Lembaga Konsultasi Hukum: Jenis, Layanan, dan Kapan Anda Membutuhkannya

Sebelum menandatangani perjanjian, membalas surat somasi, atau menghadapi pemeriksaan, banyak orang bertanya hal yang sama: ke mana sebaiknya saya bertanya? Jawabannya sering mengarah ke lembaga konsultasi hukum, yaitu pihak yang membantu Anda memahami posisi hukum sebelum mengambil keputusan. Namun istilah ini mencakup banyak bentuk, mulai dari lembaga bantuan hukum, kantor advokat, klinik hukum di perguruan tinggi, hingga layanan di pengadilan. Masing-masing punya tujuan, biaya, dan batas yang berbeda. Artikel ini membantu Anda mengenali jenisnya, memahami layanan yang lazim ditawarkan, menilai kapan Anda benar-benar membutuhkannya, dan memilih dengan cermat tanpa terjebak janji berlebihan.

Apa yang Dimaksud dengan Lembaga Konsultasi Hukum

Lembaga konsultasi hukum adalah organisasi atau badan yang menyediakan layanan penjelasan dan nasihat tentang persoalan hukum kepada perorangan, kelompok, atau badan usaha. Isi layanannya pada dasarnya menjawab tiga pertanyaan: apa hak dan kewajiban saya, apa pilihan langkah yang ada, dan apa risiko tiap pilihan. Konsultasi dapat berlangsung sekali saja, atau berulang selama sebuah urusan berjalan.

Perlu dicatat bahwa dalam bahasa sehari-hari, orang memakai banyak sebutan untuk hal yang mirip: konsultasi hukum, tanya pengacara, penasihat hukum, konsultan hukum, atau klinik hukum. Sebutan itu tidak selalu menunjukkan status profesi yang sama. Penasihat hukum dalam arti umum adalah orang yang memberi nasihat hukum, sedangkan advokat adalah profesi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Ketika sebuah lembaga mengaku memberi konsultasi, wajar bila Anda menanyakan siapa orang yang menjawab dan apa latar profesinya.

Satu hal lain yang penting: istilah “lembaga” tidak otomatis berarti berbadan hukum atau diakui dalam skema pemerintah. Ada lembaga yang benar-benar terstruktur, ada pula yang hanya nama di media sosial. Karena itu, mengenali jenis dan cara memeriksanya menjadi bagian dari memilih. Pembahasan ini bersambung dengan artikel kami tentang lembaga konsultasi dan bantuan hukum, yang menguraikan perbedaan konsultasi, pendampingan, dan pembelaan di pengadilan.

Jenis Lembaga Konsultasi Hukum yang Umum Ditemui

Tidak ada daftar tunggal yang baku mengenai lembaga konsultasi hukum, tetapi di Indonesia ada beberapa bentuk yang lazim Anda temui. Tabel berikut merangkum gambaran umumnya. Gambaran ini tidak menunjuk lembaga tertentu, dan tiap lembaga dapat berbeda dalam praktiknya.

Jenis	Siapa di baliknya	Umumnya cocok untuk	Hal yang perlu diperhatikan
Lembaga atau organisasi bantuan hukum	Pengurus dan advokat, kadang paralegal	Warga yang tidak mampu, perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara	Kriteria penerimaan dan kapasitas berbeda tiap lembaga
Kantor advokat	Advokat berizin	Urusan yang membutuhkan pendampingan berkelanjutan	Biasanya berbayar; tarif disepakati dalam perjanjian
Klinik hukum perguruan tinggi	Dosen dan mahasiswa dengan pengawasan	Konsultasi awal dan edukasi hukum	Bentuk dan ruang lingkup tiap kampus berbeda
Pos bantuan hukum di pengadilan	Pemberi layanan yang bekerja sama dengan pengadilan	Warga yang berperkara atau akan berperkara di pengadilan	Mengikuti pedoman layanan bagi masyarakat tidak mampu
Layanan penyuluhan atau informasi hukum dari instansi pemerintah	Aparatur atau petugas instansi	Informasi umum tentang peraturan	Umumnya tidak mewakili Anda dalam perkara
Lembaga konsultasi hukum berbasis komunitas atau organisasi kemasyarakatan	Relawan dan pengurus organisasi	Persoalan sehari-hari warga setempat	Perlu diverifikasi keahlian dan jalur rujukannya

Dasar bantuan hukum cuma-cuma bagi orang atau kelompok orang miskin ada pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013. Untuk layanan di pengadilan, ada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, yang mencakup antara lain pos bantuan hukum serta pembebasan biaya perkara. Pemahaman akan perbedaan jenis ini membantu Anda tidak mengharapkan hal yang tidak ditawarkan oleh jenis lembaga tertentu.

