa. Berikut urutan yang umumnya masuk akal.

Portal pemerintah di bidang hukum

Pembinaan bantuan hukum pada tingkat nasional berada pada kementerian yang membidangi hukum, melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Di situs BPHN dan situs kementerian, Anda dapat mencari informasi tentang pemberi bantuan hukum yang telah melalui proses verifikasi dan akreditasi. Bentuk dan letak daftarnya bisa berubah seiring pembaruan situs, jadi gunakan menu pencarian di portal tersebut dan jangan bergantung pada tautan dalam yang beredar di media sosial. Kami sengaja hanya menautkan halaman utamanya.

Kantor wilayah atau perangkat daerah di bidang hukum

Pada tingkat provinsi, urusan hukum biasanya ditangani oleh perangkat kementerian di daerah. Menelepon atau mendatangi kantor tersebut dan menanyakan daftar pemberi bantuan hukum yang aktif di wilayah Anda adalah cara yang lazim dan gratis. Pastikan nomor telepon yang Anda gunakan diambil dari situs resmi instansi itu sendiri.

Pengadilan setempat

Berdasarkan PERMA 1/2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, pengadilan menyediakan layanan bagi masyarakat tidak mampu, termasuk pos bantuan hukum (posbakum), pembebasan biaya perkara, dan pemeriksaan perkara secara prodeo. Petugas informasi di pengadilan negeri, pengadilan agama, atau pengadilan tata usaha negara di wilayah Anda dapat menjelaskan siapa yang bertugas di posbakum dan bagaimana mengaksesnya. Portal Mahkamah Agung memuat tautan ke situs pengadilan di bawahnya.

Peraturan dan dokumen hukum

Bila Anda ingin membaca sendiri aturan tentang syarat pemberi bantuan hukum, gunakan portal peraturan resmi seperti peraturan.bpk.go.id dan jdihn.go.id. Membaca naskah aslinya memberi Anda pegangan saat berhadapan dengan pihak yang mengklaim aturan tertentu mewajibkan pembayaran.

Sumber nonpemerintah

Situs lembaga itu sendiri, akun resmi di media sosial yang terverifikasi, dan pemberitaan media arus utama dapat melengkapi gambaran. Perlakukan sumber ini sebagai pelengkap. Sebuah situs yang tampil rapi belum tentu sah, karena pembuatan situs dan akun sangat murah.

Langkah Mencari Alamat LBH dan Kontaknya Secara Aman

Berikut urutan kerja yang dapat Anda ikuti, dari pencarian awal sampai kunjungan pertama.

1. Tentukan kebutuhan Anda. Catat jenis masalahnya (pidana, perdata, ketenagakerjaan, keluarga, urusan dengan pinjaman daring, atau lainnya) dan apakah ada tenggat. Ini menentukan lembaga mana yang relevan dan seberapa cepat Anda harus bergerak.
2. Kumpulkan beberapa nama kandidat. Gunakan mesin pencari, peta daring, rekomendasi dari kerabat, dan informasi dari instansi pemerintah. Jangan berhenti pada satu nama.
3. Periksa identitas tiap kandidat. Cari nama badan hukum, nama pengurus, alamat lengkap, dan program layanan. Lembaga yang hanya menampilkan nomor WhatsApp tanpa identitas lain patut diperlakukan hati-hati.
4. Cocokkan dengan sumber independen. Cari nama yang sama di portal pemerintah, di pemberitaan, atau tanyakan ke kantor wilayah bidang hukum dan pengadilan setempat.
5. Hubungi lebih dulu. Telepon atau kirim pesan melalui kanal yang tercantum di situs resmi lembaga. Tanyakan jam layanan, apakah perlu janji temu, dan dokumen apa yang harus dibawa. Tanyakan pula apakah ada biaya, dan dalam bentuk apa.
6. Rencanakan kunjungan. Setelah alamat dan jadwal dipastikan, siapkan berkas, bawa salinan (bukan hanya asli), dan beri tahu keluarga ke mana Anda pergi.
7. Catat semuanya. Tulis nama petugas yang Anda temui, tanggal, dan apa yang disepakati. Catatan seperti ini berguna bila nanti ada perbedaan pemahaman.

