Ketahui perbedaan pengunduran diri dan PHK, hak pekerja, serta langkah yang dapat dilakukan jika merasa ditekan untuk mengundurkan diri.
Dalam dunia kerja, pengunduran diri seharusnya dilakukan atas kemauan pekerja sendiri. Namun, dalam praktiknya, ada pekerja yang diminta atau ditekan oleh atasan untuk menandatangani surat resign meskipun sebenarnya masih ingin bekerja. Keadaan ini dapat menimbulkan persoalan mengenai alasan berakhirnya hubungan kerja dan hak yang seharusnya diterima.
Pengunduran diri atas kemauan sendiri berbeda dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, khususnya Pasal 36 huruf i, mengatur pengunduran diri atas kemauan sendiri sebagai salah satu alasan PHK. Ketentuan tersebut memuat persyaratan tertentu, termasuk pengajuan secara tertulis paling lambat 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri.
Jika pekerja merasa surat resign ditandatangani karena tekanan, keadaan tersebut perlu diperiksa berdasarkan kronologi, komunikasi, dokumen, saksi, dan bukti lain. Surat yang sudah ditandatangani tidak otomatis menutup kemungkinan untuk mempersoalkan prosesnya, tetapi dugaan paksaan juga tidak otomatis membuat surat tersebut batal.
Surat pengunduran diri merupakan dokumen penting yang dapat digunakan untuk menjelaskan alasan berakhirnya hubungan kerja. Sebelum menandatangani, pekerja sebaiknya memperhatikan beberapa hal berikut:
Jika pekerja tidak berniat mengundurkan diri, jangan menandatangani pernyataan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Apabila merasa ditekan, catat kejadian tersebut dan pertimbangkan untuk meminta pendampingan.
Hak pekerja bergantung pada alasan berakhirnya hubungan kerja, status hubungan kerja, masa kerja, bukti, dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, hak yang dapat diminta perlu diperiksa berdasarkan keadaan masing-masing. Beberapa hal yang perlu diperiksa antara lain:
Pekerja yang mengundurkan diri secara sukarela tidak otomatis memperoleh hak yang sama dengan pekerja yang mengalami PHK atas alasan lain. Sebaliknya, pekerja yang mempersoalkan dugaan paksaan juga tidak seharusnya langsung menganggap seluruh haknya hilang.
Jika pekerja merasa tidak mengundurkan diri secara sukarela, langkah-langkah berikut dapat dipertimbangkan:
Perselisihan tentang pengunduran diri dapat berkaitan dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja dan/atau perselisihan hak, bergantung pada pokok masalahnya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mekanisme penyelesaiannya.
Perhatikan tenggat waktu dan persyaratan prosedural. Untuk menentukan langkah yang tepat, pekerja sebaiknya memeriksa prosedur kepada instansi berwenang atau pendamping hukum.
Peraturan yang dapat menjadi rujukan dalam memahami persoalan ini antara lain:
Ketentuan tersebut perlu dibaca secara utuh dan disesuaikan dengan perkembangan hukum pada saat peristiwa terjadi. Untuk perkara konkret, periksa regulasi terbaru melalui sumber resmi atau mintalah pendampingan hukum.
Keadaan tersebut dapat dipersoalkan, tetapi hasilnya tidak otomatis. Kronologi dan bukti perlu diperiksa sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Tidak otomatis. Hak finansial bergantung pada alasan berakhirnya hubungan kerja, status pekerja, bukti, dan ketentuan yang berlaku.
Pekerja dapat meminta informasi kepada instansi ketenagakerjaan setempat, serikat pekerja, atau pemberi bantuan hukum dengan membawa dokumen dan kronologi kejadian.
Dipaksa resign oleh atasan merupakan persoalan yang perlu diperiksa secara cermat karena dapat memengaruhi status hubungan kerja dan hak pekerja. Sebelum menandatangani surat pengunduran diri, pahami isi dokumen dan pastikan pernyataannya sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Jika surat sudah ditandatangani dan pekerja merasa mendapat tekanan, simpan bukti, susun kronologi, pertimbangkan menyampaikan keberatan, dan cari pendampingan yang tepat. Setiap kasus perlu dinilai berdasarkan fakta serta ketentuan hukum yang berlaku.
Catatan penting: Artikel ini merupakan informasi dan edukasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Penerapan aturan bergantung pada fakta dan dokumen dalam setiap perkara. Periksa kembali peraturan serta putusan terbaru sebelum mengambil tindakan hukum.
Siapkan kronologi singkat dan dokumen pendukung untuk membahas langkah yang sesuai dengan keadaan Anda. Hubungi LBH Panglima Hukum & Keadilan untuk memperoleh informasi dan menyampaikan kebutuhan pendampingan hukum Anda.
Membutuhkan bantuan hukum cuma-cuma? Pelajari syarat dan alur layanan Pro Bono LBH Panglima Hukum dan Keadilan.