Layanan yang Umumnya Ditawarkan

Meskipun berbeda bentuk, sebagian besar lembaga konsultasi hukum menawarkan kombinasi layanan berikut. Tidak semua lembaga menyediakan seluruhnya.

Pertama, konsultasi lisan atau tertulis. Anda menceritakan masalah, lalu mendapat penjelasan tentang kemungkinan jalur penyelesaian. Ini layanan paling dasar dan sering menjadi pintu masuk.

Kedua, penelaahan dokumen. Advokat atau konsultan membaca kontrak, surat, atau berkas lain dan menunjukkan pasal yang perlu diwaspadai, hak yang mungkin terlewat, atau tenggat yang berjalan. Hasilnya dapat berupa catatan singkat atau memorandum.

Ketiga, penyusunan dokumen hukum, misalnya surat somasi, surat keberatan, perjanjian, atau surat kuasa. Kualitas dokumen sangat bergantung pada kelengkapan fakta yang Anda berikan.

Keempat, opini hukum, yaitu pendapat tertulis yang menilai suatu persoalan berdasarkan fakta dan peraturan tertentu. Opini hukum lebih mendalam dari konsultasi lisan dan umumnya dibuat untuk keputusan yang bernilai besar atau berisiko tinggi.

Kelima, mediasi atau negosiasi di luar pengadilan, yaitu membantu mempertemukan para pihak untuk mencari kesepakatan. Penyelesaian di luar pengadilan sering lebih cepat dan murah, tetapi tidak cocok untuk semua perkara.

Keenam, pendampingan dan pembelaan, yaitu advokat bertindak atas nama Anda berdasarkan surat kuasa, termasuk mendampingi pemeriksaan dan mewakili di pengadilan. Layanan ini sudah melampaui konsultasi dan umumnya perlu persetujuan khusus dari lembaga.

Ketujuh, edukasi hukum, misalnya seminar, pelatihan, dan kelas hukum publik. Layanan ini membantu warga mengenali hak sebelum masalah muncul.

Konsultasi Hukum, Opini Hukum, dan Pendampingan: Jangan Dicampur

Kekeliruan yang sering terjadi adalah menganggap tiga hal tadi sama. Akibatnya, orang mengira sesi konsultasi sudah berarti perkaranya ditangani, atau sebaliknya, mengira advokat yang mendampingi tidak perlu lagi menjelaskan strategi.

Konsultasi hukum adalah percakapan atau pertukaran informasi yang menghasilkan penjelasan. Ia tidak mengikat siapa pun untuk bertindak. Opini hukum adalah produk tertulis yang lebih terstruktur, sering memuat uraian fakta, dasar hukum, analisis, dan kesimpulan bersyarat. Pendampingan adalah hubungan hukum yang lebih kuat: advokat memperoleh kuasa, menanggung tanggung jawab profesional, dan bertindak atas nama klien.

Perbedaan ini punya konsekuensi praktis. Dalam konsultasi, Anda wajib memutuskan sendiri apa yang akan dilakukan. Dalam opini hukum, Anda mendapat pertimbangan tertulis yang bisa dipakai berulang kali, tetapi tetap bersandar pada fakta yang Anda berikan; bila faktanya berubah, kesimpulannya bisa berubah. Dalam pendampingan, Anda memberi kewenangan, sehingga perlu memahami lingkup kuasa, hak mencabutnya, dan bagaimana laporan perkembangan akan disampaikan.

Saat berbicara dengan lembaga konsultasi hukum, tanyakan secara terang apa yang sedang Anda terima. Apakah ini percakapan awal, apakah akan ada catatan tertulis, dan apa yang diperlukan agar lembaga dapat bertindak atas nama Anda. Kejelasan di awal mencegah kekecewaan di belakang.