Langkah kelima dan keenam sering dilewati, padahal justru di situlah banyak orang kecewa. Alamat yang benar pun tidak banyak berguna bila Anda tiba di luar jam layanan atau tanpa dokumen yang diperlukan.

Tanda Peringatan: Penipuan Berkedok Bantuan Hukum

Kewaspadaan terhadap alamat LBH palsu bukan paranoia. Bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu adalah layanan yang pada prinsipnya diberikan tanpa pungutan kepada penerimanya. UU 16/2011 menyebut bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum bersifat cuma-cuma, dan Pasal 22 ayat 1 UU 18/2003 mewajibkan advokat memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Dengan latar itu, beberapa pola berikut layak membuat Anda berhenti sejenak.

• Permintaan uang di muka untuk “mendaftar” bantuan cuma-cuma. Bila sebuah pihak mengaku memberi bantuan hukum gratis tetapi meminta transfer sebelum menangani apa pun, tanyakan dasar permintaannya secara tertulis. Biaya nyata yang bukan honorarium, misalnya biaya perkara yang ditetapkan pengadilan, memang ada, tetapi dibayarkan menurut ketentuan pengadilan, bukan ke rekening pribadi.
• Janji hasil. Tidak ada pihak yang jujur dapat menjamin Anda menang, bebas, atau berdamai. Janji seperti itu adalah tanda bahaya, apa pun nama lembaganya.
• Tekanan waktu yang dibuat-buat. Kalimat seperti “transfer sekarang atau peluang hilang” dimaksudkan agar Anda tidak sempat memeriksa.
• Alamat yang tidak bisa dilacak. Alamat berupa gang tanpa nomor, foto gedung yang tampak diambil dari tempat lain, atau peta yang menunjuk lokasi yang ternyata kantor usaha tak berkaitan.
• Mengaku memiliki hubungan khusus dengan aparat. Klaim bahwa seseorang bisa “mengatur” penyidik, jaksa, atau hakim adalah klaim yang berpotensi melanggar hukum dan tidak boleh Anda ikuti.
• Menolak memberi kuitansi, perjanjian tertulis, atau identitas. Pendampingan yang sungguh-sungguh umumnya diikuti surat kuasa dan dokumen yang jelas.

Bila Anda menduga telah menjadi korban penipuan, simpan semua bukti (tangkapan layar percakapan, bukti transfer, nomor rekening), dan pertimbangkan untuk melaporkannya ke kepolisian serta menghubungi bank untuk memblokir rekening penerima. Pelaporan dan kedudukan korban sebagai pelapor juga bisa Anda konsultasikan pada layanan bantuan hukum yang identitasnya sudah Anda yakini.

Daftar Periksa Cepat: Alamat LBH Asli atau Meragukan?

Tabel berikut dapat Anda gunakan sebagai pegangan cepat ketika menilai sebuah alamat LBH yang baru Anda temukan. Satu tanda bahaya tidak selalu berarti penipuan, tetapi beberapa tanda bahaya sekaligus adalah alasan kuat untuk mundur.

Aspek yang diperiksa	Tanda yang menenangkan	Tanda yang perlu diwaspadai
Identitas lembaga	Nama badan hukum dan pengurus dapat ditelusuri	Hanya nama merek atau nomor WhatsApp
Alamat	Alamat lengkap yang cocok di peta dan di beberapa sumber	Alamat tidak lengkap, berbeda di tiap situs, atau tidak bisa dicari
Kontak	Telepon dan surel yang konsisten dan dapat dihubungi	Nomor berganti-ganti atau hanya aplikasi pesan
Biaya	Dijelaskan jelas, termasuk kondisi bantuan cuma-cuma	Meminta transfer di muka tanpa dasar tertulis
Janji	Menjelaskan proses dan kemungkinan secara jujur	Menjamin kemenangan atau hasil tertentu
Dokumen	Ada surat kuasa, kuitansi, atau perjanjian tertulis	Menolak menandatangani apa pun
Jejak publik	Kegiatan dan layanan terdokumentasi lama	Akun baru, tanpa riwayat, banyak ulasan seragam
Verifikasi pihak ketiga	Tercatat di portal pemerintah atau dikenal pengadilan setempat	Tidak ditemukan di mana pun selain tempat ia mengiklankan diri

