Anggota Komisi III DPR-RI
Dosen Universitas Pertahanan (UNHAN)
Dewan Pembina Penasehat
Dewan Pembina Penasehat
Dewan Pembina Penasehat
Berkarier panjang di TNI Angkatan Laut dengan latar profesi hidrografi dan penerangan. Mulai berdinas setelah lulus Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan 37 pada 1991, dan meraih pangkat Laksamana Muda (Laksda) pada 18 Agustus 2023.
Disusun dari Kutipan Riwayat Hidup TNI AL per September 2023.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal Aceh, lahir pada 1971. Ia duduk di Komisi III DPR-RI, komisi yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan, dan mewakili daerah pemilihan Aceh II.
Karier legislatifnya bermula di DPRD Nanggroe Aceh Darussalam pada 1999 sampai 2004. Sejak 2004 ia berulang kali terpilih menjadi anggota DPR-RI dari Fraksi PKS.
Komisi III DPR-RI bermitra kerja dengan aparat penegak hukum, antara lain kepolisian dan kejaksaan, dalam pengawasan, pembahasan anggaran, dan pembentukan kebijakan hukum. Sebagai anggota komisi ini, DR. M Nasir Djamil berhadapan langsung dengan persoalan hukum, hak asasi manusia, dan keamanan dari sisi pembuat kebijakan.
Di LBH Panglima Hukum dan Keadilan, ia duduk sebagai Dewan Pembina Penasehat. Bagi lembaga, pengalamannya bermitra dan mengawasi aparat penegak hukum menjadi rujukan berharga untuk menjaga arah kerja bantuan hukum dan pendampingan bagi masyarakat yang mencari keadilan.
Hukum seharusnya bisa dipahami dan dijangkau oleh siapa pun yang mencarinya, bukan hanya oleh mereka yang hafal pasalnya.
LBH Panglima Hukum dan Keadilan
Disusun dari sumber terbuka (Wikipedia bahasa Indonesia), per 13 Oktober 2026.
Praktisi hukum yang berpengalaman menangani perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dan perkara pengadaan barang dan jasa, serta berpraktik sebagai mediator dan arbiter. Ia dipercaya sebagai Pemegang Mandat Dewan Sengketa Indonesia (DSI) Daerah Istimewa Yogyakarta.
Di LBH Panglima Hukum dan Keadilan, ia duduk sebagai Dewan Pembina Penasehat dan menjabat Direktur Edukasi & Bantuan Hukum Publik.
Pendiri dan pimpinan LBH Panglima Hukum dan Keadilan. Advokat yang menekuni perkara pidana, termasuk perkara tindak pidana korupsi, dan bertanggung jawab atas arah kerja bantuan hukum lembaga.
Sambutan Direktur
Salam keadilan, dan selamat datang di LBH Panglima Hukum dan Keadilan.
Kami percaya hukum hadir untuk melindungi semua orang, terutama mereka yang suaranya sering tidak terdengar. Karena itu kami memilih berdiri di sisi yang tidak bersuara dan berjuang bagi yang tertindas: mendengar lebih dulu, memahami persoalannya, lalu menempuh jalur hukum yang tepat.
Di balik halaman ini ada para penasihat, pengurus, advokat, dan tim pendukung yang bekerja dengan integritas dan rasa tanggung jawab. Kami tidak menjanjikan hasil perkara, sebab hanya pengadilan yang memutus. Yang kami janjikan adalah kesungguhan, kejujuran, dan pendampingan yang bermartabat sesuai ketentuan lembaga.
Berdiri untuk yang tidak bersuara, berjuang untuk yang tertindas.
Mustafa MY Tiba, S.H.
Direktur
Direktur Advokasi Litigasi & Non-Litigasi
Direktur Edukasi & Bantuan Hukum Publik
Direktur Regulasi & Kebijakan
Direktur Pemberdayaan Komunitas
Direktur Administrasi & Keuangan
Praktisi hukum dengan pengalaman lebih dari 10 tahun menangani perkara perdata dan pidana, dipadukan dengan pengalaman mengelola administrasi kantor hukum dan lembaga pendidikan hukum.
Di LBH Panglima Hukum dan Keadilan, ia menjabat Direktur Administrasi & Keuangan.
Disusun dari riwayat hidup yang disampaikan yang bersangkutan.
Advokat Senior
Advokat Litigasi
Advokat Non-Litigasi
Advokat Spesialis
Di luar nama-nama di atas, kerja lembaga dibantu paralegal, peneliti hukum, dan relawan yang mengurus pemberkasan, riset, dan pendampingan warga.
Garda depan bantuan hukum masyarakat.
Investigasi & pemberkasan dokumen.
Riset yurisprudensi & telaah regulasi.
Dukungan advokasi & sosial masyarakat.