Kapan Anda Membutuhkan Lembaga Konsultasi Hukum

Sebagian orang menunggu sampai masalah membesar. Padahal, banyak persoalan hukum lebih mudah ditangani di tahap awal. Berikut situasi yang lazim menjadi alasan untuk berkonsultasi.

• Sebelum menandatangani dokumen yang mengikat, seperti perjanjian kerja, perjanjian jual beli, perjanjian kredit, atau surat pernyataan. Setelah tanda tangan, mengubah isinya jauh lebih sulit.
• Ketika menerima surat dari pihak lain atau instansi yang memuat batas waktu, misalnya somasi, surat panggilan, atau pemberitahuan penghentian hubungan kerja.
• Ketika Anda berhadapan dengan proses pidana, baik sebagai pelapor, saksi, maupun terlapor. Pada prinsipnya, seseorang berhak mendapat bantuan hukum dalam proses pidana, dan konsultasi dini membantu Anda memahami hak tersebut.
• Ketika terjadi sengketa yang berpotensi berlanjut, seperti sengketa tanah, utang piutang, warisan, atau perselisihan keluarga.
• Ketika Anda menjadi korban kekerasan, penipuan, atau pelanggaran hak konsumen dan ingin mengetahui langkah yang tersedia.
• Ketika Anda ragu apakah suatu persoalan benar-benar masalah hukum atau cukup diselesaikan secara kekeluargaan.

Sebaliknya, tidak setiap pertanyaan memerlukan lembaga konsultasi hukum, sebab sebagian dapat dijawab dari sumber resmi. Untuk informasi umum, misalnya bunyi sebuah peraturan, Anda dapat mulai dari portal peraturan resmi seperti https://peraturan.bpk.go.id/ atau https://jdihn.go.id/. Namun begitu persoalan menyangkut fakta pribadi Anda, tenggat, atau risiko kehilangan hak, membaca peraturan sendirian sering tidak cukup. Peraturan memberi kerangka, sedangkan penerapannya bergantung pada fakta.

Cara Memilih Lembaga Konsultasi Hukum yang Tepat

Memilih bukan soal mencari yang paling terkenal, tetapi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah-langkah berikut dapat membantu.

1. Tentukan jenis masalah Anda: pidana, perdata, ketenagakerjaan, keluarga, pertanahan, konsumen, atau lainnya. Tidak semua lembaga menangani semua bidang.
2. Tentukan kemampuan dan kebutuhan Anda. Bila Anda tidak mampu membayar jasa advokat, mulailah dengan lembaga bantuan hukum atau layanan di pengadilan. Bila perkara besar dan Anda mampu, kantor advokat dapat menjadi pilihan.
3. Periksa identitas: siapa pengelolanya, siapa advokat yang bertanggung jawab, dan bagaimana Anda dapat menghubunginya. Cocokkan dengan sumber independen.
4. Tanyakan lingkup layanan dan biaya secara tertulis sebelum sesi dimulai. Biaya, bila ada, harus jelas peruntukannya.
5. Nilai cara mereka menjawab. Lembaga yang baik mendengar, mengajukan pertanyaan, menyebut batas pengetahuannya, dan tidak menjanjikan hasil.
6. Pastikan kerahasiaan. Tanyakan bagaimana data Anda disimpan dan siapa yang dapat mengaksesnya.
7. Bandingkan bila perlu. Untuk keputusan besar, tidak ada salahnya meminta pandangan kedua, asalkan Anda tidak membocorkan rahasia secara ceroboh.

Perlu diingat pula bahwa situs ini bukan sumber daftar atau alamat resmi lembaga mana pun. Untuk memverifikasi lembaga yang berkaitan dengan skema bantuan hukum pemerintah, rujuklah portal resmi seperti https://bphn.go.id/, serta pengadilan setempat untuk layanan di pengadilan. Artikel kami tentang cara memilih LBH menguraikan kriteria ini lebih jauh.