Anda bisa mencetak atau menyalin tabel ini ke catatan ponsel, lalu mengisinya untuk setiap kandidat yang Anda temukan. Dengan cara itu, perbandingan antarlembaga dilakukan berdasarkan fakta, bukan kesan pertama.

Jangan Datang Sebelum Menelepon: Persiapan Sebelum Mengunjungi Alamat LBH

Setelah alamat LBH terverifikasi, persiapan kecil dapat membuat kunjungan pertama jauh lebih berguna. Lembaga bantuan hukum biasanya memulai dengan wawancara awal untuk memahami persoalan dan menilai apakah mereka dapat membantu. Semakin rapi bahan yang Anda bawa, semakin cepat penilaian dapat dilakukan.

Siapkan identitas diri, misalnya kartu tanda penduduk. Bila lembaga yang Anda tuju menangani permohonan bantuan bagi masyarakat tidak mampu, tanyakan dokumen apa yang diminta untuk menunjukkan keadaan Anda. Dalam skema bantuan hukum menurut PP 42/2013, penerima bantuan hukum perlu mengajukan permohonan dengan identitas dan uraian pokok persoalan, serta dokumen yang berkaitan dengan perkara. Tanyakan langsung bentuk persisnya kepada lembaga yang Anda hubungi, karena kebutuhan tiap lembaga bisa berbeda.

Kumpulkan dokumen perkara: surat panggilan, laporan polisi, putusan, perjanjian kerja, surat peringatan, bukti transfer, tangkapan layar percakapan, atau dokumen apa pun yang berhubungan. Susun menurut urutan waktu dan beri catatan singkat pada tiap dokumen. Buat satu lembar ringkasan yang memuat siapa pihak yang terlibat, apa yang terjadi, kapan, dan apa yang Anda inginkan.

Tuliskan pertanyaan Anda. Contohnya: apakah perkara ini dapat ditangani lembaga ini, apa langkah terdekat yang perlu diambil, apa tenggat yang mendesak, siapa yang akan menjadi penghubung Anda, dan bagaimana Anda akan diberi kabar. Menuliskannya membantu Anda tidak lupa di tengah rasa tegang.

Jangan membawa uang tunai dalam jumlah besar dengan anggapan harus “membayar dulu”. Bila ada biaya yang diminta, mintalah penjelasan tertulis. Dan bila Anda membawa dokumen asli, minta tanda terima atau pastikan hanya salinan yang ditinggalkan.

Contoh ilustrasi

Seorang pekerja, sebut saja Pak A, menerima surat pemutusan hubungan kerja pada hari Jumat. Ia mencari alamat LBH di dekat rumahnya dan menemukan dua nama. Ia memeriksa keduanya di situs masing-masing, menelepon, lalu bertanya soal jam layanan dan dokumen. Salah satu menjawab dengan jelas dan meminta ia membawa perjanjian kerja serta slip gaji; yang lain hanya meminta transfer. Karena menelepon lebih dulu, Pak A menghemat perjalanan dan terhindar dari risiko. Ini hanya ilustrasi untuk menunjukkan alurnya, bukan peristiwa nyata.

Bila Alamat LBH di Dekat Anda Tidak Ditemukan

Sebagian wilayah tidak memiliki lembaga bantuan hukum dengan kantor tatap muka yang mudah dijangkau. Itu bukan berarti Anda tidak punya pilihan. Beberapa jalur dapat ditempuh, sendiri-sendiri maupun bersamaan.

