Perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua. Pahami ketentuan mengenai nafkah, pengasuhan, dan langkah yang dapat ditempuh ketika hak anak tidak terpenuhi.
Perceraian mengakhiri hubungan perkawinan, tetapi tidak serta-merta mengakhiri tanggung jawab orang tua terhadap anak. Setelah perpisahan, kebutuhan anak akan makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pengasuhan, dan perlindungan tetap harus dipenuhi. Perselisihan antara mantan pasangan seharusnya tidak menjadikan anak sebagai pihak yang menanggung akibatnya.
Tidak. Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Apabila terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusan. Pasal 45 juga menegaskan kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu tetap berlangsung meskipun perkawinan orang tua putus.
Ketentuan tersebut dibaca bersama perubahan melalui UU Nomor 16 Tahun 2019 serta peraturan perlindungan anak. Artinya, perceraian tidak boleh dipahami sebagai alasan untuk mengabaikan kebutuhan dan perkembangan anak.
Pasal 41 huruf b UU Perkawinan pada prinsipnya menempatkan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak pada ayah. Apabila ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan agar ibu ikut memikul biaya itu.
Besaran nafkah tidak dapat disamaratakan untuk setiap keluarga. Kebutuhan anak—antara lain makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan wajar lainnya—serta kemampuan ekonomi para pihak dan keadaan perkara perlu dipertimbangkan. Jika sudah ada putusan pengadilan yang menetapkan nafkah, dokumen putusan tersebut penting untuk memahami kewajiban yang harus dijalankan.
Untuk perkara keluarga Muslim, Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama Pasal 105 dan Pasal 156, juga memuat ketentuan mengenai pemeliharaan anak dan biaya hadhanah. Penerapannya perlu melihat keadaan konkret dan putusan pengadilan yang relevan.
Hak asuh berkaitan dengan pengasuhan dan pemeliharaan anak sehari-hari, sedangkan nafkah berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Karena itu, orang tua yang tidak tinggal bersama anak atau tidak memperoleh hak asuh tidak serta-merta terbebas dari tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak.
Dalam perkara pasangan Muslim, Pasal 105 KHI mengatur pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun dan pilihan bagi anak yang telah mumayyiz. Namun, ketentuan ini tidak seharusnya dibaca sebagai aturan otomatis yang mengabaikan keadaan konkret atau kepentingan terbaik bagi anak.
Yang utama bukan memenangkan perselisihan antara ayah dan ibu, melainkan memastikan anak mendapat lingkungan yang aman, stabil, dan mendukung tumbuh kembangnya. Hubungan anak dengan kedua orang tua juga perlu dikelola dengan memperhatikan keselamatan serta kepentingan terbaik bagi anak.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah antara lain dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 dan UU Nomor 17 Tahun 2016, mengatur hak anak serta tanggung jawab orang tua. Pasal 14 mengatur hak anak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, dengan ketentuan dan pengecualian sebagaimana diatur undang-undang. Pasal 26 mengatur kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, serta menumbuhkembangkan anak.
Anak tidak seharusnya dijadikan alat untuk membalas dendam, menekan mantan pasangan, atau melanjutkan perselisihan pribadi. Keputusan mengenai pengasuhan dan nafkah perlu berorientasi pada kebutuhan anak, bukan konflik orang dewasa.
Tidak semua perselisihan nafkah otomatis merupakan tindak pidana. Penanganannya bergantung pada fakta, dokumen, dan ketentuan hukum yang relevan. Karena itu, konsultasi hukum untuk keadaan konkret dapat membantu menghindari langkah yang keliru.
Lembaga bantuan hukum dapat membantu masyarakat memahami perbedaan antara hak asuh, nafkah anak, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Konsultasi dapat membantu orang tua mengidentifikasi dokumen yang diperlukan serta memahami jalur penyelesaian yang tersedia. Ketersediaan layanan dan persyaratan penerimaan bantuan hukum perlu dikonfirmasi langsung kepada lembaga yang bersangkutan.
Peraturan dapat diperiksa melalui Database Peraturan BPK dan sumber resmi pemerintah lainnya.
Catatan penting: Artikel ini merupakan informasi dan edukasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Penerapan aturan bergantung pada fakta dan dokumen dalam setiap perkara. Periksa kembali peraturan serta putusan terbaru sebelum mengambil tindakan hukum.
Siapkan kronologi singkat dan dokumen pendukung untuk membahas langkah yang sesuai dengan keadaan Anda. Hubungi LBH Panglima Hukum & Keadilan untuk memperoleh informasi dan menyampaikan kebutuhan pendampingan hukum Anda.
Membutuhkan bantuan hukum cuma-cuma? Pelajari syarat dan alur layanan Pro Bono LBH Panglima Hukum dan Keadilan.