Persiapan Sebelum Mendatangi Lembaga Konsultasi Hukum

Konsultasi yang singkat akan menghasilkan lebih banyak bila Anda datang dengan persiapan. Pertama, tulis kronologi berurutan tanggal: apa yang terjadi, siapa yang terlibat, apa yang sudah Anda lakukan, dan apa yang Anda harapkan. Pisahkan fakta dari dugaan dan perasaan. Kedua, kumpulkan salinan dokumen: perjanjian, surat, bukti pembayaran, tangkapan layar komunikasi, dan surat resmi. Simpan aslinya.

Ketiga, tandai tenggat. Tuliskan tanggal batas yang disebut dalam surat atau yang Anda ketahui, karena tenggat sering menentukan urgensi. Keempat, siapkan daftar pertanyaan. Misalnya: apa pilihan jalur yang ada, apa risiko masing-masing, berapa kira-kira waktu yang dibutuhkan, dan apa yang tidak boleh saya lakukan sekarang. Kelima, siapkan informasi pihak lain, seperti nama lengkap, alamat, dan hubungan mereka dengan Anda, agar konsultan dapat menilai konflik kepentingan.

Keenam, bersikap jujur, termasuk tentang bagian yang tidak menguntungkan Anda. Konsultan yang tahu seluruh fakta dapat menyusun saran yang realistis. Kerahasiaan hubungan antara advokat dan klien ada justru agar Anda dapat bercerita terbuka. Ketujuh, catat hasilnya: tanggal, siapa yang menjawab, saran yang diberikan, dan langkah berikutnya.

Satu catatan penting: jangan menandatangani apa pun, menyerahkan dokumen asli, atau membayar sesuatu sebelum memahami untuk apa. Konsultasi yang baik justru membuat Anda lebih berdaya untuk menolak hal-hal yang tidak jelas.

Pertanyaan Penting kepada Lembaga Konsultasi Hukum

Ada beberapa pertanyaan sederhana yang sering membedakan lembaga konsultasi hukum yang bertanggung jawab dari yang tidak. Anda berhak mengajukannya.

“Siapa yang akan menjawab pertanyaan saya, dan apa latar belakangnya?” Jawaban yang jelas menunjukkan akuntabilitas. Bila orang yang menjawab adalah mahasiswa dalam klinik hukum, wajar bila ada dosen atau advokat pengawas. Bila orang itu adalah advokat, Anda dapat menanyakan ia berpraktik di bawah naungan apa.

“Apa lingkup layanan ini dan apa yang tidak termasuk?” Pertanyaan ini mencegah salah paham tentang apakah Anda hanya mendapat konsultasi atau juga pendampingan.

“Apakah ada biaya, dan untuk apa?” Pada bantuan hukum cuma-cuma bagi penerima yang memenuhi syarat, jasa advokat tidak dibebankan kepada penerima. Pada layanan berbayar, biaya sebaiknya tertulis dalam perjanjian.

“Bagaimana data saya diperlakukan?” Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberi dasar hukum bagi pelindungan data, dan Anda sah menanyakan cara penyimpanan serta penghapusan.

“Apa yang terjadi bila perkara saya di luar lingkup Anda?” Lembaga yang baik biasanya dapat menunjukkan arah lain, tanpa membuat Anda merasa ditolak.

“Apakah ada tenggat yang harus saya perhatikan sekarang?” Pertanyaan ini mengubah sesi dari sekadar percakapan menjadi pengelolaan risiko.

Batas Layanan dan Kesalahan yang Sering Terjadi

Lembaga konsultasi hukum bukan penentu hasil, sebaik apa pun reputasinya. Putusan ada pada pihak yang berwenang, dan hasil bergantung pada bukti serta penerapan hukum. Karena itu, janji “pasti menang” atau “pasti bebas” patut dicurigai. Advokat yang jujur akan berbicara tentang kemungkinan dan risiko, bukan kepastian.

Kesalahan umum pertama adalah terlambat berkonsultasi. Banyak orang datang setelah tenggat lewat atau setelah menandatangani dokumen, padahal peluang paling besar ada sebelum itu. Kesalahan kedua adalah menyampaikan cerita yang tidak lengkap atau sudah dipoles. Konsultan menjawab berdasarkan apa yang ia ketahui, sehingga cerita yang timpang menghasilkan saran yang timpang.