Layanan konsultasi daring. Banyak lembaga membuka kanal pengaduan lewat situs atau pesan. Keuntungannya, Anda tidak perlu bepergian dan dapat menyampaikan kronologi secara tertulis. Kelemahannya, penilaian awal bergantung pada kelengkapan informasi yang Anda kirim, dan Anda tetap perlu memastikan identitas lembaga yang dituju. Di situs ini tersedia Pos Pengaduan Online Gratis yang dapat Anda gunakan untuk menyampaikan persoalan hukum Anda; kami akan menilai permohonan yang masuk.

Posbakum pengadilan. Untuk perkara yang sudah atau akan diajukan ke pengadilan, posbakum di pengadilan dapat memberikan layanan seperti pemberian informasi, konsultasi, dan bantuan pembuatan dokumen hukum bagi pihak yang memenuhi syarat menurut PERMA 1/2014. Cakupan dan jam layanannya ditentukan masing-masing pengadilan, sehingga bertanyalah pada petugas informasi.

Kantor wilayah bidang hukum dan pemerintah daerah. Instansi ini biasanya mengetahui pemberi bantuan hukum yang aktif di wilayahnya dan dapat mengarahkan Anda.

Advokat yang menjalankan kewajiban pro bono. UU 18/2003 mewajibkan advokat memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu, dan aturan pelaksanaannya terdapat pada PP 83/2008. Anda dapat menanyakan kepada organisasi advokat di daerah Anda bagaimana mengajukan permohonan.

Klinik hukum kampus. Fakultas hukum di beberapa perguruan tinggi menyelenggarakan layanan konsultasi hukum yang melibatkan dosen dan mahasiswa. Layanan semacam ini umumnya lebih cocok untuk konsultasi dan edukasi, dan tersedia tidak merata. Perbandingan berbagai jenis layanan itu kami uraikan di artikel tentang biro bantuan hukum dan perbedaannya dengan LBH.

Dalam keadaan mendesak, misalnya ada anggota keluarga yang sedang diperiksa atau ditahan, jangan menunggu menemukan alamat. Hubungi kontak darurat lembaga yang identitasnya jelas, dan catat waktu serta isi pembicaraan.

Alamat LBH dan Kontak LBH Panglima Hukum dan Keadilan

Kami ingin jujur soal apa yang bisa dan tidak bisa kami sampaikan di sini. Artikel ini tidak memuat alamat kantor, karena situs ini tidak dimaksudkan menjadi daftar alamat resmi, dan kami mengajak Anda memeriksa sendiri informasi lembaga mana pun, termasuk kami, dari sumber yang independen.

Yang dapat kami sampaikan adalah kanal kontak yang kami miliki. LBH Panglima Hukum dan Keadilan didukung advokat berizin yang beracara di persidangan dan mendampingi warga yang berhadapan dengan hukum, termasuk warga yang tidak mampu. Untuk keadaan darurat, Anda dapat menghubungi telepon atau WhatsApp 0811-6741-212, yang dapat dihubungi 24 jam (nomor ini diperiksa pada halaman Pro Bono pada 13 Oktober 2026). Halaman kontak resmi kami memuat kanal lain yang berlaku. Anda juga dapat mengirim persoalan melalui Pos Pengaduan Online Gratis.

Kami tidak menjanjikan bantuan pasti. Setiap permohonan akan kami nilai berdasarkan fakta, bukti, dan tenggat yang Anda sampaikan, lalu kami beri tahu langkah yang paling masuk akal, termasuk bila perkara Anda lebih tepat ditangani lembaga atau jalur lain.

Satu catatan keamanan tambahan: bila ada yang mengaku mewakili kami dan meminta transfer untuk “mengurus bantuan gratis”, hentikan percakapan dan konfirmasi lebih dulu melalui kanal yang tercantum di halaman kontak kami. Prinsip ini berlaku untuk lembaga mana pun yang Anda hubungi.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah alamat LBH yang ada di peta daring pasti benar?

