Lahir dari Kebutuhan akan Akses Keadilan.
LBH Panglima Hukum dan Keadilan berdiri pada 2025 di Jakarta Selatan. Lembaga ini lahir dari pengalaman di ruang sidang: banyak warga menghadapi pemeriksaan polisi, gugatan, atau PHK tanpa didampingi siapa pun, hanya karena tidak sanggup membayar advokat.
"Hukum seharusnya melindungi semua orang, bukan hanya mereka yang sanggup membayar. Karena itu kami memilih berdiri di sisi yang tidak bersuara."
Dipimpin oleh Direktur Mustafa MY Tiba, S.H. bersama dewan pembina, pengurus, dan para advokat, lembaga ini memberi konsultasi, pendampingan perkara, dan edukasi hukum. Kami bekerja menurut Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia, dan tidak menjanjikan hasil perkara, karena putusan ada di tangan hakim.