Kesalahan ketiga adalah menganggap satu jawaban sebagai jawaban final. Fakta baru, dokumen yang belum dilihat, atau perubahan peraturan dapat mengubah gambaran. Kesalahan keempat adalah membagikan dokumen dan rahasia perkara di media sosial atau grup percakapan sebelum berbicara dengan advokat, yang dapat merugikan Anda sendiri. Kesalahan kelima adalah mengabaikan biaya tersembunyi, misalnya biaya yang tidak dijelaskan di awal, sehingga timbul sengketa baru.

Terakhir, ada keterbatasan sistemik. Lembaga bantuan hukum memiliki kapasitas terbatas, sehingga tidak semua permohonan dapat diterima. Penolakan tidak berarti masalah Anda tidak penting. Mintalah arahan ke jalur lain, misalnya layanan di pengadilan atau lembaga lain yang relevan, dan jangan menyerah.

Klinik Hukum, Pos Bantuan Hukum, dan Layanan Komunitas

Selain kantor advokat dan lembaga konsultasi hukum yang berbentuk lembaga bantuan hukum, ada bentuk layanan yang sering terlewat. Klinik hukum di perguruan tinggi umumnya melibatkan mahasiswa dan dosen yang memberi konsultasi dan edukasi, sering dengan pengawasan pengajar. Karena sifatnya pendidikan, ruang lingkup, jadwal, dan jenis perkara yang ditangani berbeda di tiap kampus, sehingga Anda perlu menanyakan langsung.

Pos bantuan hukum di pengadilan diatur melalui pedoman Mahkamah Agung. Pedoman itu, yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2014, menjadi dasar layanan bagi masyarakat tidak mampu yang berperkara di pengadilan, termasuk pembebasan biaya perkara dan layanan pos bantuan hukum. Informasi lebih lanjut dapat Anda cari melalui portal Mahkamah Agung di https://mahkamahagung.go.id/ atau langsung di pengadilan setempat.

Layanan komunitas, misalnya yang dijalankan organisasi kemasyarakatan atau kelompok relawan, berguna untuk persoalan sehari-hari, edukasi hak, dan jembatan menuju bantuan formal. Keunggulannya adalah kedekatan. Keterbatasannya, keahlian dan jalur rujukan bisa beragam, sehingga ajukan pertanyaan yang sama tentang siapa penanggung jawabnya.

Untuk perkara yang melibatkan perempuan dan anak, ada kerangka khusus, misalnya Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan pedoman pengadilan tentang perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Layanan konsultasi pada bidang ini sebaiknya dilakukan dengan pihak yang memahami pendekatan berperspektif korban.

Contoh Ilustrasi: Memilih Jalur yang Sesuai

Berikut dua contoh ilustrasi fiktif. Tokoh dan peristiwanya tidak merujuk pada orang atau lembaga nyata.

Ibu D, seorang pedagang kecil, menerima surat dari pihak penyedia pembiayaan yang menyebut adanya tunggakan dan batas waktu. Ia belum pernah berurusan dengan hukum dan tidak mampu membayar jasa advokat. Ia memotret surat dan perjanjian kreditnya, menulis kronologi pembayaran, lalu mencari lembaga bantuan hukum yang dapat ia verifikasi. Konsultan menjelaskan bahwa ia perlu memeriksa isi perjanjian, mencatat bukti pembayaran, dan tidak menandatangani dokumen baru sebelum dipelajari. Konsultan juga menyampaikan bahwa lembaga akan menilai apakah perkara dapat diterima, serta menyarankan jalur lain bila tidak.

Bapak H, pemilik usaha menengah, hendak menandatangani kontrak kerja sama dengan nilai besar. Ia memilih kantor advokat untuk menelaah draf kontrak dan meminta opini hukum tertulis. Setelah menyepakati lingkup dan biaya secara tertulis, advokat menunjukkan klausul yang berisiko dan menyarankan perubahan. Bapak H menandatangani kontrak setelah klausul itu dinegosiasikan.