Tidak pasti. Peta daring dapat memuat data usang atau dimasukkan pihak yang tidak berwenang. Pada prinsipnya, anggap alamat di peta sebagai petunjuk awal. Cocokkan dengan situs resmi lembaga, portal pemerintah di bidang hukum, atau informasi dari pengadilan setempat. Setelah itu, hubungi lembaganya lebih dulu untuk memastikan jam layanan dan apakah mereka menerima tamu tanpa janji temu. Dengan cara ini Anda menghindari perjalanan sia-sia dan mengurangi risiko mendatangi tempat yang salah.

Apakah semua LBH wajib terakreditasi?

Umumnya akreditasi dibutuhkan bagi lembaga yang ingin menjadi pemberi bantuan hukum dalam skema UU 16/2011 dan menerima dana bantuan hukum dari negara. Lembaga atau advokat yang belum terakreditasi tetap dapat memberikan pendampingan atas dasar lain, tetapi tidak menikmati status itu. Keaslian sebuah lembaga lebih tepat dinilai dari keterbukaan identitas, pengurus, dan layanannya. Penjelasan lebih lanjut ada pada artikel kami tentang daftar LBH terakreditasi.

Apakah mendatangi LBH harus membayar?

Pada prinsipnya, bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang diberikan menurut skema undang-undang bersifat cuma-cuma. Namun, lembaga dan kantor hukum yang berbeda memiliki kebijakan berbeda, dan biaya yang timbul di pengadilan memiliki aturan tersendiri. Tanyakan sejak awal secara terbuka apakah ada biaya, apa dasarnya, dan mintalah penjelasan tertulis. Waspadai permintaan uang ke rekening pribadi tanpa dokumen yang jelas.

Bagaimana bila saya tidak bisa datang ke kantor LBH?

Anda dapat memulai dari kanal daring. Banyak lembaga menerima pengaduan melalui formulir atau pesan, dan Anda bisa melampirkan kronologi serta dokumen dalam bentuk foto atau salinan pindai. Untuk perkara di pengadilan, tanyakan posbakum setempat. Dalam keadaan darurat, gunakan kontak darurat lembaga yang jelas identitasnya. Jangan lupa mencatat nama petugas dan waktu setiap komunikasi.

Bagaimana membedakan LBH dengan kantor hukum biasa?

Secara umum, LBH berfokus pada bantuan hukum bagi masyarakat, terutama yang tidak mampu, sedangkan kantor hukum biasa bekerja dengan honorarium dari klien. Batas keduanya tidak selalu kaku, karena advokat di kantor hukum juga punya kewajiban bantuan cuma-cuma. Yang penting bagi Anda adalah kejelasan: siapa yang menangani, berdasarkan perjanjian apa, dan apakah ada biaya. Mintalah semuanya dijelaskan sebelum Anda menandatangani surat kuasa.

Yang Bisa Anda Lakukan Sekarang

• Tuliskan kronologi singkat persoalan Anda dalam satu halaman: siapa, apa, kapan, di mana, dan apa yang Anda inginkan.
• Kumpulkan dan foto semua dokumen terkait, lalu simpan salinannya di tempat terpisah dari aslinya.
• Pilih dua atau tiga kandidat lembaga, lalu periksa identitas dan alamatnya dari sumber independen menggunakan tabel daftar periksa di atas.
• Hubungi lebih dulu sebelum datang, dan tanyakan jam layanan, dokumen, serta kemungkinan biaya.
• Jangan transfer uang kepada siapa pun yang mengaku akan “mengurus bantuan gratis” sebelum identitas dan dasar permintaannya jelas.
• Bila Anda ingin menyampaikan persoalan kepada kami, gunakan Pos Pengaduan Online Gratis atau hubungi 0811-6741-212 untuk keadaan darurat. LBH Panglima Hukum dan Keadilan akan menilai permohonan Anda dan memberi tahu langkah berikutnya.