Dua contoh itu menunjukkan bahwa tidak ada satu jenis lembaga konsultasi hukum yang cocok untuk semua orang, dan memilih jenis lembaga konsultasi hukum yang tepat adalah bagian dari penyelesaian masalah. Kemampuan membayar, jenis perkara, dan tingkat risiko menentukan pilihan. Yang sama pada keduanya adalah persiapan, pertanyaan yang jelas, dan kehati-hatian sebelum menandatangani.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa bedanya lembaga konsultasi hukum dengan lembaga bantuan hukum?

Lembaga konsultasi hukum adalah sebutan luas untuk pihak yang memberi nasihat hukum, sedangkan lembaga bantuan hukum umumnya merujuk pada lembaga yang memberi bantuan hukum, terutama kepada warga yang tidak mampu, dan dapat mencakup konsultasi hingga pendampingan. Banyak lembaga bantuan hukum juga menyediakan konsultasi, tetapi tidak semua lembaga konsultasi berstatus sebagai pemberi bantuan hukum menurut undang-undang.

Apakah konsultasi hukum selalu berbayar?

Tidak selalu. Layanan bantuan hukum cuma-cuma bagi orang atau kelompok orang miskin ada dasarnya dalam undang-undang tentang bantuan hukum, dan sebagian klinik hukum atau layanan komunitas menyediakan konsultasi tanpa biaya. Kantor advokat umumnya berbayar. Tanyakan biaya sejak awal dan minta kejelasan tertulis, termasuk apa yang tercakup dan apa yang tidak. Simpan setiap bukti pembayaran bila ada.

Berapa lama sebaiknya saya berkonsultasi sebelum bertindak?

Tidak ada ukuran baku. Yang penting, Anda memahami pilihan, risiko, dan tenggat sebelum memutuskan. Untuk persoalan sederhana, satu sesi mungkin cukup. Untuk perkara yang rumit atau berisiko tinggi, beberapa sesi atau opini tertulis dapat dibutuhkan. Jika ada tenggat yang berjalan, sampaikan di awal agar kebutuhan waktu dapat diprioritaskan oleh lembaga konsultasi hukum yang Anda hubungi.

Apakah informasi yang saya ceritakan dijamin rahasia?

Dalam hubungan antara advokat dan klien, kerahasiaan adalah prinsip pokok yang diatur dalam peraturan tentang advokat dan kode etik. Namun kerahasiaan tidak membuat saluran komunikasi otomatis aman dari kebocoran. Tanyakan bagaimana data disimpan, batasi data yang Anda kirim di tahap awal, dan jangan bagikan kata sandi atau kode verifikasi kepada siapa pun, sebab itu tidak pernah dibutuhkan.

Apa yang harus saya lakukan bila konsultasi tidak memuaskan?

Pertama, sampaikan keberatan Anda dengan jelas dan minta penjelasan. Kedua, tanyakan apakah ada pihak lain di lembaga yang dapat meninjau ulang. Ketiga, Anda dapat mencari pandangan kedua, terutama untuk keputusan besar. Bila Anda menduga ada pelanggaran etika oleh advokat, tanyakan jalur pengaduan yang tersedia pada organisasi profesi atau sumber resmi, dan simpan catatan percakapan sebagai bukti.

Yang Bisa Anda Lakukan Sekarang

1. Tulis kronologi singkat dan tandai tanggal-tanggal penting, termasuk tenggat yang berjalan.
2. Kumpulkan salinan dokumen utama dan simpan yang asli di tempat aman.
3. Tentukan jenis masalah dan kemampuan Anda, lalu pilih jenis lembaga yang paling sesuai.
4. Ajukan pertanyaan tentang siapa penanggung jawab, lingkup layanan, biaya, dan penyimpanan data, lalu catat jawabannya.
5. Jangan menandatangani atau membayar apa pun sebelum Anda memahami tujuannya.

Jika Anda sedang mencari lembaga konsultasi hukum untuk persoalan Anda, kami dapat dihubungi lewat Pos Pengaduan Online Gratis di situs ini atau lewat telepon dan WhatsApp 0811-6741-212, yang dapat dihubungi 24 jam. Kami akan menilai permohonan Anda dan menjelaskan langkah yang mungkin ditempuh, tanpa menjanjikan hasil